Keganjilan di RUU Energi Baru dan Terbarukan

  • DPR sedang merumuskan regulasi terkait enegi baru dan terbarukan (EBT) yang dinilai peneliti tidak menjawab mitigasi dampak perubahan iklim.
  • Dalam RUU EBT, porsi yang banyak dibahas adalah pengembangan PLTN dan produk turunan batu bara sebagai “energi baru”.
  • Para peneliti hukum lingkungan dan energi juga menilai masih ada tumpang tindih kebijakan terkait EBT.
  • Energi terbarukan juga perlu dikritisi terutama jika berdampak lebih masif pada kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

NIKEL.CO.IDDewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sejak 25 Januari 2021 dan ditargetkan jadi Undang-undang pada Oktober 2021. Peneliti membuka sejumlah keganjilan dan paradoks di regulasi ini yang fokus membahas nuklir dan produk turunan batu bara.

Hal ini dibahas dalam workshop daring Meliput Isu Energi Terbarukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Yayasan WWF Indonesia pada 29-30 Agustus 2021.

Pemanfaatan energi di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil, terutama batu bara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca besar. Sementara itu, sumber daya energi terbarukan yang melimpah di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran EBT menjadi 23% pada tahun 2025.

Satrio Swandiko Prilianto, Renewable Energy Campaigner Greenpeace South East Asia menyimpulkan Indonesia memanfaatkan energi-energi baru yang dinilai solusi semu. Rekomedasinya adalah mengeluarkan proyek-proyek energi fosil dalam pipeline, meningkatkan ambisi/target energi terbarukan, dan melakukan pengembangan dalam penentuan harga. Caranya, mencabut subsidi ke energi fosil dan dialihkan ke energi terbarukan. Teknologi yang direkomendasikan adalah surya, bayu, dan minihidro/mikrohidro karena fleksibilitas penggunaannya dan mendorong pengembangan energi terbarukan yang terdistribusi.

Ia memaparkan perbedaan energi baru dan terbarukan adalah teknologi. Sedangkan RUU EBT ini dibuat untuk merespon mitigasi dampak krisis iklim. Apakah benar bisa menyasar krisis iklim?

Pasal 9 draft RUU EBT menyebutkan sumber energi baru adalah nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane/CBM), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). Kenapa masih banyak mengurus sumber energi fosil?

Pasal 30 menyebutkan sumber energi terbarukan adalah panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan sumber lainnya.

Nuklir diklaim energi baru walau termasuk teknologi lama, di Indonesia sudah dimulai pada 1965. Secara global malah ada 13 reaktor nuklir (PLTN) tutup permanen di Jepang, Amerika Serikat, Swis, Jerman, Korea, Rusia, Swedia, dan Taiwan dengan total daya 9,4 GW. Ada sejumlah alasan penutupan, misalnya berusia lebih 40 tahun atau misalnya Jepang merevisi keamanan dan tidak bisa mengikuti regulasi terbaru. Satrio menyebut PLTN di Amerika tutup karena kondisi pasar yaitu kalah saing dengan energi terbarukan.

Satrio menyebut saat pandemi terjadi penurunan permintaan listrik dunia 2020 dan berpengaruh pada pembangkit nuklir yang turun 4%. Karena kapasitasnya rata-rata besar di atas 1 GW, maka untuk mencapai nilai ekonomi tinggi, load factor di atas 90%, PLTN harus berjalan dengan kapasitas penuh karena biayanya mahal.

Di sisi lain, waktu konstruksi reaktor nuklir tidak pasti, sehingga banyak yang mangkrak. Misalnya dari 37 reaktor terakhir di 9 negara sejak 2004, waktu pembangunannya 3,8 hingga 36 tahun. “Lama sekali, ada banyak hal yang bisa dikembangkan selama durasi waktu tersebut,” lanjut Satrio.

Dari jejak karbon, nukir termasuk terendah tapi jejak airnya besar. Air yang digunakan untuk mendinginkan pasca bencana bocornya reaktor nuklir Fukushima menyebutkan air yang telah terkontaminasi 1,25 juta ton.

