APNI Menilai Ada Ketidakadilan Soal Uji Kadar Lokal Nikel

APNI minta aturan penetapan harga patokan penjualan mineral logam-batubara dijalankan

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Penambang nikel mengklaim, mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI memprotes pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan ni, gak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Read More

APNI Keluhkan Ketidakadilan Uji Kadar Nikel

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pasalnya, para penambang nikel lokal mengklaim banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8 persen bisa menjadi 1,5 persen bahkan 1,3 persen. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5.000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy dikutip Kamis (23/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

Sumber: liputan6.com

Read More

Andre Rosiade Minta Bahlil Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter China

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI Fraksi Gerinda Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyelesaikan masalah ancaman smelter China terhadap para pengusaha nikel. Apalagi, pemerintah telah menutup ekspor nikel.

Andre menjelaskan, masalah ini muncul bermula karena para pengusaha nikel melaporkan adanya praktik permainan survei ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Kemendag.

“Dalam waktu berapa yang lalu, temen-temen asosiasi nikel Indonesia sudah melaporkan praktik permainan survei itu Pak Bahlil ke Kementerian Perdagangan. Satgas Kementerian Perdagangan sudah memanggil asosiasi pengusaha nikel maupun asosiasi surveyor,” katanya dalam rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021).

Laporan pengusaha nikel ini berbuntut panjang. Sebab, para pengusaha justru diancam oleh smelter China.

“Problem-nya adalah, mereka sudah memberikan laporan itu ke Kemendag, sekarang mereka mendapat ancaman balik bahwa mereka yang melapor itu di-blacklist oleh smelter-smelter Tiongkok itu,” katanya.

Kondisi itu membuat pengusaha nikel kelabakan. Sebab, kata dia, pintu ekspor nikel telah ditutup pemerintah. Maka itu, ia meminta Bahlil turun tangan.

“Pertanyaannya kalau mereka di-blacklist karena melapor, ke mana mereka bisa menjual sumber daya alam ini lagi, karena pemerintah sudah menutup pintu ekspor, tolong Pak Bahlil pikirkan. Karena temen-temen asosiasi pengusaha nikel itu kan temen-temen Pak Bahlil juga, ke mana mereka mengadu kalau bukan Pak Bahlil yang mencarikan solusi,” paparnya.

Sumber: detik.com

Read More

APNI Minta Tak Ada Diskriminasi Penetapan Harga Patokan Penjualan Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Mineral tambang nikel yang saat ini disebut-sebut menjadi masa depan Indonesia untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga.

Pengusaha tambang nikel menyatakan saat ini mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, pengusaha lokal mengalami ketidakadilan dalam pembagian uji kadar logam nikel.

Dia mengatakan, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing.

Ketidakadilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.

Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%.

Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa,” ujarnya.

“Kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi awak media, Rabu (22/9/2021).

Meidy membeberkan, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Namun setidaknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI secara terbuka menyatakan keberatan terhadap pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan nih.”

“Nggak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

DIa menyebutkan, perusahaan yang tidak kebagian jatah secara otomatis terbebani dengan harga nikel yang diberlakukan smelter saat ini adalah sistem CIF (Cost Insurance and Freight) yaitu biaya angkutan dan asuransi dibebankan kepada penjual.

Seharusnya sesuai regulasi pemerintah, pembeli atau smelter membeli dengan sistem FoB, yaitu menanggung seluruh biaya angkutan dan asuransi yaitu sekitar US$ 4 per ton.

Karenanya, dia meminta pemerintah bisa mengintervensi masalah ini. Karena, kebijakan ini akan mempengaruhi setiap pengusaha.

“Industri di hilir gak bisa berjalan kalau dihulunya saja dibuat seperti ini,” ujarnya.

