Tahap Awal, Antam Listriki Smelter Haltim Secara Mandiri

NIKEL.CO.ID – PT Aneka Tambang (ANTM) akan menyelesaikan pabrik pemurnian (smelter) nikel di wilayah Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pada tahun ini. Rencananya pada tahap awal, smelter akan dilistriki secara mandiri oleh Antam.

SVP Corporate Secretary Antam Yulan Kustiyan menjelaskan, saat ini progres pembangunan pabrik pemurnian nikel, Pabrik Feronikel Haltim Line-1 sudah mencapai 98,18 persen. Smelter ini nantinya akan berkapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi).

“Terkait dengan progres ketersediaan pembangkit listrik untuk Pabrik Feronikel Haltim, sampai saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar Yulan kepada Republika, Ahad (13/6).

Terkait pasokan listrik, Antam membagi dua rencana untuk proyek ini. Pertama, untuk tahap awal, Antam sendiri yang akan membangun pembangkit sementara berupa PLTD yang akan memasok kebutuhan listrik pabrik. Pilihan ini diambil agar pembangkit bisa lebih cepat beroperasi dulu.

Kedua, nantinya untuk keberlangsungan jangka panjang Antam akan menggaet PLN untuk pembangunan pembangkit listriknya.

Antam memastikan tata kelola dan pelaksanaan pemenuhan pembangkit listrik Pabrik Feronikel Haltim ditempuh melalui mekanisme dan metode yang diharapkan paling cepat sesuai dengan memperhatikan praktik GCG.

Untuk jangka pendek, rencananya pada Juli nanti pembangkit sementara akan mulai beroperasi sehingga bisa mendukung operasional smelter feronikel tersebut. Sampai dengan saat ini, dengan ketersediaan listrik yang ada, Antam telah menyelesaikan uji coba tanpa beban (no load test). Antam tengah melakukan proses pengadaan pembangkit listrik untuk memenuhi operasi Pabrik Feronikel Haltim yang berkapasitas 13.500 TNi.

Sumber: REPUBLIKA

Read More

Zhejiang Huayou Cobalt Akan Investasi Proyek Nikel Di Teluk Weda Halmahera

NIKEL.CO.ID –  Zhejiang Huayou Cobalt berencana melakukan investasi sebesar USD2,1 miliar pada proyek nikel di Indonesia, yang berlokasi di Teluk Weda, Pulau Halmahera.

Zhejiang Huayou Cobalt Co Tiongkok mengatakan akan bermitra dengan pembuat baterai kendaraan listrik EVE Energy dan lainnya dalam proyek nikel dan kobalt senilai 2,08 miliar dolar AS di Indonesia. Rencana itu mereka katakan, pada Senin, 24 Mei 2021.

Dalam kesempatan itu mereka juga mengatakan, perusahaan akan mengeluarkan 210 juta dolar AS untuk kepemilikan di produsen bahan baterai China Tianjin B&M Science and Technology Co (B&M) karena perusahaan melakukan investasi di seluruh rantai pasokan baterai yang dapat diisi ulang.

Huayou akan memegang 20 persen kepemilikan ​​dari usaha Indonesia. PT Huayou Nickel Cobalt ini adalah proyek peleburan nikel baterai ketiga dari produsen kobalt di Indonesia, yang menjadi pusat penting untuk bahan kimia baterai.

Lokasi terbaru akan berada di Teluk Weda di Pulau Halmahera, di mana Huayou sudah bermitra dengan Tsingshan Holding Group dalam proyek nikel sulfat. Huayou dalam laporannya ke Shanghai Stock Exchange mengatakan, perusahaan bertujuan untuk menghasilkan 120.000 ton nikel dan 15.000 ton kobalt setiap tahun berdasarkan kandungan logam.

EVE akan memiliki 17 persen saham, sedangkan mitra lainnya adalah Yongrui Holdings dengan 31 persen saham, Glaucous International Pte Ltd dengan 30 persen saham, dan Lindo Investment Pte Ltd dengan 2,0 persen saham. Yongrui dimiliki sepenuhnya oleh Yongqing Technology Co, anak perusahaan Tsinghan, produsen nikel terbesar di Indonesia dan pembuat baja tahan karat terbesar di dunia. Sementara itu, Huayou hanya memegang 20 persen ​​saham dalam proyek tersebut.

“Perusahaan juga akan menjadi bagian dari konsorsium yang dipimpin oleh LG Korea Selatan yang membangun pabrik baterai senilai 1,2 miliar dolar AS, di dekat Jakarta,” begitu dikatakan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia pada Senin (24/5/2021).

