APNI merilis Laporan Update Industri Nikel Indonesia Juli 2026, mengonfirmasi pemulihan harga global sekaligus memperingatkan risiko struktural jangka panjang pada cadangan bijih kadar tinggi nasional.
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai, kebijakan pengetatan kuota rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun ini telah berhasil memulihkan harga nikel dunia secara signifikan di tengah tantangan berat berupa deplesi cadangan bijih saprolit (nikel kadar tinggi) yang diperkirakan hanya tersisa 9 hingga 15 tahun pada laju eksploitasi saat ini.
Hal tersebut terungkap dalam “Laporan Terkini (Update) Industri Nikel Indonesia, Edisi Juli 2026”. Dalam laporan itu disebutkan, kuota RKAB 2026 dipangkas menjadi 260–270 juta ton bijih basah—turun tajam dari realisasi 379 juta ton pada 2025—dan berhasil mendorong harga acuan London Metal Exchange (LME) 3M dari rata-rata sekitar US$15.300/ton pada 2025 menuju puncak US$20.000/ton pada 16 Mei 2026, sebelum terkoreksi ke kisaran US$16.300–16.800/ton pada semester kedua.
Indonesia saat ini masih memegang 5,31 miliar ton cadangan bijih nikel atau setara 52,47 juta ton logam Ni, dengan total 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas hilirisasi—terdiri dari 55 smelter RKEF, 10 fasilitas HPAL, 8 fasilitas nickel matte, dan 6 fasilitas stainless steel terintegrasi.
Di sisi investasi, realisasi penanaman modal hilirisasi nikel mencapai Rp71,0 triliun sepanjang Semester I 2026, menjadikan nikel kontributor terbesar investasi hilirisasi mineral nasional meski sempat tergeser oleh bauksit pada kuartal II akibat ketidakpastian revisi kuota.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, Industri nikel Indonesia hari ini berada di titik pivot paling strategis dalam sejarahnya. Kita tidak lagi sekadar menjadi produsen dengan volume terbesar di dunia, tetapi sedang bertransformasi menjadi penentu arah harga nikel global.
“Disiplin kuota RKAB yang kami dorong bersama pemerintah telah terbukti efektif memulihkan harga acuan LME. Namun, keberhasilan ini harus dijaga dengan kebijakan eksplorasi yang jauh lebih agresif karena cadangan saprolit kita hanya tersisa 9 hingga 15 tahun pada laju produksi saat ini,” ungkap Meidy.
Di sisi lain, kebijakan pengetatan itu juga menimbulkan keluhan sejumlah pelaku smelter yang kini beroperasi dengan kapasitas terbatas. Namun, dengan tegas dikatakannya bahwa kebijakan itu bukan untuk menghambat industri, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa.
“APNI memahami keluhan sejumlah smelter yang kini beroperasi di bawah kapasitas optimal akibat pengetatan RKAB 2026. Namun, sebaliknya, kami memandang kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa, bukan hambatan sesaat. Kuncinya bukan menambah kuota secara serampangan, melainkan menyalurkannya secara tepat sasaran kepada smelter dengan rekam jejak serapan optimal dan kepatuhan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Sekum APNI itu turut menyoroti reformulasi Harga Patokan Mineral (HPM) melalui Kepmen ESDM No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mulai berlaku 15 April 2026, yang menurutnya menjadi lompatan besar bagi keadilan tata niaga nikel nasional.
“Reformulasi HPM melalui Kepmen ESDM 144/2026 adalah lompatan besar bagi keadilan tata niaga nikel nasional. Untuk pertama kalinya, nilai kobalt dan besi ikutan pada bijih limonit benar-benar dihargai sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya soal kenaikan angka di atas kertas, melainkan sinyal kuat bagi penambang untuk mengarahkan investasi ke hilirisasi berbasis baterai kendaraan listrik, sejalan dengan arah transisi energi dunia,” ujarnya.
No ESG, No Market
Mengenai tantangan kepatuhan terhadap standar global, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dan EU Battery Passport, Sekum APNI menegaskan bahwa adaptasi terhadap standar ESG internasional kini menjadi keharusan, bukan lagi pilihan.
“Dunia sedang bergerak menuju era ‘No ESG, No Market’. APNI mendorong seluruh pelaku industri nikel nasional untuk mempercepat kepatuhan terhadap standar internasional, seperti EU Battery Passport, OECD Due Diligence, dan sertifikasi independen seperti IRMA. Ini bukan pilihan, melainkan syarat mutlak agar nikel Indonesia tetap memiliki akses ke pasar premium Eropa dan Amerika Utara di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompleks,” paparnya.
Revisi RKAB Juli, Penentu Arah Semester Kedua
APNI mencatat, proses revisi RKAB 2026, yang resmi dibuka pada 1–31 Juli 2026, akan menjadi variabel paling krusial bagi arah harga dan keberlanjutan utilisasi smelter pada paruh kedua tahun ini. Skenario penambahan kuota signifikan berisiko menekan harga kembali ke kisaran US$14.000–16.000/ton, sementara disiplin kuota yang konsisten berpotensi mempertahankan harga pada level US$17.000–20.000/ton.
“APNI berkomitmen penuh untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan mineral nasional. Kami percaya, keberhasilan hilirisasi Indonesia tidak diukur dari seberapa besar kapasitas smelter yang berdiri, tetapi dari seberapa mampu kita menjaga keseimbangan antara produksi, cadangan, dan kepatuhan global secara berkelanjutan—demi menjadikan Indonesia bukan sekadar pemasok, tetapi pusat industri nikel dan baterai dunia,” tutur Sekum APNI dengan nada yakin.
Publik dapat mengakses “Laporan Lengkap Update Industri Nikel Indonesia Juli 2026” melalui kanal resmi APNI atau dengan menghubungi Divisi Riset & Kebijakan Strategis APNI. (Red)