Sumber: TribunNews.com

Read More

DPRD Sultra Minta Pemerintah Tegas Tindak Surveyor Nakal

NIKEL.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Sultra Aksan Jaya Putra mengingatkan pemerintah agar menindak surveyor nakal, bahkan bila perlu dicabut surat izinnya. Sebab tindakan tersebut merugikan kontraktor lokal.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, setelah banyak menerima laporan komplain dari kontraktor lokal atas kelakuan surveyor yang ditunjuk manajemen smelter, dalam hal transaksi dan verifikasi mineral logam, terutama nikel di wilayah Sultra.

“Saya sudah beberapa kali mendapat laporan, tentang adanya perselisihan hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan pihak surveyor,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Ada surveyor yang nakal, memainkan kadar nikel. Akibat perbuatannya itu, terkesan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal Sultra.

Akhsan pun sepakat, agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut surat izinnya.

“Masalah ini sudah seringkali terjadi, jauh sebelum penetapan HPM oleh pemerintah. Banyak perusahaan jasa surveyor yang nakal memainkan kadar. Saya kira pemerintah harus ambil sikap tegas, cabut izin surveyor. Kelakuan mereka sangat merugikan pengusaha, terjadi perbedaan kadar di mana selisihnya sangat jauh,” ujarnya.

Politisi muda ini berharap kepada pemerintah, agar keran ekspor biji nikel kadar rendah diberikan jalan. Sebab tata niaga dan harga nikel domestik belum maksimal berjalan.

Penyebabnya smelter lokal belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Sumber: sultra.hallo.id

Read More

Usut Sengkarut Pengusaha Nikel Nasional dan Cina, Mendag Turunkan Dua Dirjen

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi memerintahkan dua dirjennya sekaligus untuk mengusut sengkarut tata niaga nikel antara pengusaha nikel nasional dan Tiongkok. Kedua dirjen itu adalah Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, serta Dirjen Perdagangan Luarnegeri, Indrasari Wisnu Wardana.

Selain mengusut sengkarut tata niaga nikel, keduanya juga diminta menyiapkan satuan tugas (Satgas) di tiap-tiap pabrik pemurnian (smelter) Tiongkok.

“Ya, kami diminta menelusuri dan menemukan win-win solution, termasuk membentuk Satgas, dan menyiapkan sanksi pencabutan ijin usaha surveyor hingga pidana jika terbukti melanggar,” ujar Dirjen PKTN, Veri Anggrijono, sewaktu dikonfirmasi oleh awak media pada malam Jumat, 27 Agustus 2021.

Veri menyebut sengkarut pengusaha nasional dan Tiongkok itu merugikan sumber daya alam Indonesia dan juga minimnya royalti Pemerintah serta pengusaha nasional. Kerugian itu terkait hasil uji kadar logam nikel yang jauh berbeda antara surveyor BUMN yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, dengan swasta diwakili Geo Service, Carsurin, dan Anindya. Juga harga patokan mineral (HPM).

“HPM digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor dimana tiga lainnya dari swasta sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Surveyor menentukan HPM, uji kadar logam nikel, besaran royalti, dan PPh,” urai Veri Anggrijono.

Melansir klikanggaran.com, sengkarut itu mengemuka saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemendag, Rabu (25/8/21) lalu.

Andre Rosiade, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan kegeramannya sewaktu menerima pengaduan pengusaha domestik mengaku dicurangi pengusaha smelter dan pembeli asal Tiongkok serta terpangkasnya royalti Pemerintah Indonesia.

“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel (lokal) ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.

“Saya minta Pak Menteri (Luthfi), kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” tambah Andre.

Pendzoliman pengusaha anak negeri itu, katanya, diawali kecurangan HPM dan hasil uji kadar logam nikel. Misalnya surveyor BUMN telah menentukan kadar nikel 1,8%, tetapi surveyor swasta bisa turun jauh di bawah batas toleransi 0,05% sampai menjadi 1,5% bahkan 1,3%, hingga bisa memengaruhi HPM.

“Kerugian tersebut manakala barang tambang itu tiba di pelabuhan Tiongkok tetapi dihargai rendah sesuai hasil uji kadar surveyor PTA, dan batal beli jika menolak harga rendah tersebut,” jelas Andre.

