2.350 Izin Usaha Pertambangan Terancam Dicabut, Ini Penjelasan ESDM

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat hampir 2.350 izin usaha pertambangan di seluruh Indonesia tidak melakukan kegiatan sama sekali. Pemerintah pun mengancam melakukan pencabutan izin bila tidak kegiatan lebih lanjut.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengungkapkan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM sedang menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik IUP Penanaman Modal Dalam Negeri maupun IUP Penanaman Modal Asing, termasuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK).

“Dari 5.600-an IUP saat ini, Presiden [Joko Widodo] meminta untuk meninjau kembali 1.600 IUP PKP2B dan KK yang tidak berkegiatan karena ini merugikan negara,” ujar Irwandy dalam sebuah diskusi, Jumat, 25 Juni 2021.

Namun, setelah dilakukan evaluasi, kata Irwandy, ternyata IUP yang tidak berkegiatan mencapai hampir 2.350 IUP. Pemerintah pun tengah mengevaluasi terhadap temuan tersebut.

Irwandy mengatakan, pemerintah tidak akan segan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan bagi pemegang izin yang tidak bisa melakukan kegiatan dengan alasan yang bisa diterima.

“Ini akan dievaluasi satu per satu. Mereka yang tidak bisa lanjut, instruksi Presiden langsung, izin akan dicabut,” kata Staf Khusus Menteri ESDM tersebut.

Sumber: tempo.co

Read More

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Ifishdeco (IFSH) Targetkan Pendapatan Rp1,01 Triliun

Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan bahwa perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton, melonjak 155,83 persen.

NIKEL.CO.ID – Emiten pertambangan mineral, PT Ifishdeco Tbk., memasang target agresif pada 2021 setelah membukukan kinerja loyo pada 2020. Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan bahwa perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton.

Angka tersebut jauh lebih tinggi 155,83 persen dibandingkan dengan perolehan 2020 yang hanya sebesar 781.767 ton.

Adapun, perolehan penjualan 2020 itu anjlok 65 persen dari perolehan 2019 sebesar 2,26 juta ton.

Sejalan dengan target penjualan itu, maka pendapatan 2021 emiten berkode saham IFSH itu diproyeksi dapat mencapai Rp1,01 triliun. Lagi-lagi, pendapatan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pendapatan (unaudited) pada 2020 yang hanya sebesar Rp395,01 miliar.

Kinerja pendapatan (unaudited) 2020 itu, menyusut 63,5 persen dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp1,08 triliun.

IFSH mengaku siap untuk mengejar target itu dan telah mempertimbangkan beberapa hal dalam mengajukan target itu dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan 2021.

“Sekarang penjualan 3 bulan sudah mencapai 100.000 ton. Kami yakin dengan menjaga kualitas dan pengiriman, kami berharap sepanjang tahun nanti bisa capai 2 juta ton,” ujar Ishaq saat paparan publik insidentil, Kamis (25/3/2021).

Adapun, Ishaq menjelaskan bahwa penurunan kinerja perseroan pada 2020 seiring dengan banyaknya katalis negatif yang menekan kinerja pada tahun lalu.

Pandemi Covid-19 dan penghentian ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia pada tahun lalu menjadi salah dua faktor yang paling menekan kinerja perseroan.

Dia pun optimistis smelter domestik dapat menyerap penjualan bijih nikel dari perseroan lebih banyak pada tahun ini, sehingga dapat membantu perseroan memulihkan kinerja. Pasalnya, pada 2019 mayoritas penjualan perseroan masih pasar ekspor.

Untuk mengejar target tersebut, IFSH telah merevitalisasi sejumlah fasilitas dan infrastruktur, salah satunya fasilitas jetty pada awal tahun ini.

Jika sebelumnya jetty perseroan hanya dapat menampung kapal tongkang kecil, dengan revitalisasi itu kapasitas jetty menjadi lebih besar sehingga dapat menerima kapal tongkang yang juga jauh lebih besar. Dengan demikian, jumlah pengiriman juga berpotensi menjadi lebih besar.

Selain itu, IFSH juga berencana untuk melakukan akuisisi lahan tambang baru, sehingga dapat memperbesar cadangan nikel perseroan. Namun, perseroan belum menjelaskan secara detail atas rencana ekspansi tersebut.

“Untuk akuisisi lahan tambang, kami masih mencari dan tidak ada negosiasi yang final sampai saat ini. Jadi kami belum bisa mengungkapkan itu tapi nanti kalau jadi aksi korporasi pasti akan kami publikasikan,” papar Ishaq.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Emiten Nikel Ifishdeco (IFSH) Targetkan Pendapatan Tembus Rp1 Triliun

Read More

Kejati Sultra Akan Dalami Pemilik IUP yang Tak Miliki IPPKH

NIKEL.CO.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya, dari data yang diperoleh oleh Kejati Sultra, mayoritas pemilik IUP di Bumi Anoa ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Masih banyak pemilik IUP yang melanggar IPPKH,” kata Kepala Kejati Sultra, Suharjono Turin di Kendari, Rabu (10/3/2021).

