Berharap Penerimaan Negara Meningkat dari Sumber Daya Alam

Oleh: Hellington *)

NIKEL.CO.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. APBN yang responsif dan fleksibel dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun dinamika kasus Covid-19 masih menjadi risiko ketidakpastian bagi perekonomian dan pelaksanaan APBN 2021.

Realisasi pendapatan negara Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target APBN. Angka ini naik 9,1% year on year (yoy). Penerimaan perpajakan Rp 680,0 triliun atau 47,1% target APBN, naik 8,8% yoy. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan Pajak Rp 557,8 triliun, naik 4,9% yoy, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 122,2 triliun, naik 31,1% yoy.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 206,9 triliun dari 69,4% target APBN, naik 11,4% yoy. Pertumbuhan realisasi PNBP berasal dari peningkatan realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU).

Pendapatan negara semester II – 2021 diprediksi turun akibat merebaknya virus corona varian delta yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan ketat guna menekan penyebaran virus ini. Berdasarkan outlook pendapatan di APBN 2021 sebesar Rp 1.760,7 triliun atau 101,0% target. Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan 119,9%, kepabeanan dan cukai 104,3%, sedangkan penerimaan pajak diperkirakan 95,7%.

Outlook pencapaian PNBP yang jauh diatas target patut mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh agar dapat direalisasikan sehingga mampu mendukung penerimaan 2021. Dalam i-account APBN, PNBP dikelompokkan ke dalam PNBP Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (Migas), Nonmigas, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), dan PNBP lainnya serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

Realisasi PNBP semester II-2021 diperkirakan di bawah pencapaian semester I-2021. Hal ini dipengaruhi pendapatan BLU dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan perubahan batas pengenaan tarif progresif pungutan sehingga proyeksi penerimaan tidak setinggi semester I-2021. Secara total proyeksi PNBP 2021 sebesar Rp 357,7 triliun sekitar 119,9% target APBN atau naik 4% yoy.

PNBP SDA merupakan kontributor utama PNBP sangat rentan fluktuasi harga komoditas. Secara umum PNBP SDA dipengaruhi oleh volume penjualan/lifting, harga jual dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Pada 2021 harga komoditas energi mulai membara seiring pemulihan ekonomi global. Harga minyak mentah bulan Juni 2021 jenis Brent US$ 73,04 per barel dan jenis WTI US$ 71,35 per barel, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 70,23 per barel. Rata-rata ICP semester I-2021 sebesar US$ 62,5 per barel.

Peningkatan permintaan minyak mentah di Amerika Serikat, China, dan Eropa menjadi faktor pendorong penguatan harga minyak dunia. Dari sisi suplai, dampak penurunan stok minyak mentah AS dan gasoline yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan harga minyak.

Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Juni 2021 US$ 100,3 per ton. Secara rata-rata HBA semester I-2021 US$ 87,5 per ton.

Tren kenaikan harga diharapkan akan berlanjut, dan menjadi berkah peningkatan PNBP SDA. Proyeksi ICP 2021 sekitarUS$ 55- US$ 65 per barel. Sedangkan proyeksi HBA di atas US$75 per ton. Disisi lain harga mineral emas, timah dan nikel menunjukkan peningkatan.

Optimalisasi PNBP

Untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas pemerintah menambah kuota produksi batubara, sedangkan lifting migas meskipun diprediksi di bawah target APBN, diharapkan gap realisasi dapat diperkecil. Kombinasi faktor-faktor tersebut akan memberikan kontribusi positif PNBP SDA.

Realisasi PNBP SDA Migas semester I-2021 sebesar Rp 39,9 triliun atau 53,2% target APBN. Penerimaan ini berasal dari minyak bumi Rp 33,3 triliun dan pendapatan Gas Bumi Rp 6,6 triliun.

