Kepala BKPM Akan Tata Ulang IUP di Sulawesi Tenggara

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini.

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.

Sumber: sentrasultra.id

Read More

Indonesia Jajaki Investasi Bangun Kawasan Industri Pengolahan Logam di Kalimantan dengan Fortescue dan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Selasa (30/3/2021), mengatakan pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan perusahaan asal China, Tsingshan Group, dan perusahaan Australia Fortescue Metals Group untuk membangun kawasan industri baru untuk pengolahan logam di Kalimantan.

Luhut mengatakan kawasan industri itu akan berlokasi di dekat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan yang berkapasitas 11.000 megawatt di Kalimantan Utara.

“Kami sudah berdiskusi dengan Fortescue dari Australia dan Tsingshan dari China untuk membangun kawasan industri di sana,” kata Luhut dalam forum pembuat kebijakan, bisnis dan ekonom, mengacu pada Kalimantan Utara.

“Jadi, pada 2023, kawasan ini, industri terpadu ini mulai (melakukan) pengolahan bijih besi, bijih nikel, dan tembaga,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengembangan ini harus sejalan dengan proyek pemerintah untuk memproduksi baterai lithium dengan menggunakan cadangan nikelnya.

Tsingshan, raksasa baja nirkarat China, juga merupakan pemain utama dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air.

Fortescue tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email sementara Tsingshan tidak dapat segera dihubungi.

Pada September, Fortescue mengatakan anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan studi kelayakan dalam pemanfaatan tenaga air dan sumber daya panas bumi untuk mendukung operasi industri hijau.

Pembangunan PLTA Kayan akan dimulai tahun ini, dan tahap pertama proyek tersebut diproyeksikan selesai pada tahun 2025, menurut Reuters mengutip media lokal. Proyek PLTA tersebut sedang dibangun oleh Power Construction Corp of China atau PowerChina dan Kayan Hydro Energy Indonesia.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan untuk memproduksi bahan bakar hidrogen di PLTA Kayan.

Sumber: VOA Indonesia

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Anggap Pemerintah Inkonsisten Dalam Hilirisasi Tambang

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keputusan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi. Sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Menurut Mulyanto, Kepmen ini janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi (artinya tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Hal tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ini sangat berbahaya karena secara langsung akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya, pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar. Tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses.
Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Xiaomi Gandeng Great Wall Buat Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Salah satu produsen ponsel terbesar di dunia, Xiaomi, dikabarkan berencana membuat mobil listrik menggunakan fasilitas produksi Great Wall Motor. Model pertama proyek ini dikatakan bakal muncul pada 2023.

Informasi ini muncul dalam laporan Reuters yang mendapatkan keterangan dari tiga orang yang mengetahui rencana itu.

Dikatakan Xiaomi menargetkan produksi massal mobil listrik yang akan meningkatkan posisinya sebagai produsen produk teknologi. Sementara buat Great Wall yang belum pernah menawarkan layanan manufaktur ke perusahaan lain akan menyediakan konsultasi teknik untuk mempercepat rencana ini.

Kedua perusahaan berencana untuk mengumumkan kerjasama pengembangan mobil listrik secepatnya, dan diprediksi akan diumumkan minggu depan. Namun keduanya enggan berkomentar saat ini saat dikonfirmasi.

Proyek mobil listrik Xiaomi disebut dapat memperluas pendapatan yang selama ini didominasi dari bisnis ponsel dengan margin tipis. Mobil listrik dianggap akan berpotensi memberi Xiaomi sumber pendapatan lebih kokoh sepanjang tahun.

Selain Xiaomi, sederet perusahaan teknologi juga punya strategi mengembangkan mobil listrik. Sebelum pemberitaan Xiaomi muncul, Apple belakangan dikabarkan tengah menjajaki dunia mobil listrik.

Bukan cuma Apple, perusahaan mesin pencari asal China, Baidu, juga mengumumkan rencana pembuatan mobil listrik dengan berafiliasi bersama perusahaan otomotif Geely.

Fenomena pengembangan mobil listrik oleh sederet perusahaan teknologi menjadi hal baru belakangan ini. Namun pengembangan itu diprediksi menjadi fenomena lumrah dalam beberapa tahun ke depan.

Salah satu pendiri dan kepala eksekutif Xiaomi Lei Jun mengklaim keahlian perusahaan dalam hal produksi perangkat keras dapat membantu mempercepat desain dan produksi mobil listrik.

