Kedubes Jerman Bantah, Kunjungan Ke FPI Terkait Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Kemunculan spekulasi di kalangan netizen atas kunjungan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman ke markas FPI akibat larangan ekspor nikel beredar viral dikalangan warga net.

Pasalnya, sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia telah melarang ekspor komoditi tersebut, sehingga dikaitkan ke isu FPI.

Namun spekulasi itu dibantah oleh Kedubes Jerman melalui siaran persnya yang diunggah akun twitter Kedutaan Besar Jerman.

“Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan. Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan pihak kedutaan,” tulis keterangan resmi Kedubes Jerman, Senin 21 november 2020.

Sementara isu yang berkembang di warga net tersebut secara langsung dibantah pihak Kedubes Jerman yang mengaitkan masalah ekspor nikel dan kunjungan ke FPI dianggap menyesatkan.

Juru Bicara Kedubes Jerman, Dr. Matthias Müller menilai isu dukungan terhadap FPI hingga larangan ekspor nikel sangat menyesatkan.

“Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut,” lanjut pihak Jerman.

Kunjungan pegawai Kedubes Jerman ke markas FPI menjadi perhatian di media sosial. Simpatisan FPI menilai kunjungan ini sebagai simbol dukungan.

Terlebih lagi, kunjungan terjadi saat kasus penembakan Laskar FPI sedang ramai dibahas.

Penafsiran itu lantas dibantah pihak Jerman yang menegaskan negara mereka ingin melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian.

“Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut,” kata pihak Jerman.

Seperti diketahui Pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor nikel per 1 Januari 2020.

Keputusan pelarangan ekspor tertuang lewat Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman berpendapat kebijakan ini menyulitkan industri baja nirkarat di Eropa.

“Uni Eropa geram, bahkan sempat menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO),” ucapnya pada Redaksi selasa 22 desember 2020.

Saat ini, Jerman, dipimpin Kanselir Angela Merkel, berperan sebagai presiden Dewan Uni Eropa (EU). Ini merupakan sikap Jerman terhadap Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan melalui Kedubes Jerman terhadap Pemerintah Indonesia dalam konteks HAM terkait baku tembak laskar FPI dengan polisi di Tol Cikampek tempo lalu tampaknya hanya alih-alih belaka.

“Peristiwa tersebut, pun terjadi dengan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku,” lanjut Ferdy.

Di sisi lain, Jerman tampak sangat berkepentingan dalam impor nikel dari Indonesia yang sejak awal tahun 2019 dihentikan.

Dengan kepentingan yang sangat jelas tersebut, sikap Kedubes Jerman justru mendorong masyarakat untuk berkumpul dengan melakukan aksi demonstrasi (kebebasan berpendapat) di tengah krisis covid-19. Meskipun sebenarnya hal tersebut sedikitpun tidak dilarang.

Sikap Jerman menjadi sebuah paradoks. Padahal, covid-19 telah merugikan masyarakat dan negara, tidak hanya di Indonesia tetapi juga global.

Sumber: inews.co.id

Read More

Menambang Isu HAM, Muluskan Ekspor Nikel Mentah ke Jerman?

NIKEL.CO.ID – Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang, khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019. Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton. Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton.

Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono dalam webinar Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia, Rabu (14/10/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebihdahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

Itulah yang dikenal sebagai industri smelter atau sederhananya bisnis peleburan (smelting-RED). Dalam satu dekade terakhir, investasi dan pembangunan smelter banyak menghiasi laman media. Ada banyak rencana investasi dan pembangunan smelter, dari mulai Freeport yang berencana membangun smelter tembaga di Gresik, hingga janji-janji para importir yang selama ini menikmati murahnya barang tambang mentah.

Lihat misalnya Freeport, pada Oktober 2020 lalu mengumumkan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter tembaga di Gresik mencapai 5,86 persen. Padahal, rencana pembangunan smelter Freeport itu sudah dimulai sejak 2017, karena menjadi syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana ketentuan dalam UU minerba.

Ternyata Freeport baru merealisasikan rencana pembangunan smelter tersebut pada akhir Juli 2020. Itupun, pada November lalu tiba-tiba secara sepihak Freeport membatalkan rencana pembangunan smelter baru tersebut. Pihak Freeport mengatakan akhirnya memilih kebijakan ekspansi smelter eksisting, yaitu melalui PT Smelting.

