Ifishdeco (IFSH) Targetkan Pendapatan Rp1,01 Triliun

Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan bahwa perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton, melonjak 155,83 persen.

NIKEL.CO.ID – Emiten pertambangan mineral, PT Ifishdeco Tbk., memasang target agresif pada 2021 setelah membukukan kinerja loyo pada 2020. Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan bahwa perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton.

Angka tersebut jauh lebih tinggi 155,83 persen dibandingkan dengan perolehan 2020 yang hanya sebesar 781.767 ton.

Adapun, perolehan penjualan 2020 itu anjlok 65 persen dari perolehan 2019 sebesar 2,26 juta ton.

Sejalan dengan target penjualan itu, maka pendapatan 2021 emiten berkode saham IFSH itu diproyeksi dapat mencapai Rp1,01 triliun. Lagi-lagi, pendapatan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pendapatan (unaudited) pada 2020 yang hanya sebesar Rp395,01 miliar.

Kinerja pendapatan (unaudited) 2020 itu, menyusut 63,5 persen dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp1,08 triliun.

IFSH mengaku siap untuk mengejar target itu dan telah mempertimbangkan beberapa hal dalam mengajukan target itu dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan 2021.

“Sekarang penjualan 3 bulan sudah mencapai 100.000 ton. Kami yakin dengan menjaga kualitas dan pengiriman, kami berharap sepanjang tahun nanti bisa capai 2 juta ton,” ujar Ishaq saat paparan publik insidentil, Kamis (25/3/2021).

Adapun, Ishaq menjelaskan bahwa penurunan kinerja perseroan pada 2020 seiring dengan banyaknya katalis negatif yang menekan kinerja pada tahun lalu.

Pandemi Covid-19 dan penghentian ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia pada tahun lalu menjadi salah dua faktor yang paling menekan kinerja perseroan.

Dia pun optimistis smelter domestik dapat menyerap penjualan bijih nikel dari perseroan lebih banyak pada tahun ini, sehingga dapat membantu perseroan memulihkan kinerja. Pasalnya, pada 2019 mayoritas penjualan perseroan masih pasar ekspor.

Untuk mengejar target tersebut, IFSH telah merevitalisasi sejumlah fasilitas dan infrastruktur, salah satunya fasilitas jetty pada awal tahun ini.

Jika sebelumnya jetty perseroan hanya dapat menampung kapal tongkang kecil, dengan revitalisasi itu kapasitas jetty menjadi lebih besar sehingga dapat menerima kapal tongkang yang juga jauh lebih besar. Dengan demikian, jumlah pengiriman juga berpotensi menjadi lebih besar.

Selain itu, IFSH juga berencana untuk melakukan akuisisi lahan tambang baru, sehingga dapat memperbesar cadangan nikel perseroan. Namun, perseroan belum menjelaskan secara detail atas rencana ekspansi tersebut.

“Untuk akuisisi lahan tambang, kami masih mencari dan tidak ada negosiasi yang final sampai saat ini. Jadi kami belum bisa mengungkapkan itu tapi nanti kalau jadi aksi korporasi pasti akan kami publikasikan,” papar Ishaq.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Emiten Nikel Ifishdeco (IFSH) Targetkan Pendapatan Tembus Rp1 Triliun

Read More

Kejati Sultra Akan Dalami Pemilik IUP yang Tak Miliki IPPKH

NIKEL.CO.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya, dari data yang diperoleh oleh Kejati Sultra, mayoritas pemilik IUP di Bumi Anoa ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Masih banyak pemilik IUP yang melanggar IPPKH,” kata Kepala Kejati Sultra, Suharjono Turin di Kendari, Rabu (10/3/2021).

Tak hanya itu, masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi ore nikel ini belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Akibatnya, dari ketidakpatutan para pengusaha tambang ini, negara ditaksir mengalami kerugian kurang lebih Rp151 miliar.

Suharjono Turin menyebutkan dari sekian banyak perusahaan tambang bermasalah, hanya dua perusahaan yang kooperatif untuk menunaikan kewajibannya.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dan PT Akar Mas Internasional (AMI), yang diserahkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Adapun kedua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini, masing-masing menyerahkan Rp1,5 miliar. Nominal keseluruhannya Rp3 miliar.

