Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA Yang Bekerja di Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, dalam hal ini  Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang banyak bekerja di pertambangan nikel.

“Ini perlu dilakukan untuk memastikan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa banyak TKA yang bekerja di pertambangan nikel ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai,” kata Mulyanto, Rabu (16/6/2021).

Menurut Mulyanto, laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun dokumen keimigrasian yang dibawa,” kata Mulyanto yang juga menyuarakan itu saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa (15/6/2021).

Dia juga merasa heran jika jika TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Kalau ini benar, sudah pasti merugikan Indonesia. Agar tidak jadi isu liar, dia meminta pemerintah untuk  memastikannya.

Mulyanto mengusulkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat ini.

Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.

“Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah. Hilirisasi nikel ini adalah program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi bahan jadi dengan nilai tambah tinggi.  Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Serta manfaat sosial-ekonomi lainnya.  Namun, kalau prakteknya yang terjadi, bahwa produk yang dihasilkan hanyalah nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta maraknya TKA berkualifikasi kasar. Tentu ini tidak sesuai dengan harapan.

Untuk diketahui sebanyak 80% yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI). Hanya 20% hasilnya berupa stainless steel (SS). Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah bila yang dihasilkan adalah bahan jadi hasil fabrikasi siap pakai.

Nikel setengah jadi inilah yang diekspor ke perusahaan induk untuk diolah menjadi barang jadi. Tidak heran kalau beberapa pihak menduga bahwa praktek program hilirisasi ini lebih menguntungakn pihak asing karena mereka mendapatkan jaminan pasokan konsentrat nikel dengan harga murah dan memperoleh nilai tambah tinggi dari proses fabrikasi nikel setengah jadi menjadi barang jadi.  Sementara masyarakat dilarang mengekspor nikel mental yang harganya tinggi di luar.

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Menggugat Penjajahan TKA China Pada Industri Mineral Nasional

Oleh: Marwan Batubara *)

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menggugat berbagai bentuk penjajahan TKA China pada industri mineral nasional. Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ternyata pada industri nikel, terjadi banyak masalah, sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tak kunjung dapat diraih. Bahkan tenaga kerja lokal dan pribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyelewengan seputar TKA China.

KAMI menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas, namun masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi atau tersentuh hukum.

Para TKA China seolah mendapat perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki penguasa-pengusaha. Mereka mendapat berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi/FDI, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau. Cukup banyak pelanggaran TKA China yang terjadi, namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung.

Kedatangan TKA China pun tidak berjalan paralel dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang. Selain itu, TKA China bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, seperti UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Tenaga Kerja No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA China di industri smelter nasional:

*Pertama,* TKA China bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Terdapat sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021.

*Kedua*, sebagian besar TKA China masuk menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan! Dengan puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China ilegal di Indonesia.

*Ketiga*, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius, sudah seharusnya Penjamin TKA ini mendapatkan sangsi Pidana.

*Keempat*, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Sesuai Permenaker No.10/2018 hal ini jelas *melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi.*

Pada kasus smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), mengacu kepada recruitment karyawan September 2020 dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Jika disortir berdasarkan pengalaman kerjanya, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA PT. VDNI dan 23 dari 1167 orang PT. OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

*Kelima,* meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

*Keenam,* sistem pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia, tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Berhentilah mengharap nilai tambah. Sebab, kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja sudah dirampok TKA China!

*Ketujuh,* dengan pembayaran sebagian gaji TKA di China, maka negara kehilangan penerimaan pajak dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKPTKA. Rekayasa dan manipulasi sistemik ini, termasuk penggunaan visa kunjungan membuat negara berpotensi kehilangan PNBP sangat besar.

*Kedelapan,* pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor China dan konglomerat yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tirliunan Rp tersebut dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum.

KAMI menemukan bahwa potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak dan DKPTKA adalah sekitar Rp 37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang per smelter, maka potensi kerugian negara adalah Rp 189 miliar per tahun. Jika diasumsikan ada 30 smelter yang beroperasi, masing-masing mempekerjakan 5000 orang TKA, maka total potensi kerugian negara adalah Rp 5,68 triliun per tahun!

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara mendapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Hal ini jelas merupakan bentuk penjajahan yang nyata di NKRI!

