Hadapi Ekonomi Global Tak Tentu, Investasi Meningkat dengan Menjaga Stabilitas Nasional

260

NIKEL.CO.ID, 12 Oktober 2022 – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, untuk menghadapi perekonomian global dalam keadaan gelap dan tidak menentu akibat perang antara Rusia dan Ukraina masih ada secercah harapan untuk Indonesia agar investasi tetap meningkat dengan menjaga kepemimpinan dan stabilitas nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Bahlil dalam acara seminar Investor Daily Summit 2022 di JCC pada hari kedua, Rabu (12/10/2022) dalam pemaparan Penyebaran Investasi yang bertema Investing in Downstream Industries.

Kementerian Investasi dan BKPM pada tahun 2023 diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.400 triliun. Namun di saat bersamaan di tahun 2023 diperkirakan ekonomi global dalam keadaan gelap.

“Sekarang sekalipun ekonomi global tidak menentu akibat perang Ukraina dan Rusia yang pintu masuknya adalah pangan dan minyak. Tapi kita mempunyai secercah harapan untuk di Indonesia, yang penting leadership (kepemimpinan) nasional kita dan stabilitas nasional kita, kita harus jaga bersama-sama. Ini pintu masuknya,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, kebijakan pemerintah ke depan fokus pada sektor hilirisasi. Untuk melaksanakan hilirisasi ada dua konsep yang harus dibangun, yaitu penggunaan teknologi dan nilai investasi padat karya.

“Arah kebijakan investasi ke depan kita lebih mendorong sektor hilirisasi. Ada dua konsep yang kita bangun, satu adalah hilirisasi yang berbasis pada teknologi untuk bagaimana menciptakan nilai tambang. Yang kedua adalah nilai investasi yang kita dorong untuk bagaimana padat karya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Bahlil, salah satu tujuan investasi adalah menciptakan lapangan pekerjaan, dan saat ini ada 7 juta orang yang sedang mencari lapangan pekerjaan.

“Hari ini 7 juta lapangan existing yang siap mencari lapangan pekerjaan. 2,9 juta rata-rata per tahun dan ketika kasus covid ini, kita masih mempunyai 5 sampai 6 juta yang kena, mohon maaf, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan. Totalnya 15 sampai 16 juta,” paparnya.

Sedangkan dari pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dari berbagai intansi, mulai dari TNI, Polri, BUMN, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya baru 1 juta.

“Angkatan kerja yang bisa direkrut langsung oleh pemerintah lewat TNI/Polri, BUMN, dan ASN tidak lebih dari 1 juta,” sambungnya.

Sehingga, menurut Bahlil, para pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pemerintah.

“Jadi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak adalah Bapak Ibu semua yang di dunia usaha,” tukas Bahlil. (Shiddiq)