NIKEL.CO.ID, 22 Juni 2022– National Battery Research Institute (NBRI) menyelenggarakan diskusi International Conference on Battery for Renewable Energy and Electric Vehicles (ICB-REV) sejak 21 Juni hingga 23 Juni 2022. Melalui ICB-REV2022, semua partisipan mendapatkan informasi first-hand dari para expert guna memupuk kesiapan Indonesia mengaplikasikan EBT, serta realisasi percepatan kendaraan listrik (electric vehicle).
Founder NBRI, Prof. Dr. rer. Nat. Evvy Kartini menjelaskan, kegiatan IBC-REV2022 kali ini mengusung tema: “Akselerasi agenda transisi energi global melalui teknologi baterai revolusioner, energi terbarukan, dan kendaraan listrik”.
“Ada 25 distinguished speakers dari 12 negara dan akan membahas seputar baterai, dari mulai nikel, manufaktur, teknologi terkini, sampai aplikasi RE dan EV,” kata Prof. Evvy.
Menurutnya, dorongan untuk terus berkontribusi dalam penangan krisis iklim menjadikan transisi menuju energi yang ramah lingkungan menjadi salah satu cara terbaik dalam mendukung dekarbonisasi. Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Tahun 2022 Indonesia memegang Presidensi G20 dimana transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas.
Prof. Evvy menyampaikan, fokus utama Indonesia dalam Nationally Determined Contribution, yaitu penurunan emisi karbon ditargetkan mencapai 29% pada 2030, dengan cara mengurangi secara signifikan penggunaan energi atau BBM berbasis fosil. Selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), utamanya bagi sektor transportasi dan sektor industri.
NBRI tergerak untuk berkontribusi dalam kemajuan riset baterai di Indonesia. NBRI merupakan platform yang menyatukan ilmuwan, akademisi, mitra industri, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan yang fokus pada teknologi baterai dan energi terbarukan.
Narasumber Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mewakili Ketua Umum APNI, Nanan Soekarna, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar dunia. Indonesia ingin menjadi pemain utama baterai listrik, karena bahan bakunya dari nikel. APNI mendukung kesepakatan-kesepatan dalam hal penyediaan suku cadang baterai untuk mewujudkan program renewable energy.
Meidy menyampaikan, sebelum ada SK Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Investasi/BKPM, ada 338 IUP nikel di Indonesia. Masing-masing, 100 IUP di Sulteng, 170 IUP di Sultra, 4 IUP di Sulsel, 2 IUP di Kalsel, 45 IUP di Malut, 2 IUP di Maluku, 4 IUP di Papua Barat, dan 1 IUP di Papua, dengan luas wilayah konsesi 866.292 hektare.
Kemudian, ada 81 badan usaha pengolahan bijih nikel, masing-masing 71 pabrik pirometalurgi dan 10 pabrik hidrometalurgi. Kebutuhan 10 pabrik hidrometalurgi untuk nikel kadar rendah (limonit) sekitar 50.568.207 ton per tahun, dan 1,2 juta ton untuk nikel kadar tinggi (saprolit) per tahun. Sementara kebutuhan 71 pabrik pirometalurgi untuk limonit sekitar 28.737.940 ton per tahun, dan 185.783.316 ton saprolit per tahun. Jadi, total kebutuhan 81 pabrik pengolahan tersebut untuk limonit sekitar 79.306.147 ton per tahun, dan saprolit sekitar 186.983.316 ton per tahun.
Pabrik pirometalurgi tersebar di beberapa wilayah, yaitu Sulsel 3 pabrik, Sulteng 24 pabrik, Sultra 8 pabrik, Malut 4 pabrik, dan Banten 6 pabrik. Untuk pabrik hidrometalurgi yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipiate (MHP) untuk kadota baterai listrik, baru dua pabrik yang sudah beroperasi, yaitu dari PT Halmahera Persada Lygend dan PT Gebe Industry Nickel. Sisanya masih dalam tahap konstruksi dan perencanaan.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, jumlah cadangan nikel RI tercatat kandungan bijih nikel Indonesia mencapai 11,8 miliar ton dan cadangan 4,59 miliar ton.
Namun, APNI memiliki catatan lain. Berdasarkan data terukur, cadangan bijih nikel Indonesia sekitar 4,6 miliar ton. Dari jumlah itu, jumlah saprolit sekitar 900 juta ton dan limonit sekitar 3,6 miliar ton.
Meidy mengutarakan, sejak terbentuknya APNI pada 26 Januari 2017, asosiasi ini telah memperjuangkan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan (HPM) Nikel. APNI juga memperjuangkan dibentuknya Tim Satgas HPM Nikel.
Menyoal cita-cita Indonesia menjadi pemain utama baterai listrik, menurut Meidy, sekitar 51% berbahan baku mineral nikel. Karena nikel juga mengandung unsur lainnya, seperti mangan, aluminium, dan kobalt. Kecuali lithium masih ekspor dari negara lain. Semua unsur nikel ini sebagai bahan baku baterai listrik. Karena, nikel merupakan penghantar (konduktor) listrik dan panas yang cukup baik.
Seiring berkembanganya industri mobil listrik di dunia, Meidy memperkirakan kebutuhan nikel untuk baterai lithium EV akan meningkat mencapai 900% di tahun 2030.
“Pertumbuhan EV dunia berkembangan begitu pesat. Indonesia diperkirakan menyumbang 57% nikel untuk kebutuhan EV gobal,” kata Meidy. (Chiva/Syarif).
