APNI Dukung Wacana Pemerintah Hentikan Ekspor Nikel Kandungan Dibawah 70 Persen

208

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) siap mendukung rencana Pemerintah yang akan menghentikan ekspor nikel olahan kadar 30-40 persen dan hanya akan mengizinkan ekspor dengan kandungan nikel diatas 70 persen.

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey menyarankan target kandungan Nikel 70 Persen dapat dicapai jika pemerintah memperbaiki tata kelola nikel di sektor hulu, termasuk menyiapkan infrastruktur pendukung guna meyakinkan masyarakat untuk berpindah dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke baterai atau elektrik vehicles, sehingga program hilirisasi nikel yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Meidy berharap pemerintah mendatangkan investor kelas kakap untuk mendirikan smelter yang mampu mengolah bijih nikel kadar rendah hingga menjadi produk akhir untuk melengkapi smelter yang sudah ada termasuk untuk mendukung pabrik baterai yang telah dilakukan  ground breaking beberapa waktu lalu. Jika hal tersebut dilakukan, maka rencana penghentian ekspor nikel dengan kandungan dibawah 70 persen dapat terwujud.

“Belum tepat kalau saat ini dihentikan ekspornya, jangan sampai investornya kabur nggak jadi bangun,” kata Meidy saat dihubungi, Minggu (26/09/2021)

Meidy mengungkapkan, jika pemberlakuan larangan ekpor nikel dengan kandungan dibawah 70 persen dilakukan saat ini, pihaknya khawatir para investor yang akan masuk membatalkan niatnya.

Menurut Meidiy, saat ini ada sekitar 30-an  smelter yang sedang dibangun dan yang tengah mengurus perizinan, beberapa dari perusahaan itu adalah pengembangan smelter yang sudah ada dan ada yang melakukan pembangunan baru.

Adapun, untuk mencukupi kebutuhan bijih nikel, perusahaan dibawah naungan APNI saat ini baru dapat memenuhi seperempat dari total kebutuhan bijih nikel nasional.

Sebagai informasi, Pemerintah merencanakan akan melakukan penghentian ekspor produk olahan nikel kandungan 30-40 persen dan hanya akan mengizinkan ekspor nikel kandungan diatas 70%, hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/09/2021). (Admin)