BPPT Sebut Indonesia Siap Jadi Raja Baterai Dunia

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengungkapkan bahwa Indonesia siap menjadi raja baterai dunia. Hal itu berdasarkan hasil audit teknologi yang sudah dilakukan BPPT sebagai bentuk dukungan dalam upaya mewujudkan pabrik smelter.

“Alhamdulillah, hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan semua pihak, bahkan ini memberikan nilai tambah pada komoditas nikel,” kata Hammam dalam keterangan resmi, Selasa (11/5/2021).

BPPT melaporkan hasil audit teknologi yang dilakukan terhadap metode Step Temperature Acid Leach (STAL) yang dikembangkan PT Trinitan Metals and Minerals (PT TMM). Untuk proses pelindian ini mampu me-recovery nikel mulai 89% hingga 91% dan kobalt sebesar 90% hingga 94%. Metode tersebut dinyatakan mampu memberikan nilai tambah komoditas nikel ketika diterapkan dalam smelter skala kecil atau modular.

Hasil audit teknologi menunjukkan metode STAL lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan teknologi atmospheric leaching (AL) yang dapat menghasilkan recovery nikel antara 50% hingga 70%, dan cenderung mendekati teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang dapat mencapai 94% hingga 96%.

“Hasil audit teknologi ini bisa dijadikan rekomendasi dalam pembangunan smelter modular atau skala kecil yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pertambangan rakyat, terlebih metode ini mengusung konsep zero waste, dimana hasil buang proses pelindian bisa diproduksi lagi,” tuturnya.

Pembangunan smelter modular nikel menurutnya merupakan sebuah kesempatan yang harus segera diambil oleh Indonesia. Lantaran persaingan teknologi energi sudah mulai beralih, dari energi fosil menjadi energi terbarukan, dan baterai diprediksi menjadi komoditas yang dibutuhkan industri di masa yang tidak lama lagi.

Kebutuhan akan baterai menurutnya akan selaras dengan permintaan nikel, dan beruntungnya Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini didasari data dari McKinsey, dimana Indonesia merupakan salah satu produsen nikel (Nickel Pig Iron /NPI), Bijih, Konsentrat, Presipitat) terbesar di dunia dengan menyumbang 27% total produksi global.

“Dengan dukungan penuh pemerintah dan ekosistem yang dibangun bersama oleh industri, Indonesia siap menjadi raja baterai dunia,” pungkasnya.

Sumber: Media Indonesia

Read More

Luhut Ungkap Teknologi Pengolahan Nikel Kadar Rendah Karya Anak Bangsa

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan adanya pengembangan teknologi pengolahan nikel kadar rendah yang mampu bersaing dan bahkan disebutkan lebih ramah lingkungan.

Teknologi nikel ini disebut Step Temperature Acid Leaching (STAL) yakni memproses bijih nikel dengan tekanan atmosfer (atmospheric pressure). Teknologi ini disebut mampu menghasilkan recovery nikel di atas 90%.

Dia mengatakan, teknologi STAL yang dikembangkan PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE) ini juga menghasilkan limbah yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya, limbahnya bisa dikelola kembali menjadi produk yang bernilai, dibandingkan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL).

Menurutnya, limbah STAL menghasilkan residu Fe (besi) dan Al (aluminium) yang bisa diolah menjadi bijih besi atau iron ore dan produk lainnya.

“Selain itu, STAL juga dinilai akan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan teknologi pengolahan nikel lainnya,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Kamis (29/04/2021).

Oleh karena itu, Luhut pun mendorong adanya penerapan dari teknologi karya anak bangsa ini.

“Ini ada pengembangan teknologi baru dari anak bangsa, kita dukunglah. Saya ingin produk-produk dalam negeri terus maju,” pintanya.

Selain itu, Luhut juga berpesan kepada semua pihak agar teknologi STAL ini dapat dikembangkan terus dan diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dengan baik.

Terkait dengan investasi di bidang ini, Luhut berharap Indonesia dapat menarik investor yang sesuai untuk pengembangan teknologi ini.

“Kita tidak mau main-main. Jadi makanya sekarang orang bicara soal green, jadi jangan ditipu lagi dengan data-data yang tidak benar,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pengembangan teknologi STAL yang menggunakan metode hidrometalurgi ini dipandang sebagai sebuah terobosan untuk aplikasi teknologi pengolahan nikel dalam skala lebih kecil.

Dibandingkan dengan jenis-jenis teknologi yang digunakan pada industri pengolahan logam dasar, teknologi tersebut dapat berbentuk secara modular dan dipandang cocok untuk diterapkan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan wilayah pertambangan nikel (mine mouth).

Dengan teknologi modular ini, maka diperkirakan bisa dijangkau oleh industri pertambangan skala kecil yang banyak terdapat di Indonesia.

Desain teknologi STAL yang dikembangkan ini akan membutuhkan bijih nikel sebesar 170 ribu ton bijih nikel per tahunnya atau 600 ton bijih nikel per hari untuk setiap modular STAL.

