Ketua Komisi VII DPR RI: Program Hilirisasi Industri Nikel Belum Maksimal

161
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Foto: Nikel.co.id
Ketua Komisi VII DPR RI: Program Hilirisasi Industri Nikel Belum Maksimal
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Foto: Nikel.co.id

NIKEL.CO.ID, 18 Februari 2022-Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai program hilirisasi industri nikel, yang digulirkan pemerintah belum maksimal. Karena belum banyak memproduksi end product, seperti baterai listrik, barang-barang elektronik, dan produk akhir lainnya.

Sugeng Suparwoto mengatakan, yang terjadi saat ini smelter hanya sebatas produksi nikel, namun belum optimal memproduksi end product atau produk akhir dari bahan baku nikel.

“Maka dari itu, saya melihat kurang optimal hanya sebatas industrialisasi. Yang terjadi adalah hanya meningkatkan nilai tambah dari mengeksplore nikel ore,” kata Sugeng kepada Nikel.co.id di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Menurutnya, program hilirisasi industri itu bagus. Tapi jauh lebih baik memaksimalkan pengolahan SDA menjadi end to end product. Selain itu, turunan dari komoditas nikel harus juga masuk ke dalam industri. Sekaligus dibangun kawasan industri yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia.

“Seluruh kekayaan alam Indonesia akan kita proses hingga end to end ada di dalam negeri. Artinya, sampai menjadi produk, baik itu elektronik maupun produk-produk lainnya. Seperti di nikel, ada juga unsur unsur kobaltnya sebagai bahan baku baterai listrik. Untuk memaksimalkan nikel, kita harus membangun battery energy storage,” jelasnya.

Sugeng mengakui Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, nikel tidak berdiri sendiri untuk menjadi end product. Maka itu, pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel, harus dilakukan secara terintegrasi.

“Itulah fungsi pemerintah dengan berbagai perangkatnya agar mengolah SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana diisyaratkan dalam konstitusi kita: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan 31 smelter nikel di Indonesia. Namun, berdasarkan data Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) akan berdiri 71 perusahaan dan pabrik pirometalurgi dan 10 pabrik hidrometalurgi. Artinya, sebagian besar smelter akan menyerap bijih nikel kadar tinggi yang memiliki cadangan terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Sugeng menjelaskan bahwa kebijakan pengolahan nikel kadar tinggi sudah ada hitung-hitungan termasuk skala ekonominya.

“Jika sumber daya itu terbatas, pasti nanti akan ada titik equilibrium, ada titik keseimbangan. Prinsip-prinsip ekonomi antara supply and demand, serta produksi dihadapkan dengan ketersediaan cadangan. Itu semua menjadi satu kesatuan. Bahwa kebijakan hari ini membuka seluas-seluasnya investasi dengan ketentuan kebutuhan nikel kadar tinggi, saya kira itu kebijakan di lapangan,” paparnya.

Prinsip dasarnya adalah, jelas Sugeng, rakyat Indonesia dipersilakan mengelola SDA sejauh tetap memperhatikan ekologi lingkungan. Karena pengelolaan SDA itu harus dilakukan secara sustainable. Tidak boleh generasi hari ini menambang sebesar-besarnya dengan mengabaikan berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan.

“Bahwa hari ini ada kebijakan teknis pengelolaan nikel kadar tinggi, nanti akan ada kebijakan teknis untuk memaksimalkan pengelolaan nikel kadar rendah. Nanti akan diatur oleh kebijakan yang dikeluarkan di luar DPR,” imbuhnya.

Soal banyaknya penguasaan IUP oleh pihak asing, politikus dari Partai Nasdem ini hanya berharap terjalinnya aliansi atau sinergi antara perusahaan pertambangan yang dikelola asing dengan pertambangan lokal. Jika perusahaan pertambangan lokal mampu menyiapkan semuanya, mengapa tidak. Menurutnya, asing itu hanya substitusi saja. Semuanya nanti harus dikerjakan oleh tenaga kerja dari Indonesia. Karena untuk membangun smelter, selain membutuhkan teknologi, juga modal yang besar.

“Jika pengusaha di dalam negeri mempunyai modal besar, perangkat teknologi, dan economic skill-nya mumpuni, ya bisa membangun smelter. Kita tidak anti asing. Kenapa tidak, jika pengusaha-pengusaha kita mampu membangun smelter, silakan saja,” jawabnya.

Ia menekankan, tidak benar jika smelter yang dikelola asing akan membenturkan dengan situasi di Indonesia. Karena semua ada hitung-hitungannya. Indonesia membutuhkan investasi dari luar, karena jika foreign direct investment ingin bertumbuh, maka perlu investasi, baik dari luar maupun dalam negeri.

“Bagus jika asing membawa modal dan teknologi masuk ke Indonesia. Tetapi, bagus juga kemampuan investasi dari dalam negeri. Tapi, jika ada investor dari luar negeri, tidak perlu diberikan fasilitas berlebihan, sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya investor-investor dari dalam negeri.

Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin. Foto: Nikel.co.id

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah terus memantau pembangunan smelter nikel di dalam negeri.

“Kita terus memantau pembangunan smelter nikel. Untuk target tahun 2022 ada beberapa smelter yang sudah berproses,” kata Ridwan ketika ditemui Nikel.co.id usai mengikuti RDP dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (17/2/2022).

Terkait memaksimalkan nikel kadar rendah, Ridwan mengatakan bahwa beberapa pabrik hidrometalurgi sudah berproduksi. Pemerintah akan terus mendorong penambahan kapasitas pengolahan bijih nikel kadar rendah di pabrik hidrometalurgi.

“Untuk pabrik hidrometalurgi, nanti kapasitas produksinya saja ditingkatkan,” kata Ridwan.(Syarif/Herkis)