Pemerintah Terbitkan PerMen ESDM 16/2021 Pemberian Wilayah, Izin dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) ESDM Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerMen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada beberapa pasal dalam peraturan tersebut yang mengalami perubahan isi dan penambahan untuk Lebih menyempurnakan, di antaranya, Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28, (1)  Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.

Pasal 28, (2)  Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada badan usaha milik daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

  1. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau
  2. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.

Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32, (1)  Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMN, Menteri mengumumkan penetapan BUMN sebagai pemenang Lelang sekaligus memerintahkan BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

  1. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang; atau
  2. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang.

Selanjutnya, ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33, (1) Menteri mengumumkan penetapan Badan Usaha swasta selaku pemenang Lelang sekaligus memerintahkan Badan Usaha swasta untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD sebesar 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan Badan Usaha swasta dapat:

  1. langsung menggunakan Badan Usaha swasta; atau
  2. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.

Pasal 33, (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha swasta harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.

Pasal 33, (3)  Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:

  1. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
  2. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Ketentuan huruf l Pasal 66 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 Pemegang IUP atau IUPK dilarang:

  1. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
  3. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  4. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
  5. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
  6. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
  7. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
  8. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui;
  9. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;
  10. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  12. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMN dan BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi pemegang IUPK hasil pemberian WIUPK secara prioritas yang diberikan kepada BUMN; dan
  13. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi pemegang IUPK hasil pemberian WIUPK secara prioritas yang diberikan kepada BUMD.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Empat Poin Syarat Lubang Bukaan Tambang

NIKEL.CO.ID – Lubang bekas tambang sering kali menjadi pembahasan oleh masyarakat, untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan syarat lubang bukaan tambang.

Oleh karena itu, pengusaha pertambangan diminta untuk menerapkan kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Pertama, Memasang pagar pengaman apabila lubang bekas tambang berlokasi dekat dengan pemukiman dan fasilitas umum.

Kedua, Membuat dan memasang secara permanen tanda larangan memasuki wilayah lubang bekas tambang yang dapat dilihat dengan jelas, dibaca dan dimengerti.

Ketiga, Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif tentang larangan dan bahaya memasuki wilayah lubang bekas tambang.

Keempat, Melakukan patroli keselamatan pada wilayah lubang bekas tambang secara rutin dan berkala.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, dalam acara Indonesia Mining Outlook 2021 melalui kanal YouTube Tambang TV, menyebut masih banyak masalah terkait dengan isu lingkungan yang dihadapi saat ini.

Seperti limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun), slag nikel, slag tembaga yang sampai sekarang belum tuntas penanganannya.

“Mengenai hukum lingkungan, masih banyak problem di pertambangan. Masih ada masalah limbah B3, slag nikel, tembaga yang belum tuntas,” katanya.

Ia menjelaskan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah limbah menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan smelter.

Untuk itu, isu penanganan limbah yang masih dibahas seperti bagaimana membuang limbah dari proses smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) dari bahan baku nikel ke bawah laut, kemudian limbah dari abu pembakaran batu bara, slag nikel, dan juga slag tembaga.

“Walau sudah koordinasi, ini jadi salah satu penentu keberhasilan, seperti bagaimana membuang limbah dari proses HPAL dari nikel ke bawah laut. Limbah B3 abu batu bara bagaimana, slag nikel, tembaga bagaimana ini, ini masih banyak hal menjadi perhatian kita bersama,” tukasnya.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Pemerintah Terbitkan Tiga Aturan Bangun Pabrik Baterai

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku menerbitkan tiga aturan main untuk mendukung percepatan pembangunan pabrik baterai.

Pertama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang memuat ketentuan peningkatan nilai tambah untuk mineral dan logam.

Arifin menjelaskan dalam Pasal 102-104 UU tersebut terdapat dua ketentuan yang dapat mendorong percepatan pembangunan pabrik baterai.

Pertama, kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian.

Kedua, dibolehkannya pengusaha minerba untuk bekerja sama dengan pemegang IUP/IUPK yang memiliki fasilitas smelter dalam kegiatan peningkatan nilai tambah tersebut.

