NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan, percepatan persetujuan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan nikel bukan yang utama, melainkan menjaga keseimbangan supply and demand dan harga itu yang utama.
“RKAB itu penting tapi negara juga harus adil. Jadi, kita akan menjaga supply and demand. Kalau permintaannya sedikit supply-nya banyak, harganya jatuh. Jadi, kita menjaga keseimbangan,” ucap Bahlil dalam acara Ramah Tamah Menteri ESDM bersama Media, diikuti nikel.co.id, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Contohnya, RKAB perusahaan nikel yang mempunyai tambang semestinya juga membeli nikel dari perusahaan tambang yang tidak mempunyai smelter atau tambang nikel yang kecil atau unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perusahaan tambang nikel daerah.
“Contohnya, kebutuhan satu smelter 10 juta ton dan dia minta 10 juta juga, berarti tidak memberikan peluang untuk dia memberi dari pengusaha tambang yang lain. Kalau begini, mematikan perusahaan lain. Jadi, kita harus berbagi dari 10 juta ton, contoh kasih 60% dan 40% beli dari luar,” lanjutnya.
Menurut dia, hal itu seperti kebon plasma inti supaya hidup bersama-sama, apalagi perusahaan yang mempunyai smelter ini sebagian besar merupakan perusahaan asing. Kalau RKAB dikasih semua ke perusahaan asing, erusahaan tambang yang tidak mempunyai smelter mau jual ke mana. Jadi, itulah tugas pemerintah. Hadir untuk menengahi agar industri berjalan bagus dan perusahaan-perusahaan itu juga berjalan bagus.
“Itu sebenarnya solusinya. Kita menjaga keseimbangan. Jadi, supply and demand harga terjaga atau kalau perlu kita kasih kebutuhan dalam negeri. Contohnya, 200 juta ton untuk nikel, RKAB kita kasih 300 juta habislah itu. Harga nikel jatuh, yang untung industri,” pungkasnya.
Perlu diketahui, untuk RKAB produksi nikel tahun 2024 telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM sebesar 240 juta ton dan kebutuhan tahun 2023 sebelumnya 220 juta ton meningkat sebesar 20 juta ton. Hal ini guna mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Kementerian ESDM juta terus mendorong industri untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi nikel. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya nikel yang sangat besar, mencapai 17 miliar ton dengan cadangan sebesar 5 miliar ton.
Pemerintah melihat, potensi nikel yang melimpah di Indonesia merupakan modal penting untuk pengembangan industri baterai, baik untuk kebutuhan nasional maupun global. Kementerian ESDM menilai, industri hilir di dalam negeri belum sepenuhnya berkembang. Sehingga pemerintah terus berupaya memberikan insentif kepada badan usaha untuk membangun industri hilir, industri electric vehicle (EV), dan infrastruktur pendukung. (Shiddiq)
