NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan mereformasi tata kelola komoditas strategis nasional dengan memastikan harga nikel, emas, dan berbagai hasil tambang Indonesia ditetapkan di dalam negeri. Sebagai produsen besar dunia, Indonesia tidak boleh lagi membiarkan harga komoditasnya ditentukan oleh negara lain.
Hal tersebut ditegaskan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo menyoroti besarnya kekayaan nasional yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri melalui berbagai praktik, seperti under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati rakyat.
“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan, kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita, ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” katanya tegas.
Sikap serupa juga berlaku terhadap komoditas mineral, khususnya nikel yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Presiden menilai, tidak masuk akal apabila negara yang memiliki cadangan dan produksi besar justru tidak memiliki kendali terhadap penentuan harga.
“Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan, kalau mereka tidak mau beli, ya tidak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah,” ujarnya penuh keyakinan.
Presiden menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan nilai tambah sumber daya alam lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Selama ini Indonesia mengalami apa yang disebutnya sebagai outflow of national wealth atau keluarnya kekayaan nasional akibat berbagai celah tata kelola perdagangan dan ekspor komoditas.
Menurutnya, data yang digunakan pemerintah menunjukkan adanya selisih signifikan antara nilai komoditas yang sebenarnya diekspor dengan yang dilaporkan. Praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.
Karena itu, Presiden meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola ekspor dan perdagangan komoditas nasional. Ia juga menekankan perlunya pembenahan berbagai lembaga terkait agar praktik-praktik yang merugikan negara dapat dihentikan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku dunia, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga komoditas strategis, terutama nikel yang menjadi tulang punggung industri baterai kendaraan listrik global. (Shiddiq)