STAL dapat mengolah bijih nikel dengan kadar rendah sampai 1.1%. Kemudian listrik yang dibutuhkan dalam menggunakan teknologi ini yakni 1,3 mega watt hour untuk menghasilkan 1.800 ton nikel.

Teknologi STAL ini akan mengembangkan aplikasi cloud monitoring dan sistem kontrol untuk semua proses manufaktur dan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada semua pihak.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Sudah Teruji, ESDM Sebut Teknologi STAL Terobosan Strategis Olah Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, Iman Sinulingga memaparkan finalisasi pengujian atau validasi teknologi Step Temperature Acid Leach (STAL), pada Selasa (6/4/2021) di Bogor.

Berdasarkan paparan hasil akhir uji validasi tersebut, teknologi STAL terbukti mampu meningkatkan recovery Nikel (Ni) dan Kobalt (Co) hingga mencapai 94% Ni dan 95% Co.

“Kami menyambut baik hasil pengujian validasi teknologi yang sudah dilakukan tim PSDMBP, tim ITB Prof. Zaki (Prof. Zaki Mubarok), dan tim PT TMM (PT Trinitan Metals & Minerals Tbk), dengan hasil recovery nikel dan kobalt yang bisa mencapai 94% nikel dan 95% kobalt. Merupakan hasil yang membanggakan, sehingga teknologi STAL ini dapat dikatakan sudah teruji,” ujar Iman Sinulingga.

Adapun, teknologi STAL merupakan teknologi pengolahan mineral secara hidrometalurgi, yang dikembangkan oleh TMM dan dimiliki oleh PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI). Teknologi karya anak bangsa ini disebut mampu mengkonversi bijih nikel laterit berkadar rendah menjadi Pregnant Leach Solution (PLS) dalam waktu 4 jam, serta dapat diolah ke produk lanjutannya seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

Menurut Iman Sinulingga, pengembangan teknologi STAL yang mampu mengolah bijih nikel laterit berkadar rendah merupakan terobosan teknologi yang sangat strategis. Lebih lanjut, Iman juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung agar penerapan teknologi STAL dapat segera diwujudkan dalam skala industri, sehingga bahan baku nikel berkadar rendah dapat termanfaatkan.

“Kami juga mengetahui bahwa tim ahli TMM telah melakukan kajian komersialisasi, dimana teknologi STAL pada skala industri sudah dinilai layak secara ekonomi. Sehingga, kami berharap agar TMM dapat segera mewujudkan suatu industri baterai listrik dengan memanfaatkan Ni-Co laterit berkadar rendah,” kata Iman Sinulingga.

Pada kesempatan yang sama, ahli hidrometalurgi dari ITB, Prof. Zaki Mubarok mengatakan bahwa teknologi STAL terbukti mampu mengolah bijih nikel kadar rendah secara efektif. Secara teknis, kata dia, teknologi STAL sudah bisa mengekstraksi nikel dengan recovery yang baik, kemudian konsumsi asam juga bisa diturunkan dibandingkan dengan direct leaching.

“Untuk nikel bervariasi pada rentang 87-94%, sementara untuk kobalt pada rentang 90-95%. Tergantung pada variabel prosesnya. Menurut saya itu sudah positif ya. Jadi, teknologi STAL justru lebih cocok untuk bijih nikel laterit yang kadar rendah,” tutur Prof. Zaki.

Sementara itu, Direktur Utama TMM, Petrus Tjandra mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Bapak Iman Sinulingga dan tim PSDMBP Badan Geologi Kementerian ESDM, maupun Prof. Zaki Mubarok dan tim Kelompok Keahlian Teknik Metalurgi ITB Bandung atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam melakukan pengujian terhadap teknologi hidrometalurgi STAL.

“Kami berharap agar teknologi STAL yang kami kembangkan ini dapat berkontribusi secara penuh dalam mendukung cita-cita hilirisasi nikel di Indonesia.” pungkas Petrus Tjandra.  (Admin)

Read More

Manfaatkan Bijih Nikel Kadar Rendah, PT IWIP Siap Produksi Bahan Baku Baterai di 2022

NIKEL.CO.ID – Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) yang sudah ditetapkan sebagai salah satu (Proyek Strategis Nasional) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, saat ini mengoperasikan tiga smelter.

Menggunakan teknologi Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dalam pembangunan smelter nikel di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, PT IWIP siap untuk memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai pada 2022.

General Manager External Relations PT IWIP, Wahyu Budi mengatakan bahwa pihaknya akan mengelola nikel dengan kadar rendah yang menjadi cikal bakal dari bahan baku prekursor baterai.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita sudah bisa memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai,” ujar Wahyu Budi dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Namun demikian menurut Wahyu, hal tersebut tidak akan terlaksana jika pandemi Covid-19 belum membaik di Indonesia. Pasalnya dengan adanya pandemi ini, perusahaan akan sulit untuk merekrut tenaga kerja guna membangun smelter tersebut.