Tidak seperti beberapa perusahaan pesaingnya, Xiaomi juga memproduksi membuat sejumlah produk di luar ponsel seperti TV pintar, penanak nasi, pembersih udara hingga skuter.

Mobil listrik Xiaomi dikatakan bisa terhubung dengan berbagai perangkat lain dari perusahaan dalam ekosistem tertentu. Endadget melihat hal ini dinilai menarik untuk orang-orang yang sudah punya produk Xiaomi lainnya.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Manfaatkan Bijih Nikel Kadar Rendah, PT IWIP Siap Produksi Bahan Baku Baterai di 2022

NIKEL.CO.ID – Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) yang sudah ditetapkan sebagai salah satu (Proyek Strategis Nasional) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, saat ini mengoperasikan tiga smelter.

Menggunakan teknologi Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dalam pembangunan smelter nikel di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, PT IWIP siap untuk memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai pada 2022.

General Manager External Relations PT IWIP, Wahyu Budi mengatakan bahwa pihaknya akan mengelola nikel dengan kadar rendah yang menjadi cikal bakal dari bahan baku prekursor baterai.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita sudah bisa memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai,” ujar Wahyu Budi dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Namun demikian menurut Wahyu, hal tersebut tidak akan terlaksana jika pandemi Covid-19 belum membaik di Indonesia. Pasalnya dengan adanya pandemi ini, perusahaan akan sulit untuk merekrut tenaga kerja guna membangun smelter tersebut.

“Jadi kita akan mengelola nikel-nikel kadar rendah ini menjadi bahan baku prekursor baterai. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan dengan ekonomi ini membaik, lalu Covid-19 sudah nggak ada, ya mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita sudah bisa memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai,” jelasnya.

Seperti diketahui, PT IWIP sendiri dalam melakukan pengembangan industri di kawasan Weda Bay tersebut mayoritas menggunakan teknologi RKEF yang merupakan salah satu teknologi terbaik di bidangnya.

Wahyu menambahkan setelah pembangunan menggunakan RKEF selesai ke depannya perusahaan akan menambahkan unit-unit untuk pembuatan bahan baku terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainya.

“Jadi untuk mencapai baterai ini harus melewati beberapa fase, mungkin 4-5 fase,” paparnya.

Proses RKEF sendiri banyak digunakan untuk menghasilkan feronikel dan nikel-matte. Proses ini diawali dengan pengeringan kandungan moisture hingga 45% melalui proses pretreatment.

Pada proses tersebut, bijih laterit dikeringkan dengan rotary dryer pada temperatur 250 derajat celcius hingga kandungan moisturenya mencapai 15-20%.

“Produk dari rotary dryer selanjutnya masuk ke-tahap kalsinasi (pre-reduksi) menggunakan rotary kiln pada suhu 800-900 derajat celcius,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Read More

Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi wadah pemerintah untuk merealisasikan target menjadi produsen baterai kendaraan listrik global. Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita itu?

NIKEL.CO.ID – Terbentuknya holding Indonesia Battery Corporation (IBC) pada pekan lalu, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mendukung peralihan energi dari bahan bakar fosil menjadi energi ramah lingkungan.

Kementerian BUMN, yang hadir langsung dalam acara peresmian holding tersebut, tak ragu memasang sasaran ambisius. Targetnya, produksi baterai tahunan mencapai 140 giga watt per jam (GWh) per 2030.

“Dari 140GWh, 50GWh dari produksi ini mungkin nanti akan kita ekspor. Sisanya untuk kebutuhan [baterai mobil listrik] di dalam negeri,” tutur Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansyuri, ketika itu.

Sebagai catatan, 140GWh baterai mobil listrik sama dengan 140 juta kilowatt (KWh) baterai.

Empat peneliti CellPress yakni Elsa A. Olivetti dan Xinkai Fu (MIT), Gerbrand Ceder (University of California), serta Gabrielle Gaustad (Rochester Institute of Technology) dalam salah satu riset mereka sempat mengkalkulasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1 KWh baterai jenis Nickel Cobalt Alumunium (NCA) dibutuhkan setidaknya 0,759 kilogram (kg) nikel.

Seperti dikatakan keempat peneliti dalam riset berjudul Lithium-Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals yang dirilis pada Oktober 2017 tersebut, NCA merupakan jenis baterai Lithium-Ion (Li-Ion) yang membutuhkan nikel paling banyak.

