NIKEL.CO.ID, XIAMEN – Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pengembangan berkelanjutan sektor nikel. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk menjaga kestabilan industri, mulai dari regulasi harga hingga indeks harga nikel yang berperan penting dalam mendukung daya saing nikel Indonesia di pasar global.
Demikian dijelaskan Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, saat menjadi pembicara kunci pada APAC (9th) Stainless Steel Industry Conference 2024, Xiamen, China, Selasa (5/11/2024).
“Kebijakan pemerintah bertujuan memastikan bahwa pengembangan sektor nikel tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang berkelanjutan dan kepentingan nasional jangka panjang,” kata Meidy.
Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan melalui kebijakan hilirisasi dan penetapan indeks harga nikel.
“Larangan ekspor bijih nikel mentah pada 2020 mendorong industri domestik untuk mengolah bahan mentah menjadi produk menengah (intermediate product), seperti nickel pig iron (NPI), mixed hydroxide precipitate (MHP), dan nickel matte,” ujarnya.
Kebijakan tersebut didasari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta perubahannya, UU No. 3 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
“Dengan kebijakan hilirisasi, kami tidak hanya menambah nilai pada produk nikel tetapi juga mengamankan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya Indonesia Nickel Price Index (INPI) dan MHP Indonesia Price. APNI bersama Shanghai Metals Market (SMM) telah memberlakukan Indonesian Nickel Price Index (INPI) sejak 1 Desember 2023.
Hal itu disampaikan oleh CEO Shanghai Metals Market (SMM) terdahulu, Adam Fan, pada acara jumpa pers di acara ASEAN Ni, Cr, Mn, & Stainless Steel Industry Chain Summit 2023, di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Bali, Rabu (29/11/2023).
SMM dan APNI juga secara resmi telah meluncurkan MHP Indonesia Price di Restoran Parle, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). CEO SMM yang baru, Logan Lu, pada acara APAC (9th) Stainless Steel Industry Conference 2024 juga menegaskan bahwa kerja sama APNI dan SMM tidak hanya akan terhenti di situ saja.
“SMM berencana untuk mengembangkan indeks harga rendah karbon dan berbasis ESG (environmental, social, and governance) untuk berbagai produk nikel asal Indonesia,” ujarnya dalam pidato hari pertama di acara tersebut seperti dilansir dari LinkedIn APAC (9th) Stainless Steel Industry Conference 2024.
Beberapa produk penting dari Indonesia yang akan memiliki indeks harga khusus ini meliputi nikel matte berkelas tinggi, serta nickel salt seperti nikel sulfat.
“Langkah ini menandai komitmen SMM untuk menghadirkan transparansi dalam harga produk-produk rendah karbon yang dihasilkan dari proses ramah lingkungan di Indonesia, yang memainkan peran penting dalam pasokan nikel global,” paparnya.
Selain itu, SMM akan memperkenalkan berbagai titik harga dan klasifikasi rinci untuk produk-produk ini, mencakup berbagai kadar dan harga perdagangan domestik serta ekspor.
SMM memiliki target untuk bijih nikel di masa depan. Mereka akan merilis harga bijih nikel Indonesia dengan kadar yang bervariasi seperti 1,3%, 1,4%, hingga 1,5% (CIF), serta harga bijih nikel Indonesia 1,2%, 1,3%, 1,4%, 1,6% (FOB Price) guna melengkapi patokan harga bijih nikel Indonesia yang telah dibentuk.
Produk NPI dan FeNi (Feronikel) dari Indonesia juga akan dibentuk harga standardisasinya, yaitu FeNi (15%-18%) Indonesia FOB Price, NPI (10%-14%) Indonesia FOB Price, dan NPI (Ni>14%) Indonesia FOB Price. Nickel salt asal Indonesia, termasuk nikel sulfat baterai, juga akan mendapat harga FOB dalam indeks SMM.
“Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global dan mendorong adopsi standar keberlanjutan dalam industri nikel,” pungkas Logan Lu. (Aninda)