Karena itulah, sambung Dirjen Veri Anggrijono, mempertimbangkan usulan DPR RI, jika PTA dimenangkan maka nikel rijek itu dijual ke pasaran internasional dimana pemerintah menerima royalti layak dan pengusaha nasional untung.

“Yang jelas, Pak Menteri (Luthfi) sudah memerintahkan kami membentuk Satuan Tugas menangani permasalahan ini,” tutup Veri.

Sumber: emitennews.com

Read More

Permainan Kadar Nikel Terus Berlanjut, DPRD Sultra Minta Surveyor Disanksi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga nikel melalui Peraturan Menteri No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara. Dalam peraturan ini diatur bahwa Harga Patokan Mineral (HPM) logam menjadi acuan harga penjualan biji nikel bagi penambang nikel ke perusahaan smelter di dalam negeri.

Namun sayangnya, dalam penerapannya hingga saat ini masih ada pengusaha smelter melanggar aturan HPM. Perselisihan harga biji nikel ini akhirnya menjadi sengketa antara penambang dan perusahaan smelter.

Lebih rendahnya harga jual biji nikel dibandingkan HPM tersebut karena juga terkait dengan kadar logam dalam biji nikel yang diterima pihak smelter.

Hal itu dialami beberapa kali oleh Salah satu produsen biji nikel di sultra,  yakni Direktur PT Dewa Napan Mineral (DNM) Safril Laiso.  Kata dia,  Smelter di Sultra hanya membeli nikel dengan kadar tinggi di atas 1,7%. Namun, saat diterima di smelter, setelah dicek kembali oleh surveyor dari pihak smelter, kadar yang diterima disebutkan lebih rendah dibandingkan kadar yang diinginkan, Sedangkan untuk kadar dibawah 1.7% tidak ada harganya, dianggap sampah.

“Saya ada bukti, Saya ini korban dari permainan Surveyor. Padahal sebelum kami muat  barang kami sudah menggunakan beberapa surveyor. Kenapa setelah di pabrik sangat berbeda dari nilai kadar sebelumnya di pelabuhan muat,” ucapnya.

Kata dia seharusnya  pabrik itu jangan mematok satu surveyor, mestinya semua surveyor resmi itu bisa dipakai  sehingga tidak terindikasi adanya kongkalikong antara surveyor dengan pabrik smelter

“Saya berharap kami sebagai pengusaha lokal tidak dirugikan karena beberapa kali barang kami ditolak dan tidak dibayar dan kami rugi total,” ketus Safril.

Di konfirmasi terpisah,  Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Aksan Jaya Putra mengatakan,  telah menerima banyak laporan komplain dari pihak kontraktor lokal  terhadap pihak surveyor yang ditunjuk oleh pabrik smelter terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Kami sudah beberapa kali mendapat laporan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” terang Aksan.

Pria yang biasa disapa AJP mengatakan, ada Surveyor yang nakal memainkan kadar seakan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal. Dirinya-pun sepakat agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut izinnya.

“Memang hal ini sudah seringkali terjadi jauh sebelum penetapan HPM  oleh pemerintah.  Banyak Surveyor yang nakal memainkan kadar, oleh karena itu pemerintah harus ambil sikap tegas termasuk dengan pencabutan izin terhadap surveyor yang ada ini dan  sangat merugikan pengusaha kita, karena terjadi perbedaan kadar di mana selisih sangat- sangat jauh,” tegas AJP

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu meminta agar keran ekspor biji nikel kadar rendah dibuka. Karena tata niaga dan harga nikel domestik masih belum maksimal berjalan. Pasalnya, smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Karena harganya jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan dalam negeri kata dia, semestinya kementerian bisa bergerak cepat sehingga pengusaha-pengusaha lokal tidak ada yang dirugikan. Apalagi  saat ini harga nikel lagi bagus-bagusnya sehingga memacu pengusaha kita untuk memproduksi ini,

“Oleh karena itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera ditindak lanjuti sehingga kita tidak merasa dirugikan. Saya harapkan surveyor ini jangan menjadi agen daripada smelter China atau Tiongkok yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara,” tandasnya.

