NIKEL.CO.ID, 30 AGUSTUS 2023 – Sekretaris Umum Asosiasi penambang Nikel Indonesia (Sekum APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, peluang Indonesia memanfaatkan kondisi pemanasan global yang membuat dunia melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi ramah lingkungan yang menggunakan nikel sebagai produk baterai kendaraan listrik dari produk hilir Sumber Daya Alam (SDA) kepada The New Oil Commodity.
Hal ini disampaikan Meidy Katrin Lengkey dalam acara “The 2nd Nickel Producers, Processors, & Buyers Conference” yang diadakan oleh PT Ceria Nugraha Indotama dan Petromindo.
“Pergeseran permintaan yang merespon urgensi kebutuhan dunia dalam mengatasi pemanasan global, menjadikan produk hilir SDA menjadi The New Oil Commodity dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling diuntungkan jika mampu memanfaatkan peluang ini,” kata Meidy di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu, (30/8/2023).
Sebelum itu, Meidy menuturkan sekilas tentang tujuan berdirinya APNI untuk mempromosikan dan mendukung keberlanjutan pengembangan industri pertambangan nikel di Indonesia.
“Serta untuk mengadvokasi kepentingan anggota kami. Kami bekerja sama dengan pemerintah lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung praktik penambangan yang bertanggung jawab, dan untuk memastikan bahwa industri nikel berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, APNI selain mengadvokasi para anggotanya juga menyediakan berbagai layanan dan program kepada anggotanya, seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas, jaringan peluang, dan penelitian dan analisis pasar tren dan perkembangan industri.
“Secara keseluruhan, APNI berperan penting dalam mewakili kepentingan industri pertambangan nikel Indonesia dan mempromosikan pembangunan berkelanjutannya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, APNI adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2017 yang mewakili kepentingan perusahaan pertambangan nikel di Indonesia. Anggota APNI antara lain adalah perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, misalnya seperti PT Aneka Tambang Tbk, dan banyak pertambangan nikel perusahaan di Indonesia termasuk pertambangan nikel kontraktor, perusahaan dagang nikel, pabrik pengolahan nikel dan beberapa vendor pertambangan nikel.
Dalam konferensi itu, selain sejarah APNI, Meidy menjelaskan beberapa topik menarik seperti, jumlah perusahaan tambang nikel Indonesia, Sumber Daya & Cadangan Nikel Indonesia, Pabrik pengolahan Nikel Indonesia, Harga Nikel Indonesia, Moratorium Pirometalurgi Pabrik Peleburan, Nilai Investasi Hilirisasi Nikel, Penerimaan PNBP (Royalti – Bukan Pajak) Nikel, APNI mengenai perkembangan Indeks Harga Nikel Indonesia, APNI Permohonan RKAB Tiga (3) Tahun, dan Penambangan ESG untuk masa depan.
Dalam kesimpulannya, Sekum APNI, mengungkapkan, dalam satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia mengalami transformasi. Terutama pasca pandemi, perekonomian Indonesia tumbuh pesat, didukung oleh hilirisasi sumber daya alam.
“Penerapan kebijakan hilir terbukti menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan nilai ekspor, memberikan kontribusi terhadap PDB (Product Domestic Bruto), meningkatkan perdagangan keseimbangan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa untuk pemerataan pembangunan dan sebagainya,” ungkapnya.
Dia menekankan, APNI juga mendukung program hilirisasi untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Ke depan, peran hilirisasi sumber daya alam semakin penting dan menjadi instrumen utama dalam pencapaiannya tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Pergeseran permintaan yang merespon urgensi kebutuhan dunia dalam mengatasi pemanasan global, menjadikan produk hilir SDA menjadi The New Oil Commodity dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling diuntungkan jika mampu memanfaatkan peluang ini,” tekannya.
Selain itu, Meidy juga memaparkan, terkait upaya transformasi digital yang dilakukan dengan mengintegrasikan antar sistem melalui SIMBARA yang merupakan salah satu langkah menuju Coal & Tata Kelola Komoditas Mineral.
Dia menambahkan, kapasitas smelter nikel perlu dikendalikan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan cadangan nikel, serta iklim dunia usaha, serta menjaga harga komoditas akibat kelebihan pasokan komoditas.
Sehingga pemerintah harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan praktik keberlanjutan di industri, khususnya melalui implementasi industri ESG, khususnya melalui penerapan ESG. Oleh sebab itu, menurut Sekum APNI, sebagai negara dengan cadangan dan sumber daya terbesar di dunia, produsen nikel terbesar di dunia, sudah saatnya INDONESIA HARGA NIKEL INDEX sebagai bagian dari KEBANGGAAN Indonesia.
Namun, isu terkait permasalahan ESG dapat mengganggu transisi energi di seluruh dunia sehingga penambangan dan pemurnian mineral ini harus dilakukan secara ramah lingkungan, realitas perubahan iklim dan pentingnya tindakan ESG bagi masyarakat dan investor.
“Indonesia, sebagai salah satu sumber utama mineral transisi energi, perlu merangkul dan mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta praktik tata kelola yang baik,” pungkasnya. (Shiddiq)
