NIKEL.CO.ID, 30 AGUSTUS 2023 – Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (Ketum APNI), Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nanan Soekarna, mengajak para peserta acara The 2nd Nickel Producers, Processors, & Buyers Conference untuk berkomitmen terhadap aturan, nilai, dan prosedur.
Hal itu disampaikan Nanan Soekarna dalam pidato sambutan pembukaan acara yang diadakan Petromindo dan PT Ceria Nugraha Indotama, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
“Mari kita komitmen dengan aturan nilai dan prosedur dan sebagainya,” kata Nanan, sapaan akrabnya.
Menurutnya, hal yang dibutuhkan saat ini untuk menyelesaikan permasalahan penambang ilegal adalah duduk bersama antara pemerintah, asosiasi, dan penambang, baik produser maupun user.
“Kita berbicara secara lebih vulgar front to front sehingga ada solusi yang didapat, lalu kita treat,” ujarnya.
Hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat baru-baru ini Kementerian ESDM diterpa masalah Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) akibat penyederhanaan aturan RKAB.
“Karena kalau tergantung pada aturan saja tidak solutif, maka mungkin tetap bisa menjadi masalah ke depan,” jelasnya.
“Padahal ini harus segera, contohnya smelter memerlukan bijih nikel yang harus segera disediakan, tetapi bahannya tidak ada karena terikat aturan yang ketat,” sambungnya.
Nanan menuturkan, mengatasi permasalahan tersebut bukan hanya sekedar membuat sebuah kebijakan saja tapi harus ada dukungan dan komitmen kuat agar tidak ada lagi permasalahan yang muncul.
“Inikan fakta di lapangan sehingga saya berinisiatif ingin mengajak semua stakeholders pemerintah, asosiasi kemudian anggota asosiasi dibawah APNI maupun Alexander Barus tentunya (FINI) sudah sepakat bersama-sama kita dukung pemerintah dengan fully commitment dan senantiasa non konspiratif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan baik pemerintah, asosiasi, maupun semua. Itu menurut saya yang paling penting sebetulnya,” tuturnya.
Dia memaparkan, perlunya pimpinan di tingkat lapangan yang mampu menguasai permasalahan di lapangan, sehingga antara pimpinan lapangan dan di tingkat kementerian dapat membahas dan menemukan solusi.
“Kita bahas bersama apa masalahnya agar ada solusi untuk perizinan agar tercapai perizinan dengan komitmen, sehingga tidak ada masalah buat penambang yang sekarang,” paparnya.
Terakhir, ia menyinggung soal Indonesia Nickel Price Index (INPI) yang bertujuan agar Indonesia mempunyai patokan harga nikel sendiri berlandaskan win-win solution (sama-sama untung), sehingga menciptakan negara yang maju dan sejahtera.
“Termasuk menentukan harga yang kita punya. Obsesi harga Indonesia Nickel Price Index tidak menguntungkan penambang saja, tidak menguntungkan smelter saja. Itu maksud saya. Kita punya price index Indonesia menentukan sendiri. Negara untung, bagi saya negara adidaya, masyarakat sejahtera, pengusaha bahagia itu tercapai,” tutup Nanan. (Shiddiq)
