Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nanan Soekarna terpilih sebagai Ketua Umum APNI periode 2022-2027. Bersama Pengurus APNI, ia akan membangun komitmen bersama. Pertama melayani. Kedua, menjadi konsultan yang solutif. Ketiga, harus menunjukan quality assurance, menjamin kinerja.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Sugeng Mujiyanto melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) periode 2022-2027 di Hotel Novotel, Jakarta, pada Minggu, 6 Maret 2022.
Dewan Pengurus Pusat APNI Periode 2022-2027, yaitu Fahmi Harsandono Matori sebagai Ketua Dewan Pembina, kemudian Irwandy Arif, Sugeng Mujiyanto, Andri B. Firmanto, H. Mardani Maming sebagai Dewan Pembina. Setyo Wasisto sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan Wawan Ruswandi, Rido Hermawan, Karev Marpaung, Sukma Edi Mulyono sebagai Dewan Pengawas. Setia Untung sebagai Ketua Dewan Penasihat, Djoko Widajatno sebagai Dewan Penasihat Pertambangan, serta Sri Raharjo sebagai Dewan Penasihat Regulasi/Tata Kelola.
Sementara Ketua Umum dijabat oleh Komjen Pol. (Purn) Nanan Soekarna, Wakil Ketua Umum I: Wiratno, Wakil Ketua Umum II: Risono, Wakil Ketua Umum III: Yosef Paskananda, Sekretaris Umum: Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum I: Rudi Rusmadi, Sekretaris Umum II: Sucianto Suaib Saenong, dan Bendahara Umum: Antonius Setyadi.
Ketua Umum APNI terpilih, Nanan Soekarna, merasa terhormat mendapat amanah memimpin APNI. Dirinya menganggap jabatan barunya ini sebagai tugas mulia.
Sebagai nahkoda baru APNI, akan dibawa ke mana asosiasi yang mewadahi para penambang nikel di sektor hulu ini. Berikut petikan wawancara nikel.co.id dengan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia 2011-2013, Nanan Soekarna.
Selamat atas telah dilantiknya sebagai Ketua Umum APNI. Bagaimana perasaan Anda mendapat amanah mimimpin APNI untuk masa lima tahun ke depan?
Tugas ini berat, tapi ini amanah dari teman-teman di APNI. Mudah-mudahan kepercayaan teman-teman bisa saya laksanakan sebaik-baiknya. Saya sangat berharap dukungan dari semua pengurus dan anggota APNI untuk bisa mensinergikan program APNI.
Tugas asosiasi ini menampung semua kendala yang dihadapi para pelaku pertambangan nikel untuk disampaikan ke pemerintah. Sebaliknya, saya juga akan menyampaikan keinginan pemerintah kepada teman-teman di APNI dan masyarakat.
Akan dibawa ke mana asosiasi ini di bawah kepemimpinan Anda?
Saya selalu mengatakan sejak dulu kewajiban kita adalah menjadikan negara ini adidaya, tapi masyarakatnya sejahtera, pengusaha Indonesia juga bisa kaya raya sehingga bisa mengelola sumber daya alam kita. Jadi yang utama negara adidaya, masyarakatnya sejahtera, pengusahanya harus kaya raya. Tapi tetap, tujuan kita untuk negara dan masyarakat Indonesia.
Semua yang dilakukan dan diperjuangkan APNI tidak ada motivasi lain, apalagi untuk kepentingan pribadi. APNI adalah sebuah organisasi yang menjadi jembatan bagi pengusaha nikel dan pemerintah.
Indonesia memiliki kandungan dan cadangan nikel terbesar di dunia. Peran APNI untuk memaksimalkan potensi nikel di Indonesia?
Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia merupakan potensi yang luar biasa. Karena itu, APNI akan bersinergi dengan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. APNI berperan mendukung kebijakan dan program pemerintah, menampung semua keluhan pengusaha pertambangan nikel agar bisa mensinergikan kepentingan-kepentingan yang ada.
APNI juga mendukung dibukanya pembangunan smelter bagi pihak asing di sektor hilir. Namun, harus didorong bagaimana keberadaan industri hilir memberikan kontribusi pendapatan untuk negara. Maka, harus kita awasi bersama. Mudah-mudahan dengan APNI tidak punya motivasi apapun, bisa kita sampaikan kepada pemerintah tentang hal ini.
Saya yakin pemerintah sudah didampingi banyak ahli untuk membuat regulasi atau peraturan pertambangan. Namun, peraturan yang telah dibuat pemerintah kadangkala ada sisi lain yang belum menampung aspirasi para pelaku pertambangan di sektor hulu.
Bisa dijelaskan lebih lanjut?
Kita berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal itu. Kita mengapresiasi dan mendukung program pemerintah, tapi kita juga akan memberikan masukan-masukan yang mungkin belum diakomodir oleh pemerintah lewat aturan itu. Itulah yang akan kita sinergikan.
Sebagai individu yang puluhan tahun berkarier di Kepolisian RI, sekarang Anda bersentuhan dengan persoalan pertambangan nikel dalam wadah APNI. Untuk hal-hal teknis di pertambangan?
Saya baru memimpin APNI, dan untuk hal-hal teknis pertambangan ada orang-orang yang memahaminya di APNI. Namun, untuk hal-hal non teknis, yang sifatnya non presedural, saya bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Karena, bisa saja secara legal formal sudah benar, tapi di lapangan mungkin belum sesuai dengan regulasi tersebut.
Kita akan menampung hal-hal di luar legal formal untuk keadilan, kepentingan umum, dan bila perlu kita menerapkan legal formal, tapi juga bisa menampung ekses dari legal formal itu demi kepentingan bersama. Itu yang paling penting.
Bagaimana mengambil keputusan bersama di APNI dalam suatu kebijakan?
Sebagai pimpinan di APNI, saya tidak akan mengambil kebijakan atau keputusan sendiri. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Semua berdasarkan keputusan kolektif kolegial.
Memang mudah dikatakan, tapi kadang susah untuk dikerjakan. Namun, dengan komitmen bersama pasti bisa. Kolektif kolegial itu penting. Komitmen kita, pertama melayani. Kedua, menjadi konsultan yang solutif. Ketiga, harus menunjukan quality assurance, menjamin kinerja. Artinya, bertanggung jawab untuk asosiasi.
