Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1.400 Warga di Kolaka

NIKEL.CO.ID – Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia melalui vaksinasi Covid-19, direspon cepat oleh pemerintah daerah dan pelaku industri di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka menggandeng PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) melakukan vaksinasi terhadap 1400 Warga di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dari jumlah itu, 80 persen diantaranya adalah karyawann CNI.

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang membangun smelter Nikel di Kabupaten Kolaka, CNI mendukung penuh upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi secara nasional sebagai jalan mengakhiri pandemi Covid-19.

“Target vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 1400 Warga, dimana 80 persen diantaranya adalah karyawan CNI. Tahap pertama kami diberikan sebanyak 697 vaksin yang diperuntukkan bagi karyawan dan warga, terutama mereka yang sudah berusia lanjut (manula),” kata Andi Perdana Kahar, Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 PT CNI, Senin (21/06/2021).

Andi menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi ini didahului dengan proses sosialisasi dan edukasi secara bertahap yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari tim Gugus Tugas Covid-19, dokter spesialis Paru masing-masing dokter A. Ibnu Hajar, dokter Aslan dan manajemen CNI.

Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran dan keyakinan bagi warga tentang pentingnya vaksinasi.

“Vaksinasi ini diselenggarakan oleh Dinas kesehatan Kolaka selaku vaksinator dan tidak mengurangi jam produksi perusahaan. Pelaksanaannya pun dilakukan sesuai protokol kesehatan 3 T dan 5 M agar tidak menimbulkan kerumunan,” katanya.

Manajer HRGA CNI, Siswo Poedji Priyono mengapresiasi tingginya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Ia berharap setelah vaksinasi tahap pertama ini, vaksinasi tahap berikutnya bisa segera dilakukan pada bulan depan sehingga masyarakat bisa terjangkau semua, khususnya kaum Manula.

“Dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, sangat mempermudah warga kecamatan Wolo untuk mendapatkan vaksinasi karena tempatnya jauh. CNI berkomitmen penuh dan siap memberikan fasilitas untuk mempercepat program pemerintah ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata menginstruksikan kepada seluruh karyawan dan mitranya yang berada di site Wolo PT CNI untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 demi menyukseskan program pemerintah.

Instruksi vaksinasi ini bertujuan memperkuat sistem kekebalan komunal untuk melawan virus Covid-19 yang selama ini meresahkan, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial.

Selain itu, tim gugus Civid-19 PT CNI diminta memberikan penjelasan secara detail melalui sosialisasi, kampanye dan pemasangan banner, pamflet ditempat yang starategis, guna memberikan pemahaman pada karyawan dan keluarganya, sekaligus melibatkan dokter ahli dalam sosialisasi dan pelaksanaan vaksin Covid-19.

Berdasarkan data Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara (Sultra), total warga di provinsi itu yang terinfeksi positif COVID-19 mencapai 10.697 setelah pada Sabtu (19/6/2021) bertambah 22 orang.

Dari jumlah itu, pasien sembuh mencapai 10.218 orang.

Sumber: tribunnews.com

Read More

2021 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

NIKEL.CO.ID – Tahun 2021 diyakini menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong reformasi struktural guna mendukung pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah telah menyiapkan langkah mendasar reformasi struktural awal 2021, seperti memberikan kemudahan berusaha, insentif usaha, dan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Tujuannya untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi.

“Salah satu pendorong utama yang diandalkan adalah UU Cipta Kerja,” ujar Menko Airlangga ketika memberikan keynote speech dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021 di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Selain itu, dia menerangkan, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu melanjutkan program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.

Menko Airlangga menjelaskan, sejumlah peluang kian terlihat, seperti mulai pulihnya ekonomi global dan dalam negeri. Ini terlihat pada penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham.

“IHSG (indeks harga saham gabungan) sudah kembali ke level sebelum Covid-19. Januari 2020, indeks mencapai 5.400, sedangkan akhir tahun ini sudah menyentuh 6.100 dan rupiah pada posisi Rp 14.100 per dolar AS. Bahkan, JP Morgan memprediksi IHSG bisa menyentuh 6.800 pada 2021,” ujar Airlangga.

