#Undang-undang Minerba

Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni 2023

Rabu, 2 Desember 2020

NIKEL.CO.ID – Pemerintah resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral hingga 10 Juni 2023 dari sebelumnya diberikan tenggat hingga 11 Januari 2022.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, 11 November 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 November 2020.

Berikut isi perubahan dalam Peraturan Menteri ESDM ini:

Pasal 44:

a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu
paling lama sampai dengan sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang
Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

d. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri;

e. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Lalu, pada Pasal 46 diubah dengan menghilangkan “dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% ” menjadi:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih
dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

2. Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 10 Juni 2020. Pada Pasal 170A berbunyi:
“Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:
a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan atauminerb
c. telah melakukan kerja sama Pengolahan dan atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.”

Sumber: CNBC Indonesia

Berita Nasional / Tambang

Perusahaan Tambang Wajib Sisihkan Sebagian Laba Untuk Dana Eksplorasi

Kamis, 24 September 2020

NIKEL.co.id– Perusahaan tambang bakal diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, tepatnya Pasal 112A.

Lalu, berapa besaran dana ketahanan cadangan yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang ini?

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan sampai saat ini pemerintah memang belum memutuskan besaran dana ketahanan cadangan yang wajib disediakan perusahaan tambang. Namun ada sejumlah usulan seperti dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan bila dana ketahanan cadangan ini sekitar 1% dari keuntungan (net profit) perusahaan.

“Besaran dana ketahanan sendiri masih dalam proses, belum ditentukan besarannya berapa. Beberapa masukan dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan Indonesia memasukkan angka yang belum kita finalkan, yaitu sekitar 1% dari net profit,” tutur Irwandy, Rabu (23/09/2020).

Berdasarkan kajian yang dilakukan, menurutnya beberapa negara bahkan ada yang menetapkan besaran dana ketahanan cadangan mencapai 2,5%-10% dari laba bersih perusahaan. Persentase yang tinggi menurutnya diterapkan di sejumlah negara maju.

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan skala perusahaan sebagai penentu besaran dana cadangan ini, sehingga diharapkan tidak mengganggu arus kas perusahaan. Artinya, tidak menutup kemungkinan bila perusahaan dengan skala besar akan ditetapkan besaran dana yang lebih besar ketimbang perusahaan menengah dan kecil.

Begitu pun dengan jenis komoditas, menurutnya kemungkinan besaran dana untuk komoditas mineral dan batu bara juga akan dibedakan.

“Pemerintah tetap memperhatikan dana ketahanan cadangan ini tidak mengganggu arus kas perusahaan di dalam melakukan aktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, dana ketahanan cadangan ini ditujukan bukan untuk memberatkan perusahaan, melainkan agar eksplorasi berjalan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan cadangan mineral dan batu bara Indonesia.

“Ya tentunya akan menjadi pertimbangan yang matang agar cadangan mineral Indonesia meningkat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi dengan baik,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 112A UU No.3 tahun 2020 tentang Minerba, “Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara.”

Dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang CNBC Indonesia peroleh, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan, pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara.”

Adapun besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diusulkan dalam RKAB tahunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian, sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang akan diwajibkan kepada perusahaan tambang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2019 cadangan batu bara Indonesia mencapai 37,6 miliar ton dan sumber daya 149 miliar ton. Sementara untuk cadangan nikel sebesar 3,57 miliar ton, tembaga 2,76 miliar ton, besi 3,07 miliar ton, emas 3,02 miliar ton, bauksit 2,38 miliar ton, dan perak 2,76 miliar ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Korporasi / Tambang

Perusahaan Tambang Minerba Tunggu Detail Aturan Wajib Eksplorasi dan Dana Ketahanan Cadangan

Senin, 21 September 2020

NIKEL.co.id – Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira mengatakan, pihaknya masih menanti terbitnya regulasi tersebut. Nadira menyebut, selama ini pun anak-anak perusahaan ADRO yang bergerak di sektor pertambangan terus melakukan eksplorasi sebagai upaya mengoptimalkan cadangan batubaranya.

