Mengajukan Izin Usaha Secara Cepat, Nyaman, dan Transparan Melalui OSS RBA

NIKEL.CO.ID – Demi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian Investasi melakukan sebuah terobosan berani dalam sistem perizinan usaha, yakni dengan meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Agustus 2021.

“Pandemi tidak boleh menghentikan upaya kita untuk melakukan reformasi struktural. Aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus kita pangkas. Prosedur berusaha dan investasi juga akan terus kita permudah. Karena kita ingin iklim usaha di negara kita berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memulai berusaha,” ujar Presiden Jokowi.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha atau ease of doing business. Meskipun sudah termasuk dalam kategori mudah, tapi Presiden Jokowi merasa itu belum cukup.

“Target kita dari mudah menjadi sangat mudah. Kuncinya ada di reformasi perizinan berusaha yang terintegrasi, yang cepat, dan sederhana. Itu menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, kehadiran OSS berbasis risiko ini diharapkan dapat menarik investor lebih banyak serta menciptakan lebih banyak pengusaha baru di Indonesia sehingga akan berujung pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi.

Sistem OSS ini menjadi jawaban kemudahan perizinan berusaha yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021, kini perizinan usaha jadi berbasis risiko. Semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah dan murah perizinan berusahanya.

OSS berbasis risiko ini membagi jenis perizinan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Untuk usaha dengan risiko tinggi, maka perizinan berusaha yang dibutuhkan berupa “izin”. Sementara untuk usaha dengan risiko menengah, maka perizinan berusahanya berupa sertifikat standar. Lalu untuk usaha dengan risiko rendah cukup berupa pendaftaran atau NIB (nomor induk berusaha) dari OSS.

Hal tersebut diharapkan bisa membuat iklim berusaha di Indonesia semakin baik. Pasalnya, para pengusaha tidak perlu takut lagi untuk membuka usaha baru karena harus direpotkan dengan perizinan yang berbelit-belit.

Melalui OSS berbasis risiko ini, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Bahkan, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya berupa pendaftaran saja. Selain itu, bagi UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai oleh pemerintah alias gratis.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, menambahkan, sistem ini memudahkan semua proses perizinan. Pasalnya, OSS berbasis risiko merangkum lebih dari 70 UU, 47 PP, ditambah peraturan presiden dan peraturan menteri. Karenanya, UMKM hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit sudah keluar izinnya.

“Jadi, dia (UMKM) fokus berusaha saja, tidak perlu repot-repot dan sibuk mencari izin,” ujar Bahlil.

Tak hanya itu, sistem ini juga menghindari proses pertemuan antara pengusaha dan pejabat karena pengusaha bisa mengajukan izin secara online di mana saja melalui sistem atau platform yang dibangun sehingga semuanya bisa transparan, terbuka, dan terjamin.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan, “Dengan adanya OSS ini masyarakat dunia usaha bisa melakukan izin berusaha dan kemudahan berusahanya secara online.”

“Dan yang paling penting adalah self declaration, jadi kalau usahanya adalah UKM dengan risiko rendah otomatis langsung keluar izin tanpa ada suatu persyaratan apa pun,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap dengan adanya sistem OSS berbasis risiko ini dapat memberikan kepastian berusaha, dan dengan adanya investasi yang tinggi pemulihan ekonomi sesudah COVID bisa berjalan sangat sehat dan kuat.

Kalau sistem OSS berbasis risiko ini berhasil diterapkan dan digunakan oleh seluruh masyarakat, diharapkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar akan meningkat di Indonesia karena mereka tidak perlu lagi pusing dengan masalah perizinan.

“Izin jangan kita tahan. Menahan izin sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, sama dengan menahan penciptaan lapangan kerja, dan menahan tingkat perbaikan kemudahan berusaha kita,” ujar Bahlil.

Sementara dari sisi pengusaha, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pengusaha hanya membutuhkan empat hal, yaitu kepastian waktu dalam mengurus izin, kemudahan dalam mengurus izin, transparansi, dan efisiensi. Kalau keempatnya berhasil dirangkum ke dalam satu sistem OSS ini, maka dipastikan akan semakin banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru.

