Dinas Kehutanan Sultra Tegaskan PT Tiran Punya Izin Lengkap

NIKEL.CO.ID – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meluruskan isu penambangan ilegal yang menimpa PT Tiran di Konawe Utara (Konut). Dimana, isu tersebut termuat pada beberapa media online yang menyatakan bahwa PT Tiran Mineral melakukan penambangan nikel tanpa izin di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahkan, dalam berita tersebut mencatut Dinas Kehutanan setempat yang meminta pihak PT Tiran Mineral untuk menghentikan aktivitas penambangan nikel di dalam kawasan hutan produksi yang terlarang.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Provinsi Sultra, Beni Raharjo, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan seperti yang termuat pada salah satu media online itu. Ia juga mengaku telah mengkonfirmasi pihak kehutanan dan tidak ada yang menyatakan seperti yang termuat dalam berita tersebut.

“Dari Dinas Kehutanan yang saya konfirmasi tidak ada yang menyatakan seperti dalam caption berita foto sebelumnya”, kata Beni Raharjo, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 14 Juni 2021.

Beni Rahardjo menegaskan PT Tiran tak melakukan penambangan ilegal. Hal ini dapat dibuktikan dengan izin lengkap dari Kementerian Kehutanan dan rekomendasi dari Gubernur Sultra.

“PT Tiran ini kalau kita lihat secara umum tertib. Jadi kalau izin dari kehutanan sudah lengkap,” ungkap Beni Raharjo.

“PT Tiran itu memiliki IPPKH dan semuanya melalui proses di daerah melalui rekomendasi gubernur. Dan rekomendasi gubernur itu ada dasarnya juga dari pertimbangan teknis , dari biro hukum, dan juga analisis fungsi dari balai pemanfaatan kawasan hutan”, sambungnya.

Beni Rahardjo juga tak menampik bawan ia sendiri memang belum pernah meninjau langsung area PT Tiran yang diisukan telah melakukan penambangan ilegal tersebut. Namun, izin dari pihak kehutanan dinyatakan sudah lengkap.

“Tiran ini luas sekali, ada yang penambangan dan ada yang smelter. Untuk di kehutanan sudah lengkap. Kalau yang diluar kehutanan saya nggak faham. Kalau izin ngangkut atau smelter, atau pelabuhan itu saya nggak tau,” pungkasnya.

Sumber: penasultra.com

Read More

Mengapa Investasi Tambang RI Melesu Saat Commodities Boom?

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah adanya momen commodities boom atau lonjakan harga sejumlah komoditas tambang saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Angka realisasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menjadi penyebab lesunya investasi di sektor tambang ini? Mengapa kenaikan harga komoditas seperti batubara, emas, nikel, hingga tembaga tidak menggairahkan penambang untuk berinvestasi?

Direktorat Jenderal Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi tambang ini, salah satunya yaitu karena perusahaan tambang menunda belanja modal di awal tahun dan akan bergeser ke pertengahan tahun ini.

Pemerintah pun mengakui seharusnya dalam empat bulan pertama ini, Januari-April 2021 investasi tambang RI bisa mencapai 25% dari target investasi penuh tahun ini. Namun nyatanya, realisasi investasi masih lebih rendah dari target awal.

“Hal tersebut dikarenakan rencana perusahaan yang menunda belanja modalnya di awal tahun dan akan dimulai pada pertengahan tahun, dan bahkan ada yang baru membelanjakannya di triwulan ke-4,” ungkap Ditjen Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/06/2021).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan untuk berinvestasi di awal tahun disebutkan karena belum tuntasnya perizinan yang berkaitan dengan kementerian/ lembaga lain.

“Kendala yang dilaporkan beberapa perusahaan yaitu menunggu selesainya perizinan pendukung, khususnya terkait dengan sektor lain,” ungkap pernyataan Ditjen Minerba.

Namun demikian, pihaknya akan terus memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi perusahaan dan tetap mengawasi kinerja ke depannya.