Beberapa hal yang akan membantu pemulihan ekonomi 2021, kata dia, salah satunya perbaikan harga komoditas utama Indonesia di pasar global, seperti nikel dan CPO. Ini didorong program B30 yang memicu program perekonomian di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Pulihnya harga komoditas akan memberikan dampak multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi domestik, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “2021 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

Read More

Covid-19 Tak Hambat Tambang, Produksi Nikel dkk Lancar Jaya!

NIKEL.CO.ID – Pandemi Covid-19 tidak membuat produksi komoditas mineral terhambat, bahkan produksi sebagian komoditas telah mencapai di atas 100% dari target hingga November lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak.

Yunus menyebutkan, realisasi produksi katoda tembaga hingga November 2020 telah mencapai 91% dari target, emas 85%, perak 80%, timah 70%, feronikel 101%, nickel pig iron (NPI) 127%, dan nickel matte 108%.

Menurutnya, capaian produksi timah hanya 70% dikarenakan harganya yang tertekan, sehingga produksinya diturunkan. Kondisi ini menurutnya wajar terjadi.

“Mungkin sebagian orang dengan adanya pandemi ini menjadikan produksinya turun. Tapi dari data kami, masih ada yang capaiannya sudah di atas 100% dari target, itu fakta dari produksi,” ungkapnya dalam ‘Indonesia Mining Outlook 2021‘ melalui YouTube Tambang TV, Rabu (16/12/2020).

Sementara itu, menurutnya capaian ekspor rata-rata komoditas mineral juga menunjukkan hal positif, kecuali feronikel. Hal ini dikarenakan mestinya smelter milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur telah beroperasi, namun kini masih terkendala karena masalah belum tersedianya pasokan listrik, sehingga operasional harus ditunda.

“Capaian ekspor saya kira luar biasa katoda tembaga sudah capai 102%, emas 104%. Saya kira baik semua, kecuali feronikel,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penjualan domestik untuk katoda tembaga cukup rendah yakni sebesar 57,8% karena sebagian industri kabel tidak bisa menyerap semua produksi. Lalu, perak 95%, dan emas 101%.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Tujuh Pekerja Asing di Smelter Nikel Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

NIKEL.CO.ID – Tujuh tenaga kerja asing di kawasan industri Konawe, Sulawesi Tenggara, positif Covid-19. Seorang di antaranya bahkan meninggal. Pemerintah Kabupaten Konawe mengatakan belum mengetahui kasus positif dan meninggal ini.

Tujuh pekerja itu diketahui bekerja di daerah industri Morosi, Konawe. Seorang pekerja yang meninggal bekerja di industri smelter. Hal ini menambah banyak kasus positif Covid-19 di Sulawesi Tenggara (Sultra). Hingga Rabu (18/11/2020), terdapat total 5.827 kasus positif dan 91 orang meninggal. Sebanyak 1.239 orang masih dalam perawatan, sedangkan 4.497 orang sembuh.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulawesi Tenggara La Ode Rabiul Awal menyampaikan, tujuh orang ini masuk ke data tabulasi Covid-19 dalam beberapa waktu yang berbeda. Dua orang tercatat pada Sabtu pekan lalu, sedangkan lima orang lainnya terdata pada pekan ini.

”Semuanya tercatat di Konawe. Berdasarkan penelusuran kami, mereka bekerja di Morosi. Kalau melihat nama, semuanya adalah nama luar, seperti China. Namun, kami tidak memiliki dokumen untuk memastikan domisili tepatnya setiap orang tersebut,” tutur Rabiul, di Kendari, Sultra, Kamis (19/11).

Beberapa dari pekerja asing ini, tutur Rabiul, dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebagian dari mereka juga menjalani karantina mandiri karena termasuk pasien tanpa gejala. Tiga orang sebelumnya diketahui dirawat di RSUD Bahteramas Kendari.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bahteramas dr Alghazali Amirullah menjelaskan, tiga pekerja asal China ini masuk ke rumah sakit pada Jumat (13/11). Seorang terluka dan harus dioperasi, seorang tanpa gejala, dan seorang lainnya harus menjalani perawatan maksimal.