Kata dia, hal itu penting mengingat komoditas batubara erat kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Namun, Nadira masih enggan mengomentari lebih lanjut terkait dengan skema maupun besaran kewajiban tersebut. Yang jelas sebagai kontraktor pemerintah, sambungnya, ADRO menyatakan komitmennya untuk mematuhi wajib eksplorasi lanjutan dan DKC minerba.

Pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih menunggu detail aturan pelaksanaan terkait kewajiban eksplorasi lanjutan dan Dana Ketahanan Cadangan (DKC). Adapun, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggenjot investasi dan aktivitas eksplorasi yang realisasinya masih mini.

Untuk tahun 2020 ini, Bernardus menyampaikan bahwa pihaknya mengalokasikan dana sekitar US$ 6 juta untuk keperluan eksplorasi. “Vale telah mencadangkan budget untuk mendukung rencana eksplorasi. Anggaran biaya sekitar US$ 6 juta,” katanya.

Bernardus pun masih enggan memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Yang jelas dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak melihat pengaturan terkait eksplorasi itu sebagai beban bagi perusahaan.

“Kami perlu mempelajari lebih lanjut tentang DKC ini. Tapi Vale tidak melihat eksplorasi sebagai beban, karena memang sangat penting untuk menunjang keberlanjutan usaha,” sebutnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Apollonius Andwie menyambut positif aturan tersebut dan melihat kebijakan ini bisa mendorong terjaminnya ketersediaan sumber energi dan bahan baku industri untuk masa mendatang.

Dia menyebut, perusahaan batubara plat merah itu rutin melakukan kegiatan eksplorasi, baik untuk mendukung kegiatan operasional penambangan, maupun untuk eksplorasi pengembangan. Namun, untuk aturan eksplorasi lanjutan dan DKC yang diatur dalam UU minerba yang baru, PTBA masih menantikan detail aturan pelaksanaannya.

“PTBA mengalokasikan dana yang cukup untuk semua kegiatan eksplorasi operasional maupun pengembangan. Kami masih menunggu (detail aturan terkait DKC),” pungkas Andwie.

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan sejumlah strategi dan upaya baru pemerintah dalam menggenjot iklim investasi dan aktivitas eksplorasi tambang. Langkah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba yang baru, beserta aturan turunannya.

Salah satu dari strategi tersebut adalah mewajibkan perusahaan untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) minerba. “DKC digunakan oleh pemegang IUP/IUPK untuk melakukan eksplorasi lanjutan pada tahap kegiatan operasi produksi yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam RKAB,” sebut Yunus.

Sebagai informasi, DKC sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 sebagai UU Minerba yang baru. Pasal 112A menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Adapun, dana ketahanan cadangan minerba tersebut digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU No. 3 Tahun 2020, diatur sejumlah kewajiban perusahaan untuk mendorong aktivitas eksplorasi. Aturan tersebut tertuang dalam draft RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Merujuk pada draft RPP yang didapat Kontan.co.id, Pasal 49 mengatur bahwa dalam rangka konservasi minerba, pemegang IUP tahap operasi produksi wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang IUP juga wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan minerba, yang besarannya diusulkan dalam RKAB tahunan.

Namun, kewajiban eksplorasi lanjutan tersebut dikecualikan bagi pemegang IUP tahap operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP kegiatan Operasi Produksi.

Tak hanya IUP, para pemegang IUPK tahap operasi produksi juga diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Hal itu tertuang dalam Pasal 98, yang juga mengatur bahwa besaran dana ketahanan cadangan minerba diusulkan dalam RKAB tahunan.

Draft RPP tersebut memang belum mengatur secara rinci tentang kewajiban eksplorasi lanjutan dan juga kewajiban alokasi dana ketahanan cadangan minerba. Sebab, hal itu akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Sumber: KONTAN