Outlook PNBP SDA Migas diperkirakan Rp 94,9 triliun atau 126,6% target APBN 2021. Pencapaian ini akan sangat bergantung pada ICP, lifting dan pengendalian cost recovery. Selain itu kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT), dimana harga gas bumi di plant gateBditetapkan maksimal US$ 6 per juta kaki kubik (MMBTU) dan penambahan alokasi HGBT akan mengurangi penerimaan gas bumi 2021, dibawah realisasi TA 2020.

PNBP SDA Nonmigas meliputi penerimaan pertambangan mineral dan batubara dan PNBP Nonmigas lainnya seperti kehutanan, kelautan dan perikanan juga panas bumi. Realisasi PNBP SDA Nonmigas semester I- 2021 sebesar Rp 19,8 triliun atau 68,1% target APBN. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan pertambangan minerba Rp 16,5 triliun, dan PNBP nonmigas lainnya Rp 3,3 triliun. Adapun outlook PNBP SDA Nonmigas sebesar Rp 35,9 triliun atau 123,7% dari target APBN.

Selain PNBP SDA ada pendapatan minyak mentah domestic market obligation dan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) batubara. Realisasi pendapatan semester I-2021 Rp 11,05 triliun dan perkiraan outlook Rp 24,6 triliun atau 140,8% target APBN.

Outlook PNBP 2021 berkaitan SDA Rp 155,6 triliun atau 43,5% dari total outlook PNBP. Untuk itu perlu upaya optimalisasi dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pertama, memastikan kelancaran dan kontinuitas kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, termasuk langkah mitigasi dampak pandemi yang membatasi mobilitas kegiatan produksi termasuk pekerja tambang.

Kedua, memastikan pencapaian lifting migas, SKK Migas mengawasi komitmen Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melaksanakan Work Plan and Budget TA 2021, termasuk mengantisipasi kejadian yang menghambat proses produksi/lifting serta mengendalikan cost recovery secara efektif dan efisien.

Ketiga, mitigasi risiko kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi seperti kondisi cuaca, gangguan sarana dan prasarana penambangan, perselisihan buruh dan kecelakaan kerja serta bencana alam.

Keempat, pengawasan pemenuhan kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang minerba dan pemenuhan kewajiban Abandonment & Site Restoration hulu migas. Sehingga pendapatan negara yang dinikmati masa sekarang tidak meninggalkan beban bagi negara pasca berakhirnya kegiatan ekspoitasi SDA.

Selain upaya peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP melalui pengawasan dan penegakan hukum, intensifikasi melalui penyesuaian tarif PNBP SDA, akan menjadi faktor pendukung pencapaian target PNBP 2021.

Last but not least, dukungan dalam penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha, menjaga iklim usaha yang kondusif termasuk pemberian relaksasi dan stimulus fiskal diharapkan mampu memacu semangat pelaku usaha SDA untuk mendukung pencapaian target PNBP 2021.

*) Hellington adalah Analis Anggaran Madya, Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Sumber: KONTAN

Read More

Ini Raja-Raja Komoditas Tambang Andalan RI, Siapa Saja?

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, termasuk untuk komoditas tambang mineral seperti nikel dan emas, serta batu bara. ‘Harta karun’ komoditas tambang yang tersimpan pun berjumlah hingga miliaran ton.

Menyadari banyaknya ‘harta karun’ yang tersimpan di Tanah Air, maka pemerintah pun memutuskan untuk mewajibkan hilirisasi komoditas tambang, sehingga tidak dijual dalam bentuk ‘barang mentah’ hasil tambang, namun memiliki nilai tambah lebih besar.

Hal ini dimulai dengan mengolah komoditas mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), lalu membangun pabrik komponen baterai, hingga rencana menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia.

Begitu juga di sektor batu bara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mewajibkan para produsen batu bara untuk terjun ke industri hilir batu bara seperti gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), methanol, peningkatan kadar batu bara (coal upgrading), hingga pencairan batu bara.

Dengan demikian, Indonesia tak lagi bergantung dari penjualan ‘barang mentah’, namun hasil pengolahan dan hilirisasi dengan nilai jual lebih tinggi.