Dalam laporan terpisah sehari sebelumnya, Huayou menyebut akan membayar Hangzhou Hongyuan Equity Investment senilai 1,35 miliar yuan (210 juta dolar AS) untuk 38,62 persen saham di B&M. Induk perusahaan Huayou juga akan mentransfer hak suara untuk 26,4 persen sahamnya di B&M kepada Huayou.

Huayou akan memiliki 20 persen dari usaha Indonesia, yang sementara bernama PT Huayu Nickel Cobalt. Ini adalah proyek peleburan baterai nikel ketiga yang diproduksi oleh produsen kobalt di Indonesia, yang telah menjadi pusat bahan kimia baterai yang penting.

 

Di Oktober tahun lalu, para investor Tiongkok berkomitmen penuh untuk menjadikan Indonesia sebagai basis industri baterai lithium dan mobil listrik di kawasan Asia. Para investor Tiongkok bahkan akan menggandeng investor global dari berbagai negara seperti Prancis, Jepang, Korea Selatan, Australia, Taiwan, dan negara lainnya untuk memperkuat investasi mereka di Indonesia.

Komitmen para investor Tiongkok itu mereka sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam kunjungan kerjanya ke Yunan, Tiongkok pada 9–11 Oktober 2020 bersama Duta Besar RI Djauhari Oratmangun. Para investor tersebut rata-rata bergerak di berbagai industri turunan mobil listrik dan baterai lithium.

Mereka, antara lain, adalah CATL+Brunp+Ningbo (pembuat baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi, serta daur ulangnya); Huayou Cobalt (pemasok kobalt, termasuk kobalt tetroksida, kobalt oksida, kobalt karbonat, kobalt hidroksida, kobalt oksalat, kobalt sulfat, dan kobalt monoksida); Delong Steel/Dexin Steel Indonesia (carbon steel); dan Tsingshan Group (stainless steel, lithium battery). Hasil produk mereka akan meningkatkan angka ekspor Indonesia ke Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.

Investasi tersebut selama ini sudah mengacu pada 4+1 Rule of Thumbs: ramah lingkungan, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja (menggunakan tenaga kerja lokal), penciptaan nilai tambah, dan kerja sama berbasis B2B. Dalam konteks itu, para investor sudah dan akan terus fokus untuk mendukung peningkatan pendidikan dan pelatihan keahlian bagi tenaga kerja lokal.

Para perusahaan melihat prospek mobil listrik dan permintaan domestik untuk produk baja dan lithium baterai di Indonesia maupun di dunia semakin cerah. Apalagi dengan sejumlah kebijakan, seperti rencana mewajibkan pengendaraan kendaraan dinas pemerintah hanya boleh yang berbasis listrik mulai tahun depan.

Selain itu, determinasi Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sesuai dengan komitmennya terhadap Paris Agreement yaitu menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030, dan 41 persen dengan dukungan internasional menjadi pertimbangan positif. Begitu juga di negara lainnya, Uni Eropa mengeluarkan berbagai peraturan untuk phasing-out sama sekali kendaraan berbahan bakar fosil dalam 20 tahun ke depan.

Tren yang bergerak ke arah kendaraan listrik juga terjadi di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan lain-lain. Menko Luhut sendiri mengingatkan, bukan nominal investasi yang penting, tapi dengan masuknya industri itu, secara bertahap, ekosistem industri kendaraan listrik dan future energy bisa berkembang di Indonesia.

“Apabila Indonesia bisa dominan di industri baterai maka postur Indonesia di kancah geopolitik akan semakin kokoh. Itu ambisi Presiden Jokowi dan saya. Ini harus jadi sebelum masa tugas Presiden Jokowi berakhir. Baterai akan menjadi solusi untuk banyak masalah global saat ini,” kata Menko Luhut, ketika itu.

Untuk diketahui, pengunaan luas baterai dalam sistem tenaga listrik dapat memungkinkan sekitar 600 juta orang yang belum ada akses ke listrik untuk mendapatkan akses ke energi pada 2030, menurut Global Battery Alliance. Bank Dunia juga melaporkan bahwa pada 2030, sekitar 650 juta orang mungkin masih hidup tanpa listrik, terutama di sub-Sahara Afrika. Untuk membantu mengatasi masalah ini, microgrid dengan baterai sedang digunakan di seluruh wilayah itu.

Selain itu pada 2030, mobil penumpang akan menjadi bagian terbesar dari permintaan baterai global, sekitar 60 persen, diikuti oleh kendaraan komersial (23 persen), menurut Global Battery Alliance. Personal elektronik (seperti iPhone dan tablet), akan menyusut dari lebih dari seperlima pasar baterai global menjadi hanya pangsa “marjinal”, menurut aliansi tersebut.