“Baru dua perusahaan yang punya itikad baik untuk menitipkan dananya. Dana itu masih di BRI. Rencananya akan diserahkan ke instansi pemerintah, di mana perusahaan itu beroperasi,” jelasnya.

Terakhir, Kajati Sultra yang baru dilantik belum lama ini, mengimbau para pemilik IUP segara menunaikan kewajibannya dengan membayar PPM tersebut.

“Jangan lagi ada kelalaian, ketika ada perusahaan tambang melanggar maka kami akan tindak dengan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sumber: detiksultra.com

Read More

Lima Daerah Berencana Bentuk Koalisi Provinsi Penghasil Tambang

NIKEL.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berencana membentuk koalisi provinsi penghasil tambang. Tujuannya, untuk memperjuangkan agar dana bagi hasil (DBH) pertambangan lebih besar diperoleh daerah ketimbang pusat.

“Selama ini setelah kita melihat, ternyata pertambangan ini justru pendapatannya lebih banyak lari ke pusat. Sedangkan masyarakat di seputaran lingkar tambang mendapat efek ekonominya sedikit,” kata Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Aminullah BK, Selasa (9/3), saat menggelar reses di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Penerimaan DBH tambang yang relative sedikit bagi daerah menurutnya, sangat tidak adil. Sebab kalau mengukur tingkat kerusakan yang dialami masyarakat di seputaran lingkar tambang, justru berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh daerah.

Sehingga pihaknya merasa perlu menyatukan kekuatan membentuk koalisi, untuk bersama-sama membicarakan persoalan DBH tambang yang dianggap timpang itu. Terutama dengan pemerintah daerah di provinsi lain yang juga merasakan hal serupa.

“Rencananya ada lima provinsi yang akan kami ajak koalisi. Mereka ini juga daerah penghasil tambang yakni, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara,” ujar dia.

Diketahui pembagian DBH tersebut diatur dalam Undang-Undang Perindustrian dan Pertambangan. Dari hasil kajian, pemerintah pusat lebih banyak mendapatkan hasil pertambangan dibanding daerah penghasil.

Bagi Aminullah, hadirnya industri pertambangan dalam suatu daerah boleh-boleh saja. Apalagi untuk menambah pendapatan daerah, tetapi jangan sampai kerusakan yang ditinggalkan lebih banyak dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sumber: kumparan.com

Read More

Kejati Sultra Temukan Indikasi Kerugian Negara di Sektor Tambang Sebesar Rp151 Milyar

NIKEL.CO.ID – Kejakaaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan adanya potensi kerugian negara dari sektor pertambangan di Sultra mencapai Rp151 milyar.

Kerugian itu bersumber dari tidak dibayarkannya dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh beberapa perusahaan tambang atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Sultra.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Kepala Kejati Sultra, Ahmad Yani usai menerima utusan dari PT Putra Mekongga Sejahtera (PKS) yang menitipkan dana program PPM sebesar Rp1,555 milyar kepada penyidik Kejati Sultra, Kamis (25/2/2021).

“Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya kelalaian dari para pemilik IUP dalam merealisasikan program PPM yang nilainya sudah ditentukan dalam dokumen RKAB tahun 2019 dan 2020. Salah satunya adalah PT PKS yang hari ini dengan iktikad baik dan kemauan sendiri datang ke kami untuk menitipkan dana PPM tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemda,” ungkap Ahmad Yani.

Selain PT PKS, lanjutnya, saat ini Kejati Sultra juga tengah menunggu penitipan dana PPM dari PT Akar Mas Internasional (AMI) senilai Rp3,4 milyar. Yani mengimbau para pemegang IUP untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemilik IUP agar secara sukarela dan penuh tanggung jawab kepada negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program PPM kepada penyelidik Kejati Sultra,” imbuhnya.

