NIKEL.CO.ID, 26 Januari 2023-Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, berpandangan sudah waktunya menghentikan pembangunan pabrik pirometalurgi yang mengolah saprolit di Indonesia. Investasi harus diarahkan untuk pembangunan pabrik hidrometalurgi yang mengolah limonit.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengutarakan para penambang nikel sempat shock ketika pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020. Walaupun ketika itu demand bijih nikel di dalam negeri sudah ada, namun belum terwujud tata niaga nikel yang baik.
APNI, katanya, memahami larangan ekspor untuk meningkatkan nilai tambah bijih nikel melalui program hilirisasi industri. Dibandingkan tahun 2017 dengan tahun 2022, jumlah industri pemurnian dan pengolahan (smelter) bijih nikel sudah banyak, bahkan bisa dibilang sudah over. Dikhawatirkan cadangan bijih nikel tidak cukup untuk mengkover kebutuhan pabrik pengolahan atau smelter.
Ia menyebutkan, hingga Januari 2023 sudah berdiri 43 pabrik, yang terbanyak berdiri di Sulawesi Tengah. Di 2022 saja demand pabrik sebanyak 135 juta ton bijih nikel, dan baru tersuplai 101 juta ton bijih nikel. Di 2023 sudah ada permintaan 145 juta ton bijih nikel oleh pabrik.
“Ke depan, jika lebih berdiri lebih dari 100 pabrik pengolahan bijih nikel, apakah cadangannya cukup?” tanya Meidy Katrin Lengkey dalam keterangannya secara langsung di Televisi IDX.Channel , Kamis (26/1/2023).
Meidy Katrin Lengkey khawatir suplai bijih nikel dari penambang tidak sustainable ke pabrik. Karena, nikel bukan komoditas renewable, sehingga menjadi mineral kritis yang harus tetap dijaga pengelolaannya.
Ia menyampaikan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini sudah menyampaikan akan ada pembenahan pembangunan industri hilir. Kebijakan memoratirum pembangunan industri hilir pun, katanya, atas permintaan pelaku hulu. Karena, penambang nikel khawatir cadangan bijih nikel tidak cukup memenuhi semua permintaan pabrik pengolahan bijih nikel.
Meidy Katrin Lengkey menjelaskan perlunya moratorium pembangunan pabrik. Dasarnya, di Indonesia dominan lebih banyak berdiri pabrik pirometalurgi yang mengolah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit. Dari 43 pabrik yang sudah berdiri, sebanyak 36 pabrik merupakan pirometalurgi yang menghasilkan NPI dan feronikel untuk bahan baku stainless steel.
“Dari nikel ore diproses menjadi NPI dan feronikel memerlukan sembilan proses tahapan pengolahan untuk menjadi stainless steel,” jelasnya.
Sedangkan empat pabrik lagi, lanjutnya, merupakan hidrometalurgi yang mengolah bijih nikel kadar rendah atau limonit menjadi MHP dan nikel sulfat.
Permasalahannya, cadangan saprolit jumlahnya terbatas, sekitar 30% dari total cadangan. Sementara kebutuhan saprolit untuk pabrik pirometalurgi sebanyak 70%. Sebaliknya, cadangan limonit sekitar 70%. Dari empat pabrik hidrometalurgi, hingga tahun ini baru mengkonsumsi 36 juta ton limonit.
“Dari kondisi cadangan saprolit dan limonit ini, kami meminta pemerintah untuk menghentikan mengundang investasi untuk pembangunan pabrik pirometalurgi. Sudah saatnya pemerintah mengundang investasi untuk pembangunan pabrik hidrometalurgi yang mengolah limonit,” Meidy Katrin Lengkey menekankan.
Menurutnya, pabrik hidrometalurgi sejalan dengan program pemerintah yang ingin Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik di dunia sekaligus mendukung target zero emission di 2060. Sementara bahan baku baterai kendaraan listrik sebagian besar materialnya dari limonit yang diolah menjadi MHP, nikel sulfat, hingga menjadi prekursor.
“Karena itu, hayo stop pembangunan pabrik pirometalurgi. Karena cadangan saprolitnya sudah tidak mumpuni. Sekarang sudah waktunya Indonesia tak hanya mengolah limonit menjadi MHP, nikel sulfat, dan prekursor, tapi harus sudah bisa membuat baterai EV made in Indonesia, ” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari nikel ore diolah hingga menjadi MHP dan nikel sulfat, dibutuhkan enam tahapan lagi untuk menjadi baterai EV.
Meidy Katrin Lengkey mengutarakan, untuk melengkapi material baterai EV, Indonesia memang tidak mempunyai lithium sebagai penghantar arus anoda, dan baru mampu memproses pada tahapan prekursor sebagai penghantar arus katoda.
Karena itu, Meidy Katrin Lengkey berpandangan, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk menjalin kerja sama dengan produsen atau investor untuk pengadaan lithium dari luar negeri dalam proses pembuatan baterai EV di Indonesia. (Syarif).