”Kondisi seorang yang menjalani perawatan terus turun. Pasien sesak dan pneumonia. Saturasi oksigennya hanya 50 persen. Setelah beberapa jam perawatan, kondisinya tidak tertolong dan akhirnya meninggal pada Jumat dini hari,” tutur Alghazali.

Setelah dipastikan meninggal, tambahnya, pihak rumah sakit lalu melakukan pemulasaran jenazah dengan protokol kesehatan. Namun, jenazah tidak dimakamkan di Kendari, tetapi diurus kedutaan dari negara yang bersangkutan. ”Setahu saya tidak dimakamkan di sini karena diambil alih kedubes. Kami hanya sampai pemulasaran,” katanya.

Algazali melanjutkan, untuk dua pekerja lainnya yang juga positif Covid-19, seorang masih dalam perawatan di ruang isolasi RS Bahteramas. Kondisi kesehatannya masih dipantau petugas kesehatan, sedangkan seorang pekerja lainnya dipulangkan untuk menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19 dengan kondisi tanpa gejala.

Pekerja asing di Konawe sebagian besar tercatat di dua perusahaan dalam kawasan mega-industri pengolahan nikel di Morosi. Dua perusahaan ini, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), adalah perusahaan yang mendatangkan 500 pekerja asal China, beberapa waktu lalu.

Juru Bicara PT VDNI dan PT OSS Dyah Fadilat menyebutkan, sejauh ini, pihaknya hanya mengetahui seorang pekerja asing positif Covid-19. Pekerja yang bertugas sebagai subkontraktor itu adalah orang yang meninggal setelah dirawat di RSUD Bahteramas Kendari.

Menurut Dyah, pekerja itu berasal dari Shandong, China, dan sudah berada di Kawasan Industri Morosi, Konawe, sejak awal Januari lalu. Ia bekerja di kawasan PLTU dan tidak pernah meninggalkan kawasan pabrik karena tinggal di asrama karyawan milik PT OSS.

Hasil tes PCR-nya diketahui positif virus SARS-CoV-2. Oleh karena itu, penanganan jenazah oleh RS Bahteramas dilakukan mengikuti protokol Covid-19. Jenazah kemudian langsung dikremasi pada 13 November 2020, sore

Dyah mengatakan, pekerja ini sebelumnya merasakan sakit hingga jatuh dari tempat tidur saat berada di asrama perusahaan. Pihak perusahaan lalu membawa pekerja tersebut ke RSAD Ismoyo, Kendari, untuk menjalani perawatan.

Sesuai protokol yang berlaku, perawat melakukan tes uji cepat ke pekerja tersebut. Saat itu, hasilnya nonreaktif. Ia lalu diberikan bantuan oksigen dan pernapasan, hingga dirujuk ke RSUD Bahteramas yang memiliki peralatan lebih lengkap.

Di RSUD Bahteramas, dia lantas dites PCR atau polymerase chain reaction pada Jumat dini hari. Namun, pekerja ini meninggal pada Jumat, sekitar pukul 04.05 Wita. Menurut keterangan dokter, penyebab kematian adalah penyempitan pembuluh darah di otak.

”Hasil tes PCR-nya diketahui positif virus SARS-CoV-2. Oleh karena itu, penanganan jenazah oleh RS Bahteramas dilakukan mengikuti protokol Covid-19. Jenazah kemudian langsung dikremasi pada 13 November 2020, sore,” ucap Dyah.

Dyah menambahkan, pihak kontraktor yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk PT OSS tersebut berinisiatif memperketat sistem kerja dan melakukan tes massal kepada seluruh pekerjanya sejak tanggal 14 November 2020.

”Perusahaan akan terus mengawal kasus ini dan melakukan sterilisasi kawasan industri. Salah satunya mencegah karyawan atau pekerja harian lepas yang tidak tinggal di dalam asrama masuk ke area kawasan industri untuk sementara waktu,” ungkap Dyah.

Selain itu, ia menambahkan, perusahaan memutuskan membatasi aktivitas karyawan yang tidak tinggal di dalam asrama. Hal ini akan berlaku hingga tes massal kepada seluruh pekerja selesai dilakukan dan hasilnya dipastikan aman untuk beraktivitas normal kembali.