“Untuk mendorong percepatan pembangunan pabrik baterai agar dapat lebih kompetitif dan menarik untuk investor, pemerintah telah menerbitkan regulasi Undang-undang 3 nomor 2020 tentang Minerba,” ungkap Arifin dalam rapat bersama komisi VII DPR, Selasa (19/1/2021).

Aturan kedua yang telah dikeluarkan adalah Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) 11 tahun 2020 tentang harga patokan penjualan mineral logam. Aturan ini memuat ketentuan tentang pembelian bijih nikel oleh smelter mengacu pada harga patokan mineral (HPM) logam.

Ketiga, Permen ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid ini menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengelolaan dan pemurnian nikel.

Dalam kebijakan itu pula diatur bahwa bijih nikel wajib ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri sebagai bahan baku industri electric vehicle battery.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memperkirakan penerimaan iuran tetap dan royaltinya akan berkurang karena peralihan izin pertambangan dari daerah ke pusat.

NIKEL.CO.ID – Kewenangan izin pertambangan yang beralih ke pemerintah pusat diperkirakan bakal menggerus pendapatan daerah. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kadis Sulawesi Tengah B. Elim Somba mengatakan penerimaan iuran tetap daerahnya akan berkurang karena aturan baru itu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahung 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba telah membuat perubahan signifikan tata kelola tambang.

“Penerimaan dan iuran tetap realisasinya selama ini cukup bagus. Kemungkinan sesuai karena undang-undang ini nanti akan berkurang,” kata dia dalam Indonesia Mining Outlook 2021, Rabu (16/12/2020).

Pendapatan Sulawesi Tengah dari iuran tetap pada 2017 mencapai US$ 16 miliar atau sekitar Rp 226 triliun. Lalu, tahun ini penerimaannya US$ 8 miliar karena terimbas pandemi corona. Dari angka itu, 16% untuk provinsi Sulawesi Tengah dan 64% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Sebesar 20% menjadi bagian pemerintah pusat.

Selain itu, penerimaan daerah dari royalti selama ini juga terus mengalami peningkatan. Pada 2017, royalti pertambangan mencapai US$ 73 miliar. Kemudian pada tahun 2020 mencapai US$ 481 miliar.

“Sesuai undang-undang, kami membagi 16% untuk provinsi, 32% kabupaten-kota, dan 32% lagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Pemerintah pusat mendapat Bagian 20%.

Demikian juga pajak mineral logam bukan batuan. Selama ini pungutan atas pajak tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga menjadi sumber penerimaan daerah.

Kantor Perwakilan Urusan Tambang 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan kewenangan izin tambang sudah ditarik ke pusat sejak pekan lalu. Karena itu, ia mengusulkan agar dibentuk kantor perwakilan untuk menjembatani antara pusat dan daerah.

“Seperti di sektor minyak dan gas bumi (migas) sehingga ada pengawasan, pembinaan, dan sinergi,” kata dia.

Terkait hitung-hitungan besaran royalti yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP), besarannya baru dapat diketahui setelah pemerintah pusat menyetujui revisi rencana Kerja (RKAB) perusahaan tambang.

“Ini khusus minerba. Kalau yang lain, saya kira akan dikembalikan ke daerah,” ujar Yunus.

Meskipun peran pemda nantinya hanya sebatas mengurus surat izin penambangan batuan (SIPB) dan izin pertambangan rakyat IPR), namun pengawasannya tetap dilakukan oleh inspektur tambang.

Yunus mengatakan izin ke pemerintah daerah terkait IPR dan SIPB masih menunggu terbitnya peraturan presiden. Rancangan perpres tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba akan mengatur soal:

a. Lingkup kewenangan yang akan didelegasikan.
b. Jenis perizinan yang akan didelegasikan.
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
d. Pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian.
e. Pelaporan pelaksanaan pendelegasian.
f. Penarikan pendelegasian kewenangan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Read More

Tujuh Bulan Aturan HPM Nikel Berlaku, 11% Kontrak Masih Melanggar

NIKEL.CO.ID – Demi menciptakan keadilan antara penambang dan pengelola smelter nikel, pemerintah telah membuat aturan tentang Harga Patokan Mineral (HPM) logam.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam.

