Sengkarut Kinerja Surveyor Dalam Tata Niaga Nikel

Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini.
  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

KISRUH antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HPM. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu dan hasil pengujian Anindya menuai protes. “Ada aduan, saksi dari pihak pembeli tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” katanya, Jumat (18/12/2020).

Sebagai informasi, saat ini ada empat surveyor yang direkomendasikan Kementerian ESDM untuk transaksi jual-beli nikel. Selain Anindya, ada pula PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo, PT Carsurin, dan PT Geoservices.

Selain masalah surveyor, penambang pun menemukan perbedaan biaya transportasi. Pemilik smelter hanya mengakomodasi biaya itu antara US$ 2 hingga US$ 3 metrik ton.

Akibatnya, penambang di Maluku, Maluku Utara, Papua, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan Malili (Sulawesi Selatan) harus mensubsidi biaya tongkang US$ 5 sampai US$ 8 metrik ton.

APNI pun telah mengirimkan surat aduan kepada pemerintah mengenai kondisi tersebut. Khususnya perihal permohonan pembatasan jual beli-bijih nikel dan pengawasan surveyor.

Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel Septian Hario Seto mengatakan telah menerima laporan komplain terhadap pihak surveyor. Ia pun telah memanggil seluruh pensurvei untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah tertulis soal perbedaan hasil verifikasi surveyor dengan penambang. Apabila hal ini terjadi, maka penentuan kualitas mineral logam harus mengacu hasil pengujian pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

Satgas HPM Nikel masih melakukan pengawasan dan pemantauan terkait masalah ini. “Senin nanti kami rapat lagi,” ujar Seto.

Perlu Sanksi Tegas Bagi Surveyor Tak Andal

Pemerintah perlu memberi sanksi berat kepada surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Karena ini tidak cuma merugikan penambang tapi juga masalah kepercayaan publik dan internasional,” kata Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso.

Selama ini, masalah integritas pensurvei kerap terjadi, tak hanya di pertambangan nikel. Solusi perbedaan hasil survei sebenarnya sederhana. Kedua pihak dapat menunjuk surveyor independen yang berbeda dan tidak terafiliasi untuk mengecek sampel nikel.

Pengambilan sampel, Budi mengatakan, selalu terbagi menjadi empat bagian. Satu sampel untuk verifikasi pensurvei independen. Dua sampel lainnya masing-masing untuk pihak penjual dan pembali.

Dan sampel terakhir akan disimpan sebagai arsip. Hasil analisis surveyor independen adalah final.

“Kalau ada dispute beberapa kali oleh pensurvei yang sama, maka harus diberi sanksi tegas,” ujar Budi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi ada surveyor yang tidak bekerja maksimal tidak dapat dipungkiri. Kadang, menurut dia, hasil analisisnya sesuai titipan pihak-pihak berkepentingan. Jadi, profesionalisme mereka banyak yang meragukan.

Sebagai pembanding, para pengusaha sebaiknya menyediakan surveyor lain di luar daftar pemerintah.

“Sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain,” katanya.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya evaluasi surveyor yang telah ditunjuk.

“Pembentukan Satgas HPM Nikel semoga bukan hanya formalitas saja. Saya kira perlu evaluasi semuanya,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyebut perbedaan analisis di pelabuhan muat dan bongkar seharusnya tidak menjadi masalah antara penambang dan pembeli.

“Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 telah dipertegas kalau ada perselisihan maka sampelnya dapat diuji di surveyor  independen yang disepakati para pihak,” katanya.

Sampel itu pun akan tersimpan dalam waktu tertentu untuk mengantisipasi dispute di kemudian hari. Dengan dasar ini maka harus ada perbaikan dalam proses analisisnya. Para pihak yang berkepentingan seharusnya dapat menyaksikan langsung pengambilan sampel sampai analisis laboratorium.

Berikutnya, persoalan hasil laboratorium harus sama persis di titik muat dan bongkar justru tidak masuk akal. Dalam proses pengangkutan, barang tambang kerap berubah kualitas dan kuantitasnya, terutama karena faktor cuaca.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya telah meminta Anindya untuk menganalisis kualitas dan kuantitas nikel dengan cara yang benar.