Khusus masalah TKA China, seperti diuraikan di atas minimal KAMI menemukan 8 (delapan) masalah, termasuk perampokan hak pribumi untuk bekerja dan kerugian keuangan negara triliunan Rp dari manipulasi pajak dan DKPTKA. Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan dari oligarki penguasa-pengusaha dan pemerintah.

Apa yang terjadi pada VDNI dan OSS ini patut diduga menjadi modus operandi ratusan investasi China yang dilakukan di Indonesia. Patut pula diduga keberadaan ratusan ribu TKA China yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan territorial Indonesia. Hal ini harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat!

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merekomendasikan langkah-langkah cepat dan tanggap yang sudah harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melakukan audit terhadap VDNI, OSS dan seluruh perusahaan China yang mempekerjakan TKA China di Indonesia;

2. Menuntut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memproses pelanggaran hukum para TKA China dan seluruh perusaahaan yang mempekerjakan mereka karena melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian;

3. Dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengawasi dan menjamin terhindarnya negara dari ancaman rekayasa sistemik militer dan geopolitik China.

Akhirnya dibutuhkan segenap kesungguhan hati, keseriusan, perhatian dan dukungan seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Komisi IX DPR RI demi keselamatan dan tetap tegaknya nusa, bangsa, negara Indonesia tercinta.

*) Marwan Batubara adalah KOMITE SDA & LH KAMI

Sumber: ceknricek.com

Read More

Ironi Industri Nikel RI (2): Menggugat Penjajahan Negara & TKA Cina

Oleh: Marwan Batubara *)

NIKEL.CO.ID – Ironi dan nestapa seputar industri nikel nasional terlalu banyak untuk dituliskan. Umumnya membuat perut mual. Ada isu-isu eksploitasi cadangan tanpa kontrol, larangan ekspor mineral mentah pro asing, kebijakan harga patokan mineral (HPM) pro smelter China, manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing (TKA) China, dan lain-lain. Jika Anda mual, jangan diam. Mari kita advokasi bersama-sama.

Kali ini IRESS menulis seputar TKA China yang sangat banyak melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah banyak digugat oleh berbagai lembaga atau perorangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat-serikat Pekerja, pakar-pakar, serta pimpinan partai dan ormas, masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan atau tersentuh hukum.

Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa-pengusaha yang melindungi dan ikut investasi dengan para konglomerat dan investor China. Mereka mendapat berbagai pengecualian dengan dalih sebagai penarik investasi/PMA, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut, investasi oligarki dan China ini seolah berjalan bebas hambatan, bebas rambu-rambu hukum dan kebal hukum.

Mari kita cermati lebih seksama. Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit (menghasilkan alumina) telah mencapai ratusan ribu orang. Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan Kepri. Untuk kasus TKA China ini, perhatikanlah bebagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang.

Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Ada 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah Covid-19 sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021. Presiden hanya basa-basi?

Kedua, sebagian besar mereka masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 211 dan 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan tersebut telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan, dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA!

Ketiga, sejalan dengan butir kedua di atas, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 311 dan 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena perlu memenuhi berbagai syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Ternyata para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 311 dan 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius.

Keempat, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi mendapat pekerjaan. Padahal Permenaker No.10/2018 antara lain mengatur syarat TKA, berupa: 1) memiliki pendidikan sesuai kualifikasi; 2) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja 5 tahun; 3) mengalihkan keahlian kepada Tenaga Kerja Pendamping; 4) memiliki NPWP bagi TKA; 5) memiliki ITAS (izin tinggal terbatas) untuk bekerja, diterbitkan instansi berwenang; 6) memiliki kontrak kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.

Pada smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dipekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Para TKA China di VDNI dan OSS, Morosi Sulawesi Tenggara ini, sejak awal tidak jelas tentang jenis visa yang digunakan, fungsi dan jabatan pemegang visa. Hal ini melanggar Pasal 38 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” Selasa (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus penghinaan terhadap rakyat sendiri. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 15 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang mengharapkan adanya perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah dari kegiatan industri nikel nasional ini. Mengharap nilai tambah apa, jika kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja dirampok TKA China?

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA dilakukan di China, maka negara sangat potensial kehilangan penerimaan pajak. Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain di Indonesia, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak. Negara berpotensi kehilangan pendapatan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang harus dibayar investor kepada pemerintah, yang akan tercatat sebagai PNBP. Apakah pemerintah dan lembaga terkait memahami potensi manipulasi dan kejahatan sistemik ini, dan berani bertindak sesuai peraturan yang berlaku?