Terlebih, saat ini sejumlah komoditas tambang mengalami super siklus di mana harga-harga melonjak tajam dan diperkirakan bertahan cukup lama. Lantas, siapa saja yang akan diuntungkan dari kondisi ini?

Berikut CNBC Indonesia rangkum siapa saja produsen komoditas tambang terbesar RI, mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):

1. Emas

Untuk komoditas emas, sumber dayanya tercatat miliaran ton. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), status per Juli 2020, sumber daya emas RI mencapai 15,05 miliar ton dan cadangan emas mencapai 3,56 miliar ton.

Meski potensinya besar, namun produksinya belum terlalu tinggi.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (08/07/2021), tren produksi emas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.

Tahun 2018 produksi emas mencapai 135,29 ton, namun turun pada 2019 menjadi hanya 109,02 ton. Lalu saat pandemi pada tahun 2020 lalu, produksi turun drastis menjadi hanya 28,88 ton. Kemudian, pada 2021 ini ditargetkan produksi hanya sekitar 31,67 ton.

Realisasi produksi emas berdasarkan data terakhir per hari ini, Kamis (08/07/2021), produksi emas nasional baru mencapai 10,57 ton atau 33,38% dari target 31,67 ton.

Secara rinci produksi emas dari bulan ke bulan yakni, Januari sebesar 2,17 ton, naik di bulan Februari 2,38 ton, turun di bulan Maret menjadi 1,94 ton, kembali turun di April menjadi 1,88 ton, turun lagi Mei 1,67 ton dan Juni data terakhir 0,54 ton.

Berikut daftar lima perusahaan dengan produksi emas terbesar di Indonesia saat ini, seperti dikutip dari data Kementerian ESDM:

1. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (J Resources) merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia. Beroperasi, menambang, mengeksplorasi, dan berinvestasi di sektor pertambangan emas.

Produksi emas di lahan seluas 38.150 hektar berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

2. PT Agincourt Resources

PT Agincourt Resources merupakan sebuah perusahaan tambang berbasis di Indonesia bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral batangan emas dan perak.

Produksi emas di lahan seluas 130.252 hektar berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

3. PT Bumi Suksesindo

PT Bumi Suksesindo merupakan perusahaan PMDN dengan kegiatan utama produksi emas dan tembaga. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berada di lahan seluas 4.998 hektar.

4. PT Meares Soputan

PT Meares Soputan beroperasi di tambang seluas 8.969 hektar berlokasi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.

5. PT Indo Muro Kencana

PT Indo Muro Kencana melakukan penambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, di lahan seluas 47.940 hektar.

Perlu diketahui, untuk PT Freeport Indonesia, meskipun juga memproduksi emas, namun data Kementerian ESDM memasukkan Freeport sebagai produsen tembaga. Untuk produsen tembaga, PT Freeport Indonesia tak dipungkiri menjadi produsen tembaga terbesar RI.

2. Nikel

Untuk komoditas nikel, cadangannya sampai miliaran ton. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Besarnya cadangan menjadi alasan Indonesia bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pada 2020 sumber daya bijih nikel RI mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Pemerintah pun menyadari pentingnya ‘harta karun’ nikel ini dengan menghentikan ekspor bijih nikel, dan mendorong investasi hilirisasi nikel. Bahkan, sejumlah proyek pabrik (smelter) bahan baku baterai dengan nilai investasi mencapai US$ 6,25 miliar atau sekitar Rp 91 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) pun tengah dikembangkan di Tanah Air.

Untuk menggarap proyek pabrik bahan baku baterai tersebut, setidaknya 32 juta ton bijih nikel per tahun dibutuhkan. Ini tentunya menjadi ajang penambang bijih nikel untuk berlomba-lomba meningkatkan produksi bijihnya.

Berdasarkan data dari MODI Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (07/07/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) per hari ini mencapai 389.245,40 ton atau 43,20% dari target produksi tahun ini 901.080,00 ton.

