NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui terjadinya kasus korupsi karena penyimpangan izin diakibatkan oleh para oknum konsultan dan pejabat di Kementerian ESDM, sehingga kedepan akan dilakukan evaluasi terutama kepada para konsultan.
“Jujur saja, memang ada konsultan yang selalu menjual nama pejabat di Kementerian ESDM ini, ada oknum tapi tidak semuanya. Ada juga konsultan yang baik tapi ada juga yang meminta jasa dengan memperbesar jasanya dan menghitung ada komponen biaya yang menjual nama-nama oknum pejabat, itu tidak boleh,” ungkap Bahlil dalam acara Ramah Tamah Menteri ESDM bersama Media, baru-baru ini.
Menurutnya, Kementerian ESDM akan memperbaiki tata kelola dengan lebih baik dan jelas sehingga tidak akan membuat staf dan pejabat Kementerian ESDM menjadi sulit dalam memutuskan keputusan dan perizinan.
“Tapi juga teman-teman pengusaha jangan mau di abulekei (bodohi) oleh konsultan,” ujarnya.
Dia menegaskan, kedepannya untuk konsultan yang akan masuk ke Kementerian ESDM akan di evaluasi lebih dahulu dalam mengurus perizinan dan harus melalui bagian khusus yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM untuk prosedurnya.
“Supaya tidak ada isu yang macam-macam. Kasihan kalau pejabat ESDM diperiksa-periksa terus oleh penegak hukum,” tegasnya.
Ia juga memaparkan, berbagai persoalan perizinan smelter yang mangkrak selain smelter nikel seperti smelter bauksit, alumina atau alumunium akan diselesaikan secepatnya seperti yang pernah ditanganinya yaitu PT Borneo Alumina di Kalimantan Barat yang dahulunya mangkrak sekarang sudah berjalan.
“Kedepan, izin-izin smelter ini, kita akan segera menyelesaikan urusan-urusan itu karena keseriusan dari pengusaha smelter untuk bauksit. Sedangkan untuk smelter nikel pembangunannya itu cepat, bauksitnya ini agak lambat,” paparnya.
Bahli juga menepis isu yang mengatakan PT Merdeka Tsingshan Indonesia di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah yang menurunkan produski karena kekurangan bahan baku nikel dari lokal dan juga perusahaan sedang kolaps sehingga akan diambil alih oleh BUMN China.
“Saya tidak percaya informasi itu. Kalau Tsingshan kekurangan bahan baku, dia tinggal beli saja dari penambang-penambang yang mempunyai nikel dan itu banyak. Karena aturan kita ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan syarat 100 persen kuota di RKAB, tidak pernah. Justru kita meminta Tsingshan agar juga membeli dari masyarakat, di situlah esensi kita membangun industri yang berkeadilan,” tepisnya dengan tegas.
Dia menambahkan, kalau dibilang perusahaan Tsingshan sedang kolaps, apanya yang kolaps, tidak ada sama sekali. Jadi, jangan sedikit-sedikit beralasan produksi berkurang karena RKAB tidak disetujui dan menggertak pemerintah dengan cara seperti itu. Apalagi Tsingshan itu juga bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha tambang nikel di sekitar kawasan industri IMIP.
“Kita support mereka, kita kerja sama dengan baik tapi jangan gertak-gertak pemerintah,” pungkasnya. (Shiddiq)
