NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 menunjukkan kasus inveksi saluran pernafasan akut (ISPA) mencapai 305.191 kasus. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 262.160 kasus.
Meningkatnya kasus ISPA tersebut disinyalir akibat dari aktivitas produksi nikel yang masif di Kabupaten Morowali. Hingga saat ini, tercatata ada 176 lebih cerobong asap aktif yang mengeluarkan asap hitam.
Kabupaten Morowali tercatat sebagai daerah dengan tingkat ISPA tertinggi, yakni 57.190 kasus, terutama di kawasan sekitar industri pemurnian nikel, seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). Penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara sebagai sumber energi utama dituding menjadi pemicu utama pencemaran udara di kawasan tersebut.
“Ini membuktikan bahwa negara gagal menjamin kesehatan dan keselamatan warganya. Hingga kini, tidak ada langkah mitigasi dari pemerintah untuk mengatasi dampak produksi industri ini,” ungkap Aulia Hakim, dikutip nikel.co.id dari Tribun Palu, Selasa (14/1/2025).
Menurut aktivis pegiat lingkungan itu, sebanyak tiga unit PLTU dengan total kapasitas 1.180 MW beroperasi di kawasan IMIP hingga 2023. Asap hitam dan debu dari cerobong PLTU diyakini mencemari udara dan menyebabkan penyakit pernapasan serta kulit di kalangan masyarakat setempat. Limbah fly ash and bottom ash (FABA) dari PLTU juga dituding menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga.
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 disebutkan bahwa 59% potensi energi baru terbarukan (EBT) akan dikembangkan. Namun, pemerintah tetap mengizinkan pembangunan PLTU di area perusahaan. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemodal, bukan rakyat,” tegas Aulia.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang terus mempromosikan hilirisasi nikel dengan dalih ketahanan energi, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai solusi energi masa depan justru mengorbankan kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar tanpa jaminan perlindungan dari negara.
Karenanya, ia mendesak Presiden Prabowo, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, dan Bupati Morowali untuk bertanggung jawab atas dampak buruk yang dialami masyarakat di kawasan industri nikel tersebut.
“Negara harus memastikan transisi energi yang adil dan menghentikan ketergantungan pada energi fosil yang mematikan,” pungkasnya. (Lili H/Dbs)