“Jadi kita akan mengelola nikel-nikel kadar rendah ini menjadi bahan baku prekursor baterai. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan dengan ekonomi ini membaik, lalu Covid-19 sudah nggak ada, ya mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita sudah bisa memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai,” jelasnya.

Seperti diketahui, PT IWIP sendiri dalam melakukan pengembangan industri di kawasan Weda Bay tersebut mayoritas menggunakan teknologi RKEF yang merupakan salah satu teknologi terbaik di bidangnya.

Wahyu menambahkan setelah pembangunan menggunakan RKEF selesai ke depannya perusahaan akan menambahkan unit-unit untuk pembuatan bahan baku terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainya.

“Jadi untuk mencapai baterai ini harus melewati beberapa fase, mungkin 4-5 fase,” paparnya.

Proses RKEF sendiri banyak digunakan untuk menghasilkan feronikel dan nikel-matte. Proses ini diawali dengan pengeringan kandungan moisture hingga 45% melalui proses pretreatment.

Pada proses tersebut, bijih laterit dikeringkan dengan rotary dryer pada temperatur 250 derajat celcius hingga kandungan moisturenya mencapai 15-20%.

“Produk dari rotary dryer selanjutnya masuk ke-tahap kalsinasi (pre-reduksi) menggunakan rotary kiln pada suhu 800-900 derajat celcius,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Read More

Implikasi Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia terhadap Investasi dan Percepatan Kendaraan Bermotor di Indonesia

Oleh: William Immanuel

INDONESIA, negara berkembang yang masih berusaha merangkak meninggalkan titel tersebut. Indonesia memberikan kejutan ‘hadiah tahun baru’ kepada dunia atas larangan ekspor nikel pada 1 Januari 2020. Jelas menuai banyak pro dan kontra dari pihak intern dan ekstern, bila dilihat Indonesia sudah mulai gerah dengan titel yang dibawa sejak lama yaitu negara berkembang. Kasarnya ‘Nikel adalah milik kita (Indonesia), ya suka-suka kita!’, langkah tegas ini dilakukan pasalnya Indonesia sedang ingin melakukan revolusi sektor ekspor nikel yang tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi alias hilirisasi mineral dalam negeri. Seperti kita tahu, Indonesia adalah produsen terbesar nikel dunia dengan jumlah produksi 800 ribu ton, diikuti Filipina dengan jumlah produksi 420 ribu ton, dan Russia dengan jumlah produksi 270 ribu ton [1]. Ternyata hal ini sudah disadari oleh Indonesia sejak tahun 2009 lalu mundur tahun 2014, dan ada relaksasi tahun 2017, akhirnya larangan ekspor ini baru ter realisasikan di awal tahun 2021 ini. Tidak butuh waktu lama, Indonesia langsung digugat oleh Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel ini. Padahal, menurut data yang dihimpun oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman ternyata Uni Eropa pada tahun 2015, 2016, 2017 presentase membeli Nikel dari Indonesia terbilang rendah, dan mayoritas bahan mentah nikel diekspor ke Tiongkok[2].

Nikel merupakan salah satu jenis logam dasar yang digadang-gadang menjadi komoditas masa depan. Nikel merupakan salah satu logam hasil tambang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Nikel terbagi 2 jenis di pasar yaitu nikel kelas I dan kelas II. Nikel kelas II banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel sementara kelas I digunakan untuk produk lain seperti komponen baterai mobil listrik[3]. Indonesia jelas langsung mengamankan primadona baru ini yang akan menggantikan batubara, hal ini pula berimplikasi kepada banyak hal dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM №11 Tahun 2019 mengenai larangan ekspor bijih nikel[4]. Sebelumnya ada Peraturan Pemerintah №1 Tahun 2017 mengenai relaksasi ekspor bijih nikel, yang dimana dalam peraturan ini terdapat ketentuan bahwa pelaku usaha yang memiliki Smelter diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri sampai tahun 2022[5]. Tetapi dengan adanya Permen ESDM №11 Tahun 2019 itu membuat PP №1 Tahun 2017 itu tidak ada artinya lagi, dampak besarnya kepada investor yang telah menanamkan modalnya kepada Smelter-Smelter yang ada di Indonesia tidak mendapatkan hasil maksimal dan merasakan ketidakpastian hukum dari Pemerintah yang saya rasa akan banyak dampak yang terasa kedepannya kepada para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

***

Implikasi dari larangan ekspor nikel ini menuai banyak pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung larangan ini tetapi dari pelaku usaha atau penambang menolak mentah-mentah larangan yang telah berjalan dari awal tahun 2020 ini, dari dalam negeri maupun luar negeri. Uni Eropa adalah salah satu pihak yang geram dengan kebijakan ini sampai menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO), hal ini dikarenakan Uni Eropa yang sudah melakukan hilirisasi terlebih dahulu dalam sektor baja tidak memiliki pasokan mentah bijih nikel dari Indonesia yang kualitasnya nomor satu dunia [6].

