NIKEL.CO.ID, 28 AGUSTUS 2023 – Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan, dalam rangka pembatasan pembangunan smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) seharusnya perizinan dilihat dulu dari kecukupan cadangan mencukupi atau tidaknya.
Pemerintah Indonesia saat ini berencana mempercepat moratorium atau pembatasan pembangunan smelter nikel baru. Hal ini disebabkan karena smelter nikel berteknologi RKEF terlalu banyak. Pembatasan pembangunan smelter RKEF baru yang selama ini memproduksi olahan nikel kelas II berupa Feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).
“Izin itu diberikan kalau melihat cadangan seperti apa, kita masih punya berapa. Jangan-jangan sudah diberikan lifetime-nya nggak lama, nanti rugi,” kata Wafid sapaan akrabnya ketika ditemui nikel.co.id, Senin (28/8/2023).
Menurutnya, tentang pembatasan atau moratorium smelter RKEF itu baru sekedar wacana saja. Saat ini belum ada keputusan resmi yang mengaturnya.
“Itu wacanakan, masih belum diatur secara resmi. Tapi memang kalau di kajian (melihatnya penting)” ujarnya.
Dari Kementerian ESDM, Wafid menjelaskan, untuk para investor yang telah terlanjur membangun setengah proyek smelter RKEF-nya itu ditengah pemberlakuan peraturan pembatasan pembangunan smelter RKEF itu maka harus dilakukan koordinator antara smelter pemilik Izin Usaha Industri (IUI) terkait ketersediaan cadangan.
“Mestinya seperti itu! Jadi tidak langsung diberikan izin untuk mendirikan tapi dilihat dulu, kira-kira jadinya apa. Izin itu dari Kemenperin/BKPM,” jelasnya.
Namun, kata Wafid, bila hal itu sudah terlanjur diberikan izin membangun smelter RKEF maka Kementerian ESDM harus melakukan peningkatan resources dan cadangan.
“Kita harus eksplorasi dan sebagainya, menambah cadangan dan resources. Tapi kita harus evaluasi teruslah untuk investasi-investasi pusat smelter yang sedang stand alone ini agar ketersediaan cadangan itu utuh,” katanya.
Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey memberi dukungan penuh terkait rencana pemerintah atas moratorium smelter nikel baru ini. Menurutnya sudah telah berulang kali dia menyampaikan kepada pemerintah untuk menghentikan pembangunan smelter nikel bermetode RKEF. Hal ini agar tidak menimbulkan efek yang tidak diharapkan.
“Kita sangat dukung bahkan, ini kita sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa udah dong stop, jangan kebanyakan. Dan tadi, jangan sampai jenuh, jangan sampai over supply, untuk NPI nya,” ungkap Meidy dalam program Mining Zone CNBC, Jumat (25/8/2023).
Meidy menjelaskan, sekarang ini seharusnya yang dilakukan adalah lebih kepada bagaimana mendorong investasi baru untuk smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL).
“Karena HPAL ini menghasilkan MHP (mixed hydroxide precipitate). Nikel sulfat menuju ke baterai dan MHP. Ini yang diproduksi dari teknologi HPAL. Itu menggunakan bahan baku bijih nikel kadar rendah bukan kadar tinggi,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, RKEF menggunakan banyak saprolit atau bijih nikel dengan kadar yang tinggi. Diatas 1,7 persen atau 1,6 -1,7 persen sementara nikel berkadar rendah atau limonit tersebut belum terkonsumsi secara masif. Jadi jumlahnya terhitung masih banyak.
“Ini yang kita dorong sehingga terjadi penambangan yang good mining practice,” ungkapnya.
Selain itu, ia menuturkan, terkait lingkungan kedepannya. Jangan sampai terjadi tumpukan-tumpukan karena harus mengangkat saprolit yang letaknya dibawah. Akan tetapi nikel berkadar rendah tidak dikonsumsi.
“Kita juga mau bicara renewable energy. 2030 Paris Agreement, mau tidak mau harus wajib transisi energi. Sekarang device-nya dari mana? Untuk mendukung transisi energi itu, baterai. Kalau supply bahan baku baterai dari Indonesia belum mumpuni. Bagaimana mau jadi baterainya?” tukasnya. (Shiddiq)