Satrio menambahkan, di Amerika, pembuangan limbah radioaktif nuklir sulit dikelola, dari 96 reaktor komersil yang beroperasi ada lebih 90 ribu ton limbah radioaktif tinggi. Perancis menghasilkan limbah nuklir tertinggi, karena menghidupi 72% sumber listriknya. Limbah masih disimpan dalam fasilitas temporer.

Sumber energi baru lain dalam RUU EBT adalah gasifikasi, proses produksi gas dari batu bara. Gas yang dihasilkan adalah Hidrogen (H2) untuk pembakaran dengan beragam teknologi. Walau hidrogen disebut rendah emisi namun hasil gasifikasi perlu energi dan menghasilkan emisi. “Ini buang-buang energi,” sebut Satrio. Dibanding energi terbarukan, Global Warming Potential (GWP) pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar gas dari gasifikasi masih lebih tinggi.

Kesimpulannya, dekarbonisasi dipertanyakan karena sedikitnya pengurangan emisi yang dicapai dengan teknologi  “energi baru” ini. RUU ini juga bukan untuk energi terbarukan karena fokus ke nuklir. “Menciptakan masalah lain yang jadi masalah baru. Tidak adanya justifikasi tegas kenapa harus menggunakan nuklir?,” tanya Satrio.

Chrisandini dari Energy Project Leader Yayasan WWF Indonesia menambah perspektif kritis pada proyek energi terbarukan. Tak serta merta energi terbarukan bersih, terutama skala besar. Secara global, dibandingkan fosil, jejak karbonnya jauh lebih sedikit dan bisa dikelola. Sedangkan dampak lokal, termasuk alat dan alih fungsi lahan.

Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dari analisis keseluruhan siklusnya yang perlu dipertimbangkan adalah pengambilan bahan baku dan pembukaan lahan. Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) membuat penggenangan lahan perlu lahan besar termasuk akses infrastruktur. Apalagi biasanya dibangun di daerah hulu seperti hutan dan sumber air.

Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang perlu diperhatikan adalah energi untuk mengebor dan memompa air. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disebut menggunakan lahan 12-57 ha per MW kapasitas terpasang dan putaran turbin mengancam satwa terbang.

Dampak pembangunan bendungan untuk PLTA menurut Chrisandini cukup serius. Misalnya sedimentasi tertahan di waduk, mengubah suhu sungai, ikan tidak bisa lewat atau melompati bendungan. Ini membatasi migrasi ikan, karena itu di beberapa negara ada akses ikan. Tapi masih sulit berenang ke hilir jika bendungannya banyak. Contoh lain, ikan sidat bertelur di laut, kemudian pindah ke sungai menuju hulu untuk jadi dewasa. Jika migrasinya terhambat, akan mengurangi populasi sidat. Namun belum banyak studi dampak bendungan pada populasi ikan.

Pun demikian, tetap butuh energi terbarukan sebagai transisi fosil. Kombinasi energi terbarukan dalam sistem jaringan listrik dilakukan dengan batasi jumlah PLTA, dan menentukan lokasi pembangkit yang lebih tepat untuk mengurangi dampak negatif. Tantangannya adalah membuat best practice untuk pengaman lingkungan dan sosial. Secara global sudah ada sejumlah panduan protokol penilaian misalnya Hydropower Sustainability Assesment.

Verena Puspawardani Program Director Coaction Indonesia menambahkan, tantangan menuju transportasi bersih sangat besar karena 91% konsumsi bahan bakar fosil untuk sektor transportasi. Pemerintah kini fokus di transportasi biodiesel dan kendaraan listrik (HEESI, 2020). Karena ada peluang bahan baku nikel produksi Indonesia. Sebanyak 27% emisi sektor transportasi dari total emisi sektor energi (Climate Transparency, 2020). Indonesia posisi 10 penyumbang emisi dan berkomitmen mengurangi emisi 29-41% pada 2030.

