NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri ESDM yang baru, Bahlil Lahadalia, diminta fokus memperbaiki tata kelola di sektor minerba, mengingat masa jabatan tinggal dua bulan lagi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Dia menilai, kasus korupsi tunjangan kinerja di kalangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM merupakan dampak dari tidak seriusnya pemerintah dalam mengelola sektor vital negara.
Pejabat definitif Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang masih kosong sampai hari ini menjadi salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah. Padahal, banyak masalah di sektor tambang dan terjadi sentralisasi kewenangan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba. Karena itu, tak heran bila terjadi kasus korupsi tunjangan kinerja di Ditjen Minerba.
“Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pembinaan dan pengawasan pertambangan ini, sementara di sisi lain sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar tenaga kurang,” ujar Mulyanto.
Pemerintah bukannya menetapkan Dirjen Minerba dengan pejabat yang definitif, yang dilakukan justru bergantian menempatkan penjabat pelaksana harian (PLH). Ia menilai tidak mungkin pejabat sekelas PLH Dirjen mampu melawan mafia tambang dengan jaringan dan beking yang sangat kuat tersebut.
Hal lain yang perlu dituntaskan adalah pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meyakini pemerintah sampai hanya gembar-gembor akan membentuk satgas tapi nyatanya di sisa usia yang tinggal seumur jagung, belum juga terbentuk. Sehingga, secara kelembagaan sulit diyakini bahwa pemerintah serius mengurusi soal pembinaan dan pengawasan sektor pertambangan ini.
Karena itu, politisi dari Dapil III Banten ini minta Bahlil sungguh-sungguh menjalankan konstitusi dan amanat UU Minerba agar sumber daya tambang ini benar-benar dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya kemakmuran segelintir atau sekelompok orang.
Tidak hanya itu, ia juga mendesak pemerintah membangun tata kelola pertambangan yang baik, terutama aspek pembinaan dan pengawasan tambang, meski ia pesimistis Menteri ESDM di sisa-sisa Pemerintahan Joko Widodo yang tinggal dua bulan ini dapat menyelesaikan masalah krusial pertambangan nasional dengan baik.
Menurutnya, terbongkarnya kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun hanyalah puncak gunung es dari persoalan karut-marut tata kelola pertambangan nasional. Karena itu, ia mendesak pemerintahan yang akan datang menjadikan masalah ini sebagai pekerjaan rumah super prioritas, yang dibuktikan di 100 hari kerja pertama mereka.
“Pemerintah yang akan datang harus bisa membuktikan diri bahwa mereka tidak kalah dari mafia tambang dan para bekingnya,” tukas Mulyanto. (Lili)