Tapi, kelebihannya, jenis ini memerlukan lithium (Li), cobalt (Co), dan mangan (Mn) paling sedikit dibandingkan baterai berjenis lithium-cobalt oxide (LCO) maupun lithium nickel cobalt aluminum oxide (NMC).

Artinya, untuk memproduksi 140GWh baterai per tahun, produksi nikel per tahun yang dibutuhkan IBC kurang lebih berada di kisaran 106,26 ribu ton.

Pada tahun lalu, produksi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang merupakan salah satu produsen nikel nasional, berada di kisaran 72.237 metrik ton per tahun. Sementara itu, BUMN anggota holding IBC yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), memproduksi sekitar 25.713 metrik ton nikel per tahun.

Dengan rentetan kalkulasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa target produksi nikel Indonesia tergolong masih realistis. Adapun anggota holding IBC lainnya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Tidak Murah

Meski demikian, ekonom mengingatkan bahwa investasi yang dibutuhkan tetap tidak murah. Sebab, pemerintah tidak saja menargetkan peningkatan produksi nikel dan baterai, tetapi juga penguatan ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik seperti stasiun pengisian bahan bakar baterai (SPLU dan SPKLU).

“Sejauh ini, saya belum menemukan studi yang langsung melihat komparasi untuk pengembangan ekosistem EV [Electric Vehicle/kendaraan listrik]. Namun demikian, dari referensi yang saya temukan menunjukkan bahwa untuk membangun ekosistem EV, terutama memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan stasiun pengisiannya,” tutur ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Senin (29/3/2021).

Salah satu data yang dirujuk Yusuf adalah penelitian yang sempat disusun Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Riset berjudul Financial viability of investments on electric vehicle charging stations in workplaces with parking lots under flat rate retail tariff schemes yang dirilis pada 2014 itu menyimpulkan untuk membangun 1 stasiun saja dibutuhkan hingga US$1.800 atau setara Rp26 juta, di luar biaya operasional dan perawatan.

“Ini untuk kebutuhan stasiun pengisian saja, dan tentu ini untuk Indonesia hitungannya akan berbeda. Tapi, atas dasar ini, saya kira menjadi wajar jika kemudian pemerintah masih mencari investor,” sambungnya.

Berkaca ke India, situasinya tak beda jauh. Meski tergolong lebih maju dari Indonesia lantaran telah memiliki beberapa perusahaan dalam ekosistem baterai listrik seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, India masih membutuhkan investasi jumbo untuk memenuhi ambisi pemerintahnya.

Pemerintah India punya target transisi menuju kendaraan berbahan bakar baterai dilakukan mulai dari kendaraan roda dua, kemudian baru roda empat. Target ini mirip dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Indonesia pada akhir pekan lalu.

Dan, untuk mencapainya, studi CEEW Centre for Energy Finance pada tahun lalu, memproyeksi Negeri Anak Benua butuh dana investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) setara US$206 miliar.

Kebutuhan Indonesia barangkali tidak akan setinggi India, mengingat secara bahan baku produksi baterai, kemampuan Indonesia jauh melebihi negara tersebut. Namun, jumlahnya juga jelas tidak kecil.

Sejauh ini, pemerintah setidaknya telah berhasil mengumpulkan investasi di kisaran US$17 miliar, masing-masing dari perjanjian dengan CATL dan LG Chem. CATL adalah produsen baterai EV dari China, sedangkan LG Chem. dari Korea Selatan (Korsel).

Namun, seperti kata Yusuf, Kementerian BUMN masih akan melakukan berbagai roadshow. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat menjanjikan bahwa pihaknya bakal melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan Jepang dan AS.

Negara terakhir yang disebut Erick agaknya memang jadi percontohan.

Tahun lalu, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah AS terbukti masih mampu menyegel berbagai perjanjian ekosistem baterai kendaraan listrik. Data yang dirangkum Today’s Motor Vehicle (TMV) menyebut total kesepakatan investasi yang bisa dikunci Negeri Paman Sam mencapai US$22,82 miliar pada 2020.

Analis Autotrader Michele Krebs menyebut pencapaian AS tidak lepas dari inisiatif pemerintah dalam menjalin kemitraan terkait baterai listrik dengan beberapa perusahaan lintas sektor, termasuk beberapa perusahaan penerbangan.

“Kita juga masih akan melihat lebih banyak investasi baterai dalam waktu dekat,” paparnya seperti dilansir TMV, Senin (4/1/2021).