Yani menegaskan, jika dalam pelaporan itu ditemukan adanya pemalsuan data, maka pihaknya tidak segan akan menindak hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada potensi kerugian negara sebesar Rp151 milyar (dari penyelewengan dana PPM) dan terhadap fakta hukum tersebut, telah diterbitkan surat perintah baru untuk memulihkan potensi kerugian negara tersebut,” pungkas Yani.

Sumber: haluanrakyat.com

Read More

Ini Daerah yang Produksi Nikelnya Terbanyak di Indonesia

NIKEL.CO.ID –  Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang , khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019.

Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono mengatakan berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton.

Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Eko Budi Lelono di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

“Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Read More

Covid-19 Tak Hambat Tambang, Produksi Nikel dkk Lancar Jaya!

NIKEL.CO.ID – Pandemi Covid-19 tidak membuat produksi komoditas mineral terhambat, bahkan produksi sebagian komoditas telah mencapai di atas 100% dari target hingga November lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak.

Yunus menyebutkan, realisasi produksi katoda tembaga hingga November 2020 telah mencapai 91% dari target, emas 85%, perak 80%, timah 70%, feronikel 101%, nickel pig iron (NPI) 127%, dan nickel matte 108%.

Menurutnya, capaian produksi timah hanya 70% dikarenakan harganya yang tertekan, sehingga produksinya diturunkan. Kondisi ini menurutnya wajar terjadi.

“Mungkin sebagian orang dengan adanya pandemi ini menjadikan produksinya turun. Tapi dari data kami, masih ada yang capaiannya sudah di atas 100% dari target, itu fakta dari produksi,” ungkapnya dalam ‘Indonesia Mining Outlook 2021‘ melalui YouTube Tambang TV, Rabu (16/12/2020).

Sementara itu, menurutnya capaian ekspor rata-rata komoditas mineral juga menunjukkan hal positif, kecuali feronikel. Hal ini dikarenakan mestinya smelter milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur telah beroperasi, namun kini masih terkendala karena masalah belum tersedianya pasokan listrik, sehingga operasional harus ditunda.

“Capaian ekspor saya kira luar biasa katoda tembaga sudah capai 102%, emas 104%. Saya kira baik semua, kecuali feronikel,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penjualan domestik untuk katoda tembaga cukup rendah yakni sebesar 57,8% karena sebagian industri kabel tidak bisa menyerap semua produksi. Lalu, perak 95%, dan emas 101%.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

73 Perusahaan Dapat Teguran Soal Penerapan Harga Patokan Nikel

NIKEL.CO.ID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberi surat teguran terhadap 73 pelaku usaha tambang, smelter, dan trader nikel untuk mengikuti aturan harga patokan mineral.

Guna memberi profit margin yang seimbang bagi penambang dan pengusaha smelter nikel, pemerintah telah menetapkan formula penghitungan harga jual beli bijih nikel dengan harga patokan mineral (HPM).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Sumber: bisnis.com

Read More

Bukan Cuma Lubang Tambang, Limbah Smelter Juga Masih Bermasalah

NIKEL.CO.ID – esdmLubang bekas tambang menjadi permasalahan yang kerap dibahas masyarakat. Namun, di industri pertambangan masih ada masalah lain yang juga perlu diperhatikan, yakni limbah.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengakui masih banyak masalah terkait dengan isu lingkungan yang dihadapi saat ini, seperti limbah B3, slag nikel, slag tembaga yang sampai sekarang belum tuntas penanganannya.

“Mengenai hukum lingkungan, masih banyak problem di pertambangan. Masih ada masalah limbah B3, slag nikel, tembaga yang belum tuntas,” ungkapnya dalam acara ‘Indonesia Mining Outlook 2021‘ melalui YouTube Tambang TV, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, kemampuan dalam menyelesaikan masalah limbah menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan smelter. Dia menyebutkan isu penanganan limbah yang masih dibahas seperti bagaimana membuang limbah dari proses smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) dari bahan baku nikel ke bawah laut, kemudian limbah dari abu pembakaran batu bara, slag nikel, dan juga slag tembaga.