Secara rinci, produksi Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi 74.801,70 ton, kembali naik di bulan Maret menjadi 77.923,55 ton. Lalu untuk bulan April turun menjari 73.371,16 ton, Mei naik jadi 80.958,03 ton, dan Juni data terakhir 12.790,99 ton.

Kemudian, produksi feronikel sebesar 760.819,92 ton atau 36,11% dari target produksi tahun ini 2.107.071,00 ton. Secara rinci, produksi bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, kemudian naik di Februari menjadi 124.247,79 ton, dan kembali naik di Maret menjadi 141.260,31 ton. Selanjutnya di bulan April turun menjadi sebesar 135.595,81 ton, bulan Mei kembali turun menjadi 128.967,75 ton, dan bulan Juni data terakhir 91.187,25 ton.

Sementara itu, produksi nickel matte sampai saat ini mencapai 38.008,86 ton atau 48,73% dari target 78.000 ton. Secara rinci, produksi pada bulan Januari 6.088,82 ton, kemudian turun di bulan Februari menjadi 5.304,95 ton. Pada bulan Maret naik menjadi 7.703,24 ton, turun di bulan April menjadi 6.826,61 ton, Mei naik lagi jadi 7.657,30 ton, dan Juni data terakhir mencapai 4.427,95 ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut daftar lima perusahaan dengan produksi bijih nikel terbesar di Indonesia saat ini:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

PT Vale Indonesia Tbk memiliki sejumlah wilayah tambang nikel di Indonesia, antara lain:

– Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dengan status operasi produksi.

– Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dengan status operasi produksi.

2. PT Bintang Delapan Mineral

Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia, Kecamatan Bungku Tengah dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan status operasi produksi dan luas wilayah 21.695 Ha.

3. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Memiliki sejumlah wilayah tambang, antara lain:

– Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

4. PT Makmur Lestari Primatama

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah tambang 407 Ha.

5. PT Citra Silika Mallawa

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 475 Ha.

3. Batubara

Kementerian ESDM menyampaikan sampai dengan semester I 2021 PT Kaltim Prima Coal (KPC) memimpin sebagai perusahaan yang memproduksi batu bara terbesar di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko. Setelah KPC, PT Adaro Indonesia menyusul di posisi kedua.

“10 besar sampai dengan semester I 2021,” ungkapnya singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021).

Namun sayangnya dia tidak menyampaikan secara rinci berapa besar kontribusi kesepuluh produsen tersebut terhadap total produksi batu bara nasional.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021), total produksi batu bara sampai dengan Juni 2021 sebesar 287,84 juta ton atau 46,05% dari target tahun ini 625 juta ton.

Secara rinci, produksi batu bara pada Januari sebesar 47,81 juta ton, kemudian turun pada Februari menjadi 45,91 juta ton dan kembali naik pada Maret menjadi 49,77 juta ton.

Produksi tidak ada kenaikan pada April dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebesar 49,77 juta ton, lalu turun tipis di bulan Mei menjadi 48,52 juta ton, dan kembali turun di bulan Juni menjadi 46,06 juta ton.

Berikut daftar 10 produsen batu bara terbesar RI:

1. PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
2. PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
3. PT Kideco Jaya Agung, anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY)
4. PT Borneo Indobara, anak usaha Golden Energy and Resources Ltd yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
5. PT Berau Coal, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
6. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)
7. PT Bara Tambang
8. PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
9. PT Multi Harapan Utama
10.PT Indexim Coalindo.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Tanpa Nikel, Transisi ke Energi Terbarukan Bakal Delay

NIKEL.CO.ID – Dunia tengah bertransisi dari pemakaian energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Untuk melakukan transisi, maka dibutuhkan komoditas mineral berupa nikel. Jika tidak, maka transisi energi bisa saja tertunda.

Hal tersebut disampaikan oleh Steven Brown, praktisi industri nikel dalam diskusi terkait hilirisasi nikel secara daring, Selasa (29/06/2021).

