NIKEL.CO.ID, 22 FEBRUARI 2023 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang mempunyai tambang untuk bersiap menghadapi larangan ekspor bijih tambang karena pemerintah ingin mendapatkan nilai tambah yang berlipat dari bahan tambang.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Masa Bakti 2022-2025, yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2023.
“Saya minta seluruh anggota Hipmi yang memiliki tambang baik nikel, bauksit, tembaga, timah, emas, mulai siap-siap karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, yang kita inginkan adalah nilai tambah. Meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat oleh WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) tetap akan terus. Jangan sekali-kali kita belok, kita takut karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya, larangan ekspor atau menyetop bijih mentah hasil pertambangan digunakan untuk program hilirisasi industri pertambangan sehingga menghasilkan bahan komoditi yang bernilai tinggi dan memberikan efek positif yang luas. Seperti komoditi nikel yang digunakan untuk bahan baku industri baterai electric vehicle (ev) dan kendaraan listrik.
“Ekosistem ev baterai selesai masuk ke ekosistem yang lebih besar otomotif industries, yang listrik untuk ev. Kalau ini berjalan itu larinya bisa ke bawah, bisa kemana-mana. Karena industri supporting penting untuk membantu industri sangat akan sangat jutaan melahirkan ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bermanfaat bagi negara kita,” cetusnya.
Presiden juga mengingatkan adanya peluang besar kepada para anggota Hipmi untuk produk-produk udahannya dan mempersiapkan produk-produk yang berkualitas sehingga dapat diserap pasar. Karena pada 2022 kemarin, pemerintah menerapkan belanja negara baik APBN, APBD dan BUMN sebesar Rp762 triliun untuk membeli produk dalam negeri.
“Dan ini menjadi kesempatan, menjadi peluang, menjadi opportunity bagi saudara-saudara yang memiliki produk-produk dengan kualitas yang baik,” imbuhnya.
Hal serupa juga sedang diterapkan di Amerika saat ini dimulai Januari 2023. Namun Indonesia satu tahun sudah lebih dahulu menerapkannya.
“Sehingga kita sekarang ini menjadi trendsetter bukan lagi follower,” tambahnya.
Sementara di sektor penyebaran investasi, Presiden Jokowi memaparkan bahwa pemerintah terus berusaha melakukan pemerataan ekonomi. Hal ini tampak pada persentase investasi diluar Jawa yang saat ini berada pada 53 persen yang sebelumnya Jawa menempati level 70 persen.
“Jadi pengusaha besar tidak harus di Jakarta karena investasi di luar Jawa sudah lebih besar. Buat kantornya juga harusnya di luar Jawa. Semuanya jangan ngumpul di Jawa karena PDB (Product Domestic Bruto) ekonomi di Jawa ini sudah terlalu besar 58 persen dari total PDB nasional, sehingga pemerataan itu akan terjadi,” paparnya.
Sebelumya, dia menuturkan, ekonomi Indonesia saat ini dalam keadaan baik hal itu karena berkat kerjasama seluruh pihak selama tiga tahun menghadapi dan mengatasi pandemi covid-19.
Setelah pasca pandemi atau post pandemi pun masih tetap dibutuhkan kolaborasi untuk membangun dan membangkitkan ekosistem usaha diberbagai sektor kearah yang lebih baik. Mulai dari perbaikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan regulasi lainnya.
“Semuanya menyederhanakan dan memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” tuturnya.
Presiden juga menegaskan mengenai hilirisasi industri akan terus dilanjutkan meskipun dengan berbagai persoalan yang tidak mudah tapi program hilirisasi tetap menjadi program utama pembangunan negara.
“Kita tidak akan berhenti meskipun digugat tidak akan berhenti, sekali lagi tidak akan berhenti. Kita akan terus,” pungkasnya. (Shiddiq)
