Pemerintah Optimasi Penggunaan Teknologi Dalam Pengawasan Tambang

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia. Salah satunya dengan penggunaan kombinasi teknologi machine learning dan artificial intelligence dalam pengolahan citra dan geodatasets.

“Kami akan terus melakukan pengawasan yang terpadu dengan menggunakan kombinasi media digital, sehingga perbaikannya dapat dilakukan segera,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba, Sujatmiko, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Sujatmiko, optimalisasi teknologi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap aktivitas pertambangan. Tidak hanya itu, langkah ini diyakini mampu meningkatkan kontribusi minerba dalam memajukan perekonomian nasional.

Besarnya kontribusi minerba dapat dilihat dari sumbangsih dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 yang mencapai Rp 34,65 triliun dan Rp 1,67 triliun untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

“Tentu ini bukan (jumlah) uang yang sedikit bagi perekonomian nasional,” tegasnya.

Sumber: petrominer.com

Read More

Bahlil: Hilirisasi Industri Sejalan Visi Transformasi Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Hilirisasi industri di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) perlu terus didorong agar nilai tambah pengelolaannya bisa dinikmati di dalam negeri. Semangat hilirisasi tersebut sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah.

“Kita dulu punya kekayaan hutan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak kenal hutan kita, hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Tapi dari semua itu, berapa perusahaan besar kita yang masuk 10 besar dunia pemain mebel? Tidak ada. Karena kita ekspor kayu log. Termasuk saya dulu, karena dulu mau dapat uang cepat, tahun 2002,” kata Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rakornas Percepatan Investasi, yang digelar Hipmi, Sabtu (19/6/2021).

Meski sempat tergiur uang cepat itu, Bahlil pun menyadari hal itu salah. Pasalnya, Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah apapun karena praktik ekspor bahan baku seperti itu.

“Akhirnya, nilai tambah dirasakan negara-negara yang menerima kayu log. Tiongkok, Malaysia, Jepang, Korea, itu sekarang yang jadi pemain industri mebel terbesar dunia. Bahan bakunya dari Indonesia. Gila nggak? Kenapa kita tidak membangun hilirisasi?” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di komoditas lain, yakni emas. Bahlil menyebut 90 persen cadangan emas Freeport di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Namun, Indonesia justru tidak memiliki industri hilirnya. “Bahkan kita kirim ekspor copper (tembaga) ke luar negeri. Nilai tambahnya siapa yang dapat? Di luar. Hampir habis,” katanya.

Di komoditas perikanan, lanjut Bahlil, Indonesia juga kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Demikian pula dengan komoditas batu bara yang mayoritas diekspor, tapi di sisi lain Indonesia masih mengimpor gas.

Bahan Baku

Lebih lanjut, dengan semangat sama, pemerintah kini gencar mengembangkan industri baterai untuk kendaraan listrik yang bahan baku utamanya, yakni nikel, melimpah di Tanah Air. Pemerintah dengan tegas melarang ekspor bijih nikel agar nantinya mimpi untuk bisa menjadi pemasok baterai kendaraan listrik dunia bisa tercapai.

Upaya tersebut, lanjut Bahlil, bukan hanya sekadar dongeng. Saat ini sudah ada dua perusahaan raksasa yakni LG dan CATL yang akan segera membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasi LG mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar 142 triliun rupiah, sementara rencana investasi CATL mencapai 5,2 miliar dollar AS.

“Untuk LG, sudah mulai groundbreaking akhir Juli, paling lambat awal Agustus. Itu kita bangun. Jadi, ini bukan hanya cerita dongeng,” pungkas Bahlil.

Sumber: Koran Jakarta

Read More

Pemerintah Godok Aturan Pengawasan dan Pengendalian Investasi

NIKEL.CO.ID – Kementrian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi di sektor manufaktur nasional. Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi di dalam negeri.

“Pengawasan itu sendiri adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan. Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” jelas Eko pada akhir pekan lalu.

Eko mengungkapkan sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha.

“Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,”tegasnya. Menurut Eko, hal ini bukan merupakan langkah kontradiktif dari upaya pemerintah mendorong investasi. Pasalnya, para investor yang sedang dibidik adalah perusahan multinasional besar.

Mereka paham bahwa kepastian berusaha dan kepastian hukum adalah hal penting karena untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi investasinya.

“Jadi, kami sangat welcome kepada calon investor yang memang nyata-nyata berkeinginan menumbuhkan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan selama mungkin,” paparnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, lanjut dia, pihaknya sedang merancang aturan tentang wasdal yang dapat mendukung investasi masuk dan menjaga keberlangsungan usaha, khususnya sektor industri. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan.

“Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” pungkasnya.

Sumber: investing.com

Read More