Mengapa Investasi Tambang RI Melesu Saat Commodities Boom?

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah adanya momen commodities boom atau lonjakan harga sejumlah komoditas tambang saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Angka realisasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menjadi penyebab lesunya investasi di sektor tambang ini? Mengapa kenaikan harga komoditas seperti batubara, emas, nikel, hingga tembaga tidak menggairahkan penambang untuk berinvestasi?

Direktorat Jenderal Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi tambang ini, salah satunya yaitu karena perusahaan tambang menunda belanja modal di awal tahun dan akan bergeser ke pertengahan tahun ini.

Pemerintah pun mengakui seharusnya dalam empat bulan pertama ini, Januari-April 2021 investasi tambang RI bisa mencapai 25% dari target investasi penuh tahun ini. Namun nyatanya, realisasi investasi masih lebih rendah dari target awal.

“Hal tersebut dikarenakan rencana perusahaan yang menunda belanja modalnya di awal tahun dan akan dimulai pada pertengahan tahun, dan bahkan ada yang baru membelanjakannya di triwulan ke-4,” ungkap Ditjen Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/06/2021).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan untuk berinvestasi di awal tahun disebutkan karena belum tuntasnya perizinan yang berkaitan dengan kementerian/ lembaga lain.

“Kendala yang dilaporkan beberapa perusahaan yaitu menunggu selesainya perizinan pendukung, khususnya terkait dengan sektor lain,” ungkap pernyataan Ditjen Minerba.

Namun demikian, pihaknya akan terus memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi perusahaan dan tetap mengawasi kinerja ke depannya.

“Strategi Ditjen Minerba ke depan akan terus memfasilitasi kinerja investasi perusahaan tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian kendala.” ujarnya.

Ditjen Minerba pun optimistis bila investasi ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi hingga akhir tahun ini.

“Rendahnya investasi di TW (triwulan) I/2021 merefleksikan awal akselerasi capaian investasi yang akan meningkat seiring kurva kegiatan produksi sampai dengan akhir tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pengusaha Buka Suara Soal Lesunya Investasi Tambang RI

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah lonjakan harga komoditas tambang dalam momen supersiklus saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Realisasi investasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang dipatok sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menyebabkan lesunya investasi tambang ini? Padahal, harga-harga komoditas lagi meroket?

Pengusaha pun angkat bicara mengenai capaian investasi yang masih rendah ini. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia berpandangan, energi bersih saat ini masih mahal dan tahap uji coba (pilot project), sementara kebutuhan yang mendesak adalah investasi untuk memberikan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More