“Walau sudah koordinasi, ini jadi salah satu penentu keberhasilan, seperti bagaimana membuang limbah dari proses HPAL dari nikel ke bawah laut. Limbah B3 abu batu bara bagaimana, slag nikel, tembaga bagaimana ini, ini masih banyak hal menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, aspek lingkungan dan kaidah internasional untuk diperhatikan dalam pemanfaatan slag. Slag itu diuji sebelum dimanfaatkan untuk perusahaan dan pemerintah.

“Vale, IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang di Morowali, Pomala Antam. (Nanti dituangkan dalam) Peraturan Menteri LHK untuk tata cara uji karakteristik pengecualian slag nikel,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian (27/9/2019).

Rosa melanjutkan, pemerintah akan melakukan serangkaian uji untuk memastikan limbah yang dipakai nantinya tidak beracun, tidak mudah terbakar dan tidak korosif.

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberi akreditasi jika suatu limbah layak untuk digunakan.

“Dimasukkan dalam limbah B3. Tapi dimungkinkan untuk pengecualian. Nah pengecualian ini dia harus test. Satu, laporannya memang harus dijaga betul, terakreditasi dan diberikan standar oleh KLHK, metoda untuk menguji dan sebagainya itu harus sama. Dan dia harus terakreditasi,” jelasnya.

Limbah yang sudah terakreditasi nantinya dapat digunakan membangun jalan untuk internal perusahaan maupun membantu pemerintah membangun infrastruktur.

“Ada yang dipakai buat perusahaan itu sendiri, bisa oleh pemerintah. Kalau pemerintah bikin jalan tol, bangunan, itu bisa. Atau perusahaan itu sendiri, reklamasi tambang misalnya.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Lima Perusahaan Tambang Terbesar di Dunia Versi YCharts

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan terdiri dari perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan logam dan mineral berharga, serta komoditas energi seperti batubara dan minyak bumi. Pertambangan merupakan industri global, namun lima dari perusahaan terbesar bermarkas di Cina, ekonomi terbesar kedua dunia. Sementara nama lainnya berbasis di Inggris, Swiss, Australia dan Brazil.

Berikut ini terdapat daftar 5 perusahaan pertambangan terbesar dunia dengan pendapatan trailing dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Data ini berdasarkan catatan yang dibuat oleh YCharts, di mana diambil berdasarkan laporan laba setengah tahunan dan triwulanan dari masing-masing perusahaan.

Daftar ini juga terbatas pada perusahaan yang melakukan perdagangan secara publik di Amerika dan Kanada, baik secara langsung maupun melalui ADR.

1. Glencore PLC

Dalam kurun 12 bulan terakhir, Glencore PLC mencatatkan pendapatan sebesar USD178.6 miliar. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional asal Swiss. Mereka menghasilkan komoditas logam, mineral, energi dan pertanian. Glencore juga melayani sektor otomotif, baja, pembangkit listrik, pabrik baterai, dan minyak secara global.

2. BHP Group Ltd

Pendapatan yang dicatatkan perusahaan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir mencapai USD42.9 miliar dan laba bersih sebesar USD8.0 miliar. Perusahaan ini merupakan perusahaan asal Australia. Mereka melakukan eksplorasi dan menambang mineral termasuk batubara, bijih besi, emas, titanium, ferro alloy, nikel dan tembaga. Mereka juga menawarkan kegiatan eksplorasi minyak bumi, produksi dan juga pemurnian.

3. Rio Tinto PLC

Rio Tinto PLC dalam kurun 12 bulan terakhir mampu mencatatkan pendapatan sebesar USD41.8 miliar dengan laba bersih sebesar USD7.2 miliar. Perusahaan ini berbasis di Inggris yang melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan aluminium, batubara, tembaga, emas, bijih besi, perak, tin, uranium, zinc hingga berlian. Mereka memiliki pelanggan yang tersebar di berbagai belahan dunia.

4. Jiangxi Copper Co. Ltd.

Pendapatannya mencapai USD40.1 miliar selama 12 bulan terakhir, dan mencatatkan laba bersih hingga USD271.4 miliar. Perusahaan asal Cina ini merupakan perusahaan tambang tembaga, yang terlibat dalam kegiatan ekstraksi dan pemrosesan logam berharga serta kimia. Produk mereka antara lain katoda tembaga, emas, perak, asam sulfat, batang tembaga, tabung tembaga dan foil tembaga.