Biodiesel dipakai untuk transisi transportasi darat ke biodiesel dan listrik. Transportasi laut ke biodiesel, dan udara transisi ke bio-avtur. “Biasanya untuk aspek berkelanjutan, tapi Indonesia karena murni aspek ekonomi dan over supply,” sebutnya.

Narasi pemerintah untuk ketahanan energi adalah pengurangan konsumsi BBM impor, terwujudnya energi bersih, dan hilirisasi CPO.

Koalisi CSO untuk Energi Terbarukan

Arif Adiputro, Project Manager Indonesia Parliamentary Center menyebut saat ini ada Koalisi CSO untuk energi terbarukan yang mengadvokasi RUU EBT. Menurutnya konsep RUU ini belum jelas apakah transisi energi atau mengakomodir proyek khusus. Ia mengatakan ada masalah transparansi dalam pembahasannya karena masukan CSO belum terakomodir. “Kalau targetnya transisi energi yang difokuskan harusnya energi terbarukan, bukan energi lain yang sudah ada di UU lain seperti nuklir dan batu bara,” katanya.

Grita Anindarini, Deputy Director for Programs and Head of Environment Governance and Climate Justice Division Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pun memaparkan ketidakcocokan regulasi di bidang energi ini. Legislasi UU belum mendukung pengembangan energi terbarukan. Sebelumnya, UU Minerba beri jaminan kelangsungan batu bara dan UU Cipta Kerja beri royalti 0% bagi produsen batu bara.

“Hilirisasi batu baru masuk proyek strategis nasional. Inilah yang dikhawatirkan, semangat transisi energi tidak fokus ke energi terbarukan,” katanya.

Ada satu regulasi yang dinilai menarik, Permendes 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satunya tentang penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi salah satunya dengan penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan.

Andri Prasetiyo, peneliti Trend Asia menyatakan tidak sepakat dengan terminologi energi bersih yang memasukkan batu bara. “Mau meninggalkan batu bara tapi mengajukan gas alam sebagai solusi, termasuk gasifikasi batu bara. Ini paradoks. Pemerintah gamang dalam masa transisi. Menutup batu bara tapi menyebut gasifikasi,” tukasnya.

Ke depan batu bara akan masuk masa sunset, demand tidak ada, sementara ongkos besar dan pendanaan investasi makin susah. Muncullah mengamankan pasar dalam negeri agar produksi terserap. Ia mencatat produksi besar batu bara sekitar 625 juta metrik ton.

Pemerintah dan pengusaha minta subsidi karena harga gasifikasi batu bara mahal. Batu bara seolah menguntungkan, tapi hidupnya membebani pemerintah dengan insentif dan kerugian jangka panjang. Misal insentif royalti 0% ini masih memiliki celah yang merugikan pemerintah karena akan kehilangan royalti besar karena batu bara menyumbang 60% atau sekitar Rp40 triliun. Royalti menurutnya harus digunakan untuk dana transisi energi terbarukan.

Retno Sulistyowati, Redaktur Ekonomi dan Lingkungan Majalah Tempo menyoroti tantangan media meliput isu energi. Sebelumnya energi terbarukan tak terdengar karena pemerintah masih nyaman dengan minyak dan produksi masih tinggi. Namun kini subsidi BBM membengkak sampai Rp160 triliun pada 2011. Sehingga harus beranjak ke energi non fosil.

Seberapa serius pemerintah mengembangkan EBT? Dulu ditangani terpisah sampai dibentuklah Direktorat EBT pada 2010. Menurutnya isu energi menarik dan seksi, karena bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia sedang menyoroti terkait penurunan emisi. “Food, energy, dan water adalah masa depan,” kata Retno yang menulis isu energi sejak 2010.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati Paris Agreement untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global. Melalui perjanjian ini, Indonesia telah menyatakan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan kerja sama internasional.

Menurut Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi KLHK tahun 2020, sektor energi merupakan kontributor emisi GRK terbesar kedua secara nasional, sekitar 34% setelah kehutanan dan lahan gambut.