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara dapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Kapan ketidakadilan ini diakhiri?

Di tengah terjadinya banyak PHK dan bertambahnya pengangguran yang memiskinkan puluhan juta rakyat Indoensia akibat pandemi, ratusan atau mungkin ribuan TKA China terus masuk setiap bulan. Terlepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada industri tambang mineral, khusus isu TKA China, minimal kita menemukan tujuh masalah yang melanggar aturan, merampok hak pribumi dan merugikan keuangan negara seperti diurai di atas.

Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan pemerintah. Karena itu, wajar jika rakyat menuntut agar perusahaan PMA seperti VDNI dan OSS diproses secara hukum dan siberi sanksi atas semua pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan. Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan pemerintah mampu bersikap adil, serta tidak pro investor China dan konglomerat oligarkis.

Berbagai pelanggaran di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi sebagian rakyat untuk bekerja di negara sendiri. Bahkan negara pun kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pajak dan PNBP triliunan Rupiah. Hal ini merupakan hal yang harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat! Jika pelanggaran ini terus berlangsung, berhentilah meneriakkan “MERDEKA”, karena faktanya NKRI sedang dijajah di negeri sendiri!

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

Sumber: LAW-JUSTICE.CO

Read More

TKA China Datang Lagi ke Tambang Nikel Morowali, Kali Ini 3 Minibus

NIKEL.CO.ID – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai, di Morowali, Sulawesi Tengah, beberapa hari lalu menerima sejumlah tenaga kerja asing (TKA) untuk melakukan perpanjangan izin bekerja.

“Mereka melakukan perjalanan domestik yang artinya TKA tersebut dilindungi dalam aspek hukumnya,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai, Sulteng, Wijaya, dihubungi melalui telepon, Selasa (16/3/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Wijaya menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait keberadaan TKA ilegal di beberapa perusahaan baik di Kabupaten Morowali ataupun di Morowali Utara.

“Itu yang barusan datang kemarin yang menumpang mobil tiga bus itu adalah TKA dari perusahaan tambang di Morowali yakni Gunbuster Nickel Industri (GNI),” kata Wijaya.

Para TKA tersebut menurut Wijaya, bekerja di perusahaan proyek strategis nasional. Perusahaan tersebut sengaja mempekerjakan TKA sesuai kebutuhan perusahaan dan mematuhi aturan perundang-undangan.

“Jadi bukan karena mereka tenaga kerja asing sehingga dicurigai mereka melanggar aturan. Mereka datang kemari sudah melalui airport dan sudah diperiksa,” tambahnya.

Ia mengklaim tidak ada satu pun TKA ilegal yang bekerja di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kalaupun sekiranya ditemukan pelanggaran pada aspek keimigrasian, baru kemudian dilakukan tindakan.

“Sementara kedatangan TKA juga membantu pendapatan asli daerah (PAD). TKA di Morut itu berasal dari China,” ujarnya.

Sumber: kumparan.com

Read More

Hasil Rakor Tim Pemantauan Orang Asing di Morowali Terungkap Banyak Pekerja Kasar Didatangkan Dari Tiongkok

NIKEL.CO.ID – Tim Pemantauan Orang Asing (Timpora) melakukan rapat koordinasi (rakor), di rumah makan puncak, Desa Ipi, Kabupaten Morowali, Senin (01/03/2021).

Pertemuan itu membicarakan pengawasan tenaga kerja asing (TKA) yang terindikasi marak di daerah Morowali.

Dalam rapat itu terungkap, masih ada ‘buruh kasar’ masih didatangkan dari Tiongkok. Mereka tidak memiliki keterampilan, namun tetap dipekerjakan di perusahaan. Sehingga tenaga kerja lokal tersingkirkan.

Rapat itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Banggai Wijaya, Kapolres Morowali diwakili Kompol Amri, Komdan Kodim 13 11/Morowali, kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) Morowali Abdul Wahid Hasan, Kepala Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Intelejen Negera (BIN), Badan Intelejen Strategis (BAIS) dan Kabag Hukum Kabupaten Morowali.

Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, mengatakan, sejauh ini proses pengawasan masih lemah terkait pengawasan dokumen.

Kuswandi meminta, TKA yang datang bekerja di Morowali, bukan sekadar bekerja, namun ada pertukaran ilmu disalurkan ke warga lokal.