Apabila tetap ada perbedaan, maka kedua pihak dapat menunjuk umpire yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

“Saya kira ini bagian yang harus kami awasi, terkait perbedaan antara muat dan bongkar,” ujarnya.

Ada 8 Perusahaan Tak Patuhi Harga Patokan Nikel

Kementerian ESDM mencatat ada delapan perusahaan yang tidak menerapkan HPM jual-beli bijih nikel. Pemerintah akan menegur penambang dan pemilik pabrik pemurnian (smelter) tersebut. Bahkan sanksi pencabutan menanti kalau aturan itu tak kunjung mereka laksanakan.

Yunus mengatakan, sebanyak 73 perusahaan telah menerima surat teguran dari pemerintah beberapa waktu lalu. Ada 65 perusahaan yang langsung melaksanakan HPM.

Pelaksanaan harga patokan itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan pemilik smelter.

“Ada beberapa smelter yang sudah terlalu lama menikmati harga nikel murah,” ucap Yunus.

Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar pabrik pemurnian domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Selain itu, risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Aturan HPM nikel telah berlaku sejak Juli 2020. Melansir dari situs Kementerian ESDM, formulanya berdasarkan nilai atau kadar logam, konstanta faktor, harga mineral acuan (HMA), biaya perawatan dan pemurnian (TC/RC) dan logam yang harus dibayar.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 ada sembilan substansi pokok HPM tersebut. Pertama, penetapannya berdasarkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3%. Ketiga, pembelian bijih nikel harus mengacu pada harga patokannya.

Keempat, penambahan Publikasi harga timah mengacu pada bursa berjangka Jakarta Future Exchange, dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kelima, formula harga patokan ditetapkan per bulan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Keenam, verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan surveyor pelaksanan, yang kemudian menerbitkan laporan hasil verifikasi atau LHV. Ketujuh, yang menunjuk surveyor adalah Dirjen Minerba.

Kedelapan, penjaulan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit atau umpire apabila terjadi perbedaan hasil analisis antara kualitas mineral penjual dan pembeli. Terakhir, ketentuan formula harga patokan yang diatur dalam Permen ESDM dapat ditinjau setiap enam bulan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Read More

Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini.
  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

NIKEL,CO.ID – Kisruh antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HPM. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu dan hasil pengujian Anindya menuai protes.

“Ada aduan, saksi dari pihak pembeli tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” katanya, Jumat (18/12).

Sebagai informasi, saat ini ada empat surveyor yang direkomendasikan Kementerian ESDM untuk transaksi jual-beli nikel. Selain Anindya, ada pula PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo, PT Carsurin, dan PT Geoservices.

Selain masalah surveyor, penambang pun menemukan perbedaan biaya transportasi. Pemilik smelter hanya mengakomodasi biaya itu antara US$ 2 hingga US$ 3 metrik ton.

Akibatnya, penambang di Maluku, Maluku Utara, Papua, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan Malili (Sulawesi Selatan) harus mensubsidi biaya tongkang US$ 5 sampai US$ 8 metrik ton.

APNI pun telah mengirimkan surat aduan kepada pemerintah mengenai kondisi tersebut. Khususnya perihal permohonan pembatasan jual beli-bijih nikel dan pengawasan surveyor.

Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel Septian Hario Seto mengatakan telah menerima laporan komplain terhadap pihak surveyor. Ia pun telah memanggil seluruh pensurvei untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah tertulis soal perbedaan hasil verifikasi surveyor dengan penambang. Apabila hal ini terjadi, maka penentuan kualitas mineral logam harus mengacu hasil pengujian pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

Satgas HPM Nikel masih melakukan pengawasan dan pemantauan terkait masalah ini. “Senin nanti kami rapat lagi,” ujar Seto.

Perlu Sanksi Tegas Bagi Surveyor Tak Andal

Pemerintah perlu memberi sanksi berat kepada surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. “Karena ini tidak cuma merugikan penambang tapi juga masalah kepercayaan publik dan internasional,” kata Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso.

Selama ini, masalah integritas pensurvei kerap terjadi, tak hanya di pertambangan nikel. Solusi perbedaan hasil survei sebenarnya sederhana. Kedua pihak dapat menunjuk surveyor independen yang berbeda dan tidak terafiliasi untuk mengecek sampel nikel.