Sumber: mongabau.co.id

Read More

Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni 2023

NIKEL.CO.ID – Pemerintah resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral hingga 10 Juni 2023 dari sebelumnya diberikan tenggat hingga 11 Januari 2022.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, 11 November 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 November 2020.

Berikut isi perubahan dalam Peraturan Menteri ESDM ini:

Pasal 44:

a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu
paling lama sampai dengan sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang
Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

d. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri;

e. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Lalu, pada Pasal 46 diubah dengan menghilangkan “dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% ” menjadi:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih
dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

2. Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 10 Juni 2020. Pada Pasal 170A berbunyi:
“Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:
a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan atauminerb
c. telah melakukan kerja sama Pengolahan dan atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Perusahaan Tambang Wajib Sisihkan Sebagian Laba Untuk Dana Eksplorasi

NIKEL.co.id– Perusahaan tambang bakal diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, tepatnya Pasal 112A.

Lalu, berapa besaran dana ketahanan cadangan yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang ini?

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan sampai saat ini pemerintah memang belum memutuskan besaran dana ketahanan cadangan yang wajib disediakan perusahaan tambang. Namun ada sejumlah usulan seperti dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan bila dana ketahanan cadangan ini sekitar 1% dari keuntungan (net profit) perusahaan.

“Besaran dana ketahanan sendiri masih dalam proses, belum ditentukan besarannya berapa. Beberapa masukan dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan Indonesia memasukkan angka yang belum kita finalkan, yaitu sekitar 1% dari net profit,” tutur Irwandy, Rabu (23/09/2020).

Berdasarkan kajian yang dilakukan, menurutnya beberapa negara bahkan ada yang menetapkan besaran dana ketahanan cadangan mencapai 2,5%-10% dari laba bersih perusahaan. Persentase yang tinggi menurutnya diterapkan di sejumlah negara maju.

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan skala perusahaan sebagai penentu besaran dana cadangan ini, sehingga diharapkan tidak mengganggu arus kas perusahaan. Artinya, tidak menutup kemungkinan bila perusahaan dengan skala besar akan ditetapkan besaran dana yang lebih besar ketimbang perusahaan menengah dan kecil.

Begitu pun dengan jenis komoditas, menurutnya kemungkinan besaran dana untuk komoditas mineral dan batu bara juga akan dibedakan.

“Pemerintah tetap memperhatikan dana ketahanan cadangan ini tidak mengganggu arus kas perusahaan di dalam melakukan aktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, dana ketahanan cadangan ini ditujukan bukan untuk memberatkan perusahaan, melainkan agar eksplorasi berjalan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan cadangan mineral dan batu bara Indonesia.

“Ya tentunya akan menjadi pertimbangan yang matang agar cadangan mineral Indonesia meningkat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi dengan baik,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 112A UU No.3 tahun 2020 tentang Minerba, “Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara.”

Dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang CNBC Indonesia peroleh, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan, pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara.”

Adapun besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diusulkan dalam RKAB tahunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian, sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2019 cadangan batu bara Indonesia mencapai 37,6 miliar ton dan sumber daya 149 miliar ton. Sementara untuk cadangan nikel sebesar 3,57 miliar ton, tembaga 2,76 miliar ton, besi 3,07 miliar ton, emas 3,02 miliar ton, bauksit 2,38 miliar ton, dan perak 2,76 miliar ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Perusahaan Tambang Minerba Tunggu Detail Aturan Wajib Eksplorasi dan Dana Ketahanan Cadangan

NIKEL.co.id – Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira mengatakan, pihaknya masih menanti terbitnya regulasi tersebut. Nadira menyebut, selama ini pun anak-anak perusahaan ADRO yang bergerak di sektor pertambangan terus melakukan eksplorasi sebagai upaya mengoptimalkan cadangan batubaranya.

Kata dia, hal itu penting mengingat komoditas batubara erat kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Namun, Nadira masih enggan mengomentari lebih lanjut terkait dengan skema maupun besaran kewajiban tersebut. Yang jelas sebagai kontraktor pemerintah, sambungnya, ADRO menyatakan komitmennya untuk mematuhi wajib eksplorasi lanjutan dan DKC minerba.

Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira mengatakan, pihaknya masih menanti terbitnya regulasi tersebut. Nadira menyebut, selama ini pun anak-anak perusahaan ADRO yang bergerak di sektor pertambangan terus melakukan eksplorasi sebagai upaya mengoptimalkan cadangan batubaranya.

Kata dia, hal itu penting mengingat komoditas batubara erat kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Namun, Nadira masih enggan mengomentari lebih lanjut terkait dengan skema maupun besaran kewajiban tersebut. Yang jelas sebagai kontraktor pemerintah, sambungnya, ADRO menyatakan komitmennya untuk mematuhi wajib eksplorasi lanjutan dan DKC minerba.

Untuk tahun 2020 ini, Bernardus menyampaikan bahwa pihaknya mengalokasikan dana sekitar US$ 6 juta untuk keperluan eksplorasi. “Vale telah mencadangkan budget untuk mendukung rencana eksplorasi. Anggaran biaya sekitar US$ 6 juta,” katanya.

Bernardus pun masih enggan memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Yang jelas dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak melihat pengaturan terkait eksplorasi itu sebagai beban bagi perusahaan.

“Kami perlu mempelajari lebih lanjut tentang DKC ini. Tapi Vale tidak melihat eksplorasi sebagai beban, karena memang sangat penting untuk menunjang keberlanjutan usaha,” sebutnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Apollonius Andwie menyambut positif aturan tersebut dan melihat kebijakan ini bisa mendorong terjaminnya ketersediaan sumber energi dan bahan baku industri untuk masa mendatang.

Dia menyebut, perusahaan batubara plat merah itu rutin melakukan kegiatan eksplorasi, baik untuk mendukung kegiatan operasional penambangan, maupun untuk eksplorasi pengembangan. Namun, untuk aturan eksplorasi lanjutan dan DKC yang diatur dalam UU minerba yang baru, PTBA masih menantikan detail aturan pelaksanaannya.

“PTBA mengalokasikan dana yang cukup untuk semua kegiatan eksplorasi operasional maupun pengembangan. Kami masih menunggu (detail aturan terkait DKC),” pungkas Andwie.

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan sejumlah strategi dan upaya baru pemerintah dalam menggenjot iklim investasi dan aktivitas eksplorasi tambang. Langkah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba yang baru, beserta aturan turunannya.

Salah satu dari strategi tersebut adalah mewajibkan perusahaan untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) minerba. “DKC digunakan oleh pemegang IUP/IUPK untuk melakukan eksplorasi lanjutan pada tahap kegiatan operasi produksi yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam RKAB,” sebut Yunus.

Sebagai informasi, DKC sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 sebagai UU Minerba yang baru. Pasal 112A menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Adapun, dana ketahanan cadangan minerba tersebut digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU No. 3 Tahun 2020, diatur sejumlah kewajiban perusahaan untuk mendorong aktivitas eksplorasi. Aturan tersebut tertuang dalam draft RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Merujuk pada draft RPP yang didapat Kontan.co.id, Pasal 49 mengatur bahwa dalam rangka konservasi minerba, pemegang IUP tahap operasi produksi wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang IUP juga wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan minerba, yang besarannya diusulkan dalam RKAB tahunan.

Namun, kewajiban eksplorasi lanjutan tersebut dikecualikan bagi pemegang IUP tahap operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP kegiatan Operasi Produksi.

Tak hanya IUP, para pemegang IUPK tahap operasi produksi juga diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Hal itu tertuang dalam Pasal 98, yang juga mengatur bahwa besaran dana ketahanan cadangan minerba diusulkan dalam RKAB tahunan.

Draft RPP tersebut memang belum mengatur secara rinci tentang kewajiban eksplorasi lanjutan dan juga kewajiban alokasi dana ketahanan  cadangan minerba. Sebab, hal itu akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Sumber: KONTAN

Read More