Kuswandi juga menyebut, hal yang merugikan daerah, masih ada tenaga kerja asing, yang tidak memiliki keterampilan, namun tetap dipekerjakan.

“Ini juga perlu kita periksa visa mereka. Apakah mereka datang bekerja atau berwisata,” tegas Kuswandi.

Kuswandi menyebut, lemahnya pengawasan orang asing, khususnya TKA asal Tiongkok di Morowali mendapat sorotan dari masyarakat, bahkan dari kalangan bawah.

Pasalnya ada indikasi terjadi penyalahgunaan Visa, bahkan ditemukan ada TKA yang tidak memilik skill, namun tetap dipekerjakan dalam perusahaan tambang nikel.

“Ini sudah jelas melanggar aturan keimigrasian dan merugikan negara hingga tenaga lokal. Akhirnya kedatangan TKA, maka tersingkirlah tenaga lokal akibat TKA,” tandasnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Banggai Wijaya, mengatakan, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk di Morowali.

Sementara itu, kepala Kesbangpol Morowali, Wahid Hasan, mengungkapkan pertemuan tersebut sudah lama akan dilaksanakan, hanya saja terhalang oleh Covid19.

“Kedepan kami akan membentuk tim bersama dalam peningkatan pengawan TKA, kedatangan TKA di Bandara Morowali,” ujar Wahid Hasan.

Sumber: tekape.co

Read More

Imigrasi Kendari Kaget, Puluhan TKA China Tiba di Bandara Halu Oleo

NIKEL.CO.ID – Puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China kembali memasuki Sulawesi Tenggara.

Teranyar, 26 TKA China tiba di Bandara Halu Oleo pada Selasa (23/2/2021) pagi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-604.

Kedatangan rombongan TKA China di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini mengagetkan pihak Kantor Imigrasi Kendari.

“Kami kaget juga dapat informasi itu, dan kami sedang dalami terkait perizinan yang mereka miliki,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Mongin dikutip dari laman britakita.net.

Mongin mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Banggai, Sulawesi Tengah karena tujuan 26 TKA China ini memasuki Indonesia adalah untuk bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah tepatnya di PT Transon Bumindo Resources (TBR).

“Kami akan berkoodinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Banggai untuk memastikan dokumen 26 TKA itu karena itu wewenangnya mereka,” pungkasnya.

Sumber:  haluanrakyat.com

Read More

6.413 TKA Bekerja di Sulteng, Terbanyak dari China

NIKEL.CO.ID – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mencatat ada 6.413 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di berbagai perusahaan di sejumlah daerah di provinsi itu. Berdasarkan data per 31 Januari 2021, sebagian besar TKA merupakan warga negara China.

“Dokumen kependudukan mereka untuk bekerja sebagai TKA di Sulteng lengkap,” kata Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pasar Kerja, dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja (P5TK) Disnakertrans Sulteng Firdaus Karim kepada Antara di Kota Palu, Rabu (24/2/2021).

Ia menyatakan, sebagian besar TKA tersebut bekerja di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) perusahaan yang memproduksi nikel terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Morowali. TKA tersebut, lanjutnya, umumnya bekerja sebagai pekerja kontrak paling singkat enam bulan dan akan diperpanjang jika masa kontrak mereka akan berakhir.

“Mereka bukan pekerja yang menempati posisi strategis seperti direktur, komisaris, dan sejenisnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka berstatus sebagai buruh,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, total Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulteng yang bekerja di luar negeri hingga saat ini sekitar 500 orang didominasi oleh wanita. Usia para PMI tersebut minimal 18 tahun.

“Mereka bekerja di negara-negara di Asia Tenggara, seperti di Malaysia dan Singapura. Namun, sejak awal tahun 2020 kami memoratorium pengiriman PMI asal Sulteng karena pandemi Covid-19. Jika pandemi berakhir maka kebijakan moratorium tersebut akan dicabut,” tuturnya.

Sumber: REPUBLIKA

Read More

Kepala BKPM Sebut Proyek Nikel IWIP Pakai TKA, Tetapi…

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek pembangunan industri pengolahan (smelter) nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berjalan sesuai aturan.

Dia juga memastikan, penyerapan TKA di kawasan industri tersebut tidak seperti yang kerap dikabarkan.