Tak hanya itu, masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi ore nikel ini belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Akibatnya, dari ketidakpatutan para pengusaha tambang ini, negara ditaksir mengalami kerugian kurang lebih Rp151 miliar.

Suharjono Turin menyebutkan dari sekian banyak perusahaan tambang bermasalah, hanya dua perusahaan yang kooperatif untuk menunaikan kewajibannya.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dan PT Akar Mas Internasional (AMI), yang diserahkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Adapun kedua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini, masing-masing menyerahkan Rp1,5 miliar. Nominal keseluruhannya Rp3 miliar.

“Baru dua perusahaan yang punya itikad baik untuk menitipkan dananya. Dana itu masih di BRI. Rencananya akan diserahkan ke instansi pemerintah, di mana perusahaan itu beroperasi,” jelasnya.

Terakhir, Kajati Sultra yang baru dilantik belum lama ini, mengimbau para pemilik IUP segara menunaikan kewajibannya dengan membayar PPM tersebut.

“Jangan lagi ada kelalaian, ketika ada perusahaan tambang melanggar maka kami akan tindak dengan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sumber: detiksultra.com

Read More

Lima Daerah Berencana Bentuk Koalisi Provinsi Penghasil Tambang

NIKEL.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berencana membentuk koalisi provinsi penghasil tambang. Tujuannya, untuk memperjuangkan agar dana bagi hasil (DBH) pertambangan lebih besar diperoleh daerah ketimbang pusat.

“Selama ini setelah kita melihat, ternyata pertambangan ini justru pendapatannya lebih banyak lari ke pusat. Sedangkan masyarakat di seputaran lingkar tambang mendapat efek ekonominya sedikit,” kata Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Aminullah BK, Selasa (9/3), saat menggelar reses di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Penerimaan DBH tambang yang relative sedikit bagi daerah menurutnya, sangat tidak adil. Sebab kalau mengukur tingkat kerusakan yang dialami masyarakat di seputaran lingkar tambang, justru berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh daerah.

Sehingga pihaknya merasa perlu menyatukan kekuatan membentuk koalisi, untuk bersama-sama membicarakan persoalan DBH tambang yang dianggap timpang itu. Terutama dengan pemerintah daerah di provinsi lain yang juga merasakan hal serupa.

“Rencananya ada lima provinsi yang akan kami ajak koalisi. Mereka ini juga daerah penghasil tambang yakni, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara,” ujar dia.

Diketahui pembagian DBH tersebut diatur dalam Undang-Undang Perindustrian dan Pertambangan. Dari hasil kajian, pemerintah pusat lebih banyak mendapatkan hasil pertambangan dibanding daerah penghasil.

Bagi Aminullah, hadirnya industri pertambangan dalam suatu daerah boleh-boleh saja. Apalagi untuk menambah pendapatan daerah, tetapi jangan sampai kerusakan yang ditinggalkan lebih banyak dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sumber: kumparan.com

Read More

Kejati Sultra Temukan Indikasi Kerugian Negara di Sektor Tambang Sebesar Rp151 Milyar

NIKEL.CO.ID – Kejakaaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan adanya potensi kerugian negara dari sektor pertambangan di Sultra mencapai Rp151 milyar.

Kerugian itu bersumber dari tidak dibayarkannya dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh beberapa perusahaan tambang atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Sultra.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Kepala Kejati Sultra, Ahmad Yani usai menerima utusan dari PT Putra Mekongga Sejahtera (PKS) yang menitipkan dana program PPM sebesar Rp1,555 milyar kepada penyidik Kejati Sultra, Kamis (25/2/2021).

“Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya kelalaian dari para pemilik IUP dalam merealisasikan program PPM yang nilainya sudah ditentukan dalam dokumen RKAB tahun 2019 dan 2020. Salah satunya adalah PT PKS yang hari ini dengan iktikad baik dan kemauan sendiri datang ke kami untuk menitipkan dana PPM tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemda,” ungkap Ahmad Yani.

Selain PT PKS, lanjutnya, saat ini Kejati Sultra juga tengah menunggu penitipan dana PPM dari PT Akar Mas Internasional (AMI) senilai Rp3,4 milyar. Yani mengimbau para pemegang IUP untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemilik IUP agar secara sukarela dan penuh tanggung jawab kepada negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program PPM kepada penyelidik Kejati Sultra,” imbuhnya.

Yani menegaskan, jika dalam pelaporan itu ditemukan adanya pemalsuan data, maka pihaknya tidak segan akan menindak hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada potensi kerugian negara sebesar Rp151 milyar (dari penyelewengan dana PPM) dan terhadap fakta hukum tersebut, telah diterbitkan surat perintah baru untuk memulihkan potensi kerugian negara tersebut,” pungkas Yani.

Sumber: haluanrakyat.com

Read More

Ini Daerah yang Produksi Nikelnya Terbanyak di Indonesia

NIKEL.CO.ID –  Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang , khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019.

Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono mengatakan berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton.

Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Eko Budi Lelono di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

“Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Read More

Covid-19 Tak Hambat Tambang, Produksi Nikel dkk Lancar Jaya!