Meski peraturan ini berlaku sejak 14 Mei 2020, sebulan sejak diundangkan pada 14 April 2020, namun nyatanya belum semua pihak mematuhi peraturan ini, terutama terkait transaksi jual beli bijih nikel wajib mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) logam di mana HPM tersebut merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh penambang.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan hingga saat ini sebanyak 73 perusahaan atau 91,8% perusahaan sudah menyampaikan kontrak jual belinya. Dari total tersebut, sebanyak 89% sudah sesuai dengan HPM dan 11% sisanya belum patuh.

Meski belum semuanya patuh sesuai HPM, Yunus optimis, lambat laun aturan mengenai HPM ini akan dipatuhi oleh semua perusahaan. Menurutnya, tidak mungkin begitu Peraturan Menteri ini terbit, semua pihak akan langsung melaksanakan.

“Tidak bisa kita begitu Permen ditetapkan, mereka langsung melaksanakan. Ada beberapa perusahaan smelter yang sudah terlalu lama menikmati dengan harga nikel murah,” ungkapnya dalam ‘Indonesia Mining Outlook 2021’ melalui YouTube Tambang TV, Rabu (16/12/2020).

Dia menegaskan, HPM ini dibentuk dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan smelter. Tentunya, imbuhnya, dengan profit margin yang sama-sama menguntungkan.

Lebih lanjut Yunus mengatakan, dia kerap mendapatkan pertanyaan apakah HPM yang dibuat lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dia pun membenarkan hal tersebut karena tujuannya juga memberikan iklim investasi smelter yang baik.

“Kalau ditanya HPM kita rendah ya dibandingkan market di internasional, oh iya karena memang kita buat supaya berikan iklim investasi smelter juga baik. Alhamdulillah sudah mulai, yang belum sesuai 11% nanti akan dilakukan teguran,” jelasnya.

Bagi perusahaan yang masih bandel dan belum mau mengikuti aturan HPM, pihaknya akan memberikan teguran 1, 2, sampai teguran ke-3. Jika masih tidak patuh, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

“Pada akhirnya pencabutan. Saya kira kita akan tegas terapkan HPM ini karena akan berikan keadilan kedua belah pihak,” tuturnya.

Belum lama ini, Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto mengatakan tim satgas HPM Nikel menerima banyak keluhan mengenai surveyor dari penjual. Laporan ini terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada Rabu (02/12/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Keluhan lain terkait surveyor yakni terlalu lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). Oleh karena itu, pihaknya mengundang semua surveyor untuk meminta penjelasan terkait hal ini.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun sempat mengungkapkan keluhannya harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli masih berada di bawah HPM. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik.

Pihaknya meminta pemerintah tegas dalam melaksanakan dan mengawasi tata niaga nikel ini.

“Intinya, APNI minta pemerintah tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan tata niaga nikel yang sudah jelas tertuang dalam aturan Permen ESDM No.11 tahun 2020,” tuturnya melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia pada Rabu (23/09/2020).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Mulai 11 Desember 2020, Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat

NIKEL.CO.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengambil alih semua perizinan pertambangan dari tangan pemerintah provinsi. Merujuk pada jadwal, pengalihan kewenangan tersebut akan berlangsung mulai Jum’at, 11 Desember 2020.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

“Terhadap jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) saya nggak hafal. Namun sebagai gambaran bahwa UU No.3/2020 mengamanatkan enam bulan setelah diundangkan maka kewenangan perizinan di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM,” kata Sujatmiko dalam acara Webinar Virtual Expo yang digelar Kamis (10/12/2020).

Sujatmiko bilang, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada para Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah. “Sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola perizinan nasional dan nanti begitu PP (Peraturan Pemerintah) terbit, kami akan tugaskan,” sambungnya.