Adapun beberapa smelter yang ada di Sultra yakni, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sumber: rakyatsultra.com

Read More

Di Depan Bahlil, Andre Tuding Smelter China Zalim!

NIKEL.CO.ID – Perdebatan sengit terjadi antara Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Investasi/BKPM di ruang rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Selain isu perizinan pabrik semen, persoalan nikel Indonesia turut menjadi topik perdebatan Andre dan Bahlil.

Menurut Andre, persoalan antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal China masih saja menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengusaha lokal. Pengusaha nikel lokal masih terus dizalimi dengan berbagai cara.

“Saya berikan solusi ke pak Bahlil kita win win aja kalau dianggap sampah sama smelter Tiongkok (China) itu. Yang sampah itu kita ekspor saja. Jadi pengusaha kita tidak rugi negara kita tidak rugi… jangan sampai smelter Tiongkok itu mengatur kita,” ujar Andre.

Bahlil lantas merespons permintaan Andre. Ia mengungkapkan kalau dirinya merupakan mantan pengusaha nikel.

“Waktu proses untuk bagaimana menghentikan ekspor nikel, empat hari saya masuk menjadi kepala BKPM dan kami mengusulkan untuk ekspor nikel (dihentikan) dan kemudian itu terjadi. Harapan kita adalah agar terjadinya hilirisasi tetapi saudara-saudara kita teman-teman kita yang melakukan nikel ini dibeli dengan harga yang pantas. Itulah kemudian munculah PM, ada satgas khusus pengawalan untuk harga HPM,” ujar Bahlil

“Yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas,” lanjutnya

Menanggapi penjelasan dari Bahlil, Andre mengatakan tidak pernah meragukan terhadap idealisme seorang Bahlil. Andre hanya ingin memberikan solusi serta masukan agar pengusaha lokal bisa memiliki posisi tawar tinggi terhadap smelter China agar sumber daya alam RI tidak dikuasai oleh China.

 

Read More

Tiga Hal Soal Smelter China di RI Dituding Zalim

NIKEL.CO.ID – Smelter pengolahan nikel milik China di Indonesia dicap telah berbuat zalim terhadap pengusaha nikel nasional. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Apa penyebabnya?

1. Hasil Survei Kadar Nikel Janggal

Andre melihat adanya kejanggalan. Sebab ketika ore nikel yang ditambang pengusaha nasional berdasarkan hasil survei memiliki kadar 1,87%, setelah dicek oleh pihak surveyor dari pihak semelter kadarnya turun. Tentu saja semakin rendah kadarnya semakin murah pula harganya.

“Permasalahannya ini yang perlu kita garisbawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ore-nya 1,8% eh tiba-tiba di smelter itu jadi 1,5% dan semua pengusaha berteriak,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (30/8/2021).

Andre sampai bertanya kepada pihak surveyor apakah mungkin nikel dengan kadar 1,87% ketika disurvei ulang bisa turun menjadi 1,5%. Jawaban yang dia terima bahwa mineral jika kadarnya turun dari 1,87% paling jauh menjadi 1,86% sampai 1,85%, tidak mungkin jadi 1,6% atau bahkan 1,5%.

2. Sarankan Keran Ekspor Dibuka

Dia berharap Bahlil sebagai Menteri Investasi memikirkan isu tersebut dan membahasnya dalam rapat terbatas (ratas). Dia mengingatkan jangan sampai smelter-smelter China ini semena-mena terhadap sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Andre menyarankan agar Kementerian Investasi mempertimbangkan keran ekspor ore nikel yang saat ini ditutup untuk dibuka kembali.

“Nah, saya ingin memberikan solusi kepada Pak Bahlil, ini kan bentuk kezaliman. Nah, saya usulkan ke Pak Bahlil kita win-win saja, kalau (nikel yang dijual pengusaha) dianggap sampah sama smelter Tiongkok itu yang sampah itu kita ekspor saja,” jelas Andre.

