Arcandra Tahar Beri Alasan Tesla Pilih Beli Nikel dari Australia

NIKEL.CO.ID – Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memberikan analisisnya terkait penandatanganan perjanjian pembelian nikel oleh Tesla dari perusahaan pertambangan Australia BHP.

Menurut dia, selain mensuplai nikel, Tesla dan BHP juga akan bekerjasama dalam pengembangan energy storage yang ramah lingkungan.

“Kenapa Tesla memilih tambang nikel di Australia Barat bukan di negara lain? Tidak ada yang tahu pasti kenapa kerjasama yang sangat strategis ini dimulai. Namun demikian, ada beberapa hal yang bisa menjadi petunjuk kenapa Tesla memilih BHP,” ujarnya lewat akun Instagram pribadinya @arcandra.tahar seperti yang dikutip pada Rabu, 28 Juli.

Dalam unggahan tersebut, Arcandra setidaknya memberikan empat alasan mengapa kerja sama itu bisa terjadi.

Pertama, tekanan dari pemegang saham agar Tesla menunjukan usaha dan berpartisipasi dalam mengurangi dampak dari perubahaan iklim. BHP adalah salah satu perusahaan tambang yang sangat peduli dengan lingkungan dan berhasil menjadi penambang nikel dengan emisi CO2 terkecil.

“Mereka punya komitmen untuk mengelola tambang yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan,” katannya.

Kedua, kesamaan visi antara Tesla dan BHP dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis yang tidak berorientasi ramah lingkungan. Tesla dan BHP berkomitmen untuk punya usaha yang berkelanjutan (sustainable) dan handal, sehingga kegiatan bisnis mereka bisa bertahan lama.

“Pandangan jauh ke depan dari kedua perusahaan ini akan saling menguatkan posisi mereka di mata investor,” ungkap dia.

Ketiga, kerjasama ini akan menaikkan nilai saham kedua perusahaan. Dapat dibayangkan bagaimana reaksi investor apabila Tesla bekerjasama dengan penambang nikel yang tidak ramah lingkungan. Tesla bisa jadi mendapatkan harga nikel yang lebih murah, tapi kalau nilai sahamnya turun maka kerugian besar bagi Tesla.

“Kata orang Minang, Tesla kalah membeli tapi menang memakai. Hal yang sama juga berlaku untuk BHP,” imbuhnya.

Disebutkan Arcandra bahwa jika BHP menjual nikel kepada perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan maka nilai saham BHP bisa turun.

“Inilah fenomena ke depan yang harus dihadapi perusahaan dunia yang sudah go public. Mereka harus peduli dengan lingkungan kalau tidak ingin ditinggal investor,” tegasnya.

Keempat, adanya usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah Australia membantu perusahaan-perusahan tambang mereka untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim.

“Mereka menyadari bahwa dalam jangka pendek akan ada biaya lebih yang harus dikeluarkan penambang ramah lingkungan. Tapi pemerintah hadir lewat insentif fiskal yang bisa meringankan beban perusahaan tersebut. Inilah kunci untuk membangun dunia usaha yang berkelanjutan dan andal. Tidak dipaksa melalui jalan sulit dengan peta jalan yang buram,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa tidak berpengaruhnya biaya tenaga kerja yang lebih mahal di Australia terhadap masuknya investor kesana. Paling tidak bukan sebagai faktor penentu investor berinvestasi di sana.

Investor, dikatakannya, lebih punya ketertarikan terhadap perusahaan dan peluang bisnis yang ramah lingkungan.

“Perusahaan kelas dunia sangat cerdas dalam mengumpulkan data-data yang akurat terhadap komitmen sebuah perusahaan termasuk praktek-praktek bisnis yang biasa mereka lakukan di suatu negara. Inilah zaman baru yang terbuka dan transparan,” ucap dia.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu terdengar rumor bahwa Indonesia akan masuk dalam salah satu rantai produksi Tesla, utamanya dalam hal pembuatan baterai mobil listrik, karena dianggap mempunyai cadangan nikel yang besar.

Namun, hal tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Bahkan, Tesla dikabarkan memilih Bangalore di India sebagai salah satu pusat pengembangan Tesla di luar Amerika Serikat.