“Strategi Ditjen Minerba ke depan akan terus memfasilitasi kinerja investasi perusahaan tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian kendala.” ujarnya.

Ditjen Minerba pun optimistis bila investasi ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi hingga akhir tahun ini.

“Rendahnya investasi di TW (triwulan) I/2021 merefleksikan awal akselerasi capaian investasi yang akan meningkat seiring kurva kegiatan produksi sampai dengan akhir tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pengusaha Buka Suara Soal Lesunya Investasi Tambang RI

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah lonjakan harga komoditas tambang dalam momen supersiklus saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Realisasi investasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang dipatok sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menyebabkan lesunya investasi tambang ini? Padahal, harga-harga komoditas lagi meroket?

Pengusaha pun angkat bicara mengenai capaian investasi yang masih rendah ini. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia berpandangan, energi bersih saat ini masih mahal dan tahap uji coba (pilot project), sementara kebutuhan yang mendesak adalah investasi untuk memberikan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Untuk Menarik Investasi, Mendagri Minta Pemda Segera Selesaikan Batas Wilayah

NIKEL.CO.ID – Kemudahan perizinan investasi di daerah saat ini menjadi perhatian penting Presiden Jokowi , terutama dalam upaya pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. Pemerintah pusat mendorong daerah agar segera melakukan deregulasi atau pemangkasan peraturan yang memperlambat perizinan dalam berusaha dan tidak ada pungli.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakankehadiran investasi sangat penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Pandemi membuat daerah kehilangan penghasilan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Namun, ada tiga daerah yang tetap bertahan bahkan penghasilan daerahnya mencapai surplus.

“Tiga provinsi ini karena ada investasi. Ada perusahaan besar yang tetap beroperasi, yakni di Papua, itu ada Freeport yang tetap ekspor emas, tembaga. Maluku Utara, juga ada perusahaan yang bergerak di nikel juga. Lalu, Sulteng juga sama nikel,” ujar Tito dalam Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Penegasan Batas Daerah dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Jumat (30/4/2021).

Dalam dapat yang dihadiri Pj Gubernur Kalsel Safrizal, Gubernur Sumsel Herman Deru, Gubernur Banten Wahidin Halim, bupati/wali kota, Ketua BIG Aris Marfai, Ketua LAPAN Thomas Jamaluddin, serta Direktur Topografi TNI AD,Tito menjelaskan bahwapemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan investasi di daerah melalui UU Cipta Kerja.

Salah satu caranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah yang menjadi acuan dasar dalam penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

“PP ini mencoba membongkar hambatan utama dalam berusaha atau berinvestasi di daerah. Apa itu? Soal batas wilayah yang jelas. Banyak daerah yang batas wilayahnya belum jelas sehingga tidak memiliki RTRW dan RDTR yang jelas. Akhirnya, investor mau mengurus izin bingung, harus ke provinsi atau kabupaten/kota mana dan tidak dapat kejelasan juga,” papar Tito.

Sementara itu, Plh Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya sudah membentuk 12 tim dari seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kemendagri. Tim ini akan bekerja sama dengan Direktorat Topografi TNI AD, LAPAN, BIG, Pushidrosal dan BNPP untuk terjun ke lapangan menyelesaikan batas wilayah tersebut.

“Nantinya akan ada 4 langkah utama yang akan dilakukan, yakni pertama penyiapan dokumen yang terdiri dari UU POB, PP, perda, peta wilayah, peta dasar dan citra satelit. Kedua, pelacakan batas. Ketiga, pengukuran dan penentuan posisi batas. Keempat, pembuatan peta batas,” terang Suhajar.

Suhajar secara terbuka meminta kerjasamanya dari pemda. Pasalnya, berdasarkan PP tersebut, penyelesaian batas wilayah diberikan waktu selama lima bulan. PP ini disahkan pada Februari lalu. Artinya, tinggal tersisa dua bulan.