Bila saya jabarkan satu per satu, yang pertama sebetulnya adalah dampak positif. Dengan adanya UU Minerba №4 Tahun 2009 maka semakin bulat bahwa pemurnian harus dilakukan di dalam negeri[7]. Artinya harus dilakukan Hilirisasi mineral dalam negeri, dengan adanya hilirisasi dalam negeri ini daya tambah dari nikel ini bisa meningkat, kenapa? Karena dengan adanya hilirisasi maka yang tadinya bahan mentah menjadi andalan dari ekspor Indonesia maka diubah menjadi bahan jadi, Indonesia akan memulai pembangunan Smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk mendukung hilirisasi dan baru bisa dioperasikan tahun 2023[8]. Karena nikel yang Indonesia buat adalah low grade yang dapat mengisi kobalt, perlu diketahui pula kobalt merupakan modal dari lithium baterai yang nantinya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal kepada mobil listrik peruntukannya[9]. Perlu diketahui juga potensi dari hilirisasi sampai sekarang ada di angka USD 35 M, juga kapasitas smelter Indonesia berjumlah 71,2 wet metric ton (WMT) yang dimana penggunaan sebelumnya baru 35,6 wet metric ton (WMT) yang digunakan untuk mengolah nikel alias baru digunakan setengah untuk mengolah nikel dan setengahnya lagi lari ke ekspor bahan mentah bijih nikel dengan harga yang lebih murah dari harga asli global[10].

Poin kedua, dengan adanya penemuan ini maka Indonesia dapat melakukan pengembangan sektor baru yaitu dengan membangun pabrik lithium dan kedepannya Indonesia dapat menjadi global player[11]. Dengan bergantinya ekspor mentah bijih nikel dengan lithium ini bahkan menjadi produsen mobil listrik, Indonesia bisa mendapatkan hasil 2–3 kali lipat dari sekarang dengan ekspor mentah bijih nikel yang terhitung tidak maksimal[12], padahal Indonesia merupakan produsen dan pemilik cadangan nikel tertinggi di dunia. Artinya dari sektor ekspor yang tadinya menjadi pendapatan negara Indonesia digantikan dengan investasi di pabrik lithium dan mobil listrik yang hasilnya akan sangat jauh dibanding menjual bahan mentah bijih nikel. Hal ini pula menekan biaya produksi dari mobil berbasis baterai karena lithium yang dihasilkan tidak usah membeli dari Cina lagi tetapi langsung proses di Indonesia. Bila melihat dari UU №7 Tahun 2014 di landasan konstitusional yaitu “Memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia 1945”[13] UU №7 Tahun 2014 ini sangat selaras dengan langkah yang akan diambil oleh Indonesia karena memberikan peningkatan pemasukan dan pembangunan ekonomi yang signifikan dengan adanya pengembangan baterai lithium dan kendaraan berbasis baterai.

Poin kedua diatas memiliki dampak negatif yang akan dirasakan Indonesia dalam jangka pendek. Pembangunan dari pabrik lithium dan pengembangan teknologi baru bukanlah hal yang dapat jadi semalam saja, tetapi butuh waktu. HPAL pun yang digadang-gadang akan menjadi titik terang perekonomian Indonesia diperkirakan akan baru bisa beroperasi tahun 2023. Dalam jangka pendek hal ini akan berdampak pada kehilangan hasil ekspor dari nikel yang mengakibatkan Indonesia mengalami defisit di neraca berjalan karena ekspor diputus. Lalu, melihat dari ketidaktegasan dari pemerintah apabila ingin melakukan kegiatan ekspor lagi Indonesia akan kehilangan momentum karena saat ini saja bila kita lihat harga nikel melambung tinggi, demand dan supply yang tidak seimbang [14]. Hal ini sebetulnya bisa diatasi dengan investasi kepada lithium ataupun Indonesia bisa mencetak obligasi untuk pembangunan dan pengembangan kendaraan berbasis baterai. Pertanyaannya, apakah pembangunan ini akan menjadi terang ataupun gelap? Karena apabila pembangunan ini nantinya gagal hanya menjadi batu sandungan untuk Indonesia kedepannya, beban utang akan semakin tinggi.

