Proyek Smelter Nikel RI Bakal Dibatasi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi ke depannya.

Apa alasan pemerintah membatasi pembangunan smelter nikel tersebut?

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), usulan pembatasan pembangunan pabrik nikel kelas dua berupa feronikel dan NPI dipicu oleh masih rendahnya nilai tambah dari produk feronikel dan NPI.

Terlebih, bila produk feronikel dan NPI ini tidak diolah lebih lanjut menjadi stainless steel yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Oleh karena itu, pembatasan ini juga untuk mengantisipasi pengusaha hanya mengekspor FeNi atau NPI tanpa mengolahnya lebih lanjut menjadi stainless steel.

Selain itu, ini juga untuk mendorong pembangunan smelter nikel sulfat lebih banyak. Nikel sulfat merupakan produk nikel yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Dari sisi nilai tambah, nikel sulfat memiliki nilai tambah lebih besar bila dibandingkan dengan NPI atau feronikel. Jika dibandingkan, estimasi harga ekspor untuk FeNi sebesar US$ 15.500 per ton, sementara nikel sulfat US$ 20.500 per ton. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel ketimbang smelter feronikel dan NPI.

Selain itu, pembatasan proyek smelter baru ini juga ditujukan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih nikel saprolit. Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi ini.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Pembatasan pembangunan smelter ini disebutkan menjadi salah satu sub program dari salah satu usulan program utama roadmap nikel berupa peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian.

Dalam mendorong program ini, maka akan dilakukan beberapa upaya. Selain membatasi proyek smelter feronikel dan NPI, pemerintah juga menargetkan percepatan operasi pabrik hidrometalurgi untuk mengolah nikel limonit, lalu pengembangan industri nikel sulfat (NiSO4).

Selain itu, juga didorong pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan High Pressure Acid Leaching (HPAL), serta implementasi dan penguasaan teknologi yang telah terbukti, dapat diandalkan dan kompetitif.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2021 ditargetkan ada tambahan empat smelter baru akan beroperasi, sehingga total smelter yang beroperasi tahun ini akan mencapai 23 smelter. Dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Sementara kebutuhan investasi untuk membangun 53 smelter sampai dengan 2024 tersebut yakni mencapai US$ 21,59 miliar. Dengan rincian investasi untuk smelter nikel sebesar US$ 8 miliar, bauksit sebesar US$ 8,64 miliar, besi sebesar US$ 193,9 juta, tembaga US$ 4,69 miliar, mangan sebesar US$ 23,9 juta, serta timbal dan seng sebesar US$ 28,8 juta.

Sumber: CNBC Indonesia