Pengambilan sampel, Budi mengatakan, selalu terbagi menjadi empat bagian. Satu sampel untuk verifikasi pensurvei independen. Dua sampel lainnya masing-masing untuk pihak penjual dan pembali. Dan sampel terakhir akan disimpan sebagai arsip. Hasil analisis surveyor independen adalah final.

“Kalau ada dispute beberapa kali oleh pensurvei yang sama, maka harus diberi sanksi tegas,” ujar Budi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi ada surveyor yang tidak bekerja maksimal tidak dapat dipungkiri. Kadang, menurut dia, hasil analisisnya sesuai titipan pihak-pihak berkepentingan. Jadi, profesionalisme mereka banyak yang meragukan.

Sebagai pembanding, para pengusaha sebaiknya menyediakan surveyor lain di luar daftar pemerintah.

“Sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain,” katanya.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya evaluasi surveyor yang telah ditunjuk.

“Pembentukan Satgas HPM Nikel semoga bukan hanya formalitas saja. Saya kira perlu evaluasi semuanya,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyebut perbedaan analisis di pelabuhan muat dan bongkar seharusnya tidak menjadi masalah antara penambang dan pembeli.

“Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 telah dipertegas kalau ada perselisihan maka sampelnya dapat diuji di surveyor  independen yang disepakati para pihak,” katanya.

Sampel itu pun akan tersimpan dalam waktu tertentu untuk mengantisipasi dispute di kemudian hari. Dengan dasar ini maka harus ada perbaikan dalam proses analisisnya. Para pihak yang berkepentingan seharusnya dapat menyaksikan langsung pengambilan sampel sampai analisis laboratorium.

Berikutnya, persoalan hasil laboratorium harus sama persis di titik muat dan bongkar justru tidak masuk akal. Dalam proses pengangkutan, barang tambang kerap berubah kualitas dan kuantitasnya, terutama karena faktor cuaca.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya telah meminta Anindya untuk menganalisis kualitas dan kuantitas nikel dengan cara yang benar.

Apabila tetap ada perbedaan, maka kedua pihak dapat menunjuk umpire yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

“Saya kira ini bagian yang harus kami awasi, terkait perbedaan antara muat dan bongkar,” ujarnya.

Ada 8 Perusahaan Tak Patuhi Harga Patokan Nikel

Kementerian ESDM mencatat ada delapan perusahaan yang tidak menerapkan HPM jual-beli bijih nikel. Pemerintah akan menegur penambang dan pemilik pabrik pemurnian (smelter) tersebut. Bahkan sanksi pencabutan menanti kalau aturan itu tak kunjung mereka laksanakan.

Yunus mengatakan, sebanyak 73 perusahaan telah menerima surat teguran dari pemerintah beberapa waktu lalu. Ada 65 perusahaan yang langsung melaksanakan HPM.

Pelaksanaan harga patokan itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan pemilik smelter.

“Ada beberapa smelter yang sudah terlalu lama menikmati harga nikel murah,” ucap Yunus.

Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar pabrik pemurnian domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Selain itu, risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Aturan HPM nikel telah berlaku sejak Juli 2020. Melansir dari situs Kementerian ESDM, formulanya berdasarkan nilai atau kadar logam, konstanta faktor, harga mineral acuan (HMA), biaya perawatan dan pemurnian (TC/RC) dan logam yang harus dibayar.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 ada sembilan substansi pokok HPM tersebut. Pertama, penetapannya berdasarkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3%. Ketiga, pembelian bijih nikel harus mengacu pada harga patokannya.

Keempat, penambahan Publikasi harga timah mengacu pada bursa berjangka Jakarta Future Exchange, dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kelima, formula harga patokan ditetapkan per bulan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Keenam, verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan surveyor pelaksanan, yang kemudian menerbitkan laporan hasil verifikasi atau LHV. Ketujuh, yang menunjuk surveyor adalah Dirjen Minerba.

Kedelapan, penjaulan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit atau umpire apabila terjadi perbedaan hasil analisis antara kualitas mineral penjual dan pembeli. Terakhir, ketentuan formula harga patokan yang diatur dalam Permen ESDM dapat ditinjau setiap enam bulan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Read More

Protes Perbedaan Hasil Certificate of Analysis, Puluhan Massa Geruduk Kantor PT. Anindya

NIKEL.CO.IDPuluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (Komando) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demo di Kantor surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult, di di Desa Onewila, Kec Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/11/2020).