Melihat dari kronologi larangan ekspor ini, diawali dari UU Minerba №4 tahun 2009 yang mewajibkan pemurnian harus di dalam negeri, lalu Peraturan Menteri ESDM №1 Tahun 2014 mengenai relaksasi dari ekspor selama 3 tahun terhitung sampai tahun 2017[15], lalu ada Peraturan Pemerintah №1 Tahun 2017 yang mengatur tentang relaksasi ekspor bijih nikel juga tetapi dengan ketentuan hanya yang memiliki Smelter sampai tahun 2022, tetapi permasalahan disini dimulai ternyata pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM №11 Tahun 2019 yang berlaku 1 Januari 2020 mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal ini dikecam oleh para pelaku usaha karena dengan adanya Permen baru ini memberikan dampak pada investor dan pelaku usaha tambang yang tidak mendapat hasil maksimal karena produksi untuk ekspor nikel yang ditujukan kepada Tiongkok itu dilarang, lalu dengan ketidakpastian dari hukum ini maka para investor akan berpikir dua kali untuk menanam modal di Indonesia karena pemerintah tidak tegas dalam mengeluarkan produk hukum[16]. Imbas paling dekat pada pabrik lithium dan pengembangan mobil berbasis baterai karena melihat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang banyak kebijakan bisa merugikan dari sisi investor. Lainnya yang bisa terjadi adalah konflik hulu ke hilir yang dialami oleh penambang dengan investor Smelter karena belum adanya regulasi yang mengatur maka ditakutkan investor Smelter terlalu berkuasa dan penambang akan merasa tertekan nantinya [17].

***

Kesimpulannya, larangan ini memiliki efek negatif dalam jangka pendek juga memiliki efek positif untuk jangka panjang seperti pemasukan negara yang akan lebih banyak dan maksimal dengan adanya hilirisasi, bila dibandingkan dengan ekspor mentah bijih nikel. Mengingat, investasi untuk HPAL sekarang mencapai USD 10 M dan masih diprediksikan untuk meningkat 5 tahun kedepan menjadi USD 20 M, Indonesia bisa menjadi pemain global dalam ekonomi dunia. Menjaga cadangan nikel Indonesia yang hanya bertahan 7–8 tahun lagi dengan memanfaatkannya secara maksimal. Meninggalkan jumlah ekspor nikel yang biasanya ditemui melebihi ketentuan yang berlaku. Lalu, meningkatkan dari nilai tambah nikel sehingga yang diproduksi tidak sia-sia, dimanfaatkan untuk mengisi kobalt yang diperuntukkan menjadi lithium baterai untuk mobil berbasis baterai dengan biaya produksi yang murah.

Harapannya kedepan pemerintah jangan hanya melihat jumlah profit saja tetapi mementingkan pembenahan tata niaga untuk nikel yang dipasok ke Smelter terlebih dahulu, pemerintah harus memebuat regulasi yang mengatur harga agar pemilik smelter tidak seenaknya dan memasok harga yang pantas, pemerintah juga harus memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri juga dalam mengoperasikan teknologi dan mengolah nikel jangan sampai menggunakan tenaga kerja asing, dan terakhir pemerintah juga harus membuat batas atas dan batas bawah supaya harga nikel yang dijual ke smelter tidak jatuh.

***

[1]Utami Suci, ‘Indonesia Produsen Nikel Terbesar Dunia’, 2020,
<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwlYdJk-indonesia-produsen-nikel-terbesar-dunia>,  diakses 16 Februari 2021

[2]Deutsche Welle, ‘Eropa dan RI Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel’, 2021
<https://news.detik.com/dw/d-5372935/eropa-dan-ri-gagal-capai-titik-temu-soal-larangan-ekspor-bijih-nikel>, diakses 16 Februari 2021

[3]Citradi Tirta, ‘Masih Mau Bukti Kalau RI Raja Nikel Dunia, Cek Data Ini!’, 2021
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210121131607-17-217775/masih-mau-bukti-kalau-ri-raja-nikel-dunia-cek-data-ini>, diakses 16 Februari 2021

[4]Peraturan Menteri ESDM №11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM №25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2011%20Tahun%202019.pdf>, diakses 16 Februari 2021

[5]Peraturan Pemerintah №1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Pemerintah №23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/PP_NO_1_TAHUN_2017.pdf>, diakses 16 Februari 2021

[6]Sandi Ferry, ‘Luhut Ungkap Rahasia Kenapa Eropa Nekat Gugat RI Soal Nikel’, 2020,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200813180302-4-179671/luhut-ungkap-rahasia-kenapa-eropa-nekat-gugat-ri-soal-nikel>, diakses 16 Februari 2021

[7]Undang-Undang Republik Indonesia №4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm#:~:text=bahwa%20kegiatan%20usaha%20pertambangan%20mineral,c.>, diakses 16 Februari 2021

[8]Mulyana Ridwan, ‘Luhut: Indonesia andalkan hilirisasi mineral untuk tekan defisit transaksi berjalan’, 2019, <https://industri.kontan.co.id/news/luhut-indonesia-andalkan-hilirisasi-mineral-untuk-tekan-defisit-transaksi-berjalan>, diakses 16 Februari 2021

[9] Idris Muhammad, ‘Hidup Mati Mobil Listrik Eropa Bergantung Nikel’, 2019,
<https://money.kompas.com/read/2019/12/18/103200126/hidup-mati-mobil-listrik-eropa-bergantung-nikel?page=all>, diakses 16 Februari 2021

