BKPM Akan Evaluasi Insentif Smelter Nikel Yang Nakal, Andre Rosiade: Surveyor Harus Kompeten

NIKEL.CO.ID – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021).

Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.

Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia…. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.

Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Jangan sampai yang rugi adalah pengusaha nasional kita sehingga yang berkuasa ini surveyor kita, surveyor dari Indonesia,” tutur Andre.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil menyatakan banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.

“Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM,” ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.

“Nah, Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringanan pajaknya.

“Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih,” ujar Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More

APNI Proyeksikan Produksi Nikel Tahun 2021 Akan Naik, Ini Alasannya

NIKEL.CO.ID – Ekonomi yang berangsur pulih seiring dengan penanganan pandemi covid-19 ditaksir bakal meningkatkan produksi dan penjualan produk mineral Indonesia pada tahun 2021, termasuk untuk komoditas bijih nikel.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey optimistis pemulihan covid-19 seiring dengan vaksinasi bakal meningkatkan kinerja produksi dan penjualan nikel tahun ini.

Adapun pada tahun 2020 lalu, realisasi penjualan bijih nikel ke smelter dari perusahaan anggota APNI tercatat sebesar 40 juta metric ton, atau sekitar 40% dari total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun lalu.

Meidy mengungkapkan, aktivitas produksi pertambangan bijih nikel mulai normal, apalagi diiringi dengan kenaikan harga mineral nikel dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Tentu memacu para pengusaha pertambangan nikel untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memaksimalkan kapasitas kuota RKAB yang ada,” terang Meidy, Senin (15/2/2021).

Saat ini, Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel bulan Februari 2021 untuk kadar 1,8% dengan Moisture Content (MC) 30% ditetapkan dengan harga Free on Board (FoB) US$ 41,74 per metrik ton. Meidy memproyeksikan harga bijih nikel akan terus meningkat seiring dengan harga mineral nikel yang juga terus menanjak.

Mengenai target volume produksi dan penjualan bijih nikel tahun ini, Meidy belum membeberkan secara rinci. Yang pasti, capaian produksi dan penjualan akan menyesuaikan kapasitas input dari smelter.

Dihubungi terpisah, praktisi tambang dan smelter Arif S. Tiammar perkembangan ekonomi dan pasar saat ini memberi prospek positif bagi permintaan komoditas mineral dan logam. Terlebih, gairah produksi dan penjualan produk tambang juga bisa terangkat oleh momentum supercycle atas beberapa komoditas andalan Indonesia.

Pada siklus kali ini, harga beberapa komoditas ada dalam tren peningkatan seiring dengan naiknya kebutuhan beberapa industri yang sangat tergantung dengan pasokan mineral dan logam.

“Dengan demikian, prognosis awal atas produksi dan penjualan mineral dan logam Indonesia pada 2021 optimistis akan naik dan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ungkap Arif.

Terkait realisasi produksi tahun lalu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengungkapkan realisasi produksi bijih nikel pada tahun lalu tercatat sebanyak 48 juta ton.

Dia menegaskan, sesuai aturan, ekspor bijih nikel pada tahun lalu sudah ditutup, sehingga seluruh penjualan diserap oleh pasar domestik.

“Semua produksi bijih nikel sejak 2020 diharuskan dijual di dalam negeri, tidak boleh di ekspor. Untuk 2021 (produksi dan penjualan) diharapkan dapat meningkat,” tegas Sugeng.

Meidy bilang, pemulihan ekonomi dan tren harga nikel saat ini menjadi sentimen yang sangat baik bagi penambang. Namun, bukan berarti implementasi tata niaga nikel domestik berjalan tanpa catatan. Pasalnya dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan smelter, traders dan perusahaan pertambangan yang belum mematuhi tata niaga domestik berdasarkan HPM.

Meidy pun mengungkapkan sejumlah catatan untuk perbaikan tata niaga nikel. Pertama, terkait harga FoB dan harga Cost, Insurance and Freight (CIF). Meidy bilang, saat ini harga yang berlaku adalah harga CIF, bukan FoB. Hal ini mengakibatkan penambang harus menanggung biaya angkut atau memberi subsidi.

Kontrak CIF yang berlaku adalah HPM ditambah US$ 2 per metric ton (MT).

“Artinya biaya pengiriman tongkang yang dibayarkan oleh perusahaan smelter hanya US$ 2 per MT, sementara biaya tongkang dari seluruh tambang menuju smelter berkisar antara US$ 4-US$ 12 per MT,” terang Meidy.