“Semoga kita diberi kemampuan untuk belajar dari kerjasama Tesla dengan BHP di Australia” tutup Arcandra Tahar.

Sumber: voi.id

Read More

Berharap Penerimaan Negara Meningkat dari Sumber Daya Alam

Oleh: Hellington *)

NIKEL.CO.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. APBN yang responsif dan fleksibel dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun dinamika kasus Covid-19 masih menjadi risiko ketidakpastian bagi perekonomian dan pelaksanaan APBN 2021.

Realisasi pendapatan negara Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target APBN. Angka ini naik 9,1% year on year (yoy). Penerimaan perpajakan Rp 680,0 triliun atau 47,1% target APBN, naik 8,8% yoy. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan Pajak Rp 557,8 triliun, naik 4,9% yoy, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 122,2 triliun, naik 31,1% yoy.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 206,9 triliun dari 69,4% target APBN, naik 11,4% yoy. Pertumbuhan realisasi PNBP berasal dari peningkatan realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU).

Pendapatan negara semester II – 2021 diprediksi turun akibat merebaknya virus corona varian delta yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan ketat guna menekan penyebaran virus ini. Berdasarkan outlook pendapatan di APBN 2021 sebesar Rp 1.760,7 triliun atau 101,0% target. Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan 119,9%, kepabeanan dan cukai 104,3%, sedangkan penerimaan pajak diperkirakan 95,7%.

Outlook pencapaian PNBP yang jauh diatas target patut mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh agar dapat direalisasikan sehingga mampu mendukung penerimaan 2021. Dalam i-account APBN, PNBP dikelompokkan ke dalam PNBP Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (Migas), Nonmigas, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), dan PNBP lainnya serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

Realisasi PNBP semester II-2021 diperkirakan di bawah pencapaian semester I-2021. Hal ini dipengaruhi pendapatan BLU dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan perubahan batas pengenaan tarif progresif pungutan sehingga proyeksi penerimaan tidak setinggi semester I-2021. Secara total proyeksi PNBP 2021 sebesar Rp 357,7 triliun sekitar 119,9% target APBN atau naik 4% yoy.

PNBP SDA merupakan kontributor utama PNBP sangat rentan fluktuasi harga komoditas. Secara umum PNBP SDA dipengaruhi oleh volume penjualan/lifting, harga jual dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Pada 2021 harga komoditas energi mulai membara seiring pemulihan ekonomi global. Harga minyak mentah bulan Juni 2021 jenis Brent US$ 73,04 per barel dan jenis WTI US$ 71,35 per barel, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 70,23 per barel. Rata-rata ICP semester I-2021 sebesar US$ 62,5 per barel.

Peningkatan permintaan minyak mentah di Amerika Serikat, China, dan Eropa menjadi faktor pendorong penguatan harga minyak dunia. Dari sisi suplai, dampak penurunan stok minyak mentah AS dan gasoline yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan harga minyak.

Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Juni 2021 US$ 100,3 per ton. Secara rata-rata HBA semester I-2021 US$ 87,5 per ton.

Tren kenaikan harga diharapkan akan berlanjut, dan menjadi berkah peningkatan PNBP SDA. Proyeksi ICP 2021 sekitarUS$ 55- US$ 65 per barel. Sedangkan proyeksi HBA di atas US$75 per ton. Disisi lain harga mineral emas, timah dan nikel menunjukkan peningkatan.

Optimalisasi PNBP

Untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas pemerintah menambah kuota produksi batubara, sedangkan lifting migas meskipun diprediksi di bawah target APBN, diharapkan gap realisasi dapat diperkecil. Kombinasi faktor-faktor tersebut akan memberikan kontribusi positif PNBP SDA.

Realisasi PNBP SDA Migas semester I-2021 sebesar Rp 39,9 triliun atau 53,2% target APBN. Penerimaan ini berasal dari minyak bumi Rp 33,3 triliun dan pendapatan Gas Bumi Rp 6,6 triliun.

Outlook PNBP SDA Migas diperkirakan Rp 94,9 triliun atau 126,6% target APBN 2021. Pencapaian ini akan sangat bergantung pada ICP, lifting dan pengendalian cost recovery. Selain itu kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT), dimana harga gas bumi di plant gateBditetapkan maksimal US$ 6 per juta kaki kubik (MMBTU) dan penambahan alokasi HGBT akan mengurangi penerimaan gas bumi 2021, dibawah realisasi TA 2020.