[10]Tiammar Arif, ‘Nikel, Industri Baterai, dan Kedaulatan Energi Nasional (Bagian I)’, 2019,
<https://investor.id/opinion/nikel-industri-baterai-dan-kedaulatan-energi-nasional-bagian-i>, diakses 16 Februari 2021

[11]Prabowo Dani, ‘Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global’, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/26/13402981/bangun-pabrik-baterai-lithium-di-ibu-kota-baru-luhut-sebut-indonesia-ingin>, diakses 16 Februari 2021

[12] Riyanto Galuh, ‘Di Balik Minat LG dan Tesla Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik di Indonesia’, 2020,
<https://tekno.kompas.com/read/2020/12/31/19052237/di-balik-minat-lg-dan-tesla-bangun-pabrik-baterai-mobil-listrik-di-indonesia?page=all>, diakses 16 Februari 2021

[13]Undang-Undang №7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>, diakses 16 Februari 2021

[14]Mulyana Ridwan, ‘Suplai bijih nikel berlebih, Kementerian ESDM yakin serapan bakal seimbang pada 2022’, 2020,
<https://industri.kontan.co.id/news/suplai-bijih-nikel-berlebih-kementerian-esdm-yakin-serapan-bakal-seimbang-pada-2022>, diakses 16 Februari 2021

[15]‘Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral №1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri’,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142450/permen-esdm-no-1-tahun-2014#:~:text=Permen%20ESDM%20No.%201%20Tahun,Dalam%20Negeri%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, diakses 16 Februari 2021

[16]Arvirianty Anastasia, ‘Ekspor Nikel Dilarang, Ini Jeritan Para Pelaku Tambang’, 2019,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190822145603-4-93939/ekspor-nikel-dilarang-ini-jeritan-para-pelaku-tambang>, diakses 16 Februari 2021

[17]Admin Tribunnews, ‘Konsultasi di WTO: Eropa dan Indonesia Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel’, 2021,
<https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/13/konsultasi-di-wto-eropa-dan-indonesia-gagal-capai-titik-temu-soal-larangan-ekspor-bijih-nikel?page=all>, diakses 16 Februari 2021

Sumber: medium.com

Read More

Bos Inalum Minta Royalti Nikel untuk Baterai EV Bisa 0%

NIKEL.CO.ID – Pemerintah mendorong hilirisasi di sektor batu bara dengan pengenaan royalti 0% bagi penambang yang melakukan hilirisasi, seperti proyek gasifikasi batu bara. Insentif royalti 0% bagi penambang batu bara yang melakukan kegiatan hilirisasi ini dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Beberapa perusahaan tambang batu bara akan memanfaatkan batu bara kalori rendah untuk proyek gasifikasi batu bara yakni mengubah batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME).

Tak mau kalah dengan batu bara, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengusulkan agar nikel kadar rendah juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan batu bara, yakni mendapatkan royalti 0%.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong hilirisasi nikel, salah satunya berupa pemanfaatan nikel kadar rendah untuk diolah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Artinya, pemanfaatan nikel kadar rendah akan semakin masif ke depannya.

“Kalau untuk batubara kita sudah ada pajak iuran (royalti) 0%, karena sudah ada apakah ini akan berlaku pada nikel kadar rendah?” kata Orias dalam Webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, secara teknis pertambangan nikel kadar rendah ini mulanya dianggap ikutan, namun karena ada produk baterai yang bisa dihasilkan dari nikel kadar rendah dan kini juga tengah didorong pemerintah, maka komoditas ini menurutnya menjadi istimewa.

“Sekarang kita manfaatkan nikel kadar rendah. Ini ada iuran produksi dan lain-lain, yang terkait itu perlu disesuaikan, saya rasa kebijakan ini (royalti 0%) perlu dimasukkan ke dalam kebijakan minerba,” pintanya.

Seperti diketahui, kini empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) tengah dalam proses pembentukan Indonesia Battery Holding untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury pun sempat menuturkan pembentukan holding perusahaan baterai ini terbentuk pada Semester I 2021 ini.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan di dalam bisnis baterai kendaraan listrik ini, akan terdapat tujuh tahap atau rantai bisnis, yakni mulai dari penambangan, pemurnian atau smelter, precursor plant, pabrik katoda, pabrik sel baterai, battery pack, hingga daur ulang (recycling).

“Kita masuk di empat yang tengah seperti precursor, katoda, sel baterai, battery pack, dan juga recycling dengan PLN. Di hulu oleh Antam dan MIND ID,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI, Selasa (09/02/2021).

Nicke mengatakan pada tahun ini holding company BUMN ini terbentuk, lalu bisa bermitra dengan perusahaan global. Kini ada tiga perusahaan global yang berpotensi menjadi mitra BUMN yakni perusahaan asal China (CATL), Korea Selatan (LG), dan Amerika Serikat (Tesla).

“Sudah tanda tangan dengan China company. Lalu kita sedang dalam program, insya Allah minggu ini atau depan dengan Korean company,” ujarnya.