Atas kondisi tersebut, APNI meminta agar pemerintah dapat menyeragamkan biaya pengiriman tongkang menjadi US$ 6 per MT. Dengan begitu perusahaan tambang dengan lokasi yang jauh tidak terlalu berat menanggung biaya subsidi.

Kedua, harga pinalty yang tidak sesuai dengan HPM. Meidy membeberkan, perusahaan smelter hanya menerima bijih nikel dengan kadar di atas 1,8%, dengan kontrak pinalty jika terjadi penurunan kadar.

APNI pun meminta pemerintah untuk dapat mengatur kontrak pinalty agar sesuai dengan HPM.

“Sehingga jika terjadi penurunan kadar Ni, harga pinalty adalah sesuai dengan HPM,” terang Meidy.

Ketiga, terkait surveyor wasit (umpire). Pasalnya perusahaan smelter masih ada yang tidak memberlakukan umpire apabila terjadi penurunan kadar. Padahal hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020.

Alhasil, pada saat terjadi kasus perbedaan selisih (deviasi) kadar, tidak ada pihak yang dapat memberikan keputusan.

“Hal ini menyebabkan penambang berada dalam posisi yang sangat lemah atau kalah dikarenakan tidak dapat memperoleh hasil verifikasi akhir,” sambung Meidy.

Keempat, lambatnya hasil analisis laboratorium. Saat ini terdapat lima surveyor untuk menganalisa bijih nikel. Namun, pihak perusahaan smelter lebih banyak menggunakan Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin.

Akibatnya, terjadi penumpukan analisa oleh pihak surveyor Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin yang terlalu lama mengeluarkan hasil Certificate of Analysis (CoA). Hal ini berdampak kepada proses bisnis yaitu keterlambatan pembayaran.

APNI pun meminta agar dilakukan pembagian uji kadar analisa merata kepada lima surveyor terdaftar.

“Sehingga terjadi keadilan untuk surveyor lain dan hasil analisa bisa lebih cepat didapat,” pungkas Meidy.

Sumber: KONTAN

Read More

Andre Rosiade Minta Surveyor Nikel Hanya yang Terdaftar di Kemendag

NIKEL.CO.ID – Komoditas nikel saat ini menjadi komoditas yang menarik perhatian seiring dengan meningkatnya minat pada mobil listrik. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar surveyor dari bijih nikel hanya dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Kemendag.

“Pak Mendag dan Pak Kepala BKMP yang saya hormati. Ini concern saya sejak lama. Kita berbicara soal mobil listrik, soal baterai, lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi dari Pak Bahlil, pak Erick Thohir, lalu beberapa saat kita saat yang lalu kita sudah ke Korea dan Jepang. Insyaallah kita bangun pabrik baterai dari konsorsium BUMN, saya rasa itu kita dukung karena itu bagus. Ini luar biasa,” kata Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhamamd Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (3/2). Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter.

“Untuk Pak Mendag, bagaimana pengusaha, Pak Bahlil (Kepala BKPM) tahu persis ini, pengusaha nikel lokal kita untuk menjual nikel ke Morowali, ke Smelter Tiongkok itu. Surveyor-surveyornya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah, seperti Sucofndo, Surveyor Indonesia,” terang Andre.

“Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek,” sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre menilai hal tersebut menjadi kerugian bagi pengusaha nasional Indonesia. Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta agar Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Sehingga yang rugi adalah pengusaha nasional kita. Ini penting lho pak. Yang berkuasa ini surveyor kita, pemerintah kita atau surveyor Tiongkok itu. Minta tolong ini direalisasikan. Pasti di rapat pekan depan saya akan tanya, Pak Mendag mau beresin ini atau tidak,” tutur Andre.

“Sekarang kasihan pengusaha Nikel kita. Temen-temen Pak Bahlil semua itu pengusaha nikel,” sambungnya.

Hal kedua, lanjut Andre, pemerintah juga harus menjaga marwah berkaitan dengan harga patokan mineral (HPM) yang sudah ditetapkan. Pria yang juga merupakan anggota dewan pembina partai Gerindra ini meminta agar HPM jangan asal sebatas angka patokan, tapi direalisasikan.

“Pemerintah sudah menetapkan harga patokan mineral, HPM. Tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang. Pemerintah kita nggak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri di ESDM, harapan kami tentu Pak Mendag bisa membuat tata niaganya, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Andre.

“Makanya saya sudah bilang ke Pak Erick (Menteri BUMN), Tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar, sehingga pengusaha nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak. Jangan sampai investor asing ini mengeruk sumber daya alam kita,” pungkas Andre.

Sumber: detik.com

Read More