“Saya sempat cek. Penting disampaikan bahwa isu yang menyatakan TKA lebih banyak itu tidak benar. Ini sudah bagus,” ujar dia Bahlil usai meninjau langsung progres pembangunan industri smelter nikel di IWIP, Jumat (19/2/2021).

Dia menjelaskan, IWIP menargetkan mempekerjakan 25 ribu tenaga kerja, sementara jumlah TKA tidak lebih dari 2.500 orang. TKA hanya digunakan karena memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

“Jadi tolong kalau mau sayang negara, sayang daerah, sampaikan data yang benar. Ini penting. Agar persepsi dunia tentang iklim investasi di Indonesia itu sudah berubah, sudah mulai bagus,” kata Bahlil.

Dalam kunjungan itu, Bahlil juga memastikan perizinan investasi serta pemanfaatan fasilitas insentif fiskal yang diberikan oleh BKPM.

“Perencanaan yang mereka kasih ke BKPM, sama atau tidak realisasinya. Baru kita berbicara investasi berkualitas. Apakah arah presiden tersebut sudah tercipta di sini atau tidak?” ungkap Bahlil.

Dia jug mengatakan, kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan industri pengolahan (smelter) nikel beserta fasilitas pendukungnya, antara lain pembangkit listrik dan pelabuhan (terminal khusus).

Menurut dia, kawasan IWIP berada di lokasi yang sangat strategis antara bahan baku, industri, pembangkit listrik, dan pelabuhan.

Bahlil meyakini kawasan industri dengan nilai investasi mencapai USD5 miliar pada tahap pertama itu akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

“Bahkan terbaik di wilayah ASEAN karena perencanaan dan eksekusi yang komprehensif dan efisien,” ungkap Bahlil.

Presiden Direktur IWIP Xiang Binghe menyambut baik dukungan pemerintah kepada investor.

“Saat ini, IWIP terus berkembang pesat dengan semakin banyaknya smelter di kawasan IWIP yang sudah berada di tahap konstruksi dan produksi, dan juga dimulainya beberapa proyek baru,” ujar Binghe.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari BKPM. Kawasan IWIP seluas 2.600 hektare merupakan kawasan industri terpadu pengolahan logam berat yang terletak di Lelief Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Sebelumnya, proyek IWIP ini berjalan sangat lambat selama 24 tahun. Dalam 20 bulan terakhir, kemajuan proyek berjalan cepat.

Pada tanggal 17 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan IWIP sebagai salah satu dari sembilan Kawasan Industri Prioritas Nasional di luar Pulau Jawa.

Sumber: JPNN

Read More

Tenaga Kerja Asing Jadi Buruh Kasar di Perusahaan Pengolah Nikel

NIKEL.CO.ID – Tenaga kerja asing terus masuk ke Indonesia. Mereka dilaporkan bekerja sebagai buruh kasar. Pemerintah diminta tetap mengutamakan tenaga kerja lokal.

Di Sulawesi Tengah, tenaga kerja asing (TKA) dari China diketahui banyak bekerja di pabrik pemurnian logam.

”Berdasarkan laporan dari kawan-kawan di lapangan, pola mereka (tenaga kerja asing) pada awalnya bekerja sebagai buruh kasar. Ada yang jadi helper, gali got atau drainase, dan bawa alat berat. Lalu, pelan-pelan ada yang naik posisinya. Jadi, pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya tak membutuhkan keterampilan khusus yang artinya bisa dikerjakan tenaga lokal,” kata Sekretaris Front Nasional Pejuang Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah Jois A Laota di Palu, Sulteng, Kamis (22/10/2020).

Jois menyatakan, kondisi itu terutama terjadi pada tahap konstruksi atau pembangunan fasilitas/pabrik pemurnian nikel di Morowali di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terkait dengan pengerjaan konstruksi pabrik yang sering diburu waktu. TKA China umumnya memiliki etos kerja tinggi yang sesuai dengan harapan perusahaan. Dengan alasan itu, mereka dikontrak dengan durasi beragam, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun.

Ia melihat pola serupa bakal terjadi pada pengerjaan konstruksi fasilitas perusahaan nikel PT Gunbuster Nikel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. TKA China yang baru masuk diperkirakan bekerja di pos-pos yang tak membutuhkan keterampilan khusus, seperti operator alat berat.

