NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Hilirisasi nikel dinilai sudah berjalan baik selama ini. Meski dinilai ada dampak negatifnya, pemerintah diminta tidak menghentikan kebijakan hilirisasi nikel dan memitigasi dampak negatif itu.
Hal itu disampaikan Komisi Xll DPR RI, Bambang Patijaya, kepada nikel.co.id, usai memberikan materi dalam acara Diskusi Publik: Hilirisasi Nikel Masa Depan Indonesia, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024) lalu.
“Intinya, kita sudah melihat hilirisasi nikel sudah berjalan dan kita ingin mendorong agar lebih terarah serta lebih pesat dampak kemajuannya,” ujar Bambang.
Dia juga menyikapi dampak negatif akibat pembangunan industri nikel dari hilirisasi selama ini. Dampak negatif memang bisa terjadi dan harus dimitigasi. Jikalau prinsip-prinsip environment, social, governance (ESG) dapat dicapai, tentu kita dapat memitigasi hal-hal negatif yang mungkin bakal terjadi.
Selain itu, ia juga menyinggung swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Komisi Xll ingin mendorong percepatan pertumbuhan energi hijau.
“Sikap dari Komisi Xll adalah segera kita mengegolkan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini akan melatih kita dalam transformasi energi, sehingga terjadinya kemajuan di bidang energi hijau. Dengan begitu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi standar internasional, yakni net zero emission (NZE). Kita akan mengarah ke sana nantinya,” tutur anggota dewan dari Fraksi Golkar itu.
Indonesia, katanya menegaskan, dalam meningkatkan ekonomi dari sumber daya alam yang terbarukan sudah siap untuk melangkah ke sana.
“Kita sudah melakukan hal yang mendasar, antara lain melakukan perbaikan kebijakan energi nasional. Saya pikir, kita sudah cukup siap. Tinggal pelaksanaannya saja,” katanya yakin. (Shiddiq)