Karena permintaan baterai global tumbuh sekitar 25 persen setiap tahun dari sekarang hingga 2030, mereka tidak hanya akan memberi daya pada transportasi yang semakin berlistrik, tetapi juga akan memfasilitasi peralihan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil ke model yang lebih berkelanjutan.

Saat ini produsen mobil dan baterai dunia berlomba mencari destinasi investasi untuk fasilitas produksi mereka. Seperti Gigafactory Tesla di dekat Reno, Nevada di AS, yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen tersebut bersama pemasok baterainya, Panasonic.

Sumber: indonesia.go.id

Read More

Sengkarut Hilirisasi Nikel Maluku Utara

Oleh: Almun Madi *)

SEKTOR pertambagan Maluku Utara (Malut), terutama penambangan nikel dan pabrik pemurnianya (smelter) pada beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan hangat secara nasional, baik para investor maupun kalangan praktisi pertambangan. Betapa tidak, Malut dianggap salah satu daerah pemasok keterpadatan ferronikel yang merupakan elemen terpenting produksi beterai dan produk lainnya di era digitalisasi ini.

Berbagai negara telah mencanangkan armada transportasi ramah lingkungan, dan sebagai alternatifnya adalah penggunaan baterai pada mobil elektrik, di Jakarta saat ini telah kita temukan adanya mobil listik.

Perkembangan dunia saat ini, terutama penggunaan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai dan elemen-elemen terpenting produk digitalisasi sangat membutuhkan bahan baku nikel dan kobalt yang sebaran dan keterdapatannya melimpah di Malut (Pulau Halmahera dan Obi).

Atas dasar itu, perusahaan-perusahaan raksasa yang berambisi menguasai nikel Malut berlomba menancapkan investasi besar-besaran di Malut dengan dalil hilirisasi.

Saat ini sesuai data dari Kementerian ESDM, semangat hilirisasi nikel di Malut ditandai dengan hadirnya 8 smelter yang ditargetkan beroperasi secara massive pada 2021 ini. Perusahaan dimaksud adalah, PT. Indonesia Wedabay Industri Park (IWIP), PT. Mega Surya Pertiwi (MSP), PT. Wanatiara Persada (WP), PT. Aneka Tambang (ANTAM), PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBLN), PT. Tekindo Energi (TE), PT. First Pacific Mining (FPM), dan PT. Halmahera Persada Lygend (HPL).

Tiga dari perusahaan tersebut telah beroperasi, sementara PT. HPL di pulau Obi merupakan satu-satunya smelter yang akan memproduksi nikel kadar rendah (Lowgrade). Sebagian besar industri smelter raksasa seperti yang terdapat di pulau Obi dan Halmahera Tengah adalah hasil kerja sama dengan perusahaan asing (Tiongkok).

Setidaknya dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang paling menyita perhatian publik Malut adalah PT. IWIP yang beroperasi di Halmahera Tegah, PT. MSP dan PT. HPL (Harita Group) yang beroperasi di Pulau Obi. Untuk mendukung ambisi mengusai nikel di Halmahera Tengah, PT. IWIP menyerap investasi senilai US$ 1 Miliar/Rp14.5 Triliun.

Sementara Harita group di Pulau Obi berinvestasi senilai 320 Juta US$ untuk PT. MSP dan telah beroperasi, memproduksi ferronikel sekitar 190 ribu ton per tahun. Sedangkan investasi Harita untuk PT. HPL adalah US$ 1,6 Miliar, berkapasitas 8,3 juta ton bijih nikel dengan target produksi MHP sebanyak 365.000 ton dan turunannya nikel sulfat sebanyak 246.750 ton, serta 31.800 ton kobalt sulfat. Kehadiran smelter di Malut juga diakui dapat melejitkan kinerja ekspor Malut meskipun di masa pandemi covid 19. Sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Malut, kinerja ekspor Malut melonjak naik pada 2020 disumbangkan oleh produk perpaduan ferro sebesar U$ 976.81 Juta. Adalah merupakan prestasi bagi kinerja ekspor daerah.

Selain itu, hadirnya smelter di Malut juga berdampak pada perekrutan Tanaga Kerja (TK) lokal.

Namun pertanyaan besar bagi pubik Malut adalah apakah melejitnya grafik ekspor dan perekrutan (TK) lokal tersebut berbanding lurus dengan taraf ekonomi kita, terutama kesejahteraan masyarakat lingkar tambang?

Untuk menjawab pertanyaan, bahwa semangat hilirisasi pertambangan terutama nikel Malut, menyisakan berbagai problem yang menyita perhatian publik.

Misalnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat lingkar tambang di Halmahera Tengah dan Obi yang menggelait akhir-akhir ini menjadi bukti atas ketiadaan hak-hak rakyat lingkar tambang serta akibat tercemarnya lingkungan sekitar tambang yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

Pada tataran itu, isu keberlangsungan lingkungan hidup tentunya menjadi isu penting bagi publik Malut, terutama adanya rencana pihak perusahaan yang berkeinginan mengalirkan limbah ke laut dalam.

Misalnya PT. HPL yang membutuhkan high pressure acid leach (HPAL) yang berpotensi pada ancaman lingkungan, misalnya unit asam sulfat, penanganan limbah  slurry HPAL sekitar 66.3 juta ton per tahunnya dan penanganannya membutuhkan kajian mendalam.

Jika PT. HPL dan mungkin pula PT. IWIP yang limbahnya benar-benar dialirkan ke laut, dipastikan berpengaruh dan menjadi perseden buruk bagi kelanjutan visi Malut sebagai Lumbung Ikan Naional (LIN). Dengan demikian opsi lain seperti  dray stack, backfilling bekas tambang, pembuatan kolam, dan DAM limbah dapat dilkukan, tentunya melalui kajian yang komprehensif.

Di titik itulah sebenarnya sengkarut hilirisasi nikel kita di Maluku Utara, karena penanganan lingkungan menjadi penting untuk diikhtiarkan.

Pada perspektif itu, sebagaimana ikhtiar dan peringatan oleh Jared Diamond dalam bukunya Collapse, menurut Profesor University of California ini, faktor utama yang menjadi pertimbangan runtuhnya suatu peradaban, yakni: kerusakan lingkungan akibat eksploitasi manusia, serta faktor lain seperti perubahan iklim; permusuhan; renggangnya persahabatan; respon masyarakat terhadap masalah lingkungan (termasuk lingkungan sosial dan politik).

Bahwa runtuhnya suatu peradaban tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan bablasnya hubungan antara manusia dengan alam. Menurut Diamond, keruntuhan tidak terjadi secara cepat dan seketika, melainkan secara perlahan seperti bom waktu.

Dengan demikian, kita dituntut beriktiar atas fakta-fakta investasi dan nasib lingkungan hidup kita saat ini. Sebab sudah pernah terjadi banjir bandang di areal PT. WBN, PT. IWIP. Entah apa penyebabnya, tetapi perencanaan tambang PT. WBN patut dipertanyakan.

Kasus-kasus lingkungan lainnya seperti penggunaan air permukaan yang berlebihan, tercemarnya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Halteng dan Obi yang sering mencuat ke publik adalah seabrek problem hillirisasi yang perlu diikhtiarkan secara dini.

*) Almun Madi adalah Dosen Teknik Pertambangan Unkhair/Sekretaris PERHAPI Maluku Utara

Sumber: malutpost.id

Read More

Harita Nickel Resmi Kelola Kawasan Berikat Maluku Utara

Keberadaan kawasan berikat itu akan meningkatkan investasi di Maluku Utara dan memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar kawasan.

NIKEL.CO.ID – Tiga perusahaan hilirisasi nikel yang berada di bawah naungan Harita Nickel secara resmi mengelola kawasan berikat yang terletak di Kawasi, Halamahera Selatan.

Acara seremoni peresmian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Selasa (2/3/2021).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bambang Hermawan mengungkapkan pengelolaan kawasan berikat tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, khususnya dari sisi ekspor.

“Kawasan Berikat Harita Nickel ini hadir di Malut dan semoga akan terus berlanjut ke kawasan berikat lainnya. Kehadiran kawasan berikat ini menunjukkan bahwa Malut adalah tempat untuk investasi. Kami siap memberi kemudahan-kemudahan kepada investasi yang baik. Ini tidak boleh terhenti sampai di sini dan harus memicu investasi lainnya,” katanya, dikutip dalam keterangan resminya.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang menjelaskan kawasan berikat itu akan meningkatkan investasi di Maluku Utara dan memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar kawasan. Ke depan, dia berharap Provinsi Maluku Utara dapat menyerap investasi lebih besar untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan.

“Tujuan kami adalah memudahkan investasi. Kawasan berikat ini merupakan kolaborasi dari Bea Cukai dan Pajak yang akan memudahkan penerima fasilitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Harita Nickel Donald Hermanus menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dan Bea Cukai atas dukungan yang diberikan selama ini.

Donald menambahkan dengan kepercayan yang diberikan pemerintah, pihaknya akan tetap menjalankan operasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Kawasan berikat ini akan sangat bermanfaat bagi kami yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malut,” ujarnnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Harita Nickel Resmi Kelola Kawasan Berikat Maluku Utara

Read More