Tidak hanya untuk bisnis baterai kendaraan listrik, potensi kerja sama dengan calon mitra perusahaan global lainnya yaitu sistem penyimpanan energi (energy storage system/ ESS) atau ‘powerbank’ raksasa.

Nicke menyebut Tesla cenderung tertarik pada ESS karena pasar ESS ini besar dan bisa menjaga keandalan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“ESS potensi besar di Indonesia. Tesla minat di energy storage. Melihat potensi tadi untuk menjaga keandalan suplai dari PLTS. ESS ini pasar besar. Pertamina akan masuk ke sana,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Seperti di Batubara, Orias Moedak Minta Insentif Khusus Bijih Nikel Kadar Rendah

NIKEL.CO.ID – CEO Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak menilai perlu ada insentif khusus untuk komoditas nikel kadar rendah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, pemberian insentif bisa dilakukan seperti halnya insentif pada komoditas batu bara yang dimanfaatkan untuk program hilirisasi. Guna mendorong hilirisasi batu bara, melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja pemerintah memberikan insentif berupa pengenaan royalti hingga 0 persen terhadap batu bara yang digunakan untuk program hilirisasi.

“Ada baterai EV, mobil listrik, dan sebagainya, ini kan pemanfaatan nikel kadar rendah. Kalau batu bara kan sudah ada itu iuran produksi 0 persen, tapi apakah ini akan berlaku untuk nikel kadar rendah?,” ujar Orias dalam webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Orias menuturkan bahwa dengan adanya program pengembangan baterai kendaraan listrik yang gencar didorong oleh pemerintah, komoditas nikel kadar rendah kini menjadi istimewa. Sebelumnya, nikel kadar rendah hanya dianggap sebagai ikutan dan tidak banyak dimanfaatkan.

Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan nikel kadar rendah ke depan, Orias menilai kebijakan terkait royalti nikel dan pajak lain terkait perlu dikaji pemerintah.

“Sekarang kita manfaatkan itu. Apakah perlu ada iuran produksi, pajak, dan lain-lain terkait yang perlu disesuaikan? Saya rasa kebijakan menyangkut ini harus diperhatikan juga, harus masuk ke kebijakan minerba,” katanya.

Adapun, MIND ID bersama PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk., akan membentuk Indonesia Battery Holding atau Indonesia Battery Corporation untuk mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (baterai EV) secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Pembentukan holding tersebut ditargetkan dapat selesai pada semester I/2021.

Sumber: bisnis.com

Read More

Satgas HPM Nikel Terima Banyak Keluhan Soal Surveyor

NIKEL.CO.IDKetua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto mengatakan tim satgas HPM Nikel menerima banyak keluhan mengenai surveyor dari penjual. Laporan ini terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada Rabu (02/12/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Keluhan lain terkait surveyor yakni terlalu lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). Oleh karena itu, pihaknya mengundang semua surveyor untuk meminta penjelasan terkait hal ini.

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM,” ungkapnya.

Seperti diketahui, aturan terkait HPM nikel ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan/ Khusus (IUP/K) Operasi Produksi Mineral logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit.

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” paparnya.

Seto menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada harus sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit di luar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target time line. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Dirjen Minerba: Ada Surveyor Yang Melaporkan Kadar Nikel Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya

NIKEL.CO.ID – Pemerintah menuturkan terus berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini sektor pertambangan mineral dan batu bara agar tidak tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh badan usaha atau swasta.

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pihaknya berupaya menekankan dua aspek dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor pertambangan minerba untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, yaitu aspek teknis profesional dan aspek karakter (character building).

“Kami sedang berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Menjadi regulator pertambangan di Indonesia bukan lah pekerjaan mudah. Ada dua aspek dalam aspek pembinaan SDM yaitu aspek kapasitas teknis profesional dan aspek karakter. Dalam hal teknis kita mungkin sudah dapatkan dari bangku pendidikan, tapi aspek karakter itu lebih sulit daripada aspek teknis. Tantangan tidak ringan dan tidak mudah,” tuturnya dalam sebuah webinar “Temu Profesi Tahunan (TPT) Perhapi 2020′ pada Selasa (17/11/2020).

Dia mengakui, pihaknya masih terus berjuang agar kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah dan disepakati bersama oleh badan usaha dapat dijalankan sesuai komitmennya. Untuk menjalankan praktik tambang yang baik (good mining practices), maka menurutnya diperlukan karakter ASN yang kuat.

“Misalnya, akhir-akhir ini kita masih melihat beberapa opsi pembangun smelter yang belum berjalan sesuai ketentuan. Itu memerlukan kekuatan karakter yang hebat di kami, karena kalau tidak, kami akan hanyut bersama arahan-arahan yang sebetulnya bukan itu yang digariskan oleh ketentuan,” bebernya.

Selain mencontohkan tentang pengawasan pembangunan smelter, dirinya pun mencontohkan karakter kuat ASN diperlukan saat menerima laporan bahwa ada surveyor yang melaporkan kadar nikel berbeda dari kadar aslinya.