Keterbukaan

Meski tenaga kerja asing itu telah meninggal lebih dari sCOVIDepekan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Konawe justru tidak mengetahuinya. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Konawe dr Dyah Nilasari menyampaikan, pihaknya masih mencari informasi terkait hal ini.

”Sejak kemarin, Pak Sekda (Konawe) juga tanya hal ini. Kami masih mencari informasi karena tidak ada laporan yang masuk dari perusahaan,” ucap Nila, Rabu sore.

Menurut Nila, ia hanya mengetahui sejumlah pekerja lokal yang positif Covid-19 pada Oktober lalu. Namun, para pekerja tersebut diketahui sembuh dan mulai bekerja kembali.

Rabiul menyampaikan, pelaporan dan keterbukaan informasi terkait hal ini penting guna mencegah penyebaran virus semakin meluas. Penelusuran kasus harus segera dilakukan dengan protokol ketat. ”Perusahaan harus segera melaporkan hal ini agar penelusuran bisa dilakukan bersama,” ujarnya.

Sumber: KOMPAS.ID

Read More

Irwandy Arif: Gegara Covid-19, Pembangunan Smelter Terhambat

NIKEL.CO.ID – Pandemi Covid-19 memang telah berdampak pada kegiatan perekonomian di berbagai sektor, termasuk mineral dan batu bara. Pandemi ini mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tertunda.

Tak hanya proyek smelter katoda tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia, puluhan smelter mineral lainnya juga disebutkan tertunda dan terhenti proses pembangunannya akibat pandemi Covid-19 ini. Pemerintah menargetkan sebanyak 48 smelter baru beroperasi pada 2024.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif dalam sebuah diskusi tentang pertambangan, kemarin, Selasa (10/11/2020).

Dia menyebut tertundanya pembangunan smelter ini karena suplai bahan baku dan tenaga kerja terhenti. Pasalnya, sejumlah negara pemasok teknologi smelter juga melakukan penguncian wilayah (lockdown) yang membatasi mobilitas karyawan.

“Progress pembangunan 48 smelter di 2024 sedang banyak yang berhenti karena suplai bahan baku dan tenaga kerja juga berhenti karena negara yang punya teknologi ini sedang lockdown,” ungkapnya dalam sebuah diskusi bertema ‘Prospek Sektor Tambang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global’ secara virtual, kemarin, Selasa (10/11/2020).

Meski kini pembatasan sosial sudah tidak seketat saat awal pandemi dan masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan normal baru, namun proses pembangunan smelter ini belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Dia menyebutkan, dari target beroperasinya 48 smelter pada 2024 mendatang, mayoritas proyek tersebut merupakan smelter nikel yakni mencapai 30 smelter.

Dari 30 smelter nikel yang tengah dibangun, 13 smelter progress-nya lebih dari 90%, lalu sembilan smelter capaiannya 30%-90%, dan delapan smelter kemajuannya kurang dari 30%.

Selain nikel, ada delapan smelter bauksit, di mana dua smelter capaiannya lebih dari 90%, dua smelter 30%-90%, dan empat smelter kurang dari 30%. Lalu, ada empat smelter tembaga yang tengah dibangun, di mana dua smelter progress-nya lebih dari 90% dan dua lagi kurang dari 30%.

Terakhir, smelter besi, mangan, timbal dan seng, dari enam smelter yang tengah dibangun, ada tiga smelter yang capaiannya lebih dari 90% dan tiga lainnya antara 30%-90%.

Tertundanya pembangunan smelter ini tak ayal turut berkontribusi pada anjloknya investasi di sektor mineral dan batu bara. Dari target investasi berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan 2020 ini sebesar US$ 7,75 miliar, namun realisasi hingga Oktober baru mencapai US$ 2,89 miliar.

Ini artinya, realisasi investasi sektor pertambangan minerba hingga Oktober 2020 baru mencapai 37,3% dari target tahun ini.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Bank Dunia Dukung Omnibus Law Pemerintahan Jokowi dan DPR

NIKEL.CO.ID – Bank Dunia menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Lewat pernyataan tertulis, Jumat (16/10), Bank Dunia menilai bahwa UU sapu jagat ini merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Omnibus Law dinilai bisa mendukung aspirasi jangka panjang untuk menyejahterahkan rakyatnya.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga sepaham dengan pemerintah untuk mengandalkan Omnibus Law sebagai alat untuk memulihkan ekonomi nasional (PEN).

“UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia,” kata Bank Dunia dikutip dari rilis, Jumat (16/10).

Lebih lanjut, penghapusan berbagai pembatasan dalam investasi dinilai sebagai sinyal positif bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Hal ini dapat membantu RI menarik investor asing guna menciptakan lapangan kerja dan membantu memerangi kemiskinan.

Namun, pemerintah diingatkan untuk konsisten dalam implementasinya jika ingin tujuan utama Omnibus Law tercapai.

Bank Dunia juga menyebut bahwa diperlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, Bank Dunia menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam tujuannya memulihkan ekonomi nasional.

“Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

sUMBER:

Bank Dunia juga menyebut bahwa diperlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, Bank Dunia menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam tujuannya memulihkan ekonomi nasional.

“Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Perusahaan Industri Terdampak Pandemi

NIKEL.CO.ID – Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).

Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun kebijakan fasilitas bea masuk yang ditanggung pemerintah berlaku per tanggal 22 September sampai dengan 31 Desember 2020. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Dikretorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Syarif Hidayat mengungkapkan PMK tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi yang terus mengalami perlambatan sejak pandemi Covid-19.

“Fasilitas yang diberikan Pemerintah kali ini berupa BM DTP yaitu bea masuk terutang akan dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN/APBNP,” kata Syarif dalam keterangan resminya yang diterima Kontan.co.id, Selasa (29/9).

Syarif menjelaskan bahwa ketentuan dalam PMK ini berlaku terhadap industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan Pembina sektor industri.

PMK 134/2020 mengatur fasilitas tersebut juga diberikan kepada 33 sektor industri dari empat instansi, yaitu Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), dan Ditjen Industri Agro (IA) Kemenperin, termasuk industri yang memproduksi Alkes diantaranya APD, masker, handsanitizer, sarung tangan, ventilator, hingga produk rumah sakit dan farmasi.

Adapun tiga kriteria barang atau bahan yang diberikan insentif BM DTP diantaranya, belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Untuk jenis barang yang dimaksud terdiri dari 196 uraian barang yang lengkapnya tercantum pada lampiran PMK nomor 134 tahun 2020. Ketentuan lainnya yaitu asal barang yang diberikan insentif BM DTP dari luar negeri atau pengeluaran dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, atau Pusat Logistik Berikat.

Untuk perusahaan industri yang ingin menggunakan fasilitas BM DTP, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan disampaikan ke Portal Indonesia National Single Window (INSW), dengan sebelumnya telah memperoleh Rekomendasi oleh Pembina sektor industri terkait.

“Tata laksana BMDTP bagi sektor industri terdampak Covid-19 berbeda dengan tata laksana BMDTP yang sudah ada sebelumnya karena menggunakan sistem otomasi, sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien,” ujar Syarif.

Dengan diberikannya insentif fiskal ini, lanjut Syarif, Pemerintah berharap perusahaan sektor industri dapat produktif di tengah pandemi dengan tetap adanya ketersediaan bahan baku dan penyerapan  tenaga kerja, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.

Sumber: KONTAN

Read More

IMIP Jadi Klaster Baru Covid-19, Jatam Minta Hentikan Kegiatan

NIKEL.co.id – Sedikitnya sembilan orang karyawan PT. Indonesia Morowali Industrial Park )IMIP) terkonfirmasi positif Covid-19, agar penyebaran Covid-19 terkendali, sebaiknya dilakukan segera langkah pencegahannya dengan menghentikan sementara aktivitas produksi di wilayah kawasan industri tersebut.

“Mengingat konsentrasi manusia yang cukup besar, bekerja di wilayah kawasan industri PT. IMIP. Penghentian sementara ini juga tentunya harus dibarengi dengan pemenuhan hak-hak pekerja yang harus dilakukan pihak perusahaan, “ kata Koordinator Pelaksana Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng), Muh. Taufik.

Penghentian sementara ini juga diatur didalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 113, yang menjelaskan “Suspensi Kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada Pemegang IUP dan IUPK jika terjadi “keadaan kahar”, seperti yang disebutkan huruf (a) dalam pasal 113.

