NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan, isu mengenai jebakan utang di balik Comprehensif Invesment Policy Plan (CIPP) yang merupakan tindak lanjut dari Just Energy Transition Partnership Indonesia (JETP) atau pinjaman dana pembangunan, seperti di negara Afrika yang bangkrut akibat dikorupsi tidak akan terjadi di Indonesia karena akan disikat.
Hal ini disampaikan Erick usai acara Peluncuran CIPP yang menjadi living document yang akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk merefleksikan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan, di Ruang Sarulla Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
“Kalau kita beli motor pakai kredit, motornya dipakai jalan-jalan, nonton film sama motornya dipakai untuk ngojek, bagaimana? Artinya, ada utang yang tidak produktif dan koruptif. Nah itu yang kita sikat,” katanyanya.
Adapun kebangkrutan itu terjadi karena utang negatif akibat disalahgunakan atau dikorupsi oleh pejabat terkait untuk keuntungan pribadi dan golongannya. Namun, kalau utang yang positif itu diperbolehkan dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ke depannya.
“Tetapi, kalau utang produktif itu biasa. Pengusaha saja utangnya 70% equity-nya 30%. Jadi, utang yang dikorupsi dan pemborosan itu yang kita sikat. Tapi, kalau utang yang produktif itu biasa,” ujarnya menegaskan.
CIPP 2023 tersebut diluncurkan dengan memfokuskan pada efisensi energi dan elektrifikasi. Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) berkomitmen untuk mencapai target terkait iklim yang inovatif dengan bergabung pada dukungan internasional.
Target ini akan memberikan rekomendasi yang mendukung peta jalan transisi energi berkeadilan Indonesia yang ambisius dengan fokus pada sektor ketenagalistrikan dan dekarbonisasi. Selain itu, untuk mencapai net zero dalam sektor ketenagalistrikan pada 2050 hingga mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sehingga bauran energi terbarukan mencapai paling sedikit 34% dari total pembangkit listrik tahun 2030, termasuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang menggunakan baterai listrik.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki kekayaan sumber daya nikel nomor satu di dunia. Pemerintah telah mulai memanfaatkan nikel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui program hilirisasi nikel. Bahkan, Presiden Joko Widodo memiliki cita-cita dan impian untuk Indonesia, yakni menjadi raja baterai kendaraan listrik dan raja kendaraan listrik terbesar di dunia.
Pemanfaatan nikel menjadi bahan baku baterai kendaran listrik maupun kendaraan listrik selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi juga untuk melaksanakan transisi energi, energi terbarukan, green energy dan untuk mencapai net zero emission (NZE). Sehingga, diluncurkannya CIPP akan lebih memperkuat program pembangunan ekonomi negara Indonesia dan cita-cita Indonesia tersebut di atas.
Ia memaparkan, dari semua energi transisi dan energi terbarukan semua harga energi termasuk listrik harus bermanfaat untuk Indonesia dan rakyat mampu menjangkaunya. Jadi, hal-hal seperti ini yang harus dijaga keseimbangannnya. Selama ini, Indonesia tertinggal 10 tahun dibandingkan dengan negara lain dan baru pada zaman Presiden Jokowi pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan transisi energi ini mulai didorong secara serius untuk memajukan dunia industri di Indonesia.
“Oh ya. Kemarin saya bikin Komite Ekonomi Nasional (KEN) BUMN, sudah semua eselon l dan ll harus mulai pakai kendaraan listrik. Kita sewa ngga usah beli. Sewa aja,” pungkasnya. (Shiddiq)