Pada titik ini, Indonesia kembali dibohongi investasi smelter. Namun, isu strategis ini tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Mengapa harus dikatakan Indonesia dibohongi? Bagaimana tidak, dalam keterbukaan publik Freeport mengaku sudah mengeluarkan biaya pembangunan smelter baru di Gresik yang mencapai 5,86 persen itu sudah senilai USD303 juta per Agustus 2020 dari total kebutuhan investasi hingga USD3 miliar. Lantas bagaimana bisa investasi sebesar itu akan dibuang sia-sia saat Freeport membatalkan pembangunan. Terlebih, pembangunan smelter baru merupakan syarat perpanjangan IUPK dalam ketentuan UU Minerba.

Bagaimana dengan hilirisasi nikel sebagai komoditas tambang primadona dunia saat ini? Sejak 1 Januari 2020 Indonesia secara resmi melakukan pemberhentian ekspor. Kebijakan ini diambil karena nilai ekspor nikel Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara pengekspor lainnya. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan kandungan nikel terbesar di dunia dan sampai akhir 2019 menjadi produsen dan eksportir bijih nikel terbesar dunia.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah melakukan hilirisasi sejumlah tambang, terutama nikel untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi fosil. Pemerintah telah melarang ekspor bijih (ore) nikel resmi pada 1 Januari 2020. Kebijakan ini dipercepat dari sebelumnya pada 2022 melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 soal Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Upaya hilirisasi itu meliputi pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium.

Kementerian ESDM mengungkap ekspor bijih nikel mencapai 30 juta ton pada 2019. Angka tersebut naik 36,36 persen dari ekspor sebelumnya, yakni 22 juta ton. Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan, dikutip dari CNN (14/8/2020) menilai hilirisasi nikel belum berkembang secara signifikan. Pasalnya, banyak perusahaan belum berkomitmen untuk pembangunan smelter.

Pernyataan Mamit sejalan dengan fakta bahwa Kementerian ESDM memangkas proyeksi pembangunan smelter dari 68 menjadi hanya 52 pada 2022 mendatang. Penurunan proyeksi smelter tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya smelter nikel. Berdasarkan paparan Yunus, smelter nikel yang semula ditargetkan berjumlah 41 smelter turun menjadi 29.

Kementerian ESDM mencatat hanya ada 17 smelter eksisting yang layak beroperasi di Indonesia hingga Februari 2019. Angka ini memang menyedihkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki kandungan nikel terbesar dunia tidak berdaya untuk berdikari membangun pabrik pengolahan nikel di negerinya sendiri.

Jika ditanya siapa yang paling dirugikan dengan kebijakan hilirisasi tambang ini? Mereka adalah para importir, yang nyatanya adalah negara-negara maju di dunia seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah. Bahkan, pada akhir tahun lalu Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia yang mulai berlaku sejak Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi gugatan tersebut, Pelarangan ekspor nikel dan mineral lainnya memiliki rujukan hukum sangat kuat. Gugatan Uni Eropa memang masuk akal, karena mereka paling terpukul dengan kebijakan larangan ekspor nikel.

Nikel Indonesia berkontribusi 32 persen terhadap nikel dunia. Sementara itu, Eropa dengan Jerman sebagai produsen otomotif utamanya saat ini mulai mendorong mobil listrik dengan tulang punggung nikel kalori rendah 1.8 persen dan mengandalkan bahan mentah dari Indonesia.

Upaya gugatan itu masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, bukan tidak mungkin pihak Jerman menempuh berbagai upaya untuk menekan Indonesia di tingkat global. Salahsatunya melalui isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Preseden buruk yang dilakukan staf Kedubes Jerman yang mendatangi markas Front Pembela Islam di Petamburan Jakarta Pusat. Bukan tanpa alasan, publik mengaitkan hal tersebut dengan upaya intervensi Jerman untuk menggenapi gugatan atas Indonesia di WHO atas pemberhentian ekspor bijih Nikel dari Indonesia.

Lantas, mengapa seorang Sekretaris Umum FPI, Munarman menjadi begitu berarti dalam hal ini? Keberadaan Munarman bukan suatu kebetulan. Sebab ia merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari gerakan FPI dan banyak ‘bermain’ di daerah-daerah tambang nikel di Sulawesi.

Korelasi itu sangat terlihat jelas. Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman pernah mengatakan, tahun 2012 misalnya, ekspor nikel dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 41 juta ton naik hampir 2.000 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya mencapai 91.000 ton.