Penjelasan keadaan kahar dalam undang-undang ini dimaksud dalam huruf (a) adalah keadaan kahar antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam ataupun nonalam diluar kempampuan manusia.

“Sehingga, bagi kami penting untuk diberhentikan sementara aktivitas industri tambang di wilayah kawasan industri PT. IMIP. Karena Covid-19, bisa masuk dalam kategori epidemi atau bencana nonalam. Sesuai dengan penjelasan Pasal 113 ayat 1 huruf (a), “ tegas Muh. Taufik.

Jatam juga mendesak agar manajemen PT. IMIP memeriksakan kesehatan para karyawannya.

“Kami juga mendesak kepada pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah kawasan indsutri PT. IMIP, untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pekerja/karyawan yang bekerja di kawasan industri tersebut. Guna memastikan kesehatan para karyawan/pekerja dalam bekerja di dalam kawasan industri PT. IMIP.” ujar Taufik.

Jatam tak lupa pula mendesak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk menutup sementara akse-akses masuk tenaga kerja asing ke Morowali dan lokasi pertambangan sekitarnya.

“Dalam kesempatan ini, kami juga mendesak pemerintah Sulawesi Tengah, untuk menutup sementara akses-akses masuk tenaga kerja asing yang akan bekerja di wilayah industri tambang di Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi beberapa minggu lalu di wilayah Kabupaten Morowali Utara, diduga ada ratusan tenaga kerja asing yang masuk disalah satu wilayah rencana pembangunan kawasan industri di Kabupaten Morowali Utara. Penutupan akses sementara ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Sulteng yang terus meningkat, “ tandas Taufik.

Sumber: radarsulteng.id

Read More

Sembilan Karyawan IMIP Terkonfirmasi Positif Covid-19

NIKEL.co.id – Sebanyak sembilan karyawan perusahaan pengelola kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka selama ini menempati fasilitas karantina karena baru masuk kerja lagi setelah sempat diberi cuti. Kawasan industri pengolahan nikel itu masih beroperasi normal.

Hasil tes usap tenggorakan delapan karyawan dilaporkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Morowali pada Minggu (20/9/2020). Sebelumnya, satu orang lebih dulu dinyatakan positif Covid-19. Karena berkategori orang tanpa gejala, mereka saat ini menjalani isolasi di fasilitas karantina berupa rumah susun milik PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Morowali.

Gugus tugas masih menunggu hasil pemeriksaan 48 sampel usap tenggorakan (swab) lainnya. Total 134 spesimen dikirim untuk diperiksa. Di luar yang positif, sebanyak 77 spesimen lainnya telah dites dengan hasil negatif Covid-19.

Dalam keterangan tertulis perusahaan, yang dibenarkan juru bicara PT IMIP, Dedy Kurniawan, disebutkan bahwa karyawan yang positif tersebut merupakan pelaku perjalanan. Mereka sebelumnya diberi cuti karena dampak pandemi Covid-19 di kawasan industri. Kebijakan itu akhirnya tak diteruskan karena ada desakan lewat demonstrasi pekerja jelang akhir Agustus 2020 untuk kembali mempekerjakan mereka di perusahaan di kawasan IMIP.

Ditemukannya kasus Covid-19 merupakan bagian dari penapisan (screening) untuk pekerja yang kembali ke perusahaan. Mereka menjalani karantina di rumah susun selama 14 hari dengan tes cepat dan tes serologi selama karantina. Dari proses tersebut, ditemukan sembilan kasus positif Covid-19. Manajemen memastikan mereka belum aktif bekerja di dalam kawasan industri.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, manajemen untuk sementara menghentikan pemanggilan kembali karyawan lainnya yang masih berada di rumah. Para pekerja yang diberi cuti tersebut berasal dari sejumlah wilayah di regional Sulawesi, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, perekrutan pekerja baru juga tidak dilakukan.

Dedy menyebutkan, operasional perusahaan di kawasan IMIP masih aman dan lancar. Sementara itu, saat dihubungi, Sekretaris Serikat Pekerja Industri Morowali Afdal menyatakan, sebaiknya perusahaan memindahkan pekerja yang positif Covid-19 ke rumah sakit atau tempat karantina di luar kawasan perusahaan.

