NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyoroti tantangan biaya energi dan bahan baku dalam industri nikel nasional pada forum The Indonesia Captive Power Decarbonization yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) secara daring, Kamis (26/2/2026).
Meidy menjelaskan, sejak awal sejumlah perusahaan nikel telah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mendukung operasionalnya. Salah satunya berada di Palopo, Sulawesi Selatan, yang dipilih karena ketersediaan sumber daya air.
“Mereka dari awal berproduksi itu sudah menggunakan hydropower plant. Tapi, mengapa mereka bangun di Palopo? Karena, sumbernya untuk hidronya ada di situ,” ujarnya.
Sayangnya, komponen biaya dalam industri nikel tidak hanya berasal dari energi yang porsinya mencapai 30–35%, tetapi juga dari bahan baku yang bisa menyumbang 35–40% dari total biaya produksi.
Ia mencontohkan, Palopo bukan merupakan wilayah tambang nikel, sehingga perusahaan harus menanggung biaya logistik bahan baku dari lokasi yang cukup jauh. Alternatif seperti transmisi listrik dari PLTA di Palopo ke sentra nikel seperti Morowali juga dinilai memerlukan perhitungan matang karena biaya transmisi dan pembangunan gardu induk yang tinggi.
“Kalau kita berbicara menggunakan transmisi dari hydropower plant di Palopo ke wilayah sentral nikel seperti Morowali, kita harus berhitung lagi cost-nya. Biaya transmisinya, biaya gardu induknya itu juga lumayan tinggi,” katanya.
Di wilayah Sorowako, Sulawesi Selatan, ia menceritakan bahwa Vale Indonesia telah lama menggunakan PLTA dengan kapasitas yang bahkan melebihi kebutuhan internal perusahaan. Kelebihan kapasitas tersebut juga dimanfaatkan untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa di Sorowako saat ini baru Vale yang beroperasi. Rencana pembangunan kawasan industri baru di luar wilayah operasional Vale masih dalam tahap perizinan dan belum memasuki fase konstruksi. Sementara itu, di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di wilayah Maluku Utara, industri nikel masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).
“Masih banget-banget bergantung pada coal power plant. Padahal kebutuhan energi untuk industri nikel itu besar dan harus stabil. Smelter tidak bisa berhenti, 24 jam harus running kecuali maintenance,” tuturnya.
Pembangunan pembangkit baru, baik energi terbarukan maupun PLTU, menurut dia, membutuhkan investasi besar. Karena itu, ia mendorong adanya integrasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama agar industri nikel tetap kompetitif sekaligus bertransisi menuju energi yang lebih bersih.
Indonesia, ia yakin, memiliki peluang besar menjadi green industrial hub Asia Pasifik dengan nikel sebagai pintu masuk. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, terutama terkait biaya energi dan kepatuhan terhadap standar global.
Ia mengingatkan bahwa regulasi baru dari Kementerian Perindustrian yang terbit pada November lalu tidak lagi membuka izin pembangunan smelter baru untuk produk intermediate, seperti NPI, feronikel, hingga MHP. Izin baru hanya diberikan bagi investor yang membangun produk akhir seperti baja nirkarat, nikel sulfat, kobalt sulfat, hingga sel baterai.
“Bagaimana investor baru mau membangun end product di Indonesia kalau tidak didukung dengan kapasitas infrastruktur, salah satunya energi dan energy cost itu sendiri,” ujarnya. (Shiddiq)
