NIKEL.CO.ID, 13 JULI 2023 – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkap, Indonesia menyepakati kelanjutan kerja sama program Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ) dengan Selandia Baru dibidang panas bumi untuk memberikan solusi transisi energi di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Arifin Tasrif dalam konferensi pers usai kesepakatan perpanjangan kerja sama MFAT, dan menyambut baik program itu dengan mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kerja sama tersebut.
“Saya berharap usaha bersama yang telah terbangun ini dapat mengakselerasi pengembangan Panas Bumi di Indonesia dan menyediakan solusi yang berkelanjutan untuk mendukung transisi energi di Indonesia,” kata Arifin dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju dekarbonisasi dan hasil kesepakatan Presidensi G20 Indonesia dan pencapaian Bali COMPACT yang menjadi komitmen negara-negara G20 menuju transisi energi.
Dari sisi dalam negeri, Indonesia juga diprediksi akan membutuhkan listrik sebesar 1.942 TWh pada 2060. Tantangannya adalah penyediaan listrik dari sumber energi terbarukan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.
“Untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih, Indonesia akan membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan, mengingat Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 GW,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Selandia Baru juga memiliki banyak sumber daya dan ahli dalam mengembangkan proyek panas bumi.
“Termasuk pemanfaatan langsung dan inovasi dalam operasi panas bumi, seperti produksi hidrogen hijau dan Carbon Capture Storage (CCS),” jelasnya.
Minister of Foreign Affairs and Trade Selandia Baru, Nanaia Mahuta, menyampaikan bahwa komitmen PINZ didasarkan pada pencapaian hingga saat ini dan selanjutnya akan memperluas akses Indonesia ke energi yang terjangkau, andal, dan bersih.
“Aotearoa Selandia Baru memperkuat dukungan terhadap sektor energi panas bumi Indonesia melalui investasi lanjutan dalam program PINZ. Kerjasama ini akan membantu menurunkan emisi iklim, dan menguntungkan kawasan IndoPasifik secara luas,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan dari program PINZ, jelas Mahuta, adalah untuk meningkatkan kontribusi energi panas bumi dalam mewujudkan target energi terbarukan Indonesia melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.
“Komitmen sebesar NZ$15,6 juta ini akan membantu Indonesia mencapai target energi terbarukan melalui penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas di tiga bidang utama yaitu: kerangka peraturan, eksplorasi panas bumi, dan peningkatan keterampilan dan kapasitas teknis tenaga kerja,” paparnya.
Pendanaan ini akan diberikan selama lima tahun dan dibangun atas dasar hubungan baik yang sudah berlangsung lama antara Selandia Baru dan Indonesia dalam pengembangan panas bumi.
Kerja sama panas bumi antara Selandia Baru dan Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1970-an, dan merupakan bagian dari kerja sama energi terbarukan yang menjadi komitmen Selandia Baru dan Indonesia di bawah Kemitraan Komprehensif pada tahun 2018.
Selain dari transisi energi bersih panas bumi, angin, laut, Indonesia juga dalam mengimplementasikan Net Zero Emission (NZE) telah berupaya untuk mentransformasi energi fosil ke ramah lingkungan atau transisi energi maupun teknologi.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam salah satu seminar The 3rd Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE) dalam acara Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), pada Rabu (16/06/2021), mengatakan, pemerintah terus mendorong upaya efisiensi dan konservasi energi nasional dalam mendukung transisi energi menuju pemanfaatan energi bersih berkelanjutan.
Salah satu upaya yang juga dapat dilakukan menuju transisi energi bersih adalah mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Dari kondisi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini, kapasitas dan distribusi pasokan listrik nasional telah dinyatakan siap untuk mendukung penggunaan mobil listrik, bahkan di beberapa daerah cadangan tenaga listrik siap menampung lonjakan daya tambahan.
“Peran Kementerian ESDM adalah penyediaan infrastruktur charging station guna mendukung percepatan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Battery Electric Vehicle (BEV),” kata Ida.
Menurutnya, pemerintah bersama dengan stakeholder penyedia tenaga listrik terus berkomitmen untuk menjaga kecukupan pasokan energi listrik untuk masyarakat.
Keseimbangan supply dan demand serta memastikan reserve margin dalam jumlah yang cukup merupakan hal yang penting yang terus diperhatikan pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) agar bisnis ketenagalistrikan tetap berjalan secara sehat dengan nilai keekonomiannya.
Ida mengatakan, salah satu komitmen ada tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan public launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Battery Electric Vehicle (BEV).
“Kegiatan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak menuju kendaraan listrik berbasis baterai,” ujarnya.
Public launching tersebut menurut Ida bertujuan mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif disebutnya berkomitmen untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM.
Dukungan Regulasi
Kementerian ESDM sendiri telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB sebagai upaya mendorong ekosistem KBLBB.
Tarif listrik KBL di Indonesia ditetapkan sama untuk normal charging, fast charging, ataupun ultrafast charging sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020.
Saat ini, Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB.
Sesuai dengan arahan Presiden RI, program ini dapat mendukung Indonesia menuju arah green economy, dimana negara maju sudah menuju ke arah sana dan mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan. Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan SPKLU dan SPBKLU di seluruh Indonesia.
Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero), yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut, PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan BUMN dan / atau Badan Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, PT PLN (Persero) juga mempunyai proyeksi sebagai peta jalan pengembangan SPKLU dan SPBKLU sampai dengan tahun 2030 sebagai wujud komitmen dalam pengembangan KBLBB.
“Hingga akhir Mei 2021, telah dibangun 147 unit charging stations untuk KBLBB yang tersebar di 119 lokasi yang tersebar di beberapa provinsi,” tuturnya.
Ida memaparkan, dukungan Kementerian ESDM, diantaranya adalah konsisten melaksanakan Public Launching untuk mengajak masyarakat/stakeholder menggunakan KBLBB, secara aktif melakukan uji coba pekerjaan konversi K-BBM R2 menjadi KBLBB R2.
Kemudian merencanakan kelanjutan konversi kendaraan operasional Kementerian ESDM secara bertahap, menyiapkan website khusus KBLBB untuk merekam komitmen stakeholder, memberikan dukungan berupa pelatihan konversi K-BBM R2 menjadi KBLBB R2 kepada bengkel lokal, dan memasukkan program KBLBB sebagai salah satu program strategis di Grand Strategi Energi Nasional (GSEN).
Saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel oil per day (BOPD) dimana kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor.
“Semakin tumbuhnya pemanfaatan electric vehicle dan menurunnya penggunaan transportasi berbahan bakar BBM di Indonesia diharapkan potensi untuk mengurangi konsumsi BBM di tahun 2030 sebesar 6,03 juta kL dapat tercapai,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas.
“Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional,” tutup Ida. (Shiddiq)