Hal itu karena rumah susun yang dijadikan fasilitas karantina juga menjadi tempat tinggal banyak karyawan yang bekerja di kawasan industri. Kemungkinan kontak dengan karyawan lain juga sangat terbuka. ”Untuk menghindari risiko penularan penyakit di kawasan industri, sebaiknya mereka dipindahkan ke rumah sakit atau fasilitas karantina di luar kawasan industri,” katanya.

Afdal menyatakan, berdasarkan informasi dari perusahaan, sekitar 2.000 orang ”dirumahkan” atau perusahaan menyebutnya cuti akibat pandemi Covid-19. Mereka selama ini tetap menerima gaji pokok sekitar Rp 3,6 juta.

PT IMIP mengelola kawasan industri untuk pemurnian dan pengolahan nikel. Sejauh ini tercatat 13 perusahaan beroperasi di dalam kawasan IMIP. Tak hanya pekerja dalam negeri, kawasan industri juga mempekerjakan tenaga kerja asing, terutama dari China. Hingga April 2020, jumlah tenaga kerja asing di kawasan industri tersebut sekitar 5.000 orang, sedangkan total pekerja lokal 38.000 orang.

Antisipasi penularan Covid-19 di IMIP telah dilakukan sejak Januari 2020 saat penyakit itu masih berkembang di Wuhan, China. Perekrutan tenaga kerja dari China tidak dilakukan sejak Covid-19 merebak.

Sumber: kompas.id

Read More

IEU-CEPA Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi dan Sosial Pasca-COVID-19

NIKEL.co.id – Pencapaian Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) diyakini dapat membantu upaya pemulihan dalam negeri pascapandemi COVID-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan dan telah berdampak pada sektor sosial dan ekonomi.

“Untuk pemulihan sosial dan ekonomi dengan Indonesia juga akan dapat terbantu oleh pertumbuhan perdagangan dan investasi, oleh karena itu kami melihat adanya relevansi IEU-CEPA yang kini tengah dalam proses negosiasi,” kata Duta Besar Uni Eropa (EU) untuk Indonesia, Vincent Piket, dalam peluncuran EU-Indonesia Cooperation Publication 2020 yang digelar secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Piket menjelaskan bahwa studi yang telah dijalankan sebelumnya menunjukkan kesepakatan perdagangan yang terkandung dalam IEU-CEPA dapat menghasilkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 5 miliar euro (Rp 87,6 triliun) bagi Indonesia setiap tahunnya, saat negosiasi IEU-CEPA nantinya disepakati dan diimplementasikan.

“Itu artinya pertumbuhan, (penciptaan) pekerjaan dan ketahanan ekonomi bagi Indonesia dan itulah agenda yang juga ingin kami lihat di tahun-tahun ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Piket juga menegaskan komitmen EU untuk mendukung pembangunan dan upaya pemulihan yang berkelanjutan dan hijau bersama Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada bulan Juni lalu Kementerian Perdagangan RI menegaskan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai kemajuan dalam perundingan IEU-CEPA.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kemendag RI, yang juga merupakan Ketua Tim Runding Indonesia, Iman Pambagyo mengatakan bahwa putaran perundingan ke-10 yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 2020 sempat tertunda akibat pembatasan sosial yang dilaksanakan masing-masing pihak, sehingga pertemuan dilakukan secara daring pada 15-26 Juni lalu.

“Delegasi Indonesia menyambut baik pertemuan intersesi secara daring yang telah berjalan dalam 10 hari terakhir. Ini membuktikan walaupun dipenuhi keterbatasan karena pandemi COVID-19, delegasi Indonesia dan Uni Eropa tetap berkomitmen tinggi untuk membuat kemajuan atas berbagai isu runding dalam perundingan IEU-CEPA,” paparnya.

Perundingan IEU-CEPA sendiri merupakan perundingan bilateral terbesar yang dimiliki Pemerintah Indonesia saat ini dan ditargetkan untuk dapat diselesaikan secepatnya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama memitigasi dampak COVID-19, mempercepat reformasi nasional, dan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik dalam global value chain.

Sumber: ANTARA

Read More