PNBP SDA Nonmigas meliputi penerimaan pertambangan mineral dan batubara dan PNBP Nonmigas lainnya seperti kehutanan, kelautan dan perikanan juga panas bumi. Realisasi PNBP SDA Nonmigas semester I- 2021 sebesar Rp 19,8 triliun atau 68,1% target APBN. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan pertambangan minerba Rp 16,5 triliun, dan PNBP nonmigas lainnya Rp 3,3 triliun. Adapun outlook PNBP SDA Nonmigas sebesar Rp 35,9 triliun atau 123,7% dari target APBN.

Selain PNBP SDA ada pendapatan minyak mentah domestic market obligation dan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) batubara. Realisasi pendapatan semester I-2021 Rp 11,05 triliun dan perkiraan outlook Rp 24,6 triliun atau 140,8% target APBN.

Outlook PNBP 2021 berkaitan SDA Rp 155,6 triliun atau 43,5% dari total outlook PNBP. Untuk itu perlu upaya optimalisasi dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pertama, memastikan kelancaran dan kontinuitas kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, termasuk langkah mitigasi dampak pandemi yang membatasi mobilitas kegiatan produksi termasuk pekerja tambang.

Kedua, memastikan pencapaian lifting migas, SKK Migas mengawasi komitmen Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melaksanakan Work Plan and Budget TA 2021, termasuk mengantisipasi kejadian yang menghambat proses produksi/lifting serta mengendalikan cost recovery secara efektif dan efisien.

Ketiga, mitigasi risiko kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi seperti kondisi cuaca, gangguan sarana dan prasarana penambangan, perselisihan buruh dan kecelakaan kerja serta bencana alam.

Keempat, pengawasan pemenuhan kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang minerba dan pemenuhan kewajiban Abandonment & Site Restoration hulu migas. Sehingga pendapatan negara yang dinikmati masa sekarang tidak meninggalkan beban bagi negara pasca berakhirnya kegiatan ekspoitasi SDA.

Selain upaya peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP melalui pengawasan dan penegakan hukum, intensifikasi melalui penyesuaian tarif PNBP SDA, akan menjadi faktor pendukung pencapaian target PNBP 2021.

Last but not least, dukungan dalam penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha, menjaga iklim usaha yang kondusif termasuk pemberian relaksasi dan stimulus fiskal diharapkan mampu memacu semangat pelaku usaha SDA untuk mendukung pencapaian target PNBP 2021.

*) Hellington adalah Analis Anggaran Madya, Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Sumber: KONTAN

Read More

Eksploitasi Nikel Perlu Dibarengi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan struktur masyarakat. Ribuan hektar lahan terbuka dan laut tercemar, yang semuanya berdampak buruk pada masyarakat di lingkar tambang. Diperlukan strategi dan komitmen bersama agar masyarakat tetap berdaya di tengah euforia kendaraan listrik yang rendah emisi dengan nikel sebagai komponen utamanya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi virtual saat peluncuran Laporan Studi Lapangan Kondisi Lingkungan Tambang Nikel oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rabu (23/6/2021). Studi tersebut memotret kondisi lingkungan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), dua daerah episentrum pertambangan dan pengolahan nikel. Studi dilakukan selama Januari-Februari 2021.

Nikel merupakan material kunci kendaraan listrik, yakni bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Kendaraan listrik digadang-gadang rendah emisi atau ramah lingkungan. Negara maju saat ini berlomba-lomba menghasilkan kendaraan listrik. Indonesia tak ketinggalan dengan rencana besar membentuk perusahaan penghasil baterai kendaraan listrik.

Direktur Walhi Sultra Saharuddin menuturkan, dari studi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara, ditemukan perubahan sosial dalam struktur kehidupan masyarakat. Di Kolaka, misalnya, warga yang dulu bertani atau berkebun serta melaut perlahan berubah menjadi pekerja pabrik atau buruh.