Mereka menyuarakan adanya dugaan konspirasi antara pihak pabrik, trading yang juga melibatkan surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult yang cenderung terjadinya penurunan kualitas barang (Ore Nikel) sehingga terjadi penurunan harga jual secara sepihak yang berdampak pada dispute nilai kualitas barang.

Selain itu, Komando Sultra juga menyoroti tak adanya ruang bagi bagi pemilik cargo (barang) untuk melakukan witnes pekerjaan di pelabuhan bongkar serta pemberian split sampel ke pemilik barang.

Diduga terjadi berbedaan (Deviasi) yang sangat jauh antara pelabuhan muat (Loading Port) dan Discharging port termasuk dengan hasil analisis dari surveyor lain, ungkap Ketua Komando Sultra, Ilham dalam orasinya itu.

Komando Sultra juga melayangkan 4 (empat) point tututannya yakni; Pertama, mendesak Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult untuk mempertanggungjawabkan perbedaan Certificate of Analysis (COA) muat dan bongkar yang telah merugikan pihak pemilik barang (PT. Wahana Mega Karya).

Kedua, mendesak Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult segera melakukan retest (pengecekan ulang) terhadap back up sampel muat yang diambil oleh surveyor PT Carsurin di loading port.

Ketiga, berdasarkan point 2 (dua) pemeriksaan yang dimaksud harus disaksikan oleh pihak pabrik, surveyor, KSM, buyer dan pemilik barang.

Keempat, apabila Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult tidak segera menanggapi secara serius selama 1 x 24 jam, maka Komando Sultra akan melakukan pendudukan kantor PT Anindya Wiraputra Konsult hingga masalah ini selesai dengan baik.

Massa aksi unjuk rasa yang digelar di pelataran kantor Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult itu mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Sektor Ranomeeto yang dipimpin langsung Kapolsek, Iptu Junaedi yang berupaya memediasi aksi massa Komando Sultra dengan pihak manajemen Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult.

Sementara itu saat dialog dengan perwakilan massa aksi Komando Sultra, Kepala Cabang PT Anindya Wiraputra Konsult, Alvin Palar menjelaskan bahwa hal itu sering terjadi perbedaan karena nikel merupakan barang tambang dimana komposisi mineralnya sangat sensitif.

“Jadi dari pengambilan sampel di loading port dan pengambilan sampel di Discharging port pasti akan ada perbedaan. Pasti tidak sama, pasti ada perbedaan,” kata Alvin.

Terkait data COA yang diterima pihak pemilik barang terjadi perbedaan hasil analisis dengan deviasi yang sangat jauh itu seharusnya tidak terjadi.

“Ini bisa disebabkan berbagai faktor sehingga terjadi hasil yang berbeda. Faktornya bisa macam-macam, seperti cuaca, faktor alam dan faktor orang juga bisa. Dan tidak menutup kemungkinan tim Anindya yang dilapangan diintervensi atau berbuat nakal, itu bisa juga,” ungkap Alvin.

Saya yakin, lanjut Kepala Cabang Anindya, pihaknya bekerja profesional dengan SOP yang ketat dengan daya dukung laboratorium yang terakreditasi nasional yang memiliki jadwal kalibrasi yang tetap.

“Jadi sebetulnya, untuk terjadi kesalahan itu sangat minim. Dan kalau memang ada perbedaan hasilnya, kita mesti investigasi dari berbagai tahapannya,” kata Alvin.

Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya intervensi, pihak Anindya akan melakukan investigasi untuk membuktikan apakah memang ada intervensi dilapangan.

“Kita kan independen, artinya kita tidak berpihak kepada penambang, kita juga tidak berpihak kepada pabrik. Kita independen, jadi apa yang kita hasilkan itu tidak ada intervensi dari pihak manapun. Anggota kami dilapangan kita harus selidiki apakah ada intervensi dari pihak tertentu,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi yang memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak manajemen Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult dalam menjawab tuntutan disanggupi Kepala Cabang Alvin Palar. .

“Bisa kita lakukan, kita akan mempersiapkan semuanya, dan itu kita bisa dan memang harus bisa. Saya sudah komitmen itu dapat dilakukan,” Kata Alvin.

