
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag), Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua strategi sebagai solusi dalam menghadapi hambatan perdagangan luar negeri Indonesia, yakni melalui diplomasi perjanjian perdagangan dan memperkuat pasar domestik.
Pernyataan tersebut dia sampaikan setelah acara Trade Corner – Special Dialogue yang bertema “Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Hingga Tantangan di WTO”, yang diselenggarakan oleh Kemendag RI bersama CNBC Indonesia.
“Pertama, jika saat ini banyak hambatan dalam perdagangan, itu bukan karena kampanye perdagangan bebas, melainkan justru karena adanya hambatan. Oleh karena itu, kami menyelesaikannya melalui diplomasi perdagangan melalui perjanjian-perjanjian,” ungkap Zulhas ketika ditemui wartawan di Gedung Auditorium Kemendag RI, Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, berbagai perjanjian perdagangan antar negara, baik bilateral, multilateral, maupun internasional, telah banyak diselesaikan. Ada juga yang sedang dalam proses dan beberapa yang sedang dibahas.
“Kita sudah menyelesaikan banyak perjanjian dengan negara-negara ASEAN, Timur Tengah, Cile, dan negara-negara Amerika Latin. Mudah-mudahan secepatnya selesai dan kita harus melalui perjanjian perdagangan seperti itu, jika tidak, kita akan kesulitan,” katanya.
Selanjutnya dia menjelaskan strategi kedua, yaitu memperkuat pasar domestik Indonesia. Pengendalian barang-barang dari luar negeri harus dilakukan dengan tepat agar tercapai keadilan bagi pasar domestik.
“Jika barang-barang luar negeri membanjiri pasar domestik kita tanpa memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), tanpa ada izin dari BPOM, dan tanpa sertifikat, kita tentu akan kalah bersaing,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa perdagangan domestik harus ditata dan dikendalikan karena negara lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dapat meningkat.
“Jika kita kuat di dalam negeri dan produktivitas kita naik, serta perjanjian-perjanjian antar negara kita rapihkan, maka kita bisa memperluas pasar luar negeri kita sehingga perekonomian kita bisa tumbuh 7%,” jelasnya.
Dalam pidatonya tersebut, Zulhas mengutarakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mencapai 7% – 8%. Untuk mencapai hal ini, diperlukan langkah-langkah yang tepat, termasuk memperkuat pasar domestik. Dua langkah yang diambilnya ketika menjadi menteri baru adalah mempelajari dan menerapkan kebijakan untuk melindungi pasar domestik dari produk-produk luar. Bahkan negara-negara Barat pun tidak tahan terhadap gempuran produk luar negeri, apalagi Indonesia.
“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk melindungi industri domestik. Langkah pertama yang saya ambil ketika baru menjadi menteri adalah melaporkan kepada Presiden untuk menyelesaikan atau menghentikan masuknya produk luar negeri yang sudah tidak terkendali. Selain itu, menurut Menteri Koperasi dan UMKM, sekitar 75% produk yang masuk pasar kita tidak terdata dengan baik. Angka 75% ini besar,” ungkapnya.
Dalam rapat terbatas, Zulhas telah mengusulkan kebijakan border dalam perdagangan dalam negeri dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai serta mengendalikan produk-produk impor.
“Dan kita tidak perlu melarang maka lahirlah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023, semua diatur,” pungkasnya.
Permendag No. 36 Tahun 2023 adalah peraturan yang mengatur tentang Kebijakan dan pengaturan impor. Salah satu hal yang diatur dalam Permendag ini adalah kemudahan impor barang kiriman pekerja migran. (Shiddiq)