5. Vale SA

Pendapatan yang dicatatkan dalam 12 bulan terakhir mencapai USD34.7 miliar dengan laba bersih sebesar USD1.3 miliar. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan multinasional asal Brasil. Pabriknya menghasilkan bijih besi, pelet, mangan, emas, nikel, tembaga, bauksit, aluminium dan juga batubara. Mereka juga memiliki dan mengoperasikan rel kereta api dan terminal maritim yang beroperasi di sekitar 30 negara yang berbeda.

Sumber: duniatambang.co.id

Read More

Kepailitan Koba Tin Menurut IMA Dapat Dijadikan Pelajaran Bagi Industri Tambang

NIKEL.CO.ID – Indonesia Mining Association (IMA) turut menanggapi kabar kasus pailit yang membelit perusahaan tambang timah PT Koba Tin. Ini mengingat masalah tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan tata kelola pertambangan minerba di Indonesia.

Untuk diketahui, Koba Tin adalah perusahaan tambang yang memegang Kontrak Karya (KK) dan sudah berakhir sejak 2013 lalu. Setelah itu, perusahaan tersebut dikabarkan pailit, padahal masih ada sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi seperti kegiatan pascatambang dan pembayaran kreditur.

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno mengatakan, kasus pailit yang dialami Koba Tin saat ini sedang diproses secara hukum. Akibat masalah tersebut, Koba Tin juga dikabarkan tengah menjalani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Keputusan PKPU dari Koba Tin nantinya akan menjadi pembelajaran bagi perusahaan dan industri tambang secara umum,” kata dia, Kamis (12/11/2020).

Menurutnya, dana jaminan yang wajib disetor oleh perusahaan tambang, termasuk Koba Tin, akan menjadi bagian dari dana talangan untuk melakukan kegiatan reklamasi maupun pascatambang. Proses ini pun semestinya diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Dalam konsensusnya, apabila dana jaminan tersebut tidak mencukupi maka akan didanai oleh iuran gotong royong antar stakeholder terkait.

“Reklamasi lahan bekas tambang yang terlantar sudah dibicarakan oleh Kementerian ESDM, KLHK, dan Kemenkeu tentang bagaimana dana talangan itu diperoleh,” ungkap Djoko.

Berkaca dari kasus yang menimpa Koba Tin, Djoko menilai, sudah seharusnya tiap perusahaan tambang menjalankan dengan serius prinsip tata kelola perusahaan dan environmental social governance (ESD) yang baik. Hal ini untuk menghindarkan perusahaan tersebut dari penundaan berbagai kewajiban, tak terkecuali kewajiban pascatambang.

Pemerintah dan stakeholder terkait juga mesti bisa memberi sanksi yang tegas dan tidak melakukan pembiaran kepada perusahaan manapun yang melanggar kewajibannya.

Dalam pemberitaan harian Kontan, 20 Juni 2020 lalu, Direktur Bina Program Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid bilang, realisasi pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang Koba Tin belum mencapai 50%. Perusahaan ini pun tetap mesti menjalani kewajibannya meski sedang menjalani proses hukum dan status kontrak karyanya sudah terminasi.

Di samping itu, masalah yang dialami oleh Koba Tin turut menyeret PT Timah Tbk (TINS). Hal ini mengingat TINS memiliki 25% saham di Koba Tin. Sedangkan 75% saham perusahaan tersebut dimiliki oleh Malaysia Smelting Group. Nasib kepemilikan saham TINS , anggota indeks Kompas100 ini, kini menjadi kurang jelas seiring kepailitan Koba Tin.

 

Sekretaris Perusahaan TINS Muhammad Zulkarnaen bilang, pihaknya memiliki sikap untuk menyerahkan masalah yang dihadapi Koba Tin kepada pihak berwajib, termasuk pengadilan niaga. Pada dasarnya, TINS selalu berupaya menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kami tetap konsisten dengan mengikuti proses hukum karena ini sudah ditangani oleh kurator,” kata dia, Rabu (11/11/2020).

Sumber: kontan.co.id

Read More