Dalam 10 Tahun Terakhir, RI Tak Temukan Cadangan Mineral Baru

NIKEL.CO.ID – Selama 10 tahun terakhir ini Indonesia tidak berhasil menemukan satu pun cadangan mineral baru.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono mengatakan, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan anggaran eksplorasi yang hanya 1% dari anggaran cadangan eksplorasi dunia.

“Memang betul 10 tahun ini belum ada penemuan cadangan baru. Tahun 2006-2014 budgetnya 2,5% dari budget dunia, ada penurunan anggaran eksplorasi,” ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (14/04/2021).

Biaya eksplorasi dunia menurutnya mencapai US$ 100 juta dan Indonesia anggaran eksplorasi Indonesia hanya 1% dari biaya eksplorasi tersebut pada 2019.

Budget eksplorasi Indonesia yang saya sebutkan 1% dari budget dunia 2019. US$ 100 juta biaya eksplorasi 2019, ya Indonesia 1% dari eksplorasi dunia,” paparnya.

Untuk menangani ini, menurutnya pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan UU Minerba baru yang juga ditujukan untuk mendorong eksplorasi.

“Ini dalam rangka menemukan sumber daya dan cadangan baru,” ujarnya.

Untuk lokasi yang sudah ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK)-nya, maka diwajibkan untuk menyediakan dana ketahanan cadangan untuk eksplorasi lebih lanjut.

Sementara untuk wilayah yang belum ada IUP dan KK-nya atau disebut “green area“, pihaknya akan mengoptimalkan penyelidikan dan penelitian.

“UU juga dorong BUMN dan BUMD, buka kesempatan junior mining company. Ini upaya pemerintah dorong eksplorasi,” ujarnya.

Jenis mineral yang bakal menjadi fokus dari eksplorasinya adalah mineral yang terkait dengan bahan baku energi ramah lingkungan, di antaranya timah, nikel, bauksit, tembaga, besi, dan logam tanah jarang

“Kegiatan mineral bahan baku untuk energi ramah lingkungan, kita fokuskan ke sana,” tegasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pemerintah Dorong Eksplorasi Guna Tingkatkan Cadangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi sumber daya nikel yang saat ini banyak diburu dunia untuk dijadikan komponen baterai lithium untuk kendaraan listrik.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, semakin banyak nikel yang digunakan, maka kepadatan energi akan semakin tinggi, sehingga semakin jauh jarak tempuhnya.

“Jadi, nikel ini akan menjadi komoditas yang sangat penting. Data Badan Geologi Amerika Serikat menyatakan cadangan nikel Indonesia paling besar,” paparnya dalam sambutan di Webinar Forum Geologi Nasional, Selasa (23/03/2021).

Meski cadangan nikel Indonesia besar, namun dirinya meyakini masih banyak peluang dari sisi geologi untuk meningkatkan cadangan nikel ini.

Berdasarkan data Badan Geologi status Juli 2020, sumber daya nikel Indonesia mencapai 11,9 miliar ton dan cadangan 4,35 miliar ton.

“Masih banyak lagi peluang dari sisi geologi untuk meningkatkan cadangan dari nikel ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Badan Geologi untuk terus mendorong eksplorasi demi meningkatkan cadangan nikel ini.

“Peran Badan Geologi untuk mineral nikel ini sangat penting untuk bagaimana bisa mendorong eksplorasi guna meningkatkan cadangan nikel,” pintanya.

Transisi energi dunia yang mengarah pada energi baru terbarukan (EBT) dan sebagai respons pada kebijakan iklim, maka penggunaan kendaraan listrik dunia akan terus meningkat. Artinya, permintaan pada nikel juga akan terus melonjak.

Dia mencontohkan Uni Eropa mulai tahun lalu menerapkan batas emisi kendaraan di 95 gram per kilo meter (km). Kondisi yang hampir sama juga dilakukan di China.

“Kebijakan-kebijakan seperti ini selain yang tadi mobil listrik, mungkin juga kebijakan untuk transisi kepada solar (energi matahari), gas bumi, tenaga angin, itu mendorong permintaan terhadap banyak sekali komoditas unggulan Indonesia,” jelasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Perusahaan Tambang Wajib Sisihkan Sebagian Laba Untuk Dana Eksplorasi

NIKEL.co.id– Perusahaan tambang bakal diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, tepatnya Pasal 112A.

Lalu, berapa besaran dana ketahanan cadangan yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang ini?

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan sampai saat ini pemerintah memang belum memutuskan besaran dana ketahanan cadangan yang wajib disediakan perusahaan tambang. Namun ada sejumlah usulan seperti dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan bila dana ketahanan cadangan ini sekitar 1% dari keuntungan (net profit) perusahaan.

“Besaran dana ketahanan sendiri masih dalam proses, belum ditentukan besarannya berapa. Beberapa masukan dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan Indonesia memasukkan angka yang belum kita finalkan, yaitu sekitar 1% dari net profit,” tutur Irwandy, Rabu (23/09/2020).

Berdasarkan kajian yang dilakukan, menurutnya beberapa negara bahkan ada yang menetapkan besaran dana ketahanan cadangan mencapai 2,5%-10% dari laba bersih perusahaan. Persentase yang tinggi menurutnya diterapkan di sejumlah negara maju.

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan skala perusahaan sebagai penentu besaran dana cadangan ini, sehingga diharapkan tidak mengganggu arus kas perusahaan. Artinya, tidak menutup kemungkinan bila perusahaan dengan skala besar akan ditetapkan besaran dana yang lebih besar ketimbang perusahaan menengah dan kecil.

Begitu pun dengan jenis komoditas, menurutnya kemungkinan besaran dana untuk komoditas mineral dan batu bara juga akan dibedakan.