“Masih ada 311 segmen batas yang belum selesai. Jika pemda tidak sepakat, dalam jangka waktu (sampai) 2 Juli, PP ini memberikan amanat dan mandat kepada Mendagri untuk menetapkan batas daerah melalui Permendagri paling lama 1 bulan alias 2 Agustus,” jelasnya.

Sebagai informasi, segmen batas daerah seluruh Indonesia berjumlah 979. Rinciannya, 165 segmen batas daerah antarprovinsi dan 814 segmen batas daerah antarkabupaten/kota. Sampai dengan April 2021 lalu, segmen batas antar provinsi yang sudah ditetapkan Permendagri sebanyak 138 segmen (83,6%) dan 530 (65,11%) segmen batas antar kabupaten kota.

Sumber: SindoNews

Read More

Kejati Sultra Akan Dalami Pemilik IUP yang Tak Miliki IPPKH

NIKEL.CO.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya, dari data yang diperoleh oleh Kejati Sultra, mayoritas pemilik IUP di Bumi Anoa ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Masih banyak pemilik IUP yang melanggar IPPKH,” kata Kepala Kejati Sultra, Suharjono Turin di Kendari, Rabu (10/3/2021).

Tak hanya itu, masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi ore nikel ini belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Akibatnya, dari ketidakpatutan para pengusaha tambang ini, negara ditaksir mengalami kerugian kurang lebih Rp151 miliar.

Suharjono Turin menyebutkan dari sekian banyak perusahaan tambang bermasalah, hanya dua perusahaan yang kooperatif untuk menunaikan kewajibannya.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dan PT Akar Mas Internasional (AMI), yang diserahkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Adapun kedua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini, masing-masing menyerahkan Rp1,5 miliar. Nominal keseluruhannya Rp3 miliar.

“Baru dua perusahaan yang punya itikad baik untuk menitipkan dananya. Dana itu masih di BRI. Rencananya akan diserahkan ke instansi pemerintah, di mana perusahaan itu beroperasi,” jelasnya.

Terakhir, Kajati Sultra yang baru dilantik belum lama ini, mengimbau para pemilik IUP segara menunaikan kewajibannya dengan membayar PPM tersebut.

“Jangan lagi ada kelalaian, ketika ada perusahaan tambang melanggar maka kami akan tindak dengan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sumber: detiksultra.com

Read More

Kejati Sultra Telusuri Potensi Kerugian Negara dari Pemanfaatan Hutan untuk Tambang

Kejati Sultra tengah memetakan dan menelusuri semua perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan terkait pemenuhan kewajiban mereka terhadap negara.

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tengah memetakan dan menelusuri semua perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH terkait pemenuhan kewajiban mereka terhadap negara. Hal ini untuk mencegah potensi kerugian negara dari kewajiban yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Ahmad Yani, di Kendari, Kamis (25/2/2021), menuturkan, pihaknya saat ini tengah menyelidiki potensi kerugian negara dalam hal pemanfaatan kawasan hutan (PKH) untuk pertambangan. Dari proses yang berlangsung, ditemukan adanya potensi kerugian negara Rp 151 miliar dari satu perusahaan.

”Nilai itu bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk penggunaan kawasan hutan. Saat ini telah diterbitkan surat perintah baru dengan target pemulihan keuangan negara. Saat ini izinnya sudah dicabut. Namun, sebelumnya bagaimana, ya, itu yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Yani.

Perusahaan yang wajib membayar PNBP kawasan hutan adalah mereka yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Nilai PNBP berdasarkan luas kawasan hutan yang dipakai dalam pertambangan.

Menurut Yani, tim di lapangan sedang bekerja memetakan potensi kerugian negara dalam hal penggunaan hutan secara menyeluruh. Hal itu meliputi memeriksa dokumen dan mengecek hingga pemerintah pusat terkait pembayaran PNBP dan izin lengkap perusahaan.

