NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Sebagai bentuk silaturahmi pasca-Idulfitri 1446 H sekaligus momentum memperkuat sinergi lintas sektor, berbagai asosiasi pertambangan di bawah naungan sektor Minerba menggelar Halal Bihalal Bersama Asosiasi Pertambangan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Mengusung semangat kolaborasi dan pembangunan berkelanjutan, acara ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha pertambangan—untuk mempererat hubungan serta meluncurkan inisiatif baru seperti Gerakan Ekonomi Hijau Pertambangan.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran seluruh peserta dan menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci kemajuan industri.
“Kita harus memperkuat langkah bersama, agar pertambangan Indonesia tumbuh inklusif dan berkelanjutan,” ujar Nanan dengan semangat.
Sementara itu, Ketua Panitia, dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Resvani, menyatakan bahwa acara ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan tonggak untuk membangun komitmen kolektif.
“Hari ini kita tidak hanya berkumpul, tapi menegaskan bahwa industri tambang bisa menjadi garda depan dalam transformasi ekonomi hijau,” kata Resvani dengan antusias.
Salah satu momen penting adalah peluncuran Gerakan Ekonomi Hijau Pertambangan yang diawali dengan penayangan video singkat dan dilanjutkan penandatanganan komitmen oleh Bapak Sudirman Widhy Hartono dan Bapak Fauzan Adziman.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung yang hadir mewakili Menteri ESDM menegaskan dukungan pemerintah terhadap transformasi hijau, diiringi dengan penandatanganan MoU kerja sama charity antara PMI dan asosiasi pertambangan sebagai wujud nyata tanggung jawab sosial industri.
Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam pidatonya mengumumkan kebijakan kenaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas.
“Kita ingin menekankan bahwa jangan sampai kenaikan royalti ini menjadikan industri tambang buntung. Itu haram hukumnya,” tegas Tri.
Dia juga menyebut bahwa pihaknya dan pemangku kepentingan telah sepakat melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025.
“Kita kemarin sepakat revisi PP 19 tahun 2025, kompak kemarin, cuan,” ujarnya, disambut tawa hadirin.
Ia juga menyoroti kompleksitas tantangan sektor pertambangan saat ini, termasuk isu sosial, reklamasi pascatambang, dan persepsi global terhadap industri nikel.
“Jangan sampai kita distempel sebagai dirty nickel. Ini penting untuk diperhatikan, karena ketaatan pada reklamasi berdampak langsung terhadap citra dan keberlanjutan industri kita,” sambungnya.
Kepala Pusat Pengolahan Data Perpajakan RI, Samon Jaya, hadir disela-sela acara dalam wawancara dengan Tim MNI/Nikel.co.id, mengajak semua pihak melihat kebijakan ini sebagai peluang.
“Kalau kita melihatnya sebagai peluang, kita akan mencari siasat yang positif. Tapi kalau negatif duluan, ya keluar siasat negatif juga,” ucap Samon.
Dia juga menyoroti pentingnya efisiensi dan kepemimpinan dalam pengelolaan industri.
“Manajemen yang hebat itu bukan hanya soal perintah atasan, tapi bagaimana tim di bawah memberi ide dan solusi. Organisasi yang hidup itu yang ditopang kreativitas anak buah,” jelasnya.
Dalam sesi wawancara, Ketua Bidang Perizinan APNI, Ense Da Cunha Solapung, menyikapi kenaikan royalti nikel sebesar 14% dengan nada diplomatis.
“Beberapa perusahaan memang mengalami penurunan margin, tapi tidak sampai rugi. Kami konfirmasi, mereka masih mencatatkan keuntungan,” ungkap Ense.
Ia menyoroti pula perlunya kebijakan berbasis harga pasar yang adil. “Jika patokan harga nikel internasional masih di bawah US$16.000 per ton, maka royalti 14% tidak tepat. Idealnya, baru diterapkan ketika harga di atas US$18.000,” tegasnya.
Acara yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang ini juga dimeriahkan oleh penampilan Tarian Nusantara, sesi ramah tamah, tausyiah dari Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, serta perayaan ulang tahun Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Acara ditutup dengan pembagian doorprize dan sesi foto bersama.
Sebagai penutup, Dirjen Minerba kembali menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa.
“Poinnya adalah, tambang ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Majulah Indonesia,” pungkasnya.
Halal Bihalal Bersama Asosiasi Pertambangan 2025 menjadi refleksi komitmen industri terhadap tanggung jawab sosial, inovasi, dan kolaborasi berkelanjutan untuk membangun pertambangan Indonesia yang lebih hijau dan inklusif. (Shiddiq)