“Pemerintah tetap memperhatikan dana ketahanan cadangan ini tidak mengganggu arus kas perusahaan di dalam melakukan aktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, dana ketahanan cadangan ini ditujukan bukan untuk memberatkan perusahaan, melainkan agar eksplorasi berjalan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan cadangan mineral dan batu bara Indonesia.

“Ya tentunya akan menjadi pertimbangan yang matang agar cadangan mineral Indonesia meningkat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi dengan baik,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 112A UU No.3 tahun 2020 tentang Minerba, “Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara.”

Dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang CNBC Indonesia peroleh, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan, pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara.”

Adapun besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diusulkan dalam RKAB tahunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian, sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2019 cadangan batu bara Indonesia mencapai 37,6 miliar ton dan sumber daya 149 miliar ton. Sementara untuk cadangan nikel sebesar 3,57 miliar ton, tembaga 2,76 miliar ton, besi 3,07 miliar ton, emas 3,02 miliar ton, bauksit 2,38 miliar ton, dan perak 2,76 miliar ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Perusahaan Tambang Minerba Tunggu Detail Aturan Wajib Eksplorasi dan Dana Ketahanan Cadangan

NIKEL.co.id – Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira mengatakan, pihaknya masih menanti terbitnya regulasi tersebut. Nadira menyebut, selama ini pun anak-anak perusahaan ADRO yang bergerak di sektor pertambangan terus melakukan eksplorasi sebagai upaya mengoptimalkan cadangan batubaranya.

Kata dia, hal itu penting mengingat komoditas batubara erat kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Namun, Nadira masih enggan mengomentari lebih lanjut terkait dengan skema maupun besaran kewajiban tersebut. Yang jelas sebagai kontraktor pemerintah, sambungnya, ADRO menyatakan komitmennya untuk mematuhi wajib eksplorasi lanjutan dan DKC minerba.

Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira mengatakan, pihaknya masih menanti terbitnya regulasi tersebut. Nadira menyebut, selama ini pun anak-anak perusahaan ADRO yang bergerak di sektor pertambangan terus melakukan eksplorasi sebagai upaya mengoptimalkan cadangan batubaranya.

Kata dia, hal itu penting mengingat komoditas batubara erat kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Namun, Nadira masih enggan mengomentari lebih lanjut terkait dengan skema maupun besaran kewajiban tersebut. Yang jelas sebagai kontraktor pemerintah, sambungnya, ADRO menyatakan komitmennya untuk mematuhi wajib eksplorasi lanjutan dan DKC minerba.

Untuk tahun 2020 ini, Bernardus menyampaikan bahwa pihaknya mengalokasikan dana sekitar US$ 6 juta untuk keperluan eksplorasi. “Vale telah mencadangkan budget untuk mendukung rencana eksplorasi. Anggaran biaya sekitar US$ 6 juta,” katanya.

Bernardus pun masih enggan memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Yang jelas dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak melihat pengaturan terkait eksplorasi itu sebagai beban bagi perusahaan.

“Kami perlu mempelajari lebih lanjut tentang DKC ini. Tapi Vale tidak melihat eksplorasi sebagai beban, karena memang sangat penting untuk menunjang keberlanjutan usaha,” sebutnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Apollonius Andwie menyambut positif aturan tersebut dan melihat kebijakan ini bisa mendorong terjaminnya ketersediaan sumber energi dan bahan baku industri untuk masa mendatang.

Dia menyebut, perusahaan batubara plat merah itu rutin melakukan kegiatan eksplorasi, baik untuk mendukung kegiatan operasional penambangan, maupun untuk eksplorasi pengembangan. Namun, untuk aturan eksplorasi lanjutan dan DKC yang diatur dalam UU minerba yang baru, PTBA masih menantikan detail aturan pelaksanaannya.

“PTBA mengalokasikan dana yang cukup untuk semua kegiatan eksplorasi operasional maupun pengembangan. Kami masih menunggu (detail aturan terkait DKC),” pungkas Andwie.

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan sejumlah strategi dan upaya baru pemerintah dalam menggenjot iklim investasi dan aktivitas eksplorasi tambang. Langkah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba yang baru, beserta aturan turunannya.

Salah satu dari strategi tersebut adalah mewajibkan perusahaan untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) minerba. “DKC digunakan oleh pemegang IUP/IUPK untuk melakukan eksplorasi lanjutan pada tahap kegiatan operasi produksi yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam RKAB,” sebut Yunus.

Sebagai informasi, DKC sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 sebagai UU Minerba yang baru. Pasal 112A menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Adapun, dana ketahanan cadangan minerba tersebut digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU No. 3 Tahun 2020, diatur sejumlah kewajiban perusahaan untuk mendorong aktivitas eksplorasi. Aturan tersebut tertuang dalam draft RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Merujuk pada draft RPP yang didapat Kontan.co.id, Pasal 49 mengatur bahwa dalam rangka konservasi minerba, pemegang IUP tahap operasi produksi wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang IUP juga wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan minerba, yang besarannya diusulkan dalam RKAB tahunan.

Namun, kewajiban eksplorasi lanjutan tersebut dikecualikan bagi pemegang IUP tahap operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP kegiatan Operasi Produksi.

Tak hanya IUP, para pemegang IUPK tahap operasi produksi juga diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Hal itu tertuang dalam Pasal 98, yang juga mengatur bahwa besaran dana ketahanan cadangan minerba diusulkan dalam RKAB tahunan.

Draft RPP tersebut memang belum mengatur secara rinci tentang kewajiban eksplorasi lanjutan dan juga kewajiban alokasi dana ketahanan  cadangan minerba. Sebab, hal itu akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Sumber: KONTAN

Read More