Pelajaran itu pula yang barangkali bisa dicontoh Indonesia. Selain itu, Yusuf menambahkan hal lain yang harus jadi perhatian adalah bagaimana Indonesia mesti bisa mencari mitra investasi yang juga mau mempromosikan kelebihan industri dalam negeri.

 

“Ada baiknya mitra investasi juga yang bisa membawa Indonesia, produk hasil Indonesia ke dalam rantai pasok global. Jika misalnya Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global, sebut saja misalnya baterai mobil listrik, tentu akan menjadi satu nilai tambah yang besar,” terangnya.

Pandangan Yusuf diamini oleh Pengamat BUMN Toto Pranoto. Lebih lanjut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia tersebut menambahkan bahwa pemerintah juga mesti menjamin perusahaan-perusahaan pelat merah anggota IBC bisa menunjukkan kinerja yang dapat meyakinkan para investor.

“Artinya, pemerintah bukan hanya punya kewajiban mendatangkan investasi, tetapi juga menjamin kinerja BUMN supaya tetap solid,” tuturnya kepada Bisnis.

Toto juga meyakini apabila aliran investasi kendaraan listrik berjalan lancar, sektor lain bisa terpengaruh. Maka dari itu, sejauh ini, dia cenderung menilai pembentukan holding dan target investasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Pembentukan holding termasuk holding baterai ini arahnya akan membuat BUMN makin ramping. Dampaknya, kontrol monitoring ke BUMN-BUMN [anggota holding] maupun yang lain juga akan makin baik,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Read More

Yang Perlu Dilakukan agar IBC & Mobil Listrik Tak Sekadar Jargon

Pemerintah dinilai punya sederet kebijakan yang berpotensi menjegal kesuksesan program mobil listrik.

NIKEL.CO.ID –  Holding baterai yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir juga. Konsorsium yang terdiri dari empat BUMN, yakni MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Antam, resmi mendirikan perusahaan bernama PT Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC digadang-gadang bakal menjadi ujung tombak industri baterai Indonesia di tengah tren mobil listrik.

“Tentu adanya EV baterai ini kami juga membuat Indonesia lebih bersahabat dengan ekonomi hijau,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers virtual ‘Pendirian Indonesia Battery Corporation’, Jumat pekan lalu (26/3).

Nantinya keempat BUMN itu memegang porsi 25 persen saham PT IBC. Tiap-tiap perusahaan pelat merah bakal diberi peran dari hulu ke hilir. Misalnya, PT Antam menyuplai nikel dan BUMN lain mengerjakannya hingga menjadi barang jadi, yaitu baterai litium.

IBC diklaim mampu memproduksi baterai hingga 195 GW dan akan menyerap 150.000 ton nikel per tahun. PT IBC akan membutuhkan investasi senilai 13 miliar dolar AS untuk mencapai kapasitas 30 GW sampai 2030 dan setelahnya mampu mencapai kapasitas 70 persen atau 140 GW dengan kebutuhan investasi 17 miliar dolar AS.

Berdirinya IBC ini memang cukup menjanjikan.

Dari hulu, Indonesia punya keunggulan sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data United States Geological Survey (USGS) per Januari 2021, cadangan nikel RI diperkirakan mencapai 21 juta ton. Di bawahnya ada Australia yang memiliki 20 juta ton.

Di hilir, pasar baterai produksi IBC juga sudah tersedia. Kementerian Perindustrian mencatat PT Hyundai Motor Corporation akan memproduksi battery electric vehicle (BEV) di Indonesia per 2023 dengan nilai investasi Rp21,8 triliun. Langkah ini disusul Toyota Group dengan investasi Rp28,3 triliun.

Tak kurang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, medio Maret lalu, mengumumkan rencana pengetatan agar PPnBM hanya dinihilkan khusus kendaraan listrik yang murni menggunakan baterai. Jika ada porsi hibrid sedikit saja, pajak PPnBM tidak nol dan semakin mahal seiring bertambahnya porsi bensin.

Terlepas itu, kenyataannya, pemerintahan Jokowi tetap punya sederet kebijakan lain yang berpotensi menjegal suksesnya program yang diklaim ramah lingkungan tersebut.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam Energy Corner CNBC Indonesia secara virtual, awal pekan bulan ini, menyoroti sederet program lain yang tidak sejalan dengan transisi ke kendaraan berbasis baterai.

