Jumat, Januari 21
Shadow

Tag: #Undang-undang Minerba

Keganjilan di RUU Energi Baru dan Terbarukan

Keganjilan di RUU Energi Baru dan Terbarukan

Artikel, Berita Nasional, Hukum
DPR sedang merumuskan regulasi terkait enegi baru dan terbarukan (EBT) yang dinilai peneliti tidak menjawab mitigasi dampak perubahan iklim. Dalam RUU EBT, porsi yang banyak dibahas adalah pengembangan PLTN dan produk turunan batu bara sebagai “energi baru”. Para peneliti hukum lingkungan dan energi juga menilai masih ada tumpang tindih kebijakan terkait EBT. Energi terbarukan juga perlu dikritisi terutama jika berdampak lebih masif pada kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati. NIKEL.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sejak 25 Januari 2021 dan ditargetkan jadi Undang-undang pada Oktober 2021. Peneliti membuka sejumlah keganjilan dan paradoks di regulasi ini yang fokus me...
Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni 2023

Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni 2023

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Pemerintah resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral hingga 10 Juni 2023 dari sebelumnya diberikan tenggat hingga 11 Januari 2022. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, 11 November 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 November 2020. Berikut isi perubahan dalam Peraturan Menteri ESDM ini: Pasal 44: a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan ...

Perusahaan Tambang Wajib Sisihkan Sebagian Laba Untuk Dana Eksplorasi

Berita Nasional, Tambang
NIKEL.co.id- Perusahaan tambang bakal diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, tepatnya Pasal 112A. Lalu, berapa besaran dana ketahanan cadangan yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang ini? Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan sampai saat ini pemerintah memang belum memutuskan besaran dana ketahanan cadangan yang wajib disediakan perusahaan tambang. Namun ada sejumlah usulan seperti dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan bila dana ketahanan cadangan ini sekitar 1% dari keuntungan (net profit) perusahaan. "Besaran dana ketahanan sendiri m...

Perusahaan Tambang Minerba Tunggu Detail Aturan Wajib Eksplorasi dan Dana Ketahanan Cadangan

Korporasi, Tambang
NIKEL.co.id - Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini. Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira mengatakan, pihaknya masih menanti terbitnya regulasi tersebut. Nadira menyebut, selama ini pun anak-anak perusahaan ADRO yang bergerak di sektor pertambangan terus melakukan eksplorasi sebagai upaya mengoptimalkan cadangan batubaranya. Kata dia, hal itu penting mengingat komoditas batubara erat kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Namun, Nadira masih enggan mengomentari lebih...
Open chat