Dia mengatakan, banyak opsi di sektor EBT yang bisa dimanfaatkan, mulai dari energi surya, angin, dan lainnya. Namun, sifat dari energi ini adalah intermittent atau tidak selalu ada, sehingga ini menjadi masalah yang dihadapi di sektor energi baru terbarukan. Oleh karena itu, salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan pemanfaatan baterai.

“Renewable ini intermittent, matahari ada malam, wind tidak selalu ada, jadi renewable ada sedikit masalah. Solusinya adalah baterai, baterai ini sangat penting dalam transisi dunia ke EBT,” jelasnya.

Bahkan dia menyebut, tanpa adanya baterai, maka transisi energi tidak akan terjadi. Teknologi baterai menurutnya berkembang dengan cepat, baik menggunakan nikel atau bukan.

Meski nikel bisa digantikan dengan komoditas mineral lain, namun menurutnya komoditas yang bisa membuat baterai optimum adalah nikel.

“Yang jelas nikel ini optimum. Baterai yang optimum punya nikel karena dia high energy, namun downside high cost,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan kelebihan yang dimiliki nikel, maka transisi energi akan bergantung pada nikel. Tanpa adanya nikel, menurutnya transisi energi bisa saja tertunda.

“Jadi bisa lihat transisi energi tergantung pada nikel, tanpa ada nikel, kita mungkin akan ada transisi ke EBT, tapi akan delay,” ungkapnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Fakta-Fakta Rencana Pembatasan Pembangunan Smelter Nikel RI

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan smelter nikel kelas dua yakni smelter feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi.

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), alasan dari pembatasan ini salah satunya karena nilai tambah.

Nilai Tambah

Estimasi harga ekspor untuk FeNi diperkirakan akan berada di kisaran US$ 15.500 per ton pada 2025 mendatang, lalu nikel matte kisaran US$ 14.000 per ton, cukup jauh jika dibandingkan dengan nikel sulfat yang harganya diperkirakan bisa mencapai US$ 20.500 per ton.

Dengan asumsi penjualan feronikel pada 2025 mencapai 100 ribu ton dan estimasi harga di atas, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 1,55 miliar dan penerimaan negara sekitar US$ 135,63 juta.

Sementara untuk nikel sulfat, dengan perkiraan penjualan sebanyak 100 ribu ton, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 2,05 miliar dan penerimaan negara sebesar US$ 153,75 juta.

Dengan demikian, ada perkiraan tambahan penerimaan negara sebesar US$ 18,12 juta atau sekitar Rp 263 miliar (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) bila menjual nikel sulfat.

Sehingga, pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter dan ekspor feronikel dan NPI. Di sisi lain, akan mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel.

Bahan Baku Pabrik Sel Baterai

Sebagai informasi, nikel sulfat bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Indonesia pun berencana membangun dan mengembangkan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Nikel sulfat bisa menggunakan bijih nikel kadar rendah, tidak seperti feronikel dan NPI yang menggunakan bijih nikel kadar tinggi (saprolit).

Menjaga Ketahanan Cadangan Bijih Nikel

Tidak hanya soal nilai tambah, alasan lain pemerintah membatasi pembangunan smelter kelas dua untuk FeNi dan NPI juga disebutkan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah.

Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan cadangan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Anggota DPR Mendukung

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto angkat bicara mengenai usulan pembatasan smelter feronikel dan NPI ini. Dia mengaku sepakat dengan usulan ini agar Indonesia semakin bergerak ke industri yang semakin hilir, terlebih bila pembangunan smelter nikel sulfat hingga baterai terus didorong.

“Saya setuju program ini, kita benar-benar bergerak semakin ke hilir,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021).

Demi terus mendorong hilirisasi nikel ini, menurutnya peran aktif dari Kementerian Perindustrian harus terus didorong.

“Untuk itu, peran aktif kementerian perindustrian harus didorong. Kita bersyukur karena hari ini diputuskan dalam paripurna DPR, bahwa Kementerian Perindustrian menjadi mitra komisi VII,” ujarnya.

Sumber: CNBC IndonesiaCNBC Indonesia

Read More