“Contoh kedua, kami menerima laporan ada surveyor yang melaporkan kadar nikel tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini kan harus disikapi. Di sisi lain, kami juga mengundang para ahli, praktisi, pelaku industri untuk memperbaiki mentalitas ini. Kita tidak boleh tipu-tipu soal kadar nikel, buat kami ini kriminal. Hal ini (karakter) jauh lebih sulit membina SDM regulator di pertambangan dari pada hal-hal teknis,” jelasnya.

Selain itu, tantangan lainnya yaitu ketika berhadapan dengan pertambangan ilegal. Dia mengakui, persoalan tambang ilegal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani karena menyangkut aspek hukum, keselamatan dan juga lingkungan.

Untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut, maka pihaknya kini tengah melakukan reformasi birokrasi di mana ada perampingan pejabat struktural di organisasi Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Dia mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi pejabat teknis di eselon 3. Pejabat teknis hanya sampai eselon 2, lalu eselon 3 dan ke bawahnya akan pindah menjadi pejabat fungsional. Menurutnya, pejabat fungsional ini diperlukan karena akan berperan penting dalam tata kelola pertambangan nasional.

“Pembinaan ke arah sana sedang kita lakukan, tapi tidak mudah mengelola pola pikir itu karena banyak yang masih melihat ASN sebagai birokrat, pengelola birokrasi, padahal kita harus mendalami hal-hal teknis, apalagi kalau berhadapan dengan kalangan pelaku usaha profesional. Sekarang lagi kami susun rumpun-rumpun jabatan fungsional,” tuturnya.

Saat ini dia mengakui jabatan fungsional di sektor pertambangan yang baru jelas yaitu Inspektur Tambang. Namun ke depannya, diharapkan ASN punya kompetensi teknis dari awal perencanaan pertambangan.

Dia mengatakan indeks profesionalitas ASN sektor pertambangan masih berada pada tingkat sedang sekitar 80,3. Pihaknya pun menargetkan indeks ini meningkat ke posisi tinggi.

Saat ini ASN pertambangan berjumlah 1.113 orang di seluruh wilayah Indonesia, dimana sebagian besar atau 56% berada di provinsi. Dari sisi pendidikan, 71% merupakan lulusan sarjana.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Indonesia Bakal Punya 6 Smelter Nikel Dengan Teknologi HPAL Senilai Rp 76 T

NIKEL.CO.ID – Indonesia bakal memiliki enam fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan menggunakan proses hydro metalurgi atau dikenal dengan smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL).

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan smelter HPAL ini bisa menyerap bijih nikel kadar rendah yang cadangannya banyak di negara ini. Dia pun sempat menuturkan bahwa cadangan bijih nikel kadar tinggi (saprolite nickel) hanya sekitar 930 juta ton, seperempat dari bijih nikel kadar rendah (limonite nickel) yang mencapai 3,6 miliar ton.

Enam smelter HPAL tersebut antara lain dioperasikan oleh PT Halmahera Persada Legend, PT Adhikara Cipta Mulia, PT Smelter Nikel Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Huayue, dan PT QMB. Selain smelter yang dibangun Vale, lima smelter lainnya ditargetkan mulai beroperasi pada 2021.

Dia mengatakan, rata-rata belanja modal per ton nikel sekitar US$ 19.000 per ton. Adapun total belanja modal atau investasi dari keenam smelter HPAL tersebut diperkirakan mencapai US$ 5,13 miliar atau sekitar Rp 75,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 per US$).

“Proyek smelter HPAL merupakan proyek yang sensitif disebabkan nilai capex  (belanja modal) yang besar, bahkan lebih besar daripada RKEF (Rotary Kiln-Electric Furnace),” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang nikel secara virtual pada Selasa (13/10/2020).

Menurutnya, investasi untuk smelter HPAL bisa mencapai US$ 65 ribu per ton nikel, sementara RKEF hanya US$ 13 ribu per ton nikel.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia belum menguasai teknologi ini karena mayoritas dunia didominasi oleh penyedia teknologi dari Jepang seperti yang dimiliki Sumitomo dan Mitsubishi.

“Teknologi ini tergolong high tech, sehingga masih perlu bergantung dengan negara lain,” ujarnya.

Untuk itu, dalam pengoperasian smelter ini, menurutnya juga diperlukan pengalaman yang cukup, baik dari tahap membangun hingga mengoperasikan proyek smelter ini.

Kerumitan smelter ini bisa tercermin dari pengalaman proyek smelter HPAL di dunia, di mana dari 11 rencana smelter HPAL, hanya dua smelter yang suskes, dan sembilan lainnya gagal. Adapun dua smelter HPAL yang sukses tersebut antara lain proyek Coral Bay di Filipina, dan Moa Bay di Kuba. Adapun total investasi kedua smelter itu mencapai US$ 951 juta.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More