Meidy Katrin Lengkey: Indonesia Mempunyai Power untuk Membentuk ONEC

168

NIKEL.CO.ID, 22 November 2022-Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey menyatakan kesetujuannya atas usulan Pemenerintah Indonesia membentuk Organization of The Nickel Exporting Countries (ONEC).

Meidy Katrin Lengkey berpandangan, perkembangan industri pengolahan bijih nikel sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah begitu masif. Pembangunan pabrik ini selain untuk memberikan nilai tambah komoditas nikel, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi di daerah, juga memberikan kontribusi pendatapan negara.

Berdasarkan data APNI, disebutkan Meidy Katrin Lengkey, sekarang sudah ada 43 pabrik pirometalurgi berteknologi RKEF yang mengolah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit menuju produk olahan nikel pig iron, feronikel, bahkan sudah digunakan untuk stainless steel.

Kemudian, sudah ada 4 pabrik hidrometalurgi berteknologi HPAL yang mengolah bijih nikel kadar rendah atau limonit menjadi MHP sampai ke prekursor kemudian ke baterai listrik.

“Artinya, secara perjuangan Indonesia sudah berhasil untuk hilirisasi nikel. Malah kami melihat sudah over. Kami malah takut cadangan bijih nikel ini apakah mampu memenuhi kebutuhan seluruh pabrik pirometalurgi di 2022 yang mengkonsumsi saprolit antara 130 sampai 140 juta ton bijih nikel,” kata Meidy Katrin Lengkey saat menjadi narasumber Market Riview di Idxchannel dengan tema: ‘Indonesia Usulkan Pembentukan Organisasi Negara-Negara Penghasil Nikel’, Selasa (22/11/2022).

Meidy Katrin Lengkey merinci, berdasarkan data dari pabrik yang sudah beroperasi, dalam tahap konstruksi, dan perencanaan, totalnya 136 pabrik pengolahan bijih nikel. Jika 136 pabrik itu sudah berproduksi, diperkirakan akan mengkonsumsi lebih dari 400 juta ton bijih nikel.

Permasalahannya, ungkap Meidy Katrin Lengkey, dari seluruh pabrik yang berdiri di Indonesia didominasi oleh pabrik pirometalurgi. Sementara cadangan saprolit di Indonesia jumlahnya terbatas.

Dalam rangka sedia payung sebelum hujan, APNI meminta kepada pemerintah mengundang investor untuk membangun pabrik hidrometalurgi yang mengolah limonit. Karena, sumber daya dan cadangan terukur limonit lebih besar dibandingkan cadangan saprolit.

Berdasarkan data APNI, cadangan terukur saprolit sebesar 900 juta ton, sedangkan limonit 3,6 miliar ton.

Meskipun masih ada PR bagi Pemerintah Indonesia untuk membenahi persoalan tata kelola dan tata niaga nikel di dalam negeri, Meidy Katrin Lengkey mendukung usulan pembentukan Organization of The Nickel Exporting Countries (ONEC).

Ia menegaskan, Indonesia juga ingin menjadi penguasa dunia untuk produk olahan bijih nikel. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia, namun juga produsen dan supply chain terbesar di dunia untuk produk olahan bijih nikel.

“Artinya Indonesia saat ini mempunyai power. Apalagi di B20 dan KTT G20, Indonesia ditekankan oleh negara-negara anggotanya untuk lebih mengencangkan program renewable energy. Indonesia sendiri menyumbang signifikan untuk menekan zero emission,” tuturnya.

Indonesia, kembali ditegaskan Meidy Katrin Lengkey, mempunyai modal sebagai pemimpin dunia. Indonesia mempunyai banyak sumber daya bijih nikel, dan unsur logam lainnya, yaitu mangan dan kobalt. Karena itu, saat ini Indonesia harus mempunyai peranan untuk mengontrol nikel atau produk olahan nikel dunia.

“APNI menegaskan sangat setuju Indonesia pembentukan ONEC. Indonesia harus bergandengan tangan dengan negara-negara penghasil nikel lainnya. Ke depan bahkan Indonesia juga harus mempunyai Indonesia Nickel Prices Index. Jadi tidak bergantung lagi dengan salah satu negara dalam penentuan indek harga nikel di dalam negeri,” Meidy Katrin Lengkey berpandangan.

Ia mengungkapkan, selama ini dalam penentuan Harga Mineral Acuan (HMA) sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel di dalam negeri, pemerintah masih mengacu kepada salah satu bursa di Eropa, yang dihitung berdasarkan rata-rata tren harga nikel di bursa itu selama dua bulan ke belakang.

Meidy Katrin Lengkey menyayangkan ketika pemerintah menetapkan HPM Nikel di dalam negeri yang  mengacu kepada bursa di negara itu potongannya sampai 45%.

“Saat ini Indonesia mempunyai power. Indonesia sudah waktunya mempunyai Indonesia Nickel Prices Index. Ini bisa menjadi usulan juga bagaimana kita membentuk ONEC,  Bahwa salah satu negara boleh menentukan harga komoditas nikel sendiri,” kata Meidy Katrin Lengkey. (Syarif)