Sumber: mediakonawe.com

Read More

Dirjen Minerba: Ada Surveyor Yang Melaporkan Kadar Nikel Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya

NIKEL.CO.ID – Pemerintah menuturkan terus berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini sektor pertambangan mineral dan batu bara agar tidak tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh badan usaha atau swasta.

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pihaknya berupaya menekankan dua aspek dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor pertambangan minerba untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, yaitu aspek teknis profesional dan aspek karakter (character building).

“Kami sedang berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Menjadi regulator pertambangan di Indonesia bukan lah pekerjaan mudah. Ada dua aspek dalam aspek pembinaan SDM yaitu aspek kapasitas teknis profesional dan aspek karakter. Dalam hal teknis kita mungkin sudah dapatkan dari bangku pendidikan, tapi aspek karakter itu lebih sulit daripada aspek teknis. Tantangan tidak ringan dan tidak mudah,” tuturnya dalam sebuah webinar “Temu Profesi Tahunan (TPT) Perhapi 2020′ pada Selasa (17/11/2020).

Dia mengakui, pihaknya masih terus berjuang agar kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah dan disepakati bersama oleh badan usaha dapat dijalankan sesuai komitmennya. Untuk menjalankan praktik tambang yang baik (good mining practices), maka menurutnya diperlukan karakter ASN yang kuat.

“Misalnya, akhir-akhir ini kita masih melihat beberapa opsi pembangun smelter yang belum berjalan sesuai ketentuan. Itu memerlukan kekuatan karakter yang hebat di kami, karena kalau tidak, kami akan hanyut bersama arahan-arahan yang sebetulnya bukan itu yang digariskan oleh ketentuan,” bebernya.

Selain mencontohkan tentang pengawasan pembangunan smelter, dirinya pun mencontohkan karakter kuat ASN diperlukan saat menerima laporan bahwa ada surveyor yang melaporkan kadar nikel berbeda dari kadar aslinya.

“Contoh kedua, kami menerima laporan ada surveyor yang melaporkan kadar nikel tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini kan harus disikapi. Di sisi lain, kami juga mengundang para ahli, praktisi, pelaku industri untuk memperbaiki mentalitas ini. Kita tidak boleh tipu-tipu soal kadar nikel, buat kami ini kriminal. Hal ini (karakter) jauh lebih sulit membina SDM regulator di pertambangan dari pada hal-hal teknis,” jelasnya.

Selain itu, tantangan lainnya yaitu ketika berhadapan dengan pertambangan ilegal. Dia mengakui, persoalan tambang ilegal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani karena menyangkut aspek hukum, keselamatan dan juga lingkungan.

Untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut, maka pihaknya kini tengah melakukan reformasi birokrasi di mana ada perampingan pejabat struktural di organisasi Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Dia mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi pejabat teknis di eselon 3. Pejabat teknis hanya sampai eselon 2, lalu eselon 3 dan ke bawahnya akan pindah menjadi pejabat fungsional. Menurutnya, pejabat fungsional ini diperlukan karena akan berperan penting dalam tata kelola pertambangan nasional.

“Pembinaan ke arah sana sedang kita lakukan, tapi tidak mudah mengelola pola pikir itu karena banyak yang masih melihat ASN sebagai birokrat, pengelola birokrasi, padahal kita harus mendalami hal-hal teknis, apalagi kalau berhadapan dengan kalangan pelaku usaha profesional. Sekarang lagi kami susun rumpun-rumpun jabatan fungsional,” tuturnya.

Saat ini dia mengakui jabatan fungsional di sektor pertambangan yang baru jelas yaitu Inspektur Tambang. Namun ke depannya, diharapkan ASN punya kompetensi teknis dari awal perencanaan pertambangan.

Dia mengatakan indeks profesionalitas ASN sektor pertambangan masih berada pada tingkat sedang sekitar 80,3. Pihaknya pun menargetkan indeks ini meningkat ke posisi tinggi.

Saat ini ASN pertambangan berjumlah 1.113 orang di seluruh wilayah Indonesia, dimana sebagian besar atau 56% berada di provinsi. Dari sisi pendidikan, 71% merupakan lulusan sarjana.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More