DPRD Sultra Minta Pemerintah Tegas Tindak Surveyor Nakal

NIKEL.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Sultra Aksan Jaya Putra mengingatkan pemerintah agar menindak surveyor nakal, bahkan bila perlu dicabut surat izinnya. Sebab tindakan tersebut merugikan kontraktor lokal.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, setelah banyak menerima laporan komplain dari kontraktor lokal atas kelakuan surveyor yang ditunjuk manajemen smelter, dalam hal transaksi dan verifikasi mineral logam, terutama nikel di wilayah Sultra.

“Saya sudah beberapa kali mendapat laporan, tentang adanya perselisihan hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan pihak surveyor,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Ada surveyor yang nakal, memainkan kadar nikel. Akibat perbuatannya itu, terkesan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal Sultra.

Akhsan pun sepakat, agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut surat izinnya.

“Masalah ini sudah seringkali terjadi, jauh sebelum penetapan HPM oleh pemerintah. Banyak perusahaan jasa surveyor yang nakal memainkan kadar. Saya kira pemerintah harus ambil sikap tegas, cabut izin surveyor. Kelakuan mereka sangat merugikan pengusaha, terjadi perbedaan kadar di mana selisihnya sangat jauh,” ujarnya.

Politisi muda ini berharap kepada pemerintah, agar keran ekspor biji nikel kadar rendah diberikan jalan. Sebab tata niaga dan harga nikel domestik belum maksimal berjalan.

Penyebabnya smelter lokal belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Sumber: sultra.hallo.id

Read More

Usut Sengkarut Pengusaha Nikel Nasional dan Cina, Mendag Turunkan Dua Dirjen

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi memerintahkan dua dirjennya sekaligus untuk mengusut sengkarut tata niaga nikel antara pengusaha nikel nasional dan Tiongkok. Kedua dirjen itu adalah Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, serta Dirjen Perdagangan Luarnegeri, Indrasari Wisnu Wardana.

Selain mengusut sengkarut tata niaga nikel, keduanya juga diminta menyiapkan satuan tugas (Satgas) di tiap-tiap pabrik pemurnian (smelter) Tiongkok.

“Ya, kami diminta menelusuri dan menemukan win-win solution, termasuk membentuk Satgas, dan menyiapkan sanksi pencabutan ijin usaha surveyor hingga pidana jika terbukti melanggar,” ujar Dirjen PKTN, Veri Anggrijono, sewaktu dikonfirmasi oleh awak media pada malam Jumat, 27 Agustus 2021.

Veri menyebut sengkarut pengusaha nasional dan Tiongkok itu merugikan sumber daya alam Indonesia dan juga minimnya royalti Pemerintah serta pengusaha nasional. Kerugian itu terkait hasil uji kadar logam nikel yang jauh berbeda antara surveyor BUMN yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, dengan swasta diwakili Geo Service, Carsurin, dan Anindya. Juga harga patokan mineral (HPM).

“HPM digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor dimana tiga lainnya dari swasta sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Surveyor menentukan HPM, uji kadar logam nikel, besaran royalti, dan PPh,” urai Veri Anggrijono.

Melansir klikanggaran.com, sengkarut itu mengemuka saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemendag, Rabu (25/8/21) lalu.

Andre Rosiade, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan kegeramannya sewaktu menerima pengaduan pengusaha domestik mengaku dicurangi pengusaha smelter dan pembeli asal Tiongkok serta terpangkasnya royalti Pemerintah Indonesia.

“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel (lokal) ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.

“Saya minta Pak Menteri (Luthfi), kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” tambah Andre.

Pendzoliman pengusaha anak negeri itu, katanya, diawali kecurangan HPM dan hasil uji kadar logam nikel. Misalnya surveyor BUMN telah menentukan kadar nikel 1,8%, tetapi surveyor swasta bisa turun jauh di bawah batas toleransi 0,05% sampai menjadi 1,5% bahkan 1,3%, hingga bisa memengaruhi HPM.

“Kerugian tersebut manakala barang tambang itu tiba di pelabuhan Tiongkok tetapi dihargai rendah sesuai hasil uji kadar surveyor PTA, dan batal beli jika menolak harga rendah tersebut,” jelas Andre.

Karena itulah, sambung Dirjen Veri Anggrijono, mempertimbangkan usulan DPR RI, jika PTA dimenangkan maka nikel rijek itu dijual ke pasaran internasional dimana pemerintah menerima royalti layak dan pengusaha nasional untung.

“Yang jelas, Pak Menteri (Luthfi) sudah memerintahkan kami membentuk Satuan Tugas menangani permasalahan ini,” tutup Veri.

Sumber: emitennews.com

Read More

Permainan Kadar Nikel Terus Berlanjut, DPRD Sultra Minta Surveyor Disanksi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga nikel melalui Peraturan Menteri No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara. Dalam peraturan ini diatur bahwa Harga Patokan Mineral (HPM) logam menjadi acuan harga penjualan biji nikel bagi penambang nikel ke perusahaan smelter di dalam negeri.

Namun sayangnya, dalam penerapannya hingga saat ini masih ada pengusaha smelter melanggar aturan HPM. Perselisihan harga biji nikel ini akhirnya menjadi sengketa antara penambang dan perusahaan smelter.

Lebih rendahnya harga jual biji nikel dibandingkan HPM tersebut karena juga terkait dengan kadar logam dalam biji nikel yang diterima pihak smelter.