”Nelayan yang dulu bebas mencari ikan di perairan Kolaka harus keluar lebih jauh karena laut yang berubah setelah puluhan tahun mendapat pengaruh dari industri tambang nikel. Karena kondisi itu, sebagian nelayan kini bekerja di tambang. Para ibu di Tanggetada, Kolaka, bahkan sekarang harus menjadi pemecah batu bersama anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup,” kata Saharuddin.

Secara umum, lanjut Saharuddin, sebanyak 25.808 warga di dua kecamatan lingkar tambang nikel di Kolaka perlahan harus mengubah pola hidup dari masyarakat agraris dan nelayan menjadi masyarakat industri. Hal ini tidak diimbangi dengan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan penghidupan, juga peningkatan kemampuan secara masif.

Hal sama terjadi di Konawe Utara dengan 54 izin usaha pertambangan (IUP). Daerah itu dieksploitasi untuk pertambangan nikel. Produksi pertambangan mengubah wajah daratan hingga lautan, yang berkonsekuensi terhadap terjadinya degradasi lingkungan.

Di kabupaten tersebut, setiap tahun terjadi banjir. Banjir bandang pada 2019 merugikan Konawe Utara senilai Rp 600 miliar.

Dugaan pencemaran karena pertambangan dan pengolahan nikel juga terjadi di Kabupaten Morowali, Sulteng, terutama di wilayah pesisir, yakni Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan. Pertambangan nikel di Morowali terkonsentrasi di tiga kecamatan, yakni Bahodopi, Bungku Timur, dan Bungku Pesisir.

Ada 43 IUP dengan wilayah kelola 81.696 hektar atau 24,5 persen dari luas daratan Morowali. Selain pertambangan nikel, sejak 2016, beroperasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Bahodopi, kawasan industri yang menampung perusahaan-perusahaan pengolah ore (material mentah mengandung nikel).

”Laut di daerah-daerah tersebut tercemar limbah sisa pertambangan (sisa galian ore nikel) yang terbawa air pada musim hujan sehingga laut menjadi berwarna kecoklatan. Material tersebut kemudian mengendap menjadi lumpur di dasar laut mencemari ekosistem mangrove dan ekosistem laut,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulteng Khaeruddin di Palu, Sulteng.

Nelayan di Desa Lafeu, Kecamatan Bungku Pesisir, misalnya, sebelum pertambangan masif di sekitar wilayah tersebut dan di daerah hulu memanen ikan melimpah berton-ton dalam sehari. Namun, saat ini, tangkapan nelayan sudah tidak melimpah seperti dulu lagi. Ikan sulit berkembang biak di sekitar pesisir karena dasar laut sudah dipenuhi lumpur.

Hal sama terjadi di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Selain endapan sisa galian ore, air laut juga diduga tercemar karena limbah cair panas dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan PT IMIP. Limbah cair panas yang dialirkan ke perairan Desa Fatufia menyebabkan kenaikan suhu air laut 39 derajat celsius. Kondisi tersebut mengganggu ikan dan aktivitas keramba jaring nelayan setempat.

”Dengan situasi tersebut, nelayan tidak bisa lagi melaut di perairan setempat. Mereka akhirnya melaut hingga 50 mil (sekitar 80 kilometer) dari pesisir yang berdampak pada makin tingginya ongkos produksi mereka menangkap ikan. Nelayan kebanyakan memiliki armada dan alat produksi sederhana,” ujar Khaeruddin.

Saat dimintai tanggapan terkait dugaan pencemaran pertambangan di Morowali, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng Haris Kariming mengatakan, kewenangan dan pengawasan bidang mineral dan batubara sudah diserahkan ke pemerintah pusat.

Limbah itu sama sekali tak mengandung unsur kimia. Air laut dipakai untuk menghemat penggunaan air tawar.

Adapun soal limbah cair panas dari PT IMIP, Juru Bicara PT IMIP Dedy Kurniawan menyatakan keberadaan limbah tersebut benar. Namun, area yang terkena dampak limbah cair panas itu bukan area tangkapan ikan. Titik tersebut masih berada di pinggir laut yang dangkal. Saat surut, titik tersebut menyembul dengan jelas.