Asal tahu saja, UU Minerba resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020 lalu. Dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sujatmiko belum membeberkan jumlah perizinan aktual pertambangan minerba. Yang pasti, merujuk pada data dari Direktorat Minerba Kementerian ESDM, per 10 Maret 2020, terdapat 3.372 Izin Usaha Pertambangan (IUP) provinsi dan 132 IUP Pusat.

Selain IUP, ada juga 31 Kontrak Karya (KK), 67 PKP2B, 692 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), 52 IUP OPK Olah Murni, 718 OPK Angkut Jual, 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan 2 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sumber: kontan.co.id

Read More

Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni 2023

NIKEL.CO.ID – Pemerintah resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral hingga 10 Juni 2023 dari sebelumnya diberikan tenggat hingga 11 Januari 2022.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, 11 November 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 November 2020.

Berikut isi perubahan dalam Peraturan Menteri ESDM ini:

Pasal 44:

a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu
paling lama sampai dengan sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang
Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

d. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri;

e. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Lalu, pada Pasal 46 diubah dengan menghilangkan “dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% ” menjadi:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih
dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

2. Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 10 Juni 2020. Pada Pasal 170A berbunyi:
“Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:
a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan atauminerb
c. telah melakukan kerja sama Pengolahan dan atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengeluarkan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Esdm Tahun 2020-2024. (Untuk unduk dan lihat Klik DISINI).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana.  Diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1098.

Secara exclusive,Redaksi www.ruangenergi.com mendapatkan copy salinan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Esdm Tahun 2020-2024,sebanyak 492 halaman.

Redaksi menyoroti beberapa hal isi Peraturan Menteri 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Esdm tersebut. Untuk minyak dan gas (migas) begini isi peraturan tersebut:

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebagai sumber energi maupun bahan baku industri untuk
meningkatkan nilai tambah. Sumber daya gas bumi dilaksanakan dengan memperhitungkan seluruh potensi pasokan gas bumi dan memperhatikan metodologi pada demand.

Produksi gas bumi tahun 2024 ditargetkan sebesar 1.314 ribu BOEPD dan 68% digunakan untuk alokasi dalam negeri. Neraca Gas Bumi Indonesia merupakan gambaran pasokan dan kebutuhan gas bumi nasional jangka panjang yang mencakup berbagai skenario proyeksi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, sektor lain seperti industri, ketenagalistrikan, dan kegiatan ekonomi lainnya mendapatkan gambaran pengembangan lebih jelas.

Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor dan calon investor, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga serta akademisi yang bertujuan mendukung dan menciptakan tata kelola gas bumi Indonesia yang kokoh.

Neraca gas bumi terbagi dalam 3 (tiga) skenario, dimana hingga tahun 2027 terdapat region yang kelebihan
pasokan gas bumi, tetapi ada pula yang defisit.

Berdasarkan data, wilayah yang diperkirakan mengalami kelebihan pasokan gas hingga tahun 2027 adalah Region I yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Bagian Utara, Region V yaitu Kalimantan dan Bali serta Region VI yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan PapuaPapua Barat. Sementara daerah yang diperkirakan mengalami kekurangan gas, antara lain Region II yaitu Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Bagian Barat serta Region III yaitu Jawa Bagian
Tengah.

Untuk daerah-daerah yang diperkirakan kekurangan gas, Pemerintah akan menyuplai dari wilayah lainnya
yang pasokannya tersedia. Sebagai contoh, kekurangan pada Region III dapat teratasi apabila pipa antara GresikSemarang dapat tersambung sehingga gas dapat dipasok dari Region IV yaitu Jawa Bagian Timur. Sedangkan untuk Region II, kekurangan gas dapat diatasi dengan adanya FSRU Lampung.

Dalam neraca gas bumi Indonesia 2018-2027 terdapat 3 (tiga) skenario kebutuhan gas bumi ke depan yaitu:

Skenario I

Skenario I menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian
disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario I menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2018-2027. Hal ini dikarenakan penyerapan gas oleh Badan Usaha di bawah kontrak existing dan
tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak ekspor gas pipa/LNG jangka panjang.