3. Pemerintah Bakal Tindaklanjuti

Bahlil setuju dengan Andre bahwa kepentingan dalam negeri harus diutamakan. Pihaknya juga berupaya agar nikel yang ditambang oleh pengusaha nasional bisa dihargai secara pantas oleh pemilik semelter.

“Itu sudah ada satgas khusus untuk pengawalan terhadap harga HPM (Harga Patokan Mineral). Nanti coba saya akan bicarakan, Pak Andre, dengan teman-teman satgas untuk meng-clear-kan ini. Tapi yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas,” tegas Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More

Atasi Sengkarut Tata Niaga Nikel, Mendag Luthfi Tugaskan Dua Dirjen Awasi Surveyor Nakal

NIKEL.CO.ID – Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, serta Dirjen Perdagangan Luarnegeri, Indrasari Wisnu Wardana mendapat perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk menelusuri sengkarut pengusaha nikel Nasional dan Tiongkok.

Selain itu, Dirjen Veri dan Dirjen Indrasari diminta menyiapkan satuan tugas (Satgas) di tiap-tiap pabrik pemurnian (smelter) Tiongkok.

“Ya, kami diminta menelusuri dan menemukan win-win solution, termasuk membentuk Satgas, dan menyiapkan sanksi pencabutan ijin usaha surveyor hingga pidana jika terbukti melanggar,” ujar Dirjen PKTN, Veri Anggrijono, sewaktu dikonfirmasi oleh awak media pada malam Jumat, 27 Agustus 2021.

Terkait silang sengkarut tersebut, Dirjen Veri memiliki alasan.

Sengkarut pengusaha Nasional dan Tiongkok itu, menurut Dirjen Veri, merugikan sumber daya alam Indonesia juga minimnya royalti Pemerintah serta pengusaha nasional. Kerugian itu terkait hasil uji kadar logam nikel yang jauh berbeda antara surveyor BUMN yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, dengan swasta diwakili Geo Service, Carsurin, dan Anindya. Juga harga patokan mineral (HPM).

“HPM digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor dimana tiga lainnya dari swasta sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Surveyor menentukan HPM, uji kadar logam nikel, besaran royalti, dan PPh,” urai Veri Anggrijono.

Geram Didzolimi

Sengkarut itu mengemuka saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemendag, Rabu (25/8/21).

Andre Rosiade, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan kegeramannya sewaktu menerima pengaduan pengusaha domestik mengaku dicurangi pengusaha smelter dan pembeli asal Tiongkok serta terpangkasnya royalti Pemerintah Indonesia.

“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel (lokal) ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.

“Saya minta Pak Menteri (Luthfi), kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” tandas Andre, yang juga Ketua Gerindra DPD Sumatera Barat itu.

Pendzoliman pengusaha anak negeri itu, katanya, diawali kecurangan HPM dan hasil uji kadar logam nikel.

Seperti surveyor BUMN telah menentukan kadar nikel 1,8% tetapi surveyor swasta bisa turun jauh di bawah batas toleransi 0,05% sampai menjadi 1,5% bahkan 1,3%, yang bisa memengaruhi HPM.

Kerugian tersebut, Andre menambahkan, manakala barang tambang itu tiba di pelabuhan Tiongkok tetapi dihargai rendah sesuai hasil uji kadar surveyor PTA & batal beli jika menolak harga rendah tersebut.

Karena itulah, sambung Dirjen Veri Anggrijono, usulan DPR RI bisa dipertimbangkan jika PTA dimenangkan maka nikel rijek itu dijual ke pasaran internasional dimana pemerintah menerima royalti layak dan pengusaha nasional untung.

“Yang jelas, Pak Menteri (Luthfi) sudah memerintahkan kami membentuk Satuan Tugas menangani permasalahan ini,” tutup Veri.

Sumber: klikanggaran.com

Read More