NIKEL.CO.ID, 8 Agustus 2023 – Perwakilan Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), sampaikan potensi besar kerja sama ekonomi Indonesia dengan Afrika.
Hal ini disampaikan usai pendampingan pada pertemuan Yang Mulia Ny. Dorcas Kobela Makgato, Duta Besar Republik Botswana untuk Australia merangkap New Zealand, Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Pasifik (Kepulauan Solomon, Fiji, dan Samoa) yang berkedudukan di Canberra, Australia, dengan Bapak Mintardjo Halim, Ketua Komite Tetap untuk Wilayah Afrika dan Ibu Sylvie Thomas, Wakil Ketua Komite Tetap untuk Wilayah Afrika – KADIN, yang turut dihadiri pula oleh anggota Komite Tetap untuk Wilayah Afrika, perwakilan kalangan usaha sektor pertambangan (Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia/APNI), dan pelaku usaha bahan kimia/chemicals.
Dalam pertemuan perdana Dubes Botswana dengan KADIN tersebut, Dubes Botswana sampaikan bahwa kunjungan kerjanya ke Indonesia merupakan penjajakan awal dan fact findings mission untuk mendapatkan informasi dan gambaran terkait business archetype/pola dasar usaha, business environment serta iklim investasi Indonesia.
Selain itu, kunjungan kerja Dubes Botswana ke Indonesia (Jakarta dan Bali) pada 23-29 Juli 2023 lalu, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerja sama di bidang perdagangan, pertanian, pariwisata, tekstil, dan pendidikan dengan Indonesia.
Sebagaimana mengemuka dalam diskusi, Dubes Botswana sampaikan bahwa Botswana memiliki minat dan ketertarikan untuk menjajaki kerja sama di sektor Pertanian, khususnya terkait isu food security, melalui penjajakan ekspor komoditas daging (beef/meat products) ke Indonesia.
Dalam tanggapannya, Ketua Komite Tetap Wilayah Afrika – KADIN, menekankan pentingnya pembentukan perjanjian dagang antara kedua negara, untuk memudahkan alur ekspor-impor antara kedua negara. Ketua Komite Tetap Wilayah Afrika juga sampaikan terdapat potensi area kerja sama lainnya, antara lain di bidang farmasi (manufacturing pharmaceuticals) yang labour intensive, serta kerja sama di bidang pertambangan/mining, khususnya untuk komoditas Nikel di mana Indonesia juga memiliki ketertarikan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Dubes Botswana, terdapat 3 (tiga) pertambangan nikel-tembaga (copper) yang cukup terdepan/leading di Botswana saat ini, yaitu Sandfire Motheo, Khoemacau, dan Perusahaan tambang milik Pemerintah/Government/State-Owned Mine. Khusus untuk Sandfire, Dubes Botswana sampaikan bahwa perusahaan tambang tersebut merupakan pembentukan kemitraan usaha (Joint Venture) antara Australia dan Botswana.
Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Direktorat Afrika sampaikan bahwa Direktorat Afrika – Kementerian Luar Negeri RI, selalu berupaya untuk menggiatkan diplomasi ekonomi di semua sektor usaha, dan mendukung outbound investment, diantaranya melalui “BUMN Go Global”, serta mendukung private sectors agar dapat lakukan penjajakan secara kerja sama dengan mitranya di Kawasan Afrika Sub-Sahara, termasuk rencana penetrasi pasar maupun ekspansi lini usaha mereka di Afrika.
Lebih lanjut disampaikan oleh perwakilan Direktorat Afrika bahwa potensi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Afrika sangat besar, oleh karenanya diplomasi ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi bilateral Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan negara-negara sahabat merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia dalam rangka mendukung arahan Presiden RI, termasuk dalam mendukung BUMN Go Global.
Direktorat Afrika mencatat implementasi fokus diplomasi ekonomi Indonesia ke Kawasan Afrika Sub-Sahara yang terefleksi pada sejumlah kegiatan besar dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Afrika pada tahun 2018, yaitu Indonesia – Africa Forum (IAF) yang menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar US$586 juta, serta Indonesia – Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tahun 2019 yang menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar US$ 822 juta.
Sebagai kelanjutan kesuksesan penyelenggaraan IAF ke-1 pada tahun 2018, Direktorat Afrika berencana untuk kembali menyelenggarakan kegiatan IAF ke-2 pada tahun 2024, sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Afrika Sub Sahara, serta memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19.
Salah satu area kerja sama antara Indonesia dan Afrika yang berpotensi besar adalah sektor energi (termasuk migas) dan pertambangan. Terdapat banyak peluang yang dapat dieksplorasi , namun belum banyak diketahui oleh para pemangku kepentingan di Indonesia.