Skenario II

Skenario II menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian
disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario II akan mengalami surplus gas dari tahun 2018- 2024 dan akan mengalami defisit gas pada tahun 2025-
2027.

Kondisi ini terjadi dengan asumsi:
– Penyerapan gas dari kontrak existing 100%;
– Kondisi ekonomi makro membaik dan daya beli meningkat;
– Kebutuhan gas untuk sektor ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2019-2028;
– Perencanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) sesuai jadwal; dan
– Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal.

Skenario III

Skenario III menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian
disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario III menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2019-2024, mengalami defisit di tahun 2018 dan 2025-2027. Kondisi ini terjadi dengan asumsi:
– Penyerapan gas dari kontrak existing 100%;
– Industri retail menggunakan asumsi kontrak sekitar 5,5% dimana kondisi ekonomi makro membaik dan
daya beli meningkat;
– Kebutuhan gas untuk sektor ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2019-2028;
– Perencanaan Refinery Development Master Plan
(RDMP) sesuai jadwal; dan
– Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal.
Peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik dilaksanakan melalui:
a. Penyediaan infrastruktur melalui Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional (RIJTDGBN);
b. Konversi pembangkit diesel ke gas. Kebutuhan gas bumi untuk konversi pembangkit listrik diesel
sebesar 325 MMSCFD, yang terdiri dari pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 1.597 MW dan pembangkit
IPP sebesar 220 MW;
c. Pemanfaatan gas bumi untuk pembangunan kilang dan biodiesel. Rencana kebutuhan gas bumi untuk
pembangunan kilang dan biodiesel sebesar 480 MMSCFD terdiri dari program biodiesel untuk
membangun industri methanol sebesar 100 MMSCFD dan pembangunan kilang minyak sebesar
379,5 MMSCFD;
d. Mengurangi impor LPG melalui pembangunan jargas kota untuk 30 juta sambungan rumah tangga
sampai dengan tahun 2035. Kebutuhan gas bumi
untuk jargas tersebut sebesar 1.200 MMSCFD;
e. Konversi BBM ke gas untuk Marine Vessel Power Plant membutuhkan 25 MMSCFD;
f. Pendistribusian paket konverter kit untuk nelayan;
g. Meningkatkan tambahan pasokan gas domestik tahun 2021-2027 antara lain melalui:
– Potensi tidak dilanjutkan kontrak ekspor WK
Coridorr dan Jabung sebesar 400 MMSCFD pada tahun 2023, WK Natuna sebesar 230 MMSCFD
pada periode 2025-2028;
– Sakakemang dengan perkiraan produksi sebesar 300 MMSCFD pada tahun 2023;
– Nunukan dengan perkiraan produksi sebesar 90 MMSCFD pada tahun 2024;
– Jambaran …
– Area Bontang Indonesia Deepwater Development (IDD) perkiraan produksi 100 MMSCFD first gas
in tahun 2023.

