NIKEL.CO.ID, 22 November 2022-Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang DH menyoroti hilirisasi mineral, khususnya nikel, melalui smelter nikel. Berdasarkan hasil kunjungan kerja (Kunker) Komisi VII DPR ke smelter nikel terungkap hasil pengolahan nikel di smelter tidak optimal.
“Dari beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke smelter nikel, yang dilakukan hanya pengolahan menjadi batangan atau lempengan micro nickel. Sehingga upaya hilirisasi nikel menjadi tidak optimal,” kata Bambang saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beserta Sekjen Kementerian ESDM, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Irjen KESDM, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, Plh. Dirjen Minerba, Kepala BPSDM, Kepala BPMA, Plt. Kepala Badan Geologi, dan Komite BPH Migas, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022), seperti dikutip.
Komisi VII DPR, disampaikan Bambang, mendesak supaya nilai tambah ini banyak bisa diraih.
“Tidak kemudian kita ibarat banyak sumber daya alam (lalu) disuruh membersihkan, memurnikan, kemudian ekspor. Padahal kita tahu negara yang menerima paling banyak (impor nikel dari Indonesia) bahkan persentasenya sampai 80-90 persen dari ekspor batangan nikel itu. Itu jadi tentu sangat merugikan. Kami ingin agar keinginan Presiden untuk mengekspor barang tidak dalam bentuk mentah, setengah jadi, betul-betul kita tekankan. Nilai tambahnya di Indonesia,” beberya.
Politisi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan, sehingga salah satu yang menjadi akibat adalah gagalnya Indonesia di sengketa gugatan terkait ekspor nikel.
“Mungkin ke depan kita mesti cermat, kita ini tampaknya dengan tren global ini ada kesepakatan kemudian kita meratifikasi, namun di bidang ekonomi kita cuma menjadi pasar saja,” kritik Bambang. (Fia/bbs)