“Sampai sekarang belum kelihatan walaupun akan diluncurkan roadmap mobil listrik pada Oktober nanti. Namun, tidak lucu bicara energi mobil listrik kalau listriknya dari hasil pembakaran batu bara,” ucap Faisal.

Ada juga bahan bakar nabati dari sawit dalam rupa biodiesel atau B30 untuk menggantikan solar. Bahkan setahu dia, program ini diperluas bagi bensin dan diperkirakan membutuhkan 6 juta hektare lahan sampai 2025 dan notabene bertentangan dengan arah transisi ke baterai.

Faisal memperkirakan pemerintah masih tak rela bercerai dari bahan bakar fosil. Sebut saja rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan Tuban yang digadang-gadang dapat memproduksi BBM dan menekan impor minyak. Belum lagi empat kilang yang sudah ada akan diperbaharui untuk semakin banyak memproduksi BBM.

“Jadi, yang diakomodasi semakin meningkatnya bahan bakar fosil,” ucap Faisal.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menambahkan kebijakan diskon PPnBM untuk menggenjot industri otomotif baru-baru ini menjadi bukti pemerintah kurang serius dalam transisi ke mobil listrik. Sebaliknya, diskon PPnBM 100% bagi kendaraan di bawah 1.500 CC dan diskon hingga 50% bagi 1.500-2.500 CC justru memanjakan masyarakat untuk tetap bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil.

“Justru kebijakan malah didorong ke kebijakan yang bahan bakarnya fosil,” ucap Bhima, pekan lalu. “Harusnya cabut diskon PPnBM itu.”

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Kamis pekan lalu, juga menyerukan hal serupa lantaran kebijakan diskon PPnBM merupakan langkah mundur dari upaya menekan emisi karbon. Insentif itu dinilai membuat masyarakat terutama segmen menengah tetap betah dengan kendaraan bahan bakar fosil.

KPBB mengingatkan harga jual kendaraan bermotor fosil saat ini cukup rendah, sementara mobil listrik lebih mahal karena memerlukan teknologi tinggi. Diskon PPnBM itu diyakini akan membuat kendaraan berbasis baterai menjadi tak kompetitif padahal seharusnya jenis ini lebih banyak mendapat fasilitas.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan prospek PT IBC cukup menjanjikan karena mampu membuat baterai dengan harga lebih kompetitif. Ia menilai pemerintah seharusnya tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mendukungnya dengan aneka kebijakan.

Salah satunya pemerintah perlu mengkaji ulang bauran energi agar sumber listrik di Indonesia lebih banyak mengakomodasi Energi Baru Terbarukan (EBT). Alhasil, pemerintah tidak terjebak dalam tambal-sulam lantaran sumber energi baterai yang diklaim ramah lingkungan justru berasal dari energi fosil.

Sebagai perbandingan, porsi EBT dalam bauran energi primer saja baru akan mencapai 23% pada 2025 dan sisanya dari fosil. Itu pun kalau tercapai. Di sisi lain, pemerintah memperkirakan kebutuhan baterai domestik akan meningkat menjadi 11,9 GW per 2030 dari posisi saat ini 0,3 GW.

Fabby meminta pemerintahan Jokowi mengkaji dampak kendaraan listrik terhadap permintaan BBM jangka panjang. Hal ini diperlukan agar risiko aset terbengkalai atau stranded asset bisa dihindarkan karena teorinya saat lebih banyak masyarakat menggunakan mobil berbasis baterai, maka permintaan BBM akan turun.

Imbasnya, program biodiesel B30 dan proyek berbasis peningkatan produksi BBM fosil akan terdampak. Proyek itu perlu disesuaikan dengan arah pengembangan mobil listrik.

“Transisi itu perlu direncanakan, jadi kalau pemerintah ingin mengembangkan kendaraan listrik, ya perlu didorong baik pasokan maupun pasarnya,” ucap Fabby.

Sumber: tirto.id

Read More

Ada Kapal Terjebak di Terusan Suez, Ekspor Kayu dan Nikel Indonesia Terhambat

NIKEL.CO.ID – Terusan Suez macet. Pasalnya, sebuah kapal kontainer besar bermuatan 220.000 ton terjebak secara diagonal di dua tepi kanal Terusan Suez, Mesir.

Sejak Jumat (26/3/2021), otoritas Terusan Suez (Suez Canal Authority/SCA) sudah berusaha menangani meski belum ada hasil menggembirakan.