Persoalan lain, lanjut Jois, pada umumnya upah mereka sering jauh lebih tinggi daripada upah tenaga kerja lokal. Padahal, pekerjaannya hampir sama yang dilakukan tenaga kerja lokal. Upah di Morowali dengan kebijakan sektoral pertambangan sekitar Rp 3,6 juta.

Namun, ia mengakui tak sedikit pula TKA China yang bekerja di bagian yang membutuhkan keterampilan teknis, seperti permesinan. Sektor tersebut sering tak bisa diisi tenaga lokal.

Atas kondisi itu, Jois meminta agar pemerintah tegas mengawasi pos-pos kerja TKA. Dengan begitu, semakin banyak tenaga kerja lokal yang diakomodasi. Berbagai regulasi soal TKA mengatur penggunaan tenaga mereka hanya untuk posisi yang memang tak bisa ditempati tenaga kerja dalam negeri. Itu pun mereka bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai gambaran, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Sulteng, pada Februari 2020, jumlah pengangguran terbuka di Sulteng mencapai 2,98 persen dari total 1,57 juta angkatan kerja atau sekitar 46.786 orang.

Masuk lagi 

Pada awal Oktober 2020, sekitar 500 TKA China masuk ke Sulteng via Manado, Sulawesi Utara, untuk bekerja di PT GNI yang sedang membangun fasilitas smelter (permurnian nikel) di Kabupaten Morowali Utara. Jumlah tersebut menambah banyak TKA China di Sulteng yang sebelumnya sekitar 5.000 orang di PT IMIP. Mereka bekerja di 11 perusahaan pengolah nikel di dalam kawasan yang dikelola PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Morowali. Sementara total tenaga kerja lokal yang saat ini bekerja di kawasan tersebut mencapai 38.000 orang.

Ilham Nusi (36), warga Kolonodale, Morowali Utara, menyatakan, dirinya mendengar masuknya TKA China. Sepengetahuannya, ada juga tenaga kerja lokal yang bekerja untuk konstruksi di PT GNI. Pekerja lokal kebanyakan untuk distribusi material, petugas keamanan, dan penampungan tanah.

Terkait TKA China ke PT GNI itu, Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko Pranowo menyatakan, pihaknya sudah memeriksa keberadaan TKA China tersebut. Berdasarkan pemeriksaan itu, pekerjaan mereka sesuai dengan rencana penggunaan TKA dari Kementerian Tenaga Kerja.

”Izin dan posisi kerja mereka di lapangan sesuai dengan jabatan yang diatur untuk TKA. Kalau tidak sesuai sistem, tentu tidak bisa diproses,” katanya.

Juru bicara PT IMIP, Dedy Kurniawan, menyatakan, saat ini TKA China di kawasan industri tersebut kebanyakan bekerja di posisi permesinan, antara lain pengawas teknik, pengawas mekanik, dan kepala departemen feronikel, yang memang membutuhkan keahlian.

”Nyaris seluruh teknologi yang dipakai dalam operasional pabrik berasal dari China. Sementara operatornya tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Ia memastikan alih teknologi di kawasan pabrik tersebut terus dilakukan. Baru-baru ini ada dua karyawan yang sebelumnya hanya kru naik ke level wakil supervisor. Mereka dinilai memiliki kapabilitas.

Joko Pranowo mengatakan, pihaknya biasa memberikan pelatihan pada calon pekerja lokal, tetapi sepanjang tahun ini pelatihan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal tak bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.

Sumber: kompas.id

Read More

Terkait TKA China, Pemerintah Harus Tunjukan Keberpihakan pada Rakyat

NIKEL.co.id – Terkait dengan rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe, membawa kericuhan di publik. Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari Pemerintah Daerah. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy, persoalan ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Pusat.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menyayangkan rencana tersebut, karena pemerintah tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tentu masyarakat setempat tidak bisa terima dengan kondisi tersebut. Menurutnya pemerintah harus memberdayakan warga setempat dengan tetap memperhatikan transfer of knowledge.

“Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” papar Aboe dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (18/5/2020).

Sikap Pemerintah Pusat yang berencana mendatangkan 500 TKA tersebut menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah pada nasib rakyat sendiri. Di masa pandemi Covid-19 banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, justru pemerintah berencana memberi izin kerja pada TKA.

“Di tengah wabah Covid-19 pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun di sisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia,” keluh Aboe.

Dia menyampaikan, bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut.

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China,” tandas Aboe.

Sumber: dpr.go.id

Read More