Berdasarkan data supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018, total ada 50 perusahaan pertambangan yang memiliki IPPKH di Sultra. Mayoritas perusahaan ini meminjam kawasan hutan untuk pertambangan nikel dan sebagian lainnya untuk emas atau aspal.

Nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 151 miliar itu untuk satu perusahaan saja. Untuk yang lainnya, masih dalam penyidikan.

Sebanyak 23 IPPKH atau sekitar 46 persen di antaranya berlokasi di Kabupaten Konawe Utara. Selebihnya tersebar di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Buton Tengah, Bombana, dan Kota Baubau.

Kepala Seksi Intelijen Kejati Sultra Alex Rahman menuturkan, penyelidikan terkait PNBP penggunaan hutan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tim yang telah dibentuk bekerja menyelidiki tidak hanya satu perusahaan, tetapi juga semua perusahaan pemegang izin yang belum membayar kewajiban.

”Nilai potensi kerugian negara Rp 151 miliar itu untuk satu perusahaan saja. Untuk yang lainnya, masih dalam penyidikan,” kata Alex.

Selain PNBP penggunaan kawasan hutan, ujar Alex, Kejati Sultra juga tengah menggiatkan penyelidikan terkait realisasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan. Dari proses yang berlangsung, telah ada dua perusahaan yang menitipkan dana PPM, masing-masing Rp 3,4 miliar dan Rp 1,5 miliar.

Penggunaan kawasan hutan di Sultra untuk pertambangan telah lama berlangsung. Sebagian melakukan secara legal dengan mengurus IPPKH, sementara lainnya melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan.

Pertengahan 2020, penambangan di kawasan hutan di Blok Matarape berlangsung secara terbuka. Penambangan ilegal yang dilakukan di kawasan Langgikima, Konawe Utara, tersebut telah membuka lebih dari 100 hektar kawasan hutan. Belum ada pihak yang ditangkap dari kejadian ini. Di kabupaten yang sama, pada Maret 2020, tim dari Bareskrim Polri menyegel puluhan alat berat milik tujuh perusahaan setelah mengeruk nikel di kawasan hutan lindung.

Pada 2016, KPK juga menangkap Gubernur Sultra Nur Alam terkait korupsi pertambangan nikel. Ia lalu divonis 12 tahun penjara. Selain menerima suap, dari hasil aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah, pihak pemberi suap, jumlah material kerusakan lingkungan mencapai Rp 2,7 triliun.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari kerugian ekologi sekitar Rp 1,4 triliun, kerugian ekonomi Rp 1,1 triliun, serta kerugian akibat biaya pemulihan lingkungan Rp 31,03 miliar.

Nur Arafah, ahli lingkungan dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, menjelaskan, kerugian negara dari kawasan hutan dengan nilai ratusan miliar rupiah dari satu perusahaan terhitung sangat kecil. Sebab, bisa saja sejak awal ukuran hutan, biodiversitas, dan berbagai hal di dalam hutan tersebut telah dikurangi dalam penghitungan sebelum izin keluar.

Nilai itu juga baru dari satu perusahaan, padahal ada puluhan hingga ratusan perusahaan yang beroperasi, baik secara legal maupun ilegal. ”Yang penting untuk ditelusuri, itu sudah berjalan bertahun-tahun, kenapa baru sekarang menjadi temuan. Di mana pengawas dan orang dari kehutanan itu sendiri. Jangan sampai ini melibatkan juga oknum tertentu,” tuturnya.

Kerusakan hutan, sambung Arafah, tidak hanya merugikan secara materi. Salah satu kerugian yang paling utama adalah terjadinya kerusakan lingkungan skala besar. Hal ini berdampak buruk terhadap masyarakat hingga generasi ke depan. Oleh karena itu, pelanggaran lingkungan harus diusut hingga benar-benar tuntas.

Sumber: kompas.id

Read More