“Sepanjang tahun 2013 ke 2014, saya menyaksikan sendiri berton-ton bijih mentah diangkut tanpa pengawasan ke belasan kapal berbendera asing yang bertaburan tidak jauh dari pelabuhan yang saat itu bertebaran di berbagai titik di Sulawesi bagian tengah dan tenggara. Saya melihat sendiri kalau pengiriman tanah tersebut dilakukan siang-malam tanpa henti, dan sama sekali tidak memperhatikan good mining practices,” kata Ferdy dikutip dari laman Kompas (13/12/2019).

Pelarangan ekspor mineral, nikel, tembaga, bauksit dan batubara sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Januari 2014 silam. Namun, pemerintah melunak karena banyak perusahaan tambang merugi dan mengancam merumahkan karyawan. Selain itu, ada ketakutan dari pemerintah yang dilatarbelakangi defisit neraca perdagangan meningkat.

Padahal, itu hanya ancaman jangka pendek saja. Jika sejak tahun 2014 pemerintah konsisten menerapkan kebijakan pembangunan smelter, penerimaan negara pasti akan meningkat drastis dan industri nikel mengalami perbaikan berarti. Sampai sekarang baru 30 persen perusahaan yang sudah membangun smelter.

Semua perusahaan tambang harus taat hukum Indonesia. Di industri nikel, dengan kebijakan itu, kita tidak lagi menjual nikel ore (biji nikel) dalam bentuk mentah (harganya sangat rendah), tetapi harus diolah ke pabrik smelter. Seperti Nickle Pig Iron (NPI per 10 persen nilai tambah) atau Nicke inmate (15 persen). Dengan itu harga nikel menjadi lebih besar atau 17 kali lebih besar dibandingkan kita menjual biji nikel mentah.

Sumber: borneo24.com

Read More

Kedubes Jerman Bantah Kunjungi FPI karena Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Muncul spekulasi di kalangan netizen bahwa kunjungan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman ke markas FPI akibat larangan ekspor nikel. Pasalnya, sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia telah melarang ekspor komoditi tersebut, sehingga dikaitkan ke isu FPI.

Spekulasi itu dibantah oleh Kedubes Jerman. Mengaitkan masalah ekspor nikel dan kunjungan ke FPI dianggap menyesatkan.

“Kunjungan itu tidak mungkin terkait regulasi ekspor nikel,” ujar jubir Kedubes Jerman Dr. Matthias Müller, Senin (21/12/2020).

Müller mengaku telah melihat video-video hoaks terkait isu nikel di media sosial. Ia menyayangkan banyak konten menyesatkan yang beredar, apalagi mengaitkan kunjungan ke markas FPI dengan isu nikel.

“Hal itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari penafsiran yang realistis,” tambahnya.

Kontroversi FPI dan Kedubes Jerman bermula pada Kamis (17/12/2020). Seorang diplomat perempuan tertangkap kamera mengunjungi markas FPI. Pihak Kedubes Jerman berkata ia hanya mengumpulkan informasi mengenai demo 1812, tetapi berbagai spekulasi terlanjur viral di media sosial.

Kedubes Jerman Tak Ada Niat Ikut Campur Urusan Dalam Negeri

Kedubes Jerman mengaku tidak ada niat ikut campur ke urusan internal Indonesia. Klarifikasi juga telah diberikan ke Kementerian Luar Negeri.

“Kedutaan menghargai hubungan bilateral yang sangat baik dan kerja sama yang erat dengan Indonesia, dan sama sekali tidak mencampuri urusan internal Indonesia. Kami telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia yang berwenang untuk perihal ini dan meyakini bahwa kasus dapat diperjelas untuk semua pihak,” ujar Kedubes Jerman pada keterangan resmi.

Selain itu, kedatangan diplomat perempuan Jerman disebut berdasarkan inisiatif sendiri.

“Salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan. Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan pihak Kedutaan,” jelas Kedubes.

Bantah Dukung FPI

Pada Minggu (20/12) kemarin, perwakilan Jerman telah memberi klarifikasi ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman,” ujar pihak Kedubes Jerman seperti dilaporkan situs Kemlu.go.id, Senin (21/12/2020).

“Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut,” lanjut pihak Jerman.

Kunjungan pegawai Kedubes Jerman ke markas FPI menjadi perhatian di media sosial. Simpatisan FPI menilai kunjungan ini sebagai simbol dukungan. Terlebih lagi, kunjungan terjadi saat kasus penembakan Laskar FPI sedang ramai dibahas.

Penafsiran itu lantas dibantah pihak Jerman yang menegaskan negara mereka ingin melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian.

“Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut,” kata pihak Jerman.

Sumber: liputan6.com

Read More