Untuk mendukung pemenuhan alokasi gas dalam negeri diperlukan peningkatan produksi migas yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 2.057 ribu BOEPD (minyak bumi 743 ribu BOPD dan gas bumi 1.314 ribu BOEPD) dengan upaya:
a. Mendorong percepatan kegiatan eksplorasi dan penyelesaian proyek pengembangan blok migas;
b. Menerapkan teknologi terkini dan tepat guna untuk peningkatan cadangan dan produksi migas yang
didukung kegiatan litbang migas dan geologi kelautan sebagai berikut:
– Rekayasa alat pencitraan hiperspektral untuk pemetaan sebaran micro-seepage dan litologi
permukaan;
– Formulasi bahan aktif permukaan berbasis nabati pada reservoir suhu tinggi untuk peningkatan perolehan minyak melalui teknologi injeksi kimia EOR;
– Evaluasi play gas biogenik di Indonesia;
– Sintesa kimia untuk mendukung kegiatan
operasi produksi di lapangan migas dan
geothermal;
– Kajian G&G migas kelautan: Cekungan
Aki meugah Selatan; Cekungan Aru Barat Daya; Cekungan Misool, Papua Barat; Cekungan Seram Utara, Maluku; Cekungan Bone, Sulawesi; Cekungan Tamrau, Papua Barat; dan
– Survei gas biogenik (KR Geomarin III): Cekungan Biliton, Kalimantan Selatan;
Cekungan Makasar Selatan, dan Cekungan Buton Bagian Selatan; Cekungan Sahul Bagian
Barat dan Cekungan Sahul Bagian Selatan; Cekungan Laut Sulawesi Bagian Barat dan
Cekungan Laut Sulawesi Bagian Timur.
c. Mengupayakan metode baru untuk penemuan resources dan reserves;
d. Pengawasan proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu;
e. Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan fasilitas produksi untuk meminimalkan
unplanned shutdown;
f. Mendorong KKKS untuk menambah investasi dalam kegiatan eksploitasi seperti pengeboran dan
workover;
g. Melakukan optimalisasi stok minyak untuk diproduksi;
h. Mempercepat penyelesaian masalah non teknis
(perizinan, lahan, dll.);
i. Mempermudah akses data hulu migas untuk calon investor (open data);
j. Mempermudah pendaftaran joint study melalui
aplikasi;
k. Mempermudah pelaksanaan survei umum;
l. Term and Condition WK yang ditawarkan lebih menarik;
m. Lapangan-lapangan idle dikembalikan kepada Pemerintah atau dikembangkan melalui skema
Kerja Sama Operasi (KSO);
n. Percepatan Plan of Development (POD); dan
o. Penerapan kontrak Gross Split.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Pemerintah Buka-bukaan Alasan Penerapan Harga Patokan Nikel

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga nikel dengan menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM), di mana pihak smelter tidak boleh membeli nikel di bawah HPM yang telah ditetapkan. Namun belakangan timbul polemik antara penambang dan pengusaha nikel soal HPM ini.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, niat dari pemerintah membuat HPM adalah agar ada keadilan antara pihak penambang dan smelter. Pembelian yang dilakukan smelter selama ini relatif lebih rendah dibandingkan HPM.

Sementara badan usaha tambang harus melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan aturan atau good mining practice, yakni penambang harus memperhatikan lingkungan dengan baik dan keselamatan kerja yang baik. Untuk menjalankan hal ini, maka menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa ini membutuhkan ongkos.

“Maka itu, harus didudukkan bahwa dia (HPM) harus di atas harga pokok produksi dengan margin tertentu. Nah ini lah kenapa HPM kita tetapkan,” kata Yunus dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (28/10/2020).

Meski demikian, pengusaha smelter menurutnya juga harus tetap dilindungi agar biaya bahan baku sesuai dengan keekonomian smelter. Lalu, kenapa pihak smelter dan penambang terjadi resistensi? Menurut Yunus, hal ini dikarenakan pembelian bijih nikel sebelumnya biasa dilakukan dengan harga lebih murah. Namun sekarang telah diatur oleh pemerintah.

“Sekarang diatur oleh negara supaya nanti tambangnya melakukan penambangan yang baik, biaya ter-cover, maka akhirnya kita atur HPM. Jadi, mereka kelihatan penolakan karena selama ini sudah relatif terlalu murah dan enak. Kami mengatur supaya bersifat adil, maka ada resistensi,” tuturnya.

Lebih lanjut Yunus mengatakan, HPM ditetapkan berdasarkan harga pasar internasional. Artinya, pemerintah dalam menetapkan HPM ini tidak asal-asalan. Pertimbangan lainnya adalah biaya pokok penyediaan bijih nikel dari tambang.

“Berapa sih biaya itu, kemudian kita berikan margin tertentu. Biaya pokok penyediaan dari tambang berapa kita ambil tengah-tengahnya, sehingga harga bijih nikel yang dibeli smelter itu sesungguhnya sudah lebih murah 30% sampai 40% dibandingkan kalau mereka beli dari luar negeri. Itu sudah lebih murah, tetapi tambangnya pun dalam melakukan kegiatan memproduksi bijih sudah untung dan sudah bisa memperbaiki good mining practice,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada 14 April 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel. Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More