Hal itu dialami beberapa kali oleh Salah satu produsen biji nikel di sultra,  yakni Direktur PT Dewa Napan Mineral (DNM) Safril Laiso.  Kata dia,  Smelter di Sultra hanya membeli nikel dengan kadar tinggi di atas 1,7%. Namun, saat diterima di smelter, setelah dicek kembali oleh surveyor dari pihak smelter, kadar yang diterima disebutkan lebih rendah dibandingkan kadar yang diinginkan, Sedangkan untuk kadar dibawah 1.7% tidak ada harganya, dianggap sampah.

“Saya ada bukti, Saya ini korban dari permainan Surveyor. Padahal sebelum kami muat  barang kami sudah menggunakan beberapa surveyor. Kenapa setelah di pabrik sangat berbeda dari nilai kadar sebelumnya di pelabuhan muat,” ucapnya.

Kata dia seharusnya  pabrik itu jangan mematok satu surveyor, mestinya semua surveyor resmi itu bisa dipakai  sehingga tidak terindikasi adanya kongkalikong antara surveyor dengan pabrik smelter

“Saya berharap kami sebagai pengusaha lokal tidak dirugikan karena beberapa kali barang kami ditolak dan tidak dibayar dan kami rugi total,” ketus Safril.

Di konfirmasi terpisah,  Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Aksan Jaya Putra mengatakan,  telah menerima banyak laporan komplain dari pihak kontraktor lokal  terhadap pihak surveyor yang ditunjuk oleh pabrik smelter terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Kami sudah beberapa kali mendapat laporan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” terang Aksan.

Pria yang biasa disapa AJP mengatakan, ada Surveyor yang nakal memainkan kadar seakan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal. Dirinya-pun sepakat agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut izinnya.

“Memang hal ini sudah seringkali terjadi jauh sebelum penetapan HPM  oleh pemerintah.  Banyak Surveyor yang nakal memainkan kadar, oleh karena itu pemerintah harus ambil sikap tegas termasuk dengan pencabutan izin terhadap surveyor yang ada ini dan  sangat merugikan pengusaha kita, karena terjadi perbedaan kadar di mana selisih sangat- sangat jauh,” tegas AJP

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu meminta agar keran ekspor biji nikel kadar rendah dibuka. Karena tata niaga dan harga nikel domestik masih belum maksimal berjalan. Pasalnya, smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Karena harganya jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan dalam negeri kata dia, semestinya kementerian bisa bergerak cepat sehingga pengusaha-pengusaha lokal tidak ada yang dirugikan. Apalagi  saat ini harga nikel lagi bagus-bagusnya sehingga memacu pengusaha kita untuk memproduksi ini,

“Oleh karena itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera ditindak lanjuti sehingga kita tidak merasa dirugikan. Saya harapkan surveyor ini jangan menjadi agen daripada smelter China atau Tiongkok yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara,” tandasnya.

Adapun beberapa smelter yang ada di Sultra yakni, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sumber: rakyatsultra.com

Read More

Tiga Hal Soal Smelter China di RI Dituding Zalim

NIKEL.CO.ID – Smelter pengolahan nikel milik China di Indonesia dicap telah berbuat zalim terhadap pengusaha nikel nasional. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Apa penyebabnya?

1. Hasil Survei Kadar Nikel Janggal

Andre melihat adanya kejanggalan. Sebab ketika ore nikel yang ditambang pengusaha nasional berdasarkan hasil survei memiliki kadar 1,87%, setelah dicek oleh pihak surveyor dari pihak semelter kadarnya turun. Tentu saja semakin rendah kadarnya semakin murah pula harganya.

“Permasalahannya ini yang perlu kita garisbawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ore-nya 1,8% eh tiba-tiba di smelter itu jadi 1,5% dan semua pengusaha berteriak,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (30/8/2021).

Andre sampai bertanya kepada pihak surveyor apakah mungkin nikel dengan kadar 1,87% ketika disurvei ulang bisa turun menjadi 1,5%. Jawaban yang dia terima bahwa mineral jika kadarnya turun dari 1,87% paling jauh menjadi 1,86% sampai 1,85%, tidak mungkin jadi 1,6% atau bahkan 1,5%.

2. Sarankan Keran Ekspor Dibuka

Dia berharap Bahlil sebagai Menteri Investasi memikirkan isu tersebut dan membahasnya dalam rapat terbatas (ratas). Dia mengingatkan jangan sampai smelter-smelter China ini semena-mena terhadap sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Andre menyarankan agar Kementerian Investasi mempertimbangkan keran ekspor ore nikel yang saat ini ditutup untuk dibuka kembali.

“Nah, saya ingin memberikan solusi kepada Pak Bahlil, ini kan bentuk kezaliman. Nah, saya usulkan ke Pak Bahlil kita win-win saja, kalau (nikel yang dijual pengusaha) dianggap sampah sama smelter Tiongkok itu yang sampah itu kita ekspor saja,” jelas Andre.

3. Pemerintah Bakal Tindaklanjuti

Bahlil setuju dengan Andre bahwa kepentingan dalam negeri harus diutamakan. Pihaknya juga berupaya agar nikel yang ditambang oleh pengusaha nasional bisa dihargai secara pantas oleh pemilik semelter.

“Itu sudah ada satgas khusus untuk pengawalan terhadap harga HPM (Harga Patokan Mineral). Nanti coba saya akan bicarakan, Pak Andre, dengan teman-teman satgas untuk meng-clear-kan ini. Tapi yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas,” tegas Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More