Terjebaknya kapal di Terusan Suez tak pelak membuat gangguan parah pada rantai pasokan dunia, mulai dari suku cadang mobil, komoditas seperti minyak mentah, hingga mainan anak-anak. Pasalnya ada sekitar 12% perdagangan lintas laut melewati Terusan Suez, yang merupakan rute tercepat pengiriman barang dari Eropa ke Asia.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto mengungkap, macet totalnya Terusan Suez tentu berdampak pada komoditas ekspor impor di Indonesia. Akibat kapal kontainer MV Ever Given terjebak di arteri perdagangan global itu, keluar masuk komoditas dari dan ke Indonesia akan terhambat.

“Mungkin akan ada beberapa jenis komoditi ekspor ke Eropa yang ikut terdelay. Misalnya, olahan kayu, mebel, olahan makanan (food& beverage), nikel, tembakau, dan lain-lain,” kata Carnelita saat dihubungi Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

 

Tak hanya ekspor, barang-barang impor dari luar negeri mungkin saja jadi tak maksimal. Muatan impor yang mungkin terhambat adalah impor dari Eropa dan Mediterania.

 

Meski Eropa dan Mediterania bukan mitra dagang terbesar RI, keterlambatan barang akan mengganggu produksi industri, termasuk industri manufaktur. Tercatat, impor dari Eropa dan Mediterania berkisar 8,5% dari keseluruhan.

“Cukup mengganggu juga akibat keterlambatan barang import seperti barang-barang mesin mekanik, kimia organik, kelistrikan, plastik, besi baja, komponen kendaraan, dan lain-lain,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas SCA belum bisa memastikan kapal kontainer Ever Given Shoei Kisen yang terjebak bisa kembali terapung bebas. Selain mengeruk pasir di sekitar kapal, kini upaya penyelamatan kapal kemungkinan bergeser untuk membongkar kembali seluruh muatan kapal.

Adapun hingga Sabtu waktu setempat, kapal baru bergerak sedikit setelah dilakukan pengerukan pasir dan ditarik oleh kapal penarik. Jika muatan kapal diturunkan, kemungkinan pembukaan kembali kanal akan tertunda hingga berminggu-minggu kemudian.

Akibat kendala itu, lusinan kapal kontainer dan kapal tanker minyak telah mulai mengubah rute ke sekitar Afrika, rute yang akan menambah waktu perjalanan lebih dari seminggu.

Bahkan, beberapa kapal telah diperintahkan untuk menurunkan kargo di pelabuhan terdekat. Jumlah kapal yang menunggu untuk transit di kanal itu membengkak menjadi sekitar 320 kapal. Lloyds List memperkirakan, lebih dari 10 miliar dollar AS per hari barang telah tertunda di pintu masuk utara dan selatan ke terusan Suez sejak Ever Given macet pada hari Selasa.
Berdasarkan hitungannya, Mesir kehilangan dana hingga US$ 14 juta sehari untuk membiayai masalah di terusan Suez itu.

SuBahkan, beberapa kapal telah diperintahkan untuk menurunkan kargo di pelabuhan terdekat. Jumlah kapal yang menunggu untuk transit di kanal itu membengkak menjadi sekitar 320 kapal. Lloyds List memperkirakan, lebih dari 10 miliar dollar AS per hari barang telah tertunda di pintu masuk utara dan selatan ke terusan Suez sejak Ever Given macet pada hari Selasa.

Berdasarkan hitungannya, Mesir kehilangan dana hingga US$ 14 juta sehari untuk membiayai masalah di terusan Suez itu.

Sumber: KONTAN

Read More

Jalan Indonesia Kuasai Industri Baterai Listrik Dunia

Pembentukan IBC menjadi pintu masuk Indonesia menjadi pemain utama baterai listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia memiliki sumber daya memadai untuk menjadi pemain utama baterai listrik pada level global. Apalagi, masa depan dan kompetisi industri otomotif dunia kini beralih pada kendaraan listrik.

Semua berbondong-bondong ingin memajukan industri kendaraan listrik. Indonesia pun tidak mau berada di gerbong paling belakang dalam persaingan ini, apalagi sampai ketinggalan gerbong.

“Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik,” kata Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir membentuk perusahaan baterai listrik bernama Indonesian Batery Company (IBC) pada Jumat (26/3).

