NIKEL.CO.ID, 25 AGUSTUS 2023– Pemerintah Indonesia saat ini berencana mempercepat moratorium pembangunan smelter nikel baru. Ini disebabkan karena smelter nikel sudah berjumlah sangat banyak.
Adapun yang masuk dalam smelter nikel baru yaitu semelter yang berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Khususnya yang menghasilkan produk olahan nikel kelas II berupa Feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey memberi dukungan penuh terkait rencana pemerintah atas moratorium smelter nikel baru ini.
Tak hanya itu, ia mengaku telah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah untuk menghentikan pembangunan smelter nikel bermetode RKEF. Hal ini agar tidak menimbulkan efek yang tidak diharapkan.
“Kita sangat dukung dan bahkan, ini kita sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa udah dong stop, jangan kebanyakan. Dan tadi, jangan sampai jenuh, jangan sampai over supply, untuk NPI nya,” ungkap Meidy dalam program Mining Zone CNBC, Jumat (25/8/2023).
Dirinya menyebutkan jika saat ini seharusnya yang dilakukan ialah lebih kepada bagaimana mendorong investasi baru untuk smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL).
“Karena HPAL ini kan menghasilkan MHP (mixed hydroxide precipitate). Nikel sulfat menuju ke batre dan MHP. Ini yang diproduksi dari teknologi HPAL. Itu menggunakan bahan baku bijih nikel kadar rendah. bukan kadar tinggi ya,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa RKEF menggunakan banyak saprolit atau bijih nikel dengan kadar yang tinggi. Diatas 1,7 persen atau 1,6 -1,7 persen. Sementara menurutnya, nikel berkadar rendah atau limonit tersebut belum terkonsumsi secara masif.
“(Jumlahnya) masih banyak. Nah ini yang kita dorong sehingga terjadi penambangan yang kita bicara good mining practice,” terangnya.
Sementara itu, dirinya juga berbicara terkait lingkungan kedepannya. Jangan sampai terjadi tumpukan tumpukan karena harus mengangkat saprolit yang letaknya dibawah. Akan tetapi nikel berkadar rendah tidak dikonsumsi.
“Nah kita juga mau bicara rewnable energy loh. 2030 Paris Agreement, mau gak mau harus wajib transisi energi. Nah sekarang device-nya dari mana?. Untuk mendukung transisi energi itu? baterai. Nah kalau supply bahan baku, bahan baku baterai dari Indonesia belum mumpuni, ya gimana gitu? gimana mau jadi baterainya?,” tutur Meidy.
Diketahui, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri sektor ESDM, Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan moratorium smelter nikel baru nantinya hanya akan menyasar pada RKEF . Adapun smelter ini menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa NPI dan FeNi atau feronikel.
“Itu sekarang jumlahnya sudah sangat banyak, dari data kami jumlah udah hampir 97 proyek ya. Jadi ya tentu kita harus pertimbangkan segitu banyak apakah ada cadangan atau enggak ya,” ungkapnya dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Rabu (23/8/2023) lalu.
Meski begitu, Agus memastikan pemerintah akan tetap membuka pembangunan smelter baru untuk jenis lainnya. Misalnya smelter nikel dengan teknologi hidrometalurgi atau yang dikenal dengan smelter HPAL untuk bahan baku baterai kendaraan listrik.
“Tidak diartikan bahwa seluruh smelter ditutup yang dihimbau oleh Pak Menteri adalah yang pirometalurgi tapi tidak hidrometalurgi. Hidrometalurgi kita tetap masih terbuka untuk itu,” tukasnya. (Lili Handayani)