Dia menjelaskan, limbah cair tersebut air laut yang disedot melalui pipa besar untuk mendinginkan boiler pembangkit listrik tenaga uap. Air itu lalu dikembalikan ke laut. ”Limbah itu sama sekali tak mengandung unsur kimia. Air laut dipakai untuk menghemat penggunaan air tawar,” ujarnya.

Strategi

Saharuddin mengatakan, eksploitasi nikel untuk energi ramah lingkungan dengan wujud mobil listrik hanya memberikan keuntungan pada pemodal besar. Di sisi lain, masyarakat kecil, terutama di lingkar tambang, hanya menanggung dampak buruk pertambangan nikel, baik polusi, degradasi lingkungan, perubahan sosial, maupun bencana.

Perusahaan dan pemerintah, menurut Khaeruddin, harus bertanggung jawab atas kondisi di lingkar tambang. Bentuknya dengan memperbaiki tata kelola lingkungan pertambangan dan pengolahan nikel demi kelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan-perusahaan tambang harus memulihkan kondisi laut yang tercemar saat ini.

”Bersama pemerintah, mereka juga perlu membantu nelayan dengan alat produksi yang memadai agar bisa melaut jauh sebagai bentuk adaptasi terhadap pencemaran pesisir,” katanya.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono menyampaikan, transisi energi yang terjadi saat ini penting untuk dikawal, terutama dampak terhadap masyarakat. Terjadinya perubahan skala besar di lingkup global dengan kendaraan listrik seharusnya tidak meminggirkan masyarakat yang notabene berada di sumber energi untuk model transportasi tersebut.

”Kami setuju ada transisi energi yang adil, tetapi harus dilengkapi transisi material yang adil. Transformasi global tidak hanya meminggirkan masyarakat, tetapi juga tidak memberikan dampak buruk dan sudah seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat lingkar tambang nikel,” katanya.

Perubahan strategi energi, kata Direktur Program Koaksi Indonesia Verena Puspawardani, memerlukan kerangka pengaman yang jelas dan terukur. Kerangka pengaman penting untuk diterapkan ke wilayah yang menjadi sumber nikel. Tidak hanya terkait perubahan struktur sosial masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, dampak lingkungan, dan setiap aspek di dalam industri nikel.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari Syamsu Anam menjelaskan, puluhan tahun industri nikel berjalan, tidak banyak mengubah kondisi ekonomi masyarakat. Malah, semakin hari industri ini hanya mengeksploitasi alam hingga kehidupan masyarakat.

Berkembangnya industri nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, tutur Syamsu, seharusnya berdampak positif bagi daerah atau skala nasional. Akan tetapi, sektor ini hanya sektor terbatas yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya.

”Jika tidak memiliki modal besar, masyarakat harus memiliki keterampilan. Namun, jika tidak punya keduanya, hanya akan menjadi penonton dan menerima dampak buruknya saja. Diperlukan adaptasi yang dilakukan secara kontinu,” ucapnya.

Adaptasi tersebut, ia melanjutkan, bukan melakukan migrasi atau berpindah sektor pekerjaan, melainkan mengembangkan sektor tersebut untuk kebutuhan industri setempat. Misalnya, petani atau nelayan menjadi pemasok hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus meningkat.

Sumber: Kompas.id

Read More

Bahlil: Hilirisasi Industri Sejalan Visi Transformasi Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Hilirisasi industri di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) perlu terus didorong agar nilai tambah pengelolaannya bisa dinikmati di dalam negeri. Semangat hilirisasi tersebut sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah.

“Kita dulu punya kekayaan hutan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak kenal hutan kita, hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Tapi dari semua itu, berapa perusahaan besar kita yang masuk 10 besar dunia pemain mebel? Tidak ada. Karena kita ekspor kayu log. Termasuk saya dulu, karena dulu mau dapat uang cepat, tahun 2002,” kata Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rakornas Percepatan Investasi, yang digelar Hipmi, Sabtu (19/6/2021).

Meski sempat tergiur uang cepat itu, Bahlil pun menyadari hal itu salah. Pasalnya, Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah apapun karena praktik ekspor bahan baku seperti itu.