IBC didirikan sebagai holding untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle battery/EV) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pembentukan IBC ditandai dengan penandatanganan perjanjian pemegang saham oleh holding industri pertambangan atau MIND ID, Antam, Pertamina, dan PLN dengan komposisi saham masing-masing 25 persen pada 16 Maret lalu.

Menteri Erick Thohir mengatakan pembentukan IBC merupakan strategi pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, untuk memaksimalkan potensi sumber daya mineral di Indonesia yang melimpah dan besar.

“Kita ingin menciptakan nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi, terutama nikel yang menjadi bahan utama baterai EV, mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Erick Thohir.

Selain itu, investasi skala besar seperti ini akan membuka banyak lapangan kerja, khususnya generasi muda.

Sejalan dengan IBC yang akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik, perusahaan juga akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguasai teknologi dan pasar global.

Tujuannya, untuk membentuk entitas patungan di sepanjang rantai nilai industri EV battery mulai dari pengolahan nikel, material precursor dan katoda, hingga battery cell, pack, energy storage system (ESS), dan recycling.

Hingga saat ini telah dilakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan global yang bergerak di industri baterai EV, seperti dari China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa.

Erick menegaskan IBC terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun. Hanya saja, harus memenuhi tiga kriteria, yakni mendatangkan investasi pada sepanjang rantai nilai, membawa teknologi, dan pasar regional atau global.

Tiga syarat itu penting agar seluruh rantai nilai di industri EV battery ini dapat dibangun secara terintegrasi melalui sinergi yang strategis.

Erick menilai Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik dan baterai listrik.

Di sektor hulu, ungkap Erick, Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia dengan porsi cadangan sebesar 24 persen dari total cadangan nikel dunia.

Di hilir, Indonesia berpotensi memiliki pangsa pasar produksi dan penjualan kendaraan jenis bermotor roda dua dan empat yang sangat besar dengan potensi 8,8 juta unit untuk kendaraan roda dua dan 2 juta unit untuk kendaraan roda empat pada 2025.

“Dengan keunggulan rantai pasokan yang kompetitif, setidaknya 35 persen komponen EV bisa berasal dari lokal,” kata Erick penuh optimistis.

Kemitraan IBC, CATL, dan LG Chem

Erick Thohir mengatakan kemitraan IBC dengan dua pemain baterai listrik dunia, CATL dan LG Chem, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Erick menyampaikan BUMN yang tergabung dalam IBC akan terlibat dalam seluruh proses pengembangan industri baterai listrik dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan perjanjian dengan CATL dan LG Chem.

Indonesia ingin alih teknologi ini tidak hanya pada baterai listrik untuk mobil tapi juga untuk motor.

Erick menilai potensi baterai listrik untuk motor sangat potensial bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pasar kendaraan roda terbesar di dunia.

Selain baterai listrik untuk mobil dan motor, lanjut Erick, perjanjian kerja sama juga mengatur tentang pengembangan baterai stabilisator yang penting dalam energi baru terbarukan atau kebutuhan power listrik ke depan.

Indonesia, kata Erick, dalam posisi cenderung mengalah dalam baterai listrik untuk mobil mengingat (kualitas) kemampuan pemain global. Kendati begitu, Erick menyebut IBC tetap mengunci sektor hilirisasi agar Indonesia tak sekadar menjadi pasar.

Erick menilai Indonesia tidak perlu merasa malu harus bermitra lantaran mitra yang digandeng merupakan pemain listrik nomor satu dan dua di dunia.

Oleh karenanya, Erick sejak awal mendorong Pertamina dan PLN yang merupakan raksasa terbesar energi dalam negeri untuk bergaung dengan IBC dan bergabung dengan raksasa pertambangan MIND ID.

“Kita ingin jadi global player juga dengan alih teknologi dan penguasaan pasar ke depan sehingga tidak jadi market saja,” ungkap Erick.

Masa Depan Kendaraan Listrik

Proyek pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar AS atau setara Rp 142 triliun di Indonesia segera dimulai. Hal itu setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara konsorsium BUMN dengan LG Energy Solution Ltd yang merupakan anak perusahaan konglomerasi LG Group.

Sebelumnya, pabrikan baterai litium terbesar dunia asal China, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), sudah menanamkam modalnya terlebih dahulu untuk membangun pabrik baterai yang terintegrasi. CATL menyiapkan modal 5,1 miliar dolar AS atau Rp 72 triliun untuk pembangunan pabrik itu.