“Secara pemikiran, ini adalah untuk membantu pengusaha-pengusaha, khususnya UMKM. Ini adalah satu terobosan baru yang bisa menjadi jawaban atas apa yang kita tunggu-tunggu,” ujar Arsjad.

Pasalnya, menurut Arsjad, UMKM memiliki kontribusi sekitar 61% terhadap PDB Indonesia. Karenanya, UMKM merupakan fondasi ekonomi negara.

“Recovery Indonesia akan semakin cepat dengan adanya UMKM ini. Ini juga akan menciptakan lebih banyak UMKM dan merangsang pertumbuhan UMKM baru di tengah pandemi ini,” ujar Arsjad.

Sumber: kontan.co.id

Read More

Perpres Nomor 63/2021 tentang Kementerian Investasi Atur Posisi Wakil Menteri

NIKEL.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang Kementerian Investasi dan perpres tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perpres itu mengatur posisi Wakil Menteri Investasi yang sekaligus menjabat Wakil Kepala BPKM.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi itu diteken Jokowi pada 29 Juli 2021 sebagaimana dilihat detikcom, Minggu (8/8/2021). Aturan mengenai wakil menteri itu ada di BAB I mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Kementerian Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Investasi dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Investasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 3
Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 4
Kementerian Investasi mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan di investasi untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Adapun susunan organisasi di Kementerian Investasi dijelaskan di pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6
Kementerian Investasi terdiri atas:
a. Sekretariat Kementerian;
b. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
d. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; dan
f. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.Perpres BKPM

Selain itu, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2021 tentang BKPM. Ada wakil kepala dalam struktur organisasi BKPM.

Pasal 4
BKPM terdiri atas:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Sekretariat Utama;
d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
e. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
f. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
g. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
h. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
i. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
j. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
k. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Kepala Menteri BKPM dijabat oleh Menteri Investasi. Begitu pula Wakil Kepala BKPM dijabat Wakil Menteri Investasi.

Pasal 5
Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM.

Pasal 6
Kepala dijabat oleh Menteri Investasi.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala

Pasal 7
(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.
(2) Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Investasi.
(3) Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM.
(4) Rincian tugas Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala ditetapkan oleh Menteri/ Kepala.

Sumber: detik.com

Read More

Kementerian Investasi Resmi Mengoperasikan OSS Berbasis Risiko

NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasionalkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko. pada Senin (2/8). OSS versi teranyar ini bertujuan untuk mempermudah perizinan investasi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan, bahwa sistem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha. Sehingga, diharapkan bisa berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan.

“Ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk berikan kepastian bagi pengusaha, kemudahan bagi pengusaha, efisiensi, transparansi,” kata Bahlil pekan lalu.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020.

Berdasarkan PP 5/2021 terdapat sejumlah 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha (KBLI) yang siap menggunakan OSS Berbasis Risiko. Namun untuk 353 KBLI lainnya, belum bisa menikmati layanan OSS teranyar, tapi ditargetkan dapat digunakan paling lambat akhir Agustus 2021.

Di sisi lain, sejalan dengan penerapan OSS Berbasis Risiko, pemerintah juga mengatur adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berada dalam sistem tersebut. NSPK dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur izin teknis.

Dengan demikian, investor hanya perlu mengajukan perizinan K/L dan pemda melalui OSS Berbasis Risiko. Menurut Bahlil, cara ini dinilai efektif dan efisien bagi para investor, sebab selama ini beberapa izin K/L dan pemda tidak berada di dalam satu sistem.

Deputi Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot menambahkan OSS Berbasis Risiko telah melalui proses uju coba kelayakan sejak 2 Juni 2021 lalu. Hasilnya investor yang mencoba OSS Berbasis Risiko merasa lebih efektif dan efisien dalam mengajukan perizinan.

Yuliot bilang, OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah, besar. Semakin risikonmya rendah maka perizinan lebih ringkas.

“Tapi untuk yang menengah-tinggi masih ada persyaratan seperti izin lokasi ke DPMPTSP kantor pertanahan. Dalam waktu maksimal 20 hari sudah harus selesai semua perizinannya. Sehingga ini memberikan kepastian pada investor secara hukum yang membuat investasi lebih efektif dan efisien,” kata Yuliot kepada Kontan.co.id, Senin (2/8/2021).

Sumber: KONTAN

Read More