Berdasarkan Penetapan Tingkatan (Tier) Prioritas Kerja Sama Kementerian ESDM, empat negara di Afrika Sub Sahara ditempatkan pada kategori Tier 2, yaitu: Afrika Selatan, Angola, Mozambik dan Nigeria.
Dari keempat negara tersebut, telah ada outbound investment migas Indonesia di Angola dan Mozambik, dan masih banyak peluang di Afrika Selatan dan Nigeria. Saat ini, Nigeria merupakan eksportir minyak terbesar ke Indonesia dari Afrika Sub Sahara, yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan antara kedua negara.
Melalui penuturan Dubes Botswana dalam pertemuan, terdapat potensi tambang minerba yang besar di Botswana. Hal ini didukung dengan kondisi Botswana yang stabil secara politik, memiliki iklim investasi yang baik, juga terkategori sebagai satu-satunya negara upper middle income di Afrika.
Direktorat Afrika berharap bahwa pertemuan awal Dubes Bostwana dengan KADIN dapat menjadi pull factors bagi pelaku usaha untuk melakukan penjajakan, terlebih Pemerintah Botswana juga memiliki strategi untuk menarik FDI melalui penerapan rezim rendah pajak/Liberal Tax Regime dan pemberian insentif investasi melalui kebijakan Special Economic Zones (SEC).
Untuk itu, Direktorat Afrika dengan dukungan KESDM dan Perwakilan RI yang berada di kawasan Afrika Sub-Sahara, terus berupaya untuk melakukan pemetaan potensi minerba dan energi di kawasan Afrika, utamanya untuk komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan minerba dan energi di dalam negeri. Selain itu, pemetaan potensi mineral dan migas juga diharapkan dapat menjadi bagian dari persiapan dalam mendorong kehadiran pelaku usaha dan kesepakatan bisnis pada IAF ke-2 tahun 2024.
Melalui pelaksanaan pertemuan antara Duta Besar Botswana dan Ketua Komite Tetap untuk Wilayah Afrika Kadin beserta jajaran serta perwakilan usaha, Direktorat Afrika kembali tegaskan komitmennya untuk mendorong dan mendukung BUMN dan sektor swasta/private sectors untuk melakukan engagement, penjajakan kerja sama dengan mitra-mitranya maupun ekspansi lini usaha di kawasan Afrika secara penuh.
Berdasarkan hasil pembahasan pertemuan, KADIN sampaikan permintaan kepada Dubes Bostwana agar dapat segera menyampaikan surat tertulis yang mencantumkan list of interests Botswana yang mencakup sektor-sektor yang diminati oleh Botswana, sehingga proyeksi kerja sama ekonomi dengan Indonesia dapat lebih terfokus pada sektor-sektor tersebut, dan dapat segera dipertemukan dengan subsektor tersebut untuk melakukan pembicaraan awal kerja sama.
Dubes Botswana nyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti komunikasi secara tertulis dan sampaikan masukan kepada Kadin, bahwa dirinya juga akan melaporkan hasil pertemuan kepada Botswana Investment and Trade Centre (BITC) sebagai pusat fasilitasi investasi dan perdagangan Botswana. BITC juga bertindak sebagai Chamber of Commerce, dan khusus untuk sektor minerba terdapat pula Chamber of Mining yang diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan private sectors Indonesia di sektor minerba.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang mengerucut dalam pertemuan, KADIN yang diwakili oleh Ketua Komite Tetap Wilayah Afrika sebagai mitra Kemlu akan menyampaikan surat kepada Direktur Afrika yang berisikan mengenai informasi penting untuk rencana pemetaan kerja sama, misalnya di sektor energi terbarukan, pertambangan, farmasi, dan kesehatan.
Direktorat Afrika sampaikan bahwa Kemlu melalui dukungan Perwakilan RI di kawasan Afrika Sub Sahara akan berupaya untuk mencarikan mitra yang tepat, yang diikuti dengan fasilitasi pelaksanaan pertemuan antara semua stakeholders dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian semua upaya holistik ini akan didorong untuk mencapai suatu kesepakatan kerja sama dengan penyusunan suatu payung hukum dalam bentuk MoU atau Memorandum Saling Kesepakatan (MSP).
Meskipun dalam pelaksanaan hubungan kerja sama ekonomi khususnya sektor minerba terdapat berbagai tantangan khususnya dalam pembiayaan, Direktorat Afrika sampaikan bahwa telah terdapat berbagai usulan untuk pembiayaan proyek kerja sama, diantaranya melalui skema counter-purchase sebagai alternatif dari penerbitan jaminan surat hutang dari negara mitra.
Direktorat Afrika tetap optimis bahwa melalui kalkulasi bisnis yang matang dan mempertimbangkan kebutuhan energi di masa depan, investasi di sektor minerba dapat mendatangkan keuntungan tidak hanya bagi sektor swasta, namun juga bagi Indonesia. (Shiddiq, Meidy, Evita, Ali)
