NIKEL.CO.ID, 22 JUNI 2023 – Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengungkapkan bahwa APNI saat ini sedang memperjuangkan Indonesia Nikel Price Index (INPI) sebagai patokan harga dalam negeri agar tidak lagi terjadi kerugian keuangan negara.
Hal ini disampaikan Sekum APNI, Meidy Katrin Lengkey dalam acara Diskusi CORE Indonesia dengan topik Seri 3: Keterkaitan antara Sektor Hulu Mineral dengan Kendaraan Listrik dalam Rantai Pasok Industri Indonesia dengan tema: Transisi Energi Berkeadilan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Berkelanjutan.
Setelah keberhasilan memperjuangkan penetapan Harga Patokan Mineral Nikel (HPM) yang setiap bulan dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), kini APNI sedang fokus berjuang dalam pembentukan harga patokan dalam negeri.
“Apalagi yang saat ini kami sedang perjuangkan dari tahun kemarin dan kita publish dalam jumpa pers itu adalah harga Indonesia,” kata Meidy dalam pemaparannya acara diskusi CORE Indonesia tersebut, diikuti nikel.co.id, Luwansa Hotel, Ruang Rapha 5-6, Lt. 2, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Menurutnya, saat ini, produk nikel olahan yang memiliki nilai lebih, seperti nikel sulfat, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nikel matte dan lainnya. Sehingga Indonesia lebih memiliki nilai yang berharga.
Hal ini dapat dilihat dari kondisi pasar komoditi dunia maupun resesi ekonomi secara global, ditambah dengan adanya larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah, membuat harga bijih nikel menjadi jumping.
“Indonesia saat ini lebih price. Karena kondisi market dunia secara global ekonomi sudah di blok makanya jumping banget,” ujarnya.
Dia menjelaskan, selama ini Indonesia menggunakan patokan pasar luar negeri, yaitu dari London Metal Exchange (LME) yang disepakati para pengusaha dan pemerintah. Kemudian melalui keputusan Kementerian ESDM maka diterbitkan surat edaran untuk Harga Mineral Acuan (HPM) nikel per bulannya.
Hal ini seperti tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor: 119.K/MB.01/MEM.B/2023, pada Juni 2023 ini, terkait HMA nikel yang berdasarkan patokan London Metal Exchange (LME), yaitu harga logam nikel dalam cash seller and settlement yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
Sedangkan untuk penetapan harga produk komoditi nikel, seperti NPi dan sebagainya, menggunakan patokan harga dari negara China, yaitu Shanghai Metal Market (SMM). Namun ada perbedaan nilai harga antara LME dan SMM.
“Ini ada perbedaannya, seperti kemarin harga nikel sempat mencapai 35% perbedaannya,” jelasnya.
Dalam perjuangan pembentukan INPI, APNI saat ini sedang melakukan pengawasan untuk mengawasi transaksi nikel. Selain itu, DPR RI beberapa waktu lalu telah memanggil para pengusaha smelter nikel, terkait adanya kecurangan dalam transaksi tata niaga niaga nikel yang ditengarai merugikan keuangan negara.
APNI berusaha mencari solusi permasalahan agar menemukan hasil yang sama-sama diterima dan tidak saling merugikan. Sehingga hal utama yang dilakukan adalah pembenahan internal.
“Balik kembali ke dalam rumah, dimana pembenahan di dalam kita sendiri,” kata Sekum APNI.
Dia pun menuturkan, bahwa Indonesia saat ini telah menjadi Top Global Middle Tiers Perusahaan, dan Indonesia masuk ke dalam sepuluh perusahaan dunia.
Namun, ada PR rumah yang harus diselesaikan, yaitu di sektor Hulu dan Hilir, seperti permasalahan antara smelter untuk lahan pabrik olahan katode.
“Ini yang sampai saat ini masih menjadi konflik. Jadi, bagaimana kalau kita berbicara menggarap akhir, tapi kalau di dalam rumah sendiri itu masih banyak terjadi konflik, yaitu satu, pengerjaan dan kedua dari tata kelola, bagian dari pemeliharaan juga,” tuturnya.
Selain itu, ia memaparkan, Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi mineral bijih nikel untuk baterai EV, dan juga green energy dengan konsep ESG (Environment, Social and Governance).
“Tapi balik lagi, kita mau bergerak ke energi tapi kita belum benar-benar green energy dalam proses awal ini. ESG kita ini belum sepenuhnya terjadi dalam proses ESG. ESG enviromental kita menggunakan metode sosial selama ini,” paparnya.
Terakhir, Meidy menjelaskan, mengenai hilirisasi nikel telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan terhitung dari 2021 hingga akhir 2022, dari royalti telah memberikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.
“Kalau kita berbicara dampak dadakan, kami cukup gagah, tahun 2021 penerimaan royalti dari nikel Rp5 triliun tapi 2022 menjadi Rp11,0 triliun. Itu hanya dari harga nikel,” jelasnya.
Menurutnya, sumbangsih untuk royalti dari nikel ore atau bijih nikel di akhir tahun 2022 itu sebesar 85%.
“Ini beberapa keberhasilan tapi yang paling penting bagaiman kita pembenahannya, dan yang kedua value addict,” pungkas Meidy. (Shiddiq)