NIKEL.CO.ID – Pandemi Covid-19 tidak membuat produksi komoditas mineral terhambat, bahkan produksi sebagian komoditas telah mencapai di atas 100% dari target hingga November lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak.

Yunus menyebutkan, realisasi produksi katoda tembaga hingga November 2020 telah mencapai 91% dari target, emas 85%, perak 80%, timah 70%, feronikel 101%, nickel pig iron (NPI) 127%, dan nickel matte 108%.

Menurutnya, capaian produksi timah hanya 70% dikarenakan harganya yang tertekan, sehingga produksinya diturunkan. Kondisi ini menurutnya wajar terjadi.

“Mungkin sebagian orang dengan adanya pandemi ini menjadikan produksinya turun. Tapi dari data kami, masih ada yang capaiannya sudah di atas 100% dari target, itu fakta dari produksi,” ungkapnya dalam ‘Indonesia Mining Outlook 2021‘ melalui YouTube Tambang TV, Rabu (16/12/2020).

Sementara itu, menurutnya capaian ekspor rata-rata komoditas mineral juga menunjukkan hal positif, kecuali feronikel. Hal ini dikarenakan mestinya smelter milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur telah beroperasi, namun kini masih terkendala karena masalah belum tersedianya pasokan listrik, sehingga operasional harus ditunda.

“Capaian ekspor saya kira luar biasa katoda tembaga sudah capai 102%, emas 104%. Saya kira baik semua, kecuali feronikel,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penjualan domestik untuk katoda tembaga cukup rendah yakni sebesar 57,8% karena sebagian industri kabel tidak bisa menyerap semua produksi. Lalu, perak 95%, dan emas 101%.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

73 Perusahaan Dapat Teguran Soal Penerapan Harga Patokan Nikel

NIKEL.CO.ID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberi surat teguran terhadap 73 pelaku usaha tambang, smelter, dan trader nikel untuk mengikuti aturan harga patokan mineral.

Guna memberi profit margin yang seimbang bagi penambang dan pengusaha smelter nikel, pemerintah telah menetapkan formula penghitungan harga jual beli bijih nikel dengan harga patokan mineral (HPM).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Sumber: bisnis.com

Read More

Bukan Cuma Lubang Tambang, Limbah Smelter Juga Masih Bermasalah

NIKEL.CO.ID – esdmLubang bekas tambang menjadi permasalahan yang kerap dibahas masyarakat. Namun, di industri pertambangan masih ada masalah lain yang juga perlu diperhatikan, yakni limbah.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengakui masih banyak masalah terkait dengan isu lingkungan yang dihadapi saat ini, seperti limbah B3, slag nikel, slag tembaga yang sampai sekarang belum tuntas penanganannya.

“Mengenai hukum lingkungan, masih banyak problem di pertambangan. Masih ada masalah limbah B3, slag nikel, tembaga yang belum tuntas,” ungkapnya dalam acara ‘Indonesia Mining Outlook 2021‘ melalui YouTube Tambang TV, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, kemampuan dalam menyelesaikan masalah limbah menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan smelter. Dia menyebutkan isu penanganan limbah yang masih dibahas seperti bagaimana membuang limbah dari proses smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) dari bahan baku nikel ke bawah laut, kemudian limbah dari abu pembakaran batu bara, slag nikel, dan juga slag tembaga.

“Walau sudah koordinasi, ini jadi salah satu penentu keberhasilan, seperti bagaimana membuang limbah dari proses HPAL dari nikel ke bawah laut. Limbah B3 abu batu bara bagaimana, slag nikel, tembaga bagaimana ini, ini masih banyak hal menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, aspek lingkungan dan kaidah internasional untuk diperhatikan dalam pemanfaatan slag. Slag itu diuji sebelum dimanfaatkan untuk perusahaan dan pemerintah.

“Vale, IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang di Morowali, Pomala Antam. (Nanti dituangkan dalam) Peraturan Menteri LHK untuk tata cara uji karakteristik pengecualian slag nikel,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian (27/9/2019).

Rosa melanjutkan, pemerintah akan melakukan serangkaian uji untuk memastikan limbah yang dipakai nantinya tidak beracun, tidak mudah terbakar dan tidak korosif.

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberi akreditasi jika suatu limbah layak untuk digunakan.

“Dimasukkan dalam limbah B3. Tapi dimungkinkan untuk pengecualian. Nah pengecualian ini dia harus test. Satu, laporannya memang harus dijaga betul, terakreditasi dan diberikan standar oleh KLHK, metoda untuk menguji dan sebagainya itu harus sama. Dan dia harus terakreditasi,” jelasnya.

Limbah yang sudah terakreditasi nantinya dapat digunakan membangun jalan untuk internal perusahaan maupun membantu pemerintah membangun infrastruktur.

“Ada yang dipakai buat perusahaan itu sendiri, bisa oleh pemerintah. Kalau pemerintah bikin jalan tol, bangunan, itu bisa. Atau perusahaan itu sendiri, reklamasi tambang misalnya.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More