Indonesia menjadi pusat pengembangan dan produksi baterai litium ketiga CATL setelah di Tiongkok dan Jerman. Di Indonesia, CATL berencana mengembangkan pertambangan nikel, pabrik pengolahan nikel, pabrik material baterai litium, sampai dengan pabrik mobil listrik.

Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik bukan tanpa dasar. Salah satu modal yang penting, kata Menteri BUMN Erick Thohir, sumber daya alam Indonesia sangat mendukung.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya nikel yang terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan dasar untuk pembuatan baterai mobil listrik, lithium-ion.

Erick mengatakan baterai merupakan komponen utama dalam produksi kendaraan listrik. Sampai 85 persen dari material baterai litium itu bisa didapatkan di Indonesia.

Produksi baterai litium ini bisa diwujudkan pada akhir 2023 atau 2024. Hilirisasi sektor mineral pun menjadi pentig sehingga nikel tidak diekspor mentah.

Indonesia memang dikenal raja nikel dunia. Predikat itu tersandang sejak 2018, setelah merebutnya dari tangan Filipina.

Pada 2019 ekspor nikel Indonesia mencapai 1,7 miliar dolar AS atau 37,2 persen dari nilai ekspor dunia. Filipina terperosok ke posisi ketiga dengan pangsa pasar 13 persen, disalip Zimbabwe dengan penguasaan pasar 16 persen.

Namun, sampai saat ini, Indonesia belum memanfaatkan nikel ore itu untuk produksi baterai lithium-ion. Lima pemain besar produsen baterai litium ini adalah Australia sebesar 52,9 persen dari produksi global, Cile (21,5 persen), China (9,7 persen), Argentina (8,3 persen), dan Zimbabwe (2,1 persen).

Potensi Hilirisasi Nikel Capai 34 Miliar Dolar AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan potensi hilirisasi nikel sampai dengan 2024 dapat mencapai 34 miliar dolar AS. Potensi tersebut dapat dicapai melalui pengolahan nikel di dalam negeri menjadi baterai lithium dan daur ulang lithium.

Saat ini, Luhut menyebutkan, Indonesia baru mengekspor berupa bahan baku mentah ke Cina. Sektiar 98 persen dari total produksi nikel dalam negeri itu langsung dikirim ke luar negeri tanpa diolah terlebih dahulu.

Padahal, apabila diolah sendiri, ekspor tersebut akan mendorong  penerimaan negara yang lebih besar. Sebab, akan ada nilai tambah yang bisa didapatkan ke industri manufaktur dan tenaga kerja Indonesia.

Luhut mencatat besaran nilai ekspor nikel saat ini sudah di angka 10 miliar dolar AS. Artinya, masih ada 24 miliar dolar AS yang dapat dioptimalkan. Tidak menutup kemungkinan nilai tersebut dapat meningkat apabila bahan baku nikel diolah di dalam negeri.

Luhut menambahkan upaya hilirisasi nikel dapat menjadi daya tarik tambahan bagi para investor yang berminat ke Indonesia. Khususnya untuk melakukan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Dengan begitu, isu defisit neraca dagang yang selalu jadi permasalahan di Indonesia dapat membaik.

Tidak hanya nikel, pemerintah juga berupaya melakukan hilirisasi timah dan bauksit setelah 2024. Upaya ini sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur mobil listrik.

Ia mengakui melakukan hilirisasi memang tidaklah mudah. Indonesia harus keluar dari zona nyaman yang selama ini terlena mengekspor bahan mentah saja. Dampaknya, nilai tambah yang didapatkan di Indonesia cenderung minim.

Untuk memaksimalkan hilirisasi, pemerintah berupaya mencari FDI. Sampai saat ini, pemerintah sudah melakukan pendekatan terhadap sejumlah investor untuk memaksimalkan hilirisasi bauksit di dalam negeri. Di antaranya dengan Cina dan Jepang.

Sumber: Republika.co.id

Read More

BKPM Akan Evaluasi Insentif Smelter Nikel Yang Nakal, Andre Rosiade: Surveyor Harus Kompeten

NIKEL.CO.ID – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021).

Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.

Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia…. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.

Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Jangan sampai yang rugi adalah pengusaha nasional kita sehingga yang berkuasa ini surveyor kita, surveyor dari Indonesia,” tutur Andre.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil menyatakan banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.

“Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM,” ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.

“Nah, Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringanan pajaknya.

“Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih,” ujar Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More