“Akhirnya, nilai tambah dirasakan negara-negara yang menerima kayu log. Tiongkok, Malaysia, Jepang, Korea, itu sekarang yang jadi pemain industri mebel terbesar dunia. Bahan bakunya dari Indonesia. Gila nggak? Kenapa kita tidak membangun hilirisasi?” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di komoditas lain, yakni emas. Bahlil menyebut 90 persen cadangan emas Freeport di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Namun, Indonesia justru tidak memiliki industri hilirnya. “Bahkan kita kirim ekspor copper (tembaga) ke luar negeri. Nilai tambahnya siapa yang dapat? Di luar. Hampir habis,” katanya.

Di komoditas perikanan, lanjut Bahlil, Indonesia juga kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Demikian pula dengan komoditas batu bara yang mayoritas diekspor, tapi di sisi lain Indonesia masih mengimpor gas.

Bahan Baku

Lebih lanjut, dengan semangat sama, pemerintah kini gencar mengembangkan industri baterai untuk kendaraan listrik yang bahan baku utamanya, yakni nikel, melimpah di Tanah Air. Pemerintah dengan tegas melarang ekspor bijih nikel agar nantinya mimpi untuk bisa menjadi pemasok baterai kendaraan listrik dunia bisa tercapai.

Upaya tersebut, lanjut Bahlil, bukan hanya sekadar dongeng. Saat ini sudah ada dua perusahaan raksasa yakni LG dan CATL yang akan segera membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasi LG mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar 142 triliun rupiah, sementara rencana investasi CATL mencapai 5,2 miliar dollar AS.

“Untuk LG, sudah mulai groundbreaking akhir Juli, paling lambat awal Agustus. Itu kita bangun. Jadi, ini bukan hanya cerita dongeng,” pungkas Bahlil.

Sumber: Koran Jakarta

Read More

Nikel & Kedaulatan Minerba

Oleh: Eko Sulistyo *)

Semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpanya. Kiasan ini tepat untuk menggambarkam posisi Indonesia dalam sengketa nikel.

SENGKETA antarnegara soal kebijakan dagang biasa terjadi, sehingga tidak perlu cemas menghadapi guga sepertitan Uni Eropa (UE) terkait dengan larangan ekspor nikel. Pada akhir 2019, UE menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap bertindak tidak fair dengan melakukan pembatasan ekspor nikel.

Langkah Indonesia dianggap akan membatasi akses produsen baja UE ke bahan mentah produksi baja tahan karat atau stainless steel bagi pasar di Eropa. Pada 14 Januari lalu, UE kembali mendesak agar gugatannya diproses di WTO dengan meminta pembentukan panel untuk memutuskan legalitas atas tindakan Indonesia.

Semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpanya. Kiasan ini tepat untuk menggambarkam posisi Indonesia dalam sengketa nikel. Industri baja tahan karat EU mencapai produksi terendah dalam 10 tahun terakhir. Indonesia ditetapkan menjadi produsen terbesar kedua di dunia setelah China.

Pada situasi lainnya, bangkitnya era mobil listrik berdampak signifikan pada peningkatan kebutuhan nikel dunia. Indonesia sedang menjadi soroton dunia sehubungan cadangan nikel. Sebagai material inti pembentuk (precursor) baterai mobil listrik, nikel semakin banyak dicari pasar dunia.

Bagi yang mengerti logika bisnis, gugatan UE seperti perang urat syaraf pada sebuah turnamen olahraga agar mereka tetap bisa membeli bijih nikel mentah (ore) yang harganya jauh di bawah nikel yang sudah diproses di smelter. Berdasarkan asumsi dan pertimbangan strategis, tentu sikap Indonesia berlawanan dengan kehendak UE.

Indonesia memiliki kepentingan yang lebih strategis dalam pemanfaatan nikel. Selama ini UE sudah banyak menikmati pasokan bijih nikel dari berbagai negara, salah satunya dari Indonesia. Wajar jika UE kemudian terkejut ketika merespon kebijakan moratorium dan peta jalan strategis Indonesia mengenai pemanfaatan nikel.

Moratorium ekspor ini bisa dibaca sebagai wujud kedaulatan negara atas minerba (mineral dan batubara), dalam hal ini nikel, termasuk kobalt. Kobalt juga merupakan komponen pembentuk baterai mobil listrik, senyawa kobalt baru muncul saat pemurnian (smelting) nikel.

