Pengusaha Buka Suara Soal Lesunya Investasi Tambang RI

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah lonjakan harga komoditas tambang dalam momen supersiklus saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Realisasi investasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang dipatok sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menyebabkan lesunya investasi tambang ini? Padahal, harga-harga komoditas lagi meroket?

Pengusaha pun angkat bicara mengenai capaian investasi yang masih rendah ini. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia berpandangan, energi bersih saat ini masih mahal dan tahap uji coba (pilot project), sementara kebutuhan yang mendesak adalah investasi untuk memberikan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pemerintah Bakal Beri Keringanan Royalti Nikel Kadar Rendah

NIKEL.CO.ID – Pemerintah tengah menyiapkan insentif mengenai pengurangan royalti untuk bijih nikel kadar rendah.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Hario Seto dalam sebuah webinar, Senin (8/3/2021).

“Ada spesifik yang sedang kami susun. Pertama adalah pengurangan royalti bijih limonite, bijih nikel kadar rendah yang 1,1 (persen), 1,2, yang tidak bisa digunakan untuk proses pembuatan nikel pig iron atau stainless steel. Ini bisa digunakan untuk proses high pressure acid leaching (HPAL),” ujar Septian.

Rencana pemberian insentif tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong agar produksi baterai kendaraan listrik dalam negeri nantinya juga berasal dari sumber energi yang rendah emisi, seperti dari energi surya dan hidro. Hal ini melihat kecenderungan investor yang mulai menyadari penggunaan energi hijau dalam proses produksinya.

“Ke depannya saya lihat dari Eropa mungkin akan menerapkan life cycle assessment. Misal, mobil listrik di-assess baterainya dibikin di mana, pakai energi apa?,” tutur Septian.

Sebelumnya, Group CEO Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak menilai perlu ada insentif khusus untuk komoditas nikel kadar rendah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, pemberian insentif bisa dilakukan seperti halnya insentif pada komoditas batu bara yang dimanfaatkan untuk program hilirisasi. Guna mendorong hilirisasi batu bara, melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja pemerintah memberikan insentif berupa pengenaan royalti hingga 0 persen terhadap batu bara yang digunakan untuk program hilirisasi.

“Ada baterai EV, mobil listrik, dan sebagainya, ini kan pemanfaatan nikel kadar rendah. Kalau batu bara kan sudah ada itu iuran produksi 0 persen. Tapi apakah ini akan berlaku untuk nikel kadar rendah?,” ujar Orias dalam webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Orias menuturkan bahwa dengan adanya program pengembangan baterai kendaraan listrik yang gencar didorong oleh pemerintah, komoditas nikel kadar rendah kini menjadi istimewa. Sebelumnya, nikel kadar rendah hanya dianggap sebagai ikutan dan tidak banyak dimanfaatkan.

Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan nikel kadar rendah ke depan, Orias menilai kebijakan terkait royalti nikel dan pajak lain terkait perlu dikaji pemerintah.

“Sekarang kita manfaatkan itu. Apakah perlu ada iuran produksi, pajak, dan lain-lain terkait yang perlu disesuaikan? Saya rasa kebijakan menyangkut ini harus diperhatikan juga, harus masuk ke kebijakan minerba,” katanya.

Sumber: bisnis.com

Read More