Berdasarkan pertimbangan ekonomis, adalah hak Indonesia melakukan moratorium. Momentum telah tiba, kita harus memperoleh manfaat yang lebih besar ketimbang hanya mengekspor bijih nikel mentah. Sudah sejak lama telah muncul kesadaran, ekspor bijih nikel mentah harus berhenti total karena harganya sangat murah.

Bila yang diekspor adalah nikel yang sudah diproses, seperti feronikel atau nickel pig iron (NPI), lebih menguntungkan dari segi harga. Indonesia juga sudah berancang-ancang dengan target yang lebih ambisius, yaitu hilirisasi nikel untuk baterai mobil listrik, yang harganya di pasar dunia sangat kompetitif.

Bahkan seorang Elon Musk, icon mobil listrik dunia, secara terbuka menyatakan ketertarikannya pada produk nikel dari Indonesia. Demikian juga LG Solution dari Korea Selatan, telah menandatangani kesepakatan investasi (MoU) sebesar US$9,8 miliar setara atau Rp142 triliun untuk pengembangan industri nikel terintegrasi di Indonesia.

Tindakan moratorium ekspor nikel memiliki dasar regulasi yang cukup kuat, salah satunya adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Pasal 170 menyebutkan, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diundangkan pada 12 Januari 2009. Artinya ekspor bijih nikel semestinya sudah distop pada awal 2014.

Sementara itu, pada pasal 4 UU tersebut dinyatakan, minerba sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jelas negara memiliki kedaulatan penuh mengatur dan memanfaatkan sumber daya mineral, termasuk nikel tanpa ada intervensi dari negara lain.

Moratorium ekspor nikel juga berbasis regulasi internasional, yakni resolusi PBB 1803 (XVII) tentang permanent sovereignty over natural resources (PSNR). Kini yang dibutuhkan adalah keterampilan dalam diplomasi dan negosiasi.

Dari pengalaman sebelumnya, penyelesaian sengketa di WTO umumnya berakhir di tahapan konsultasi atau win-win solution dan WTO selalu memberi ruang perundingan pada pihak yang bersengketa. Penyelesaiannya tidak harus melalui persidangan di pengadilan.

Dalam program besar hilirisasi nikel, kedaulatan negara atas minerba kembali diuji. Pada titik ini kita kembali mengingat diksi yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, soal kontrol Indonesia atas nikel. Berdasar fakta di lapangan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, setara 24% cadangan nikel dunia menurut catatan Bloomberg (2020). Berdasarkan fakta itu pula, Presiden Jokowi mendorong penguatan industri hilir nikel.

Kepala Negara juga menegaskan tidak akan ada lagi ekspor nikel dalam bentuk bijih yang sudah dilaksanakan dengan moratorium itu. Pernyataan presiden ini sekaligus membuka peluang Indonesia masuk dalam industri mobil listrik sebagai produsen utama baterai litium.

Dalam implementasi di lapangan, kedaulatan atas nikel bisa dimulai atas kontrol negara melalui Kementerian ESDM, dalam pembangunan smelter. Keberadaan smelter demikian krusial dalam hilirisasi nikel. Kita bisa belajar dari pengalaman PT Freeport Indonesia (FI), yang pemurnian tembaganya di luar negeri dan hampir tiga dekade baru dibangun smelter di Gresik pada 1996.

*) Eko Sulistyo adalah Komisaris PT. PLN (Persero), juga tercatat sebagai sejarawan dan juga Deputi IV Kantor Staf Presiden 2015-2019.
Menurut catatan Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo adalah alumnus terbaik Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (UNS) 1994.

Sumber: bisnis.com

Read More

Manfaat Sumber Daya Alam dalam Bidang Ekonomi

NIKEL.co.id – Sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dibandingkan negara-negara yang lain. Dengan banyaknya kekayaan alam yang berlimpah, dapat dijadikan sumber penghidupan.

Dalam buku Pengelolaan Sumber Daya Alam dam Lingkungan (2018) karya Sarintan Efratani, pemanfaatan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, sebaiknya manusia tidak semua dimanfaatkan. meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, tetap harus dihemat dalam pemakaiannya.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan sangat penting dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan.

Hal tersebut tentu untuk menyangga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan.

Manfaat sumber daya alam

Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sumber daya alam yang ada di dalam bumi merupakan barang tambang. Di mana barang tersebut dapat diolah menjadi bahan baku, kemudian barang jadi.

Setelah menjadi barang jadi, maka banyak manusia yang membutuhkan hal tersebut. Untuk membuat bahan baku menjadi bahan jadi, tetu memerlukan produsen, distributor, dan konsumen (manusia). Hal ini terjalin dalam bidang ekonomi.

Berikut beberapa contoh bahan baku dan kegunaannya:

  • Asbes = bahan pembuat sumbu kompor dan kaos lampu
  • Batu bara = bahan bakar, pewarna, dan pengawet kayu
  • Belerang = industri obat-obatan dan korek api
  • Batu kapur = industri semen, bangunan, dan car tradisional
  • Besi = industri mesin, jembatan, bangunan, dan alat rumah tangga
  • Bauksit = bahan baku alumunium, pesawat terbang, dan alat rumah tangga
  • Emas = bahan perhiasan bernilai tinggi
  • Gas alam = bahan bakar
  • Minyak bumi = bahan bakar
  • Mangaan = bahan besi baja
  • Nikel = bahan pelapis antri karat pada besi
  • Timah = peralatan rumah tangga
  • Tembaga = peralatan untuk bahan perunggu
Beberapa bahan baku yang ada di bumi dapat cepat habis jika dimanfaatkan secara besar-besaran. Jika hal tersebut terjadi maka, manusia sendiri yang akan dirugikan.

Pelestarian sumber daya alam

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, berikut cara melestarikan sumber daya alam, yaitu:

Penghematan

Bahan galian, seperti barang tambang termasuk bahan yang tidak bisa diperbaharui. Jika sudah habis dimanfaatkan, maka sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sehingga dalam menggunakan bahan tersebut harus dilakukan penghematan atau mencari bahan alternatif lain yang serupa.

Perlindungan

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam perlindungan adalah membentuk suaka margasatwa dan cagar alam. Suaka margasatwa merupakan tempat perlindungan hewan-hewan agar tidak cepat langka dan punah.

Sedangkan cagar alam adalah perlindungan hutan, tumbuhan, dan hewan yang ada di dalamnya. Sehingga hewan-hewan dan tumbuhan masih memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk mereka.

Berikut daftar Suaka margasatwa dan cagar alam di Indonesia, di antaranya:

  1. Suaka margasatwa Gunung Leuser di Aceh
  2. Suaka margasatwa Baluran di Jawa Timur
  3. Suaka margasatwa Kutai di Kalimantan Timur
  4. Suaka margasatwa Pulau Mojo di Sumbawa (NTB).
  5. Suaka margasatwa Pulau Komodo di NTT
  6. Suaka alam Sibolangit di Sumatera Utara
  7. Suaka alam Limbo Pantai di Sumatera Barat
  8. Suaka alam Raflesia di Bengkulu
  9. Suaka alam Pulau Dua di Jawa Barat
  10. Suaka alam Arjuno Lalijiwo di Jawa Timur

Pemeliharaan

Sebagai manusia, kita harus turut menjaga kekayaan alam. Beberapa kegiatan untuk menjaga kekayaan alam, di antaranya:

  1. Penebangan pohon harus seimbang dengan penanaman pohon.
  2. Memanfaatkan hutan secara serba guna
  3. Pengambilan hasil hutan dengan perhitungan
  4. Hati-hati dalam menebang pohon agar tidak merusak pohon muda
  5. Memelihara pohon agar tumbuh dengan baik
  6. Mencegah penebangan liar, bahaya kebakaran, dan hama penyakit

Selain menjaga alam dan hutan, kita juga harus menjaga tanah agar tetap subur. Dengan tanah yang subur, maka kita bisa menanam berbagai pohon dan mencegah erosi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Manfaat Sumber Daya Alam dalam Bidang Ekonomi”, Klik untuk baca: https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/23/110000569/manfaat-sumber-daya-alam-dalam-bidang-ekonomi?page=all.
Penulis : Serafica